Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016seharusnya menggunakan Dana Asuransi yang mereka terima didasarkanpada peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain:e Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daereh Pasal 4, yang berbunyi:Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan yang berlaku, efisien, transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutanDan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

T9: Peraturan Daereh Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa(fotokopi Sesuai dengan fotokop)i);: Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2018 TentangPemungutan Suara, Rekapitulasi, Penetapan Hasil Pemilihan danPelantikan Kepala Desa (fotokopi Sesuai dengan fotokopi);: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara ditingkatDesa Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Desa BakanKecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah

SMG.Dengan demikian sesuai dengan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara tersebut jelas dan tegas memberikan pelaranganterhadap Penyitaan selurun BarangBarang Milik Negara, baik yang berbentukuang, surat berharga, barang bergerak, barang tidak bergerak yang dikuasaloleh negara/daereh dan instansi pemerintahan, serta terhadap Barang MilikNegara yang dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan terhadap barang yang dimilikioleh pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara sekalipun.Berdasarkan uraian

P U T U S A NNomor: 01/PDT.G/2010/PN.MRDEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Muaro yang mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Antara oeeeeeccccceeeeeeeeeseeeeeceeeeeeeeeesneseeesieteeseeeeeteetsZULBAHRI SMEL MANGKUTO MALIN, Lakilaki, umur 50 Tahun,agama Islam, Warganegara Indonesia, suku Melayu, Nagari asalSungai Daereh, Pekerjaan TN!

Langgeng) yang merawat sapi selama 6 hari (di lokasiOKI 5 hari dan di Musi Banyuasin 1 hari);Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan pekerjaansebagaimana mestinya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang yang melakukan pengujian atas agihan dan memerintahkanpembayaran, mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin,melaksanakan tugastugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnyaberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daereh serta bertanggungjawab atas pelaksanaan

dan Kuasa BUD Kabupaten Buol tahun anggaran 2010, sehinggaunsur "Secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya atau menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terbukti dalam perbuatanTerdakwa, pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapat dibenarkan,karena sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa selaku Bupati Buol secarabersamasama dengan saksi Agus Salim Batalipu, S.E. alias Edy selakuBendahara Umum Daerah, dan saksi Nur Aida, S.E. alias Cica selaku KuasaBendahara Umum Daereh

Bahwa BKWOW Sumut sejarahnya tidak terpisahkan denganYayasan Gedung Wanita Sumatera Utara dan Yayasan WismaWanita Indonesia karena pada tahun 1971 BKWOW denganYayasan Wisma Wanita Indonesia membentuk Yayasan GedungWanita Wisma Kartini sesuai dengan Akte No. 78 dengan ketuanyaIbu Rooslila Tahir (Istri Panglima Daereh Militer BB) dan sejak itumulailah dibangun Gedung Wisma Kartini di atas tanah terperkarayang sumber pembiayaannya diperoleh dari sumbangan GubernurSumatera Utara, Walikota Medan dan dari

sembilan puluhlima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember2003.e Bahwa terdakwa Ir, ALEXANDER WILLIAM RAHANRA bersama anggota DPRDkabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi AnggotaDewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnyamenggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku antara lain:1Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan danPertanggung jawaban keuangan Daereh

(sembilan puluh limajuta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal Desember 2003.e Bahwa terdakwa HENDRIK J.M ORAPLEAN bersama anggota DPRDkabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana AsuransiAnggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan padaperaturan perundangundangan yang berlaku antara lain:ePeraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan danPertanggung jawaban keuangan Daereh Pasal

CV Galuh, bermaterai cukup sesuai dengan aslinya(P10) ;.Foto copy tanda bukti pengiriman Surat Somasi Kedua dari Ruldey RSumbayak kepada PT.Bank Pembangunan Daereh Jawa Barat danBanten Tbk Kantor Cabang Sukabumi, Notaris /PPAT Elly Heryati SH danCV Galuh tertanggal 5 November 2011, bermaterai cukup sesuai denganaslinya (P11) ;Foto copy 3 (tiga) buah surat bukti terima kiriman berlogo Pos Indonesiamasingmasing bertanggal 10122012 dari pengirim Ruldey R Sumbayakkepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa

TpgMenimbang, bahwa apabila dicermati terdakwa dalam melakukankegiatan pengelolaan pelabuhan milik Pemerintah Daereh Kabupaten Karimunantara lain Pelabuhan Sri Tg.Gelam Kecamatan Karimun, Pelabuhan Roro ParitRempak Kecamatan Meral, Pelabuhan Selat Belia Kecamatan Kundur Utara,Pelabuhan Tg.BerlianUrung Kecamatan Kundur Barat, Pelabuhan Sri MandahKecamatan Moro dan juga dalam hal kerjasama dengan PT.Pelindo CabangTg.balai Karimun dalam usaha pengelolaan Pelabuhan Taman Bunga,Pengelolaan STS (ship to

jelas terdakwa didakwa bukan dalam kapasitasnyaselaku pribadi (orang perseorangan secara pribadi), tetapi terdakwa didakwadalam kapasitasnya yang berhubungan dengan kedudukan, jabatan danwewenangnya sebagai Direktur PT.KKM pada periode tahun 2009 sampaidengan 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwaadalah selaku orang yang memiliki kedudukan sebagai Direktur Utama PT.KKM(Karya Karimun Mandiri) dan selaku penanggungjawab atas kegiatanpengelolaan pelabuhan milik Pemerintah Daereh

Kabupaten Karimun yaitumelakukan pengelolaan pelabuhan milik Pemerintah Daereh KabupatenKarimun pengunaannya sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaansehingga Direksi wajib membuat RAP (Rencana Anggaran Perusahaan) sertawajib menetapkan nilai besaran gaji karyawan melalui Surat Keputusan Direksi.Begitu juga halnya nilai besaran gaji Komisaris ditetapkan berdasarkan RUPSyang kemudian diajukan kepada pemilik Saham untuk ditetapkan oleh Bupatisebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupten Karimun Nomor

(sembilan puluhlima juta)sebagaimana kwitansi nomor:2146/2003 tanggal 1 Desember2003.e Bahwa terdakwa MOSES SAVSAVUBUN bersama anggota DPRD kabupaten MalukuTenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada TahunAnggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransiyang mereka terima didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku antaralain:1Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan danPertanggung jawaban keuangan Daereh Pasal 4

UrusanPemerintahan;Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib,taat pada ketentuan peraturan perundanganundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat;Intruksi Presiden No 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencehagandan Pemeberantasan Korupsi Tahun 2016 salah satu aksi nyaadalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruhKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daereh

(sembilan puluh lima juta)sebagaimana kwitansinomor:2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.eBahwa terdakwa HERMAN REFRA bersama anggota DPRD kabupatenMaluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi AnggotaDewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnyamenggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan padaperaturan perundangundangan yang berlaku antara lain:1.Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaandan Pertanggung jawaban keuangan Daereh Pasal 4, yangberbunyi

PTB Sebagai Keperluan Lain operand EelsTerminal Barang Penerimaan Bas/Daereh Kantor dan Pegawai/ Pejabat Pegawal/Pejabat Dana Talangan pada Periode Ini S@mpa! denganDishub Keperluan Lain Dishub Pings Ferlode tnPerhubunganRp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Cc.

dilaksanakan tanggal 7 Juli 2015;Pada hari Selasa tanggal 7Juli 2015 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa, TripeniIrianto Putro dan Amir Fauzi membacakan putusan Perkara Gugatan No. 25/G/2415/PTUNMDN, dengan amar sebagai berikut :Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:e Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;e Menyatakan keputusan Termohon nomor B473/N.2.5/Fd. 1/03/2015 tanggal31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keterangan terhadap Pemohon selakuKetua Bendahara Umum Daereh

Ada unsurpenyalahgunaan Wewenang;e Menyatakan tidak sah Keputusan Termohon nomor: B/473/N.2.5/Fd.1/43/2415 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Permintaan Keteranganterhadap Pemohon selaku Mantan Ketua Bendahara Umum Daereh (FUD)Pemproyv. Sumut.e Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp269.000,.(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

tanggal 462015sebesar Rp 100.000.000 cek nomor 1113069581 dan fotokopiKTP atas nama EDWARD MARULIS ;63) 1 (Satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa PetikanPutusan Walikota Batu Nomor : 821.2/31/SK/422.203/2016 Tanggal 24Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Strukturalbeserta lampiran Petikan Putusan Walikota Batu) Nomor821.2/31/SK/422.203/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 atas nama EDISETIAWAN S.IP, Jabatan Baru Kepala Bidang Pengelolaan AssetBadan Pengelola Keuangan Dan Aset Daereh

maupunpada pihak ketiga;barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untukpenyelenggaraan tugas pemerintahanDengan demikian sesuai dengan Pasal 50 UU No.1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara tersebut jelas dan tegas memberikan pelarangan terhadap Penyitaan seluruh BarangBarang Milik Negara, baik yang berbentuk uang, surat berharga, barang bergerak, barangtidak bergerak yang dikuasai oleh negara/daereh

UMAR BAQI LH. memerintahkan untukmembayarkan karena ada dasarnya, yaitu Keputusan Walikota Bontang Nomor 61tanggal 12 Pebruari 2002 tentang Pemberian Uang Asuransi Kepada Anggota DPRDKota Bontang.Setiap triwulan saksi BASLAN SE. telah membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) Pos Anggaran Sekretariat Daereh Kota Bontang Tahun Anggaran2002 termasuk Mata Anggaran Biaya Kesejahteraan Pegawai Pasal/Digid 2.2.3.1090,lalu keluarlah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dari Bagian Keuangan PemkotBontang,

2015 sebesar Rp 100.000.000 cek nomor 1113069581 dan fotokopi KTP atas nama EDWARD MARULI S;63. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang dilegalisir berupa Petikan Putusan Walikota Batu Nomor : 821.2/31/SK/422.203/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural beserta lampiran Petikan Putusan Walikota Batu Nomor : 821.2/31/SK/422.203/2016 Tanggal 24 Agustus 2016 atas nama EDI SETIAWAN S.IP, Jabatan Baru Kepala Bidang Pengelolaan Asset Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daereh