Ditemukan 57 data
59 — 18
sebagaiberikut :Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap dapat dilakukanantara Penggugat dengan tergugat, terhitung sejak tanggal 17Oktober 2014, tetapi karena tuduhan atau klaim pernyataanTergugat, bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan berat,berupa pencemaran nama baik Tergugat atau PerusahaanTergugat dan pelanggaran berat lainnya tidak cukup terbukti,maka tindakan Tergugat yang hanya bersedia memberikankompensasi berupa uang pisah sebesar 30 % (tiga puluh persen)X 1 bulan upah harurlah dinyaakan
126 — 29
Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan ataubanjirMenimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satudari unsur ini terbukti maka unsur ke2 inipun dinyaakan terbukti ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan Sengaja adalahdalam Undangundang sendiri tidak mengaturnya akan tetapi Menurut MemoriVan toelighting, sengaja adalah wilen en wetens atau tahu dan dimaksudartinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dansekaligus kehendak untuk melakukan
1.PONTI LUKWINANTI,SH
2.WULAN S. BESLAR, SH
Terdakwa:
IMAN FEBRUANA Bin AHMAD ENAM
34 — 9
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyaakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagaimana dalamdakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat
AKHMAD HOTMARTUA,SH
Terdakwa:
FEBRI YANSYAH als ABI bin FAHMI SYARIEF
53 — 8
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyaakan telah terbukti secara sah danHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Bksmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimar;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimair maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sebagaimana dalamdakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan
260 — 90
peraturanperundangundangan yang berlaku khususnya UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;PASAL 6TANGGAL EFEKTIFBahwa Perjanjian ini mempunyai kekutan hukum tetap dan mengikat PARA PIHAKsetelah mendapat Putusan Pengesahan (Homologasi) dari Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 286 UndangUndang No. 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;PASAL 7BERAKHIRNYA PERJANJIAN1 Perjanjian ini dinyaakan
113 — 35
Dan karenanya tuntutan Para Penggugat sebagaimanatersebut dalam potitum gugatannya angka 2 untuk menyatakan Sewa Menyewa (satu)Petak Bangunan Rumah antara Tergugat dengan Penggugat I s/d V telah berakbir dantidak berkekuatan hukum dapat dikabulkan ;Menimbang bahwa olekh karena hubungan sewamenyewa bangunan tumah(obyek sengketa) dinyaakan telah berakhir dan tidak berkekuatan hukum,maka tuntutan para penggugat sebagaimana tersebut dalam potitum gugatan angkat 3 danangka 4 untuk menghukum Tergugat agar
144 — 62
Hal mana dinyaakan dalam Pasal 2 ayat 2.2 dari AktaPerjanjian Pemanfaatan lahan/tanah No. 29 tanggal 28 September 1995disebutkan:Bahve bangunan tersebut dalam pasal 1 Perjanjian milik PIHAKPERTAMA (TERGUGAT dalam perkara aquo) seluruhnya akandibongkar oleh PIHAK KEDUA (PENGGUGAT dalam perkara aquo)dan diganti dengan bangunan baru yang sepenuhnya menjadi bebandan tanggung jawab PIHAK KEDUA.Halaman 27 Putusan Nomor 541/PDT/2018/PT.DKI46.D.247.48.49.Berdasarkan klausula tersebut diatas, jelas bahwa
10 — 7
dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,telah di nazegeling di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama, ternyatasesuai dengan aslinya, bukti tersebut juga memuat keterangan yang relevandengan gugatan Penggugat dan Tergugat mengakui kebenaran alat buktitersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2018/PAKistersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga alat bukti tersebutharus dinyaakan
62 — 17
ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Pasal 59 UndangUndangKetenagakerjaan, dinyatakan batal demi hukum dan PKWTberubah menjadi PKWWT ;Bahwa dengan demikian, status Para Penggugat yang semulaterikat dalam hubungan kerja dengan Tergugat berdasarkanPKWT, dengan status Tenaga Kerja Kontrak berubah menjadiTenaga kerja yang terikat dalam hubungan kerja denganTergugat tetapi didasarkan adanya PKWWT dengan statusberubah dari tenaga kerja kontrak menjadi Tenaga Kerja Tetap.Bahwa Para Penggugat yang sebelumnya dinyaakan
162 — 75
yang dimaksud denganMunaslub memiliki kKewenangan sebagai berikut, yaitu. diantaranya ;> Merubah/menetapkan AD/ART ;> Meminta dan Menilai Pertanggungan Jawab SPP APBMI ;> Membubarkan Organisasi dan mengaur penyelesaian KekayaanOrganiSasSi ; 2 on n nn nn nn nn nn nn nn nn nn nnn nn nnn ne nnnDengan demikian segala sesuatu tindakan , sikap , kebijakan ataupuntindakan lainya yang tidak sesuai dengan anggaran Dasar dananggaran Rumah Tanpa Asosiasi Perudahaan Bongkar MuatIndonesia (ADART APBMI harus dinyaakan
84 — 31
Bengkulu NomorR/140.a/II/2014/BNNP tanggal 25 Pebruari 2014terhadap Kopda Ttu Tri Saputra Nrp. 94706 denganhasil dinyaakan Positif (+) terindikasi menggunakanNarkotika jenis Ampetamine (Extasy) dengan hasil(+) Positif, Methampetamine (shabushabu) denganhasil (+) positif dan THC (Ganja) dengan hasil (+)Positif, oleh Kepala Bidang Pencegahan BNN Prop.Bengkulu An. Suraidah, S.
Pembanding/Penggugat I : ESPITA Br Saragi Diwakili Oleh : ELJONES SIMANJUNTAK SH
Terbanding/Tergugat : RAJA MUSA PANJAITAN alias Musa Panjaitan
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
79 — 120
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat danuntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah,Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Edaran No,1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 menjelaskan surat kerangantanah yang dikeluarkan oleh kelurahan untuk dijadikan alas hak penerbitansertifikat atas tanah masyarakat yang tidak memiliki buktibukti kepemilikantanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyaibukti kepemilikan dinyaakan
100 — 28
dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, gugatan penggugatsemacam ini tidak lah membuat gugatan menjadi kabur hukum acaranya, karenadalam uraian duduk perkara dan dictum perkara adalah tentang perobuatan melawanhak dan perbuatan melawan hukum sehingga eksepsi poin ini dinyatakan tidakberalasan dan haruslah ditolak.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dan 3, menurut hematMajelishakim sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, sehingga dengan demikianeksepsi poin ini dinyaakan
182 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian terbukti gugatan yang diajukan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi adalah patut untuk dinyaakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijk verklaara);C. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur Karena Tidak Ada Uraian PerbuatanHukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi,Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi dan Tergugat VIIIKonvensi/ Penggugat VIII Rekonvensi.28.
86 — 35
Senga Dg.Parandang, akan tetapi tidak dilibatkan atau didudukkan sebagai pihak dalamperkara aquo yang hal tersebut terulang kembali dalam rekonvensi ini, makamenurut majelis hakim gugatan rekonvensi Penggugat ini pun harus dinyatakancacat formil yakni Error In Persona dalam kategori Plurium Litis Consortium,sehingga harus dinyaakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimanatelah disebutkan di atas maka terdapat
1.ESPITA Br Saragi
2.AGAM Br. Saragi
Tergugat:
RAJA MUSA PANJAITAN alias Musa Panjaitan
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN
48 — 9
Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas hak tanahmasyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melaluipendaftaran tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang melalui Surat EdaranNo, 1756/15.1/IV/2016 Tanggal 14 April 2016 menjelaskan surat kerangantanah yang dikeluarkan oleh kelurahan untuk dijadikan alas hak penerbitansertifikat atas tanah masyarakat yang tidak memiliki buktibukti kepemilikantanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyaibukti Kepemilikan dinyaakan
1.KARIM Hi. JAMALUDDIN
2.TAERAN ABUANA
3.UMAR ABBAS
4.SARAFU RAJAK
5.LILY ULFAIDAH, SP
6.LINDA ARYANI PAKAYA
7.FATMAWATI ABDUL BAAR
8.NURMALA HUSEN
9.ULFA MARWAN
10.NURJAYANTI
11.ZAKIA ABBAS
12.JAKA WIDADA
13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD
14.ABDU AMMARIE, BSC
15.FAJRI HATIM
Tergugat:
PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGKIT DAN JARINGAN MALUKU UTAR
Turut Tergugat:
1.WALIKOTA TERNATE
2.DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TERNATE
3.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE
4.BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE
5.LURAH KAYU MERAH, KEC. TERNATE SELATAN KOTA TERNATE
179 — 139
Bahwa Gugatan para Penggugat juga menguraikan secararinci/terperinci, tentang gugatan ganti rugi, sehingga dengan demikiangugatan para penggugat haruslah dinyaakan tidak dapat diterima (videPutusan Mahkamah Agung No. 19. K/Sip/1983 tanggal 3 September2003.Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka:Il. Dalam Pokok Perkara :1.