BerdasarkanSurat Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (7), Pasal4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yangditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah KabupatenDemak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenDemak Nomor 11, bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang

Bahwa mendasarkan pada dalil angka 4 (empat) diatas, Nampakjelas bahwa Pemohon secara faktual sangat dirugikan dengandikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demakyang ditetapbkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan padatanggal 20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran DaerahKabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Demak Nomor 11, karena :Halaman 7 dari 51 halaman.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yangditetapkan tanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal20 September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah KabupatenDemak Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenDemak Nomor 11;.

Putusan Nomor 27 P/HUM/2019memberangus dan atau/atau mematikan usaha yang dijalankan olehPemohon, dengan mengeluarkan peraturan perundangundangan untukmengatur penyelenggaraan usaha hiburan dengan mengeluarkanPeraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkantanggal 17 September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20September 2018 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten DemakTahun 2018 Nomor 11:.

Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut ketentuan Pasal 2ayat (7), Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Daerah (Perda)Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2018 tentang PenyelenggaraanUsaha Hiburan di Kabupaten Demak yang ditetapkan tanggal 17September 2018, dan diundangkan pada tanggal 20 September dandimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11;5.

Putusan No. 1044 K/Pid.Sus/2015Bahwa berdasarkan Ketentuan Peralihnan Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunandinyatakan :Perusahaan Perkebunan yang telah melakukan Usaha Perkebunan sebelumUndangUndang ini diundangkan dan belum memiliki izin UsahaPerkebunan, dalam jangka wakiu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggaldiundangkannya UndangUndang ini, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan;Bahwa dalam Pasal 115 dinyatakan :Pada saat UndangUndang ini mulai

Putusan No. 1044 K/Pid.Sus/201557 Ayat (1) menyatakan "Perusahaan perkebunan yang telahmemperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha BudidayaPerkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP),Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin UsahaPerkebunan sebelum peraturan ini diundangkan wajib memiliki IUPB,IUPP atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan inidiundangkan ;Di dalam pertimbangan hukum Judex Facti/Majelis Hakim tentang :Ad.1.

Putusan No. 1044 K/Pid.Sus/2015sewaktu undangundang ini masih berlaku, yaitu Peraturan MenteriPertanian Republik Indonesia No : 98/Permentan/OT.140/9/2013 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Oktober 2013, di dalam Bab X Ketentuan Peralihan Pasal57 Ayat (1) menyatakan "Perusahaan perkebunan yang telahmemperoleh hak atas tanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha BudidayaPerkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP),Surat Pendaftaran Usaha

Perkebunan (SPUP), atau Izin UsahaPerkebunan sebelum peraturan ini diundangkan wajib memiliki IUPB,IUPP atau IUP paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan inidiundangkan ;Bahwa oleh karena tenggang waktu izin usaha perkebunan ini sudahdiajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi dan masih dalam tenggangwaktu yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 114 yang diundangkantanggal 17 Oktober 2014 sebagai pengganti UndangUndang Nomor 18Tahun

Putusan No. 1044 K/Pid.Sus/2015menyatakan "Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh hak atastanah, belum memiliki Izin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan (ITUBP), IzinTetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), Surat Pendaftaran UsahaPerkebunan (SPUP), atau izin usaha perkebunan sebelum peraturan inidiundangkan wajib memiliki IUPB, IUPP atau IUP paling lambat 1 (satu)tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan ;Bahwa buktibukti surat, kKeterangan saksisaki, keterangan ahli dan halhalyang terungkap

Nomor180/3439/436.1.2/2013, tanggal 24 Mei 2013;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal2013 dan diregister dengan Nomor 34 P/HUM/2013 telah mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah KotaSurabaya Pasal 24 Ayat (1)a Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataanyang berlaku sejak diundangkan

undangundang terhadap undangundang dan ayat (3) berbunyi putusan mengenai tidak sahnyaperaturan perundangundangan sebagai hasil pengujian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan denganpemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonanlangsung pada Mahkamah Agung;Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadiliperkara pengujian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun2012 Tentang Kepariwisataan khusus pasal 24 Ayat (1) a, yang berlakusejak diundangkan

Sehingga dengan demikian beralasan hukumMahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap ketentuantersebut;Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012Tentang Kepariwisataan yang telah berlaku sejak diundangkan tanggal 3Desember 2012, sesuai dengan ketentuan Perma RI Nomor 01 Tahun2004 tentang Hak Uji materiil Pasal 2 point 4, permohonan keberatandiajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejakditetapkan peraturan perundangundangan yang bersangkutan, sehinggatenggang

Putusan Nomor 34 P/HUM/20132.6.2.7.2.8.2.0.Bahwa permohonan ini menuntut agar Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan khususnya Pasal 24ayat (1) a yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 3 Desember2012 dapat dinyatakan (tegengesteld) bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi yakni UndangUndang Nomor 10Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan oleh karena dalam UndangUndang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan tidak ada satupasal pun yang

Bahwa halhal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan MahkamahAgung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atasadalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokokpermohonan ini;3.2.Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapatdalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentangKepariwisataan yang telah berlaku sejak diundangkan tanggal3 Desember 2012 khususnya pasal 24 Ayat (1) a bertentangan denganperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yakni

Urut 146, LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan padatanggal 9 Maret 2018.Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIRBahwa Terdakwa ABDURROHIM alias ABDUH bin ANANG SYAHRANI,pada hari Senin tanggal O02 Juli 2018 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaktidaknya pada suatu

Urut 146, LampiranPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan padatanggal 9 Maret 2018.Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUAPRIMAIRHalaman 5 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN MtpBahwa Terdakwa ABDURROHIM alias ABDUH bin ANANG SYAHRANI,pada hari Senin tanggal O02 Juli

Urut 146, Lampiran PeraturanHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN MtpMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 9 Maret 2018.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa telah ditangkap saksi TAUFIQ HARIYANTO dan saksiMOCHAMAD ALZOSHA oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal02 Juli 2018 sekitar jam 23.30 Wita di

Urut 146, Lampiran PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 9Maret 2018.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan

Urut 146,Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan padatanggal 9 Maret 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makatelah ternyata bahwa Terdakwa telah tanpa hak menjual Narkotika Golongan I,sehingga unsur ke2 inipun telah terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makakeseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternative Pertama Primair PenuntutUmum sebagaimana diatur

Belanda khususnya di Propinsi Jawa Tengah telah adapenyelenggaraan Pemerintahaan di bidang Irigasi termasuk pengaturanpenggunaan tanah tanah milik Propinsi Jawa Tengah berdasarkanGrondgebruik Verordning Propince Midden Java, tanggal23 Maret 1932(Bijvoegsel Seri A, Nomor : 2) ;Bahwa tentang Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan telahdiatur dalam beberapa Peraturan Daerah, antara lain : Peraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atau12Milik Propinsi Jawa Tengah tanggai15 Maret 1952 diundangkan

dalam10 Desember 1952 lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah, tanggal 30April 1954 (Tambahan Seri A, Nomor : 2) ; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah PeraturanDaerah tentang Pemakaian Tanah dalam penguasaan atau milik PropinsiJawa Tengah tanggal23 September 1954, diundangkan dalam LembaranPropinsi Jawa Tengah tanggal 30 September 1954 (Tambahan Seri A,Nomor : 3); Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah PeraturanDaerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atau Milik

PropinsiJawa Tengah, tanggal 14 Juni 1956, diundangkan dalam LembaranPropinsi Jawa Tengah ; Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah untuk mengubahPeraturan Daerah tentang Pemakaian Tanah dalam Penguasaan atauMilik Propinsi Jawa Tengah, tanggal 11 Juni 1960 diundangkan dalamLembaran daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah, tanggal 17Pebruari 1961 (Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa TengahSeri A ,Tahun 1961, Nomor : 3); Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mengubah yang

.2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan PeraturanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan PeraturanDesa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sahmenjadi Peraturan Desa.f.

sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepadaBupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untukdiklarifikasi.2) Bupati/Walikota melakukan Klarifikasi Peraturan Desa denganmembentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerima.Pasal 201) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapatberupa :Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT.Bjm.a.

.2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan PeraturanDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan PeraturanDesa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sahmenjadi Peraturan Desa.Pengundangan danPasal 121)2)Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam LembaranDesa.Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatanhukum yang mengikat sejak diundangkan.Penyebarluasan.Pasal 131)2)Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejakpenetapan rencana

sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikotapaling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuktim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.Pasal 201) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapatberupa:Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT.Bjm.a.

sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikotapaling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PT.Bjm.2) Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuktim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.Pasal 201) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapatberupa:a.

Posterior Derogat Legi Prion, yangberarti Peraturan perundangundangan yang baru membatalkan peraturanperundangundangan yang lama hal ini berarti Pasal 53 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengesampingkan dayaberlaku Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, dengan argumentasi hukum : Bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan berbunyi :"*UndangUndang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan

dan pada bagian penutup tertulis Diundangkan diJakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dan berdasarkan 145 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diaturdengan peraturan pemerintah selambatlambatnya lima tahun sejak UndangUndang ini diundangkan dan di bagian penutup tertulis Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Desember 1986 ;Menimbang, bahwa berikutnya Pasal 175 UndangUndang Nomor 11Tahun

Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkansecara hukum :Ayat (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atauTindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimanadimaksud pada ayat (3) di atur dalam Peraturan Presiden ; Menimbang, bahwa Pasal 186 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja mengatur :"UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan ;Menimbang, bahwa pada bagian penutup UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tertulis diundangkan

sesuai dengan fotokopi, Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang PedomanBeracara Untuk Memperoleh Putusan Atas PenerimaanPermohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau TindakanBadan atau Pejabat Pemerintahan, diundangkan tanggal 7Desember 2017;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Siti Zubaidah kepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi,tanggal 21 Januari 2021, Perihal: Permohonan KenaikanPangkat Gol.

Ill A Dan Pemberhentian Dengan Hormat DenganHak Pensiun;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, diundangkan tanggal 29 Maret 2004;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplinPegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 6 Juni 2010;: Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kepala KantorWilayah Kementerian

BuktiT.14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai danPensiun Janda/Duda Pegawai, diundangkan tanggal 8 Agustus1969;15. BuktiT.15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 29 September 1979:16.

BuktiT.16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, diundangkan tanggal 7 April 2017:Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat/tertulis, Termohonmengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: NURHASANAH dan ALMAIDAHyang telan memberikan keterangannya masingmasing di bawah sumpah dalampersidangan pada tanggal 2 Maret 2021 sebagaimana selengkapnya tercatat dalamBerita Acara Persidangan, yang mana kedua saksi

JBI.Menimbang, bahwa dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 186 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan, sebagai berikut:Pasal 186UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pertimbanganhukum Majelis Hakim Kasasi ini adalah sangat keliru, karena rapat krediturtersebut diselenggarakan pada tanggal 7 September 2004 (vide bukti K 016 yangdiajukan oleh Termohon dan dikutip dalam putusan kasasi halaman 17),sedangkan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 diundangkan dan mulaiberlaku pada tanggal 18 Oktober 2004:Prof. Dr.

Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Penganiar (Penerbit Liberty Yogyakarta, hal. 96) menyatakan bahwa padaasasnya, undangundang hanya mengikat peristiwa yang kemudian terjadisetelah UndangUndang itu diundangkan dan tidak berlaku surut:Ketentuan bahwa undangundang tidak boleh berlaku surut ini pada masakolonial diatur dalam Pasal 2 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) yangberbunyi : UndangUndang hanya mengikat untuk waktu yang akan datang dantidak mempunyai kekuatan berlaku

Oleh karenaitu tindakan Majelis Hakim Kasasi yang memberlakukan ketentuan UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 yang diundangkan dan mulai berlaku padatanggal 18 Oktober 2004 pada suatu rapat kreditur yang diadakan pada tanggal 7September 2004 adalah suatu pelanggaran ternadap asas hukum dan ketentuankonstitusi Indonesia.

sejumlah uangsebagaimana ketentuan (vide Pasal 166 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa Tergugat yang telah memberikan sejumlah uang kepadaPenggugat dan ternyata jumlahnya kurang dari ketentuan, maka Penggugattetap dihukum untuk membayar kekurangan tersebut kepada Penggugat;Bahwa dalil bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan danmemutus berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja, karena UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasudah diundangkan

tanggal 2 November 2020, tidak dapat dibenarkan, karenaperistiwa terjadinya perselisihan terjadi sebelum diundangkan UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penggugat sudah mengajukangugatan tanggal 13 Agustus 2020, dan gugatan telah didaftarkan diKepaniteraan pada tanggal 24 Agustus 2020;Bahwa dalil Pemohon Kasasi bahwa Judex Facti kurang pertimbangandan keberatan terhadap alatalat bukti, tidaklah tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

memasuki usia pensiun dan ternyata jumlah kompensasitersebut masih kurang dibandingkan ketentuan, maka Tergugat tetapdihukum untuk membayar kekurangan pembayaran uang pensiunkepada Penggugat selaku Ahli Waris Bonevasius Wangga sesuaiKetentuan (Vide Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan);Bahwa alasan Pemohon seharusnya dasar untuk memutus adalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena Undang UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diundangkan

padatanggal 2 November 2020 tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena peristiwaterjadinya perselisinan terjadi sebelum diundangkan Undang UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Penggugat sudahmengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan diKepaniteraan pada tanggal 24 Agustus 2020;Bahwa hakhak pensiun dari Penggugat tetap mengikat meskipunPenggugat telah pensiun pada tanggal 16 Juli 2018 danmempertimbangkan bahwa Ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang

Pada saat undangundang tersebut diundangkan, misalnyaUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana. Berdasarkan Pasal 286, maka UndangUndang iniberlaku sejak tanggal diundangkan yaitu sejak tanggal 31Desember 1981.b. Sesudah undangundang tersebut diundangkan, misalnyaUndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak, diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, namunberdasarkan Pasal 108, disebutkan bahwa UndangUndang iniberlaku 2 tahun sejak diundangkan.c.

Sebelum undangundang tersebut diundangkan (berlaku surut),misalnya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme, maka berdasarkan Pasal 46nya,Pasal 46 disebutkan Ketentuan dalam Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang ini dapat diperlakukan surut untuktindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini, yangpenerapannya ditetapbkan dengan UndangUndang atauPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang tersendiri.Ahli

Bahwa dalam perkara iniMajelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan begitu saja putusanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanpa memberipertimbangan hukum yang cukup dan salah dalam penerapan hukumkarena nyatanyata tidak menerapkan UU No. 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal17 Oktober 2014 yang pada saat putusan judex facti dijatunkan UUNo. 30 Tahun 2014 telah berlaku:Halaman 16 dari 28 halaman.

Putusan Nomor. 389 K/TUN/20152.3.2.4.2.9,Bahwa Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014,menentukan:Dengan berlakunya UndangUndang ini, Keputusan Tata UsahaNegara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 danUndang Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:a.

Sedangkan tindakan administrasipemerintahan sebagaimana diatur dalamPasal 1 angka 8 adalahTindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebuttindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggaranegara lainnnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukanperbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;Bahwa UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanyang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dikaitkan dengansaat putusan diucapkan dalam perkara ini, maka Putusan

Bahwa Judex Facti telah salah/keliru menerapkan hukum karena tidakmenerapkan ketentuan Pasal Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober2014, menentukan:Dengan berlakunya Undang Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :a.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim PTUN Denpasarmenanyakan kepada dua orang ahli tentang berlakunya UU No. 30 Th 2014Tentang Administrasi Pemerintahan yang diundangkan pada tanggal 17Oktober 2014.

dengan minuman beralkohol golongan A tersebut(yang Para Pemohon telah cukup lama memperjualbelikannya di wilayahKabupaten Indramayu dan sekitarnya), Bupati Indramayu (Termohon)telah membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah KabupatenIndramayu (PERDA) Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 23 November 2006Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor7 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di KabupatenIndramayu ;Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2006yang diundangkan

pada tanggal 23 November 2006 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun2005 Tentang Pelarangan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Indramayukhususnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah tidak sah dan tidakberlaku untuk umum ;Memerintahkan kepada bBupati Kabupaten Indramayu (Termohon)supaya mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (PERDA)Nomor 15 Tahun 2006 yang diundangkan pada tanggal 23 November 2006tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu

Indramayu Nomor 7 Tahun 2005tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (sebelumperubahan) telah ditetapbkan pada tanggal 20 Juli 2005 dan telahdiundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005Nomor 7 pada tanggal 1 Agustus 2005 (Bukti 1.2), sedangkanperubahannya yakni Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah KabupatenIndramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol diKabupaten Indramayu telah diundangkan

Para Pemohon padahalaman 4 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dengandiberlakukannya Peraturan Daerah termaksud, Para Pemohon menjaditerancam kehilangan usahanya/usahanya tidak dapat berjualan lagisehingga Para Pemohon terancam kehilangan penghasilannya" ;Sebab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Peraturan DaerahKabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan MinumanBeralkohol di Kabupaten Indramayu (sebelum perubahan), ditetapbkan padatanggal 20 Juli 2005 dan telah diundangkan

No. 24 P/HUM/201 1Beralkohol di Kabupaten Indramayu yang pula telah diundangkan danberlaku efektif sejak tanggal 23 November 2006.

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013);bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan faktafaktadalam

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013), maka Majelis berpendapat bahwapenghitungan pajak yang dilakukan Tergugat yang

Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan denganPemeriksaan Bukti Permulaan.(3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud padaayat (1) beserta lampirannya disampaikan oleh Pemeriksa Pajak melalui kurir,faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya.bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan(diundangkan

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013);bahwa sesuai dengan dokumen pendukung, keterangan para pihak dan faktafaktadalam

Siti Astuti selakupegawai dari Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 tidak sesuai dengan TatacaraPemeriksaan pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajakdan Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan (diundangkan diJakarta pada tanggal 7 Januari 2013), maka Majelis berpendapat bahwapenghitungan pajak yang dilakukan Tergugat yang

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 87 Undangundang No. 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,menyebutkan;Peraturan PerundangUndangan mulai berlaku dan mempunyaikekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutanDalam Penjelasan Pasal 87 UndangUndang No. 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, menyebutkan:Berlakunya Peraturan Perundangundangan yang tidak sama dengantanggal Pengundangan

Asas Non Retro AktifUndangundang tidak berlaku terhadap peristiwa dan/atau perbuatan hukumpidana, perdata, administrasi negara yang terjadi sebelum ketentuanPeraturan Perundangundangan diundangkan, bahwa UndangUndangdasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara sama sekali menolakpemberlakukan surut Sutau ketentuan Peraturan Perundangundangan, halini telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undangundang Dasar Tahun 1945 Jo.

pada tanggal7 April 2017 dikarena Putusan kasasi Mahkamah Agung terhadapPenggugat telah berlaku jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku semenjakdiundangkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 87 UndangUndangNo. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,menyebutkan;Peraturan PerundangUndangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatanmengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalamPeraturan PerundangUndangan

Bahwa setelah mencermati UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh faktabahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut diatas telahdiundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001.

OTONG ROSADI, S.H., M.HumMenimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akanmemberikan pendapat sesuai bidang keilmuannya, telah memberikan keterangansebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang padapokoknya sebagai berikut; Bahwa Ahli berpendapat, Undangundang bisa menjangkau sebelumnya/bisa berlaku tidak pada tanggal diundangkan apabila apabila adaperaturan yang mengatur itu.

Bahwa pada tanggal 22 Juli 1999 Termohon telah menetapkan Perda No. 5/1999yang telah diundangkan pada tanggal 24 September 1999, dimana dalam ketentuantersebut terdapat Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:Atas hilangnya kendaraan dan atau barangbarang yang berada di dalamkendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di dalam petak parkirmerupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.13 Bahwa klausula tersebut telah dicantumkan dalam tiket/karcis parkir dandijadikan benteng bagi pengelola

Putusan Nomor 30 P/HUM/2012terjadi kerugian baik dalam bentuk kehilangan maupun kerusakan di areal parkir untuktidak bertanggung jawab kepada pihakpihak yang dirugikan khususnya konsumen.14 Bahwa pada tanggal 20 April 2009 telah disahkan dan telah diundangkan, suatuketentuan yang bertujuan untuk melindungi Konsumen dalam hal ini adalah UU PK,yang mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000.

permohonan keberatan hak uji materiil apakah peraturan Pasal 36 ayat(2) Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 TentangPerparkiran bertentangan atau tidak dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan halhalsebagai berikut:e Bahwa pada tanggal 22 Juli 1999 Termohon telah menetapkan Perda No. 5/1999yang telah diundangkan

yang berada di dalamkendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di dalam petak parkirmerupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.Bahwa klausula tersebut telah dicantumkan dalam tiket/karcis parkir dandijadikan benteng bagi pengelola parkir baik swasta maupun pemerintah,apabila terjadi kerugian baik dalam bentuk kehilangan maupun kerusakan diareal parkir untuk tidak bertanggung jawab kepada pihakpihak yang dirugikankhususnya konsumen.Bahwa pada tanggal 20 April 2009 telah disahkan dan telah diundangkan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Agrarisch Besluityang diundangkan dalam Lembaran Negara StaatblaaaNomor 118 Tahun 1870 (S. 1870118);d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 24 menentukan bahwaPenguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturutturut mendapat perlindungan hukum sebagai pemiliksepanjang dilakukan dengan iktikad baik;4.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Agransch Besluityang diundangkan dalam Lembaran NegaraStaatblaad Nomor 118 Tahun 1870 (S. 1870118);b.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24menentukan bahwa penguasaan fisik selama 20tahun atau lebih secara berturut turut mendapatHalaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 130 K/Pdt/2019perlindungan hukum sebagai pemilik sepanjangdilakukan dengan iktikad baik;b.2.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Agransch Besluityang diundangkan dalam Lembaran Negara StaatblaadNomor 118 Tahun 1870 (S. 1870118);d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah Pasal 24 menentukan bahwapenguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secaraberturutturut mendapat perlindungan hukum sebagaipemilik sepanjang dilakukan dengan iktikad baik;4.

Ketentuan Pasal 1 Peraturan AgrarischBesluit yang diundangkan dalam LembaranNegara Staatblaad Nomor 118 Tahun 1870(S. 1870118):b.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 24menentukan bahwa penguasaan fisik selama20 tahun atau lebin secara berturut turutmendapat perlindungan hukum sebagai pemiliksepanjang dilakukan dengan iktikad baik;b.2. Untuk melepaskan asset negara harus dengan jinPimpinan Lembaga/Instansi yang bersangkutan danMenteri Keuangan;b.3.

huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.BAB XxKETENTUAN PERALIHANPasal 5117(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakuikeberadaannya.(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forumtertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuaidengan AD dan ART setelah UndangUndang ini diundangkan

.(3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum UndangUndang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut UndangUndang ini.(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan dipengadilan dan belum diputus sebelum UndangUndang ini diundangkan,penyelesaiannya diputus berdasarkan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2002tentang Partai Politik.(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum UndangUndang ini diundangkan dan belum