Kemudian setelah terbentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan MaklumatKementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946dibentuklan Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh DjawatanKereta Api Republik Indonesia.Selanjutnya, berdasarkanPengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan PekerjaanUmum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, Djawatan Kereta ApiRepublik Indonesia berubah menjadi nama Djawatan Kereta Api atauDKA.

Kemudian setelah terbentuknya NegaraKesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan MaklumatKementerian Perhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946dibentuklan Perusahaan Kereta Api yang dikelola oleh DjawatanKereta Api Republik Indonesia.Selanjutnya, berdasarkanPengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja dan PekerjaanUmum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950, Djawatan Kereta ApiRepublik Indonesiaberubah menjadi nama Djawatan Kereta Api atauDKA.

Kemudian DKA diubah menjadi Perusahaan Negara KeretaApi/PNKA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963,Halaman 36 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 504/Pat.G/2019/PN Mdnkemudian Perusahaan Djawatan Kereta Api/PJKA berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 61 tahun 1971.

Kemudian setelah terbentuknya Negara KesatuanRepublik Indonesia, maka berdasarkan Maklumat KementerianPerhubungan RI Nomor 1/KA tanggal 23 Oktober 1946 dibentuklahPerusahaan Kereta Api yang dikelola oleh Djawatan Kereta Api RepublikIndonesia.Selanjutnya, berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan,Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 tanggal 6 Djanuari 1950,Djawatan Kereta Api Republik Indonesia berubah menjadi nama DjawatanKereta Api atau DKA.

Kemudian DKA diubah menjadi Perusahaan NegaraKereta Api/PNKA berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963,kemudian Perusahaan Djawatan Kereta Api/PJKA berdasarkan PeraturanPemerintah No. 61 tahun 1971.

Surat Menyetor Balik Nama tanggal 1931948 (Michtiging TotSporting Van Recht Van Overschrijving) inspectie Van Financiendan Surat Djawatan Pajak tanggal 31 Juli 1954 di atas tanah aquo ;f.

Kadiman ( Bukti P 4 ) ;Fotokopi Surat Djawatan atas nama Nji Minarsja Pakoelan DibrataNingrat( Bukti P 5) ;Fotokopi Surat Djawatan pajak atas nama Raden Nata WellySastranagara Djajadiningrat ( Bukti P 6 ) ;Fotokopi Surat Djawatan Pajak atas nama Nji Minarsja PakoelanDibrata Ningrat ( Bukti P 7 ) ;Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2014/PN.Kwg10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi Stamboek Van Radhen Hasa Sastra Nagara RadhenToemanggoeng Sastra Nagara 11 Juni 1826 ( Bukti P8 ) ;Fotokopi Stamboek

Hal inimembuktikan penguasaan/penempatan obyek sengketa dilakukan denganpenuh itikad baik dan adanya ijin tinggal dari instansi yang berwenang(pada saat itu Kantor Djawatan GedoengGedong dan Gubernur MiliterTeritorium Jawa Tengah) dan selama menempati tidak pernahmendapatkan keberatan dan gangguan dari pihak lain;Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Para Penggugat merupakan pihakyang mendapatkan wajib prioritas dan berhak mengajukanpermohonan hak (persertifikatan) atas obyek sengketa kepada pihakyang

Selanjutnya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwapenguasaan Para penggugat atas obyek sengketa terakhirdidasarkan atas ijin dari Gubernur Militer Teritorium JawaTengah selaku penguasa teritorial pada waktu itu dan sampaisaat ini belum ada pencabutan ijin adalah dalil yang tidak benardan tidak berdasar hukum karena faktanya tanah tersebutmerupakan penguasaan Gedung Gedung Negara DaerahSemarang dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum danTenaga/Pusat Djawatan Gedung Gedung Negara di Jakarta danpada

tanggal 25 April 1963 terhadap tanah tersebut diserahkankepada PERUM DAMRI;Bahwa andaikata pun ada ijin dari penguasa teritorial tidak sertamerta menjadikan Para Penggugat sebagai pihak yang berhakatas tanah obyek sengketa, sedangkan yang berhak ataspenguasaan tanah pada waktu itu adalah Djawatan GedungGedung Negara Daerah Semarang dalam hal ini DepartemenPekerjaan Umum dan Tenaga /Pusat Jawatan Gedung GedungNegara di Jakarta dan pada tanggal 25 April 1963 obyeksengketa tersebut telah diserahkan

Permendagri Nomor 3 Tahun 1979 ParaPenggugat bukan Pemilik tanah obyek sengketa a quo;Bahwa PERUM DAMRI memperoleh tanah negara yang berasaldari Eigendom atas dasar penyerahan dari Djawatan GedungGedung Negara Daerah Semarang dalam hal ini DepartemenPekerjaan Umum dan Tenaga / Pusat Jawatan Gedung GedungNegara di Jakarta dan pada tanggal 25 April 1963 tanah danbangunan tersebut telah diserahkan kepada Tergugat Il;.

Gedung Gedung Negara di Jakarta;Bahwa setelah beberapa tahun menempati dan menguasai tanah danbangunan tersebut, pada tanggal 25 April 1963 (setelah terbit UU No.5Tahun 1960) tanah dan bangunan tersebut diserahkan kepadaPenggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi oleh Djawatan GedungGedung Negara Daerah Semarang melalui Departemen PekerjaanUmum dan Tenaga / Pusat Djawatan Gedung Gedung Negara diJakarta;Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi danPenggugat Rekonpensi Il/Tergugat Il Konpensi

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Tanda Pendaftaran Sementara tanah milikIndonesia atas nama Muin Bin Ganna Desa Karuwisi yang menunjukpada persil No. 32 SII Kohir No. 101 C1 Blok 1 dengan luas 0,53 Hayang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milikuntuk beliu Kepala Tjabang Makassar Sapa Dg Naga tanggal 5 Mei1959 yang berada dalam penguasaan lelaki Abd Hamid Bin MuingGanna berteman ;Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) papan pengumuman yang bertuliskan

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy Tanda Pendaftaran Sementara tanah milikIndonesia atas nama Muin Bin Ganna Desa Karuwisi yang menunjukpada persil No. 32 SIl Kohir No. 101 C1 Blok 1 dengan luas 0,53 Hayang ditanda tangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milikuntuk beliu Kepala Tjabang Makassar Sapa Dg Naga tanggal 5 Mei1959 yang berada dalam penguasaan lelaki Abd Hamid Bin MuingGanna berteman ; n 2m nnn nnn nnn nnn nen nn nner nn ene ncnnnTerlampir dalam berkas perkara

Setelah pengakuan kedaulatan berdasarkanSurat Keputusan Menteri Perhubungan Tenaga dan PekerjaanUmum RI tgl.611950 No.2/1950 terhitung 111950 S.S dan V.Syang beroperasi digabung menjadi Djawatan Kereta Api (DKA).Maka seluruh operasional dioper oleh DKA.

Djawatan, ialah organisasi suatu kementerian yang berdirisendiri, sebagai yang dimaksud dalam Peraturan PemerintahNo.20 Tahun 1952.Pasal 2Kecuali jika penguasaan atas tanah Negara dengan Undangundang atau peraturan lain pada waktu berlakunya PeraturanPemerintah ini, telah diserahkan kepada sesuatu Kementerian,Djawatan atau Daerah Swatantra, maka peguasaan atas TanahNegara pada Menteri Dalam Negeri.Pasal 3(1) Di dalam penguasaan tersebut dalam Pasal 2 ada padaMenteri Dalam Negeri, maka ia berhak :

Sesuatu Kementerian atau Djawatan untuk melaksanakankepentingan tertentu dari Kementerian atau Djawatan itu;Pasal 5Kementerian, Djawatan atau Daerah Swatantra berkewajiban akanmenyerahkan kembali penguasaan atas Tanah Negara kepadaMenteri Dalam Negeri di dalam hal tanah atau sebagian dari tanahitu. tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan ataumenyelenggarakan kepentingan sebagai dimaksud dalam Pasal 4atau maksud yang terkandung dalam penyerahan penguasaantersebut dalam Pasal 2;Pasal 8Setelah mendengar

Pada tahun 1953 (vide PP No.8/1953) penguasaan atas tanah Negaratetap pada Pemerintah Indonesia (status tetap sebagai TANAHNEGARA) dan tidak pernah diserahkan kepada sesuatuKementerian atau Djawatan untuk melaksanakan kepentingantertentu dari Kementerian atau Djawatan itu, dengan Undangundang atau peraturan lain yang kemudian penguasaan atas TanahNegara diberikan dengan Hak Pengelolaan terdaftar atas namaMenteri Dalam Negeri; selanjutnya dapat saja quod non MenteriHalaman 62 dari 83 halaman.

Misalnya,dari Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Perhubungan beralihkepada Djawatan Kereta Api (DKA) yang selanjutnya dilebur menjadiPerusahaa Perseroan;Asal Tanah :Asal Tanah adalah PEMBERIAN HAK.Pemberian Hak tersebut atas dasar Permohonan Pendaftaran Tanahatas Tanah Negara, diatur menurut :1).

Kemudian berdasarkan padaStaatsblad 1911 Nomor 110 dan Staatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskanbahwa SS mempunyai hak penguasaan (beheer) atas tanah Grondkaarttersebut;Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia padatanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikan dalamgrondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta Republik Indonesia.Kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan Tenaga Kerjadan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk

Djawatan Kereta Api yang berada di bawah naungan DepartemenPerhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehingga aset SStersebut secara hukum kemudian menjadi aset DKA, yang selanjutnyamenjadi aset PNKA, PJKA, PERUMKA dan sekarang menjadi aset PTKereta Api Indonesia (Persero);Bahwa dasar hak penguasaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas objekgugatan juga merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusaan Tanah Negera (PP No.8/1953) yang menyatakan

Kemudian berdasarkan pada Staatsblad 1911 Nomor 110 danStaatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskan bahwa SS mempunyai hakpenguasaan (beheer)atas tanah Grondkaart tersebut; Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia padatanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikandalam Grondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta RepublikIndonesia.

Pasal 1 Permen AgrariaNo. 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas objek gugatan yangtermasuk dalam Grondkaart 4e No. 6 Tahun 1929 tentang Peta TanahEmplasmen Stasiun Kemayoran berada dalam penguasaan dan berstatushak pakai milik Djawatan Kereta Api yang saat ini menjadi PT Kereta ApiIndonesia (Persero); Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.Ill tanggal 22 Oktober 1992 yangHal.25 Putusan No. 192/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.pada

Kemudian berdasarkan Staatsblad 1911 No.110 danStaatsblad 1940 No.430 ditegaskan bahwa SS mempunyai hak penguasaan(beheer) atas tanah Grondkaart tersebut;Hal. 45 Putusan No.192/P dt.G/2015/PN.Jkt.Pst.Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesiatanggal 28 September 1945 semua aset SS menjadi aset Djawatan Kereta ApiRepublik Indonesia yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan,Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum, dan selanjutnya menjadi aset PNKA, PJKA,PERUMKA dan sekarang menjadi

1953 tentang pembentukan Panitiauntuk memperoleh tanah dengan jalan damai, yaitu daftar pembelian tanahdan barangbarang yang telah disetujui dan dibayar untuk keperluan Negeri,guna pekerjaan Bendungan Kali Bekasi yang akan tergenang air diKabupaten Bekasi (Sekarang Kota Bekasi).Bahwa selain Daftar C tertanggal 15 Desember 1959 di atas, terdapat jugaPeta Situasi Ganti Kerugian Tanah yang akan terendam oleh pembendunganKali Bekasi di bawahtingkat +19.00 tertanggal 15 Desember 1959, yangdibuat oleh Djawatan

Bahwa obyek perkara aquo merupakan bagian dari lahan yang telahdilakukan pembayaran ganti rugi pada tahun 1959 oleh PemerintahRepublik Indonesia, dalam hal ini melalui Djawatan Pekerjaan UmumDaerah Swatantra Tk.

Kepala Djawatan Agraria(M. Suraip)5. Kepala Djawatan Pertanian(Lukman Wirjadinata)6. Kepala Djaw.Pek. Umum Seksi Bekasi(A. Hasjim Sauny)7. Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik(Sumowidjojo)8. Wedana Tambun9.

SelakuPPATS Kota Bekasi Selatan saat ini dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat.Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 522/PDT/2021/PT BDG.Bahwa obyek perkara aquo merupakan bagian dari lahan yang telahdilakukan pembayaran ganti rugi pada tahun 1959 oleh PemerintahRepublik Indonesia, dalam hal ini melalui Djawatan Pekerjaan UmumDaerah Swatantra Tk.

Kereta Api (DKA) yang berada di bawah naunganDepartemen Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehingga asetStaatsspoorwegen tadi otomatis menjadi aset Djawatan Kereta Api,selanjutnya menjadi aset Pnka, Pjka, Perumka, sekarang PT.

Kereta ApiRepublik Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 September 1945 makasemua aset Staatsspoorwegen khususnya dalam kepemilikan DeliSpoorweg Maatchafpij (DSM) itu otomatis menjadi aset DKARI;Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 198/Pdt /2021/PTMDN11.12.13.14.15.16.Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri PerhubunganTenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6Januari 1950, dibentuk Djawatan Kereta Api (DKA) yang berada di bawahnaungan Departeman Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan

) yang kemudian disahkan oleh pejabat pemerintah terkait,otomatis menjadi aset DKARI, dan kemudian berdasarkan PengumumanMenteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun1950 tanggal 6 Januari 1950, dibentuk Djawatan Kereta Api (DKA) yangberada di bawah naungan Departeman Perhubungan Tenaga Kerja danPekerjaan Umum sehingga aset Staatsspoorwegen (Perusahan Kereta Apidijaman Hindia Belanda, atau disebut dengan SS);5.

Bahwa Setelah Proklamasi Kemerdekaan berdirinya Negara KesatuanRepublik Indonesia (NKRI), maka semua kekayaan Pemerintah HindiaBelanda demi hukum (van rechtswege) otomatis menjadi kekayaan NegaraKesatuan Republik Indonesia dan Sejak terbentuknya Djawatan Kereta ApiRepublik Indonesia (DKARI) pada tanggal 28 September 1945 maka semuaaset Staatsspoorwegen khususnya dalam kepemilikan Deli SpoorwegMaatchafpij (DSM) itu otomatis menjadi aset DKARI;6.

Bahwa kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan TenagaKerja dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari 1950,dibentuk Djawatan Kereta Api (DKA) yang berada di bawah naunganDeparteman Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehingga asetStaatsspoorwegen tadi otomatis menjadi aset Djawatan Kereta Api,selanjutnya menjadi aset PNKA, PJKA, Perumka, sekarang PT. Kereta ApiIndonesia (Persero);7.

Tomang, Ketua Rw.015Kelurahan Tomang, Lurah Tomang dan Camat Grogol Petamburan,bukti p12 :Foto copy Surat Keterangan No. 661/1.755.00/2013, atas nama ETTYSUPENI, yang dikeluarkan oleh Lurah Tomang tanggal 14 Juni 2013,bukti P13 :Foto copy Surat Pemberitahuan, tanggal 7 Maret 1963, yangdikeluarkan oleh Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum, bukti P14 ;Foto copy Surat Gubernur, Kepala Daerah Chusus Ibukota DjakartaRaja, No. 614/IB, tanggal 20 Djuni 1963, mengenai Izin Mendirikanbaru sebuah rumah tinggal,

Udjang Sumirda,untuk pembayaran pengganti uwang pembebasan tanah jang akandiperhitungkan sebagai persekot sewa tanah oleh Djawatan Agrariajang bersangkutan, tanggal 22 Oktober 1962, bukti P18 ;19 Foto copy Kwitansi No. 076273, atas nama dari penjewa tanahU.

Sumirda, yagn dikeluarkan oleh Djawatan pekerdjaan umumBagian Urusan Tanah Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta tertanggal 20Desember 1976, bukti P19 :20 Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan perkotaan tahun 2013 tertanggal 25 Pebruari2013, bukti P20 ;21 Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ETTY SUPINItanggal 15 Maret 2013, bukti p21 ;Setelah foto copy buktibukti tersebut di cocokkan dengan aslinya ternyatacocok dan sesuai dengan aslinya, kecualli

OEI KIM ENGyang diterbitkan Kepala Djawatan Imigrasi Medan tanggal 22Mei 1958 No. MED: 16 A/ 257/58;5. Fotocopy Surat Akte Kelahiran An. PO KWANG berdasarkanpetikan dari Daftar besar Kelahiran untuk golongan Tionghoa diBinjai tertanggal 27 Agustus 1952 ;6. Fotocopy Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan keputusanPresidium Kabinet No. 127/V/Kep/12/1966 dari namasebelumnya PO KWANG diganti nama menjadi TONIHAN ;Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 51/Pdt.P/2019/PN.Bnj7. Surat Keterangan Kematian An.

OEI KIM ENG yangditerbitkan Kepala Djawatan Imigrasi Medan tanggal 22 Mei 1958No. MED : 16 A/ 257/58, diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Akte Kelahiran An.

Reg 141 / Btanggal 12 Maret 1932, hal ini menunjukkan bahwa bidangtanah yang tercantumkan dalam surat Surat Djawatan Agrarianomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 Desember 1963 yangditerbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Batanghari dan KotapradjaDjambi atas nama Amat. Rais bin Mirin menurut keyakinan HakimKetua Majelis dan Hakim Anggota II tidak dapat di pungkiri memilikisaling keterkaitan hukum satu sama lainnya dan / atau merupakanbagian dari luas bidang tanah yang terdapat dalam IB.

Reg141 / B tanggal 12 Maret 1932 dalam Surat Djawatan Agrarianomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963yang diterbitkan oleh kantor agraria daerah batang hari dankotapradja djambi an. Amat. Rais bin Mirin (vide Bukti T10 =TII2.Bahwa dengan memperhatikan Bukti TII5 yaitu Inlandschbezitsrecht (IB). Reg 141.

Tanggal 12 Maret 1932 atas nama M.Rais bin Mirin yang dihubungkan dengan Bukti tertulis TIl 9 yaitupeta pada lampiran surat rekomendasi batas tanah dan juga dihubungkan dengan bukti T10 yaitu peta pada lampiran suratSurat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XII/AGR/DT/1963 tertanggal20 Desember 1963 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria DaerahBatanghari dan Kotapradja Djambi an. Amat. Rais bin Mirin jikadicermati secara cermat peta tersebut menunjukan adanyakepentingan M.

Dalam persidangan, Tergugat mengatakan dalamlampiran permohonan hak atas tanah yang diajukan pemohon(pemegang obyek sengketa) yaitu Surat Djawatan Agraria Nomor1251/XII/AGR/DT/1963, bulan Agustus 1978 (bukti T.VI, bukti T.ll6)bukan Inlandsch Bezitrecht (IB) Reg No.141/B tertanggal 12 Maret 1932ndsch .... .

Oleh karena frasamembongkar dalam norma pasal 57 mengandung pengertianpenyelesaian masalah hukum hak pakai atas tanah negara dalamrangka untuk menjamin kepastian hukum serta tertibnya administrasipertanahan itu sendiri;Dengan memperhatikan pula antara Surat Djawatan Agraria Nomor1251/XII/AGR/DT1963, bulan Agustus 1978 (bukti T.VI, bukti T.II6)dengan bukti surat P21 yang menerangkan Kanwil BPN mengakuiadanya kekeliruan obyek tanah yang di sertipikatkan dengandisubsumsi (hubungkan) keterangan kuasa

Naga selaku Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik.e Sehingga luas tanah yang digugat oleh Terdakwa Andi Zainuddin BP. B,SW. seluas 0,099 Ha. Sedangkan terhadap lokasi tanah tersebut telahbersertifikat HGB Nomor : 20944/2002 seluas 28,744 m2 dan sertifikatHGB Nomor : 20947/2002 seluas 11.714 m? dimana kedua sertifikatHGB tersebut atas nama PT. Marga Mas Indah Devolopment yang luasseluruhnya adalah 40.458 m2.e Akibat perbuatan Terdakwa Andi Zainuddin BP. B.

Naga selaku Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik.Dirampas untuk dimusnahkan.4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1560/Pid.B/2011/ PN.Mks.tanggal 17 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa ANDI ZAINUDDIN, BP.B.SW, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu ;2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Nagaselaku Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, diberi tanda dengan bukti P 5 ;Dan foto copy lampiran Bukti Petunjuk, yang terdiri dari :a. Foto copy Surat Keterangan No. 192/593/KP? Ill/2011, tanggal 25Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Camat Panakukang A. BUKTIDJUFRIE, SP,M.Si ;b. Foto copy Surat Keterangan No. 10/II/4/IX 2001, tanggal 17September 2001 yang dikeluarkan oleh Camat Panakukang Drs. AMRUNUR ;c. Foto copy, Buku F, yang diketahui Camat Panakukang A BUKTIDJUFRIE, SP,M.Si ;d.

Indonesia, berencana untukmelakukan pembangunan Bendung pada Kali Bekasi yang berlokasi diKabupaten Bekasi, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan airbagi penduduk wilayah DKI Jakarta serta Kecamatan Bekasi Barat,Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Utara, Babelan danKecamatan Tarumajaya, yang merupakan wilayahwilayah yang saat itumasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bekasi.Bahwa untuk menindaklanjuti rencana Pemerintah termaksud, maka padatahun 1959 Pemerintah Republik Indonesia melalui Djawatan

1953 tentang pembentukan Panitiauntuk memperoleh tanah dengan jalan damai, yaitu daftar pembelian tanahdan barangbarang yang telah disetujui dan dibayar untuk keperluan Negeri,guna pekerjaan Bendungan Kali Bekasi yang akan tergenang air diKabupaten Bekasi (Sekarang Kota Bekasi).Bahwa selain Daftar C tertanggal 15 Desember 1959 di atas, terdapat jugaPetaSituasi Ganti Kerugian Tanah yang akan terendam olehpembendungan Kali Bekasi di bawahtingkat+19.00 tertanggal 15Desember 1959, yang dibuat oleh Djawatan

Bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Gubernur tersebut, makapada tanggal 28 April 1971 dilakukan serahterima Asset dari PemerintahProvinsi Jawa Barat kepada Perum Otorita Jatiluhur, sebagaimana BeritaAtjaraSerah Terimatanggal 28 April 1971, yang ditandatangani oleh Ir.Karman Soma Widjaja, selaku Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum PropinsiJawa Barat yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Baratberdasarkan Surat Perintahnja tanggal 2931971 No. 1808/A67/B.IV/Peg/71, dan Ir.

pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa berdasarkan buktisurat Penggugat, bukti P2 dan P7 tidak nampak dengan jelas tanah objekperkara SHM Nomor 01336/Kelurahan Sepanjang Jaya a.n Tini binti Miran,termasuk tidak nampak adanya pembebasan dan pembelian atau pembayaranganti rugi untuk pembangunan bendungan kali Bekasi;Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan setempat tidaksatupun saksi Pembanding semula Penggugat yang mengetahui tanah manasaja yang telah dilakukan pembebasan oleh Djawatan

O08 Keterangan eks DirekturDjenderal, Kepala Djawatan Kereta Api; dan juga mantanSekjen Departemen Perhubungan serta Bukti P. O09 suratDirektur Penataan Bangunan dan Lingkungan, DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen PU terlampir) ;Termohon Peninjauan Kembali /PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat asal sejak awal tidakdapat membuktikan bukti kepemilikan yang sahmenurut hukum, = baik bukti kepemilikan ketika zamanPemerintah Hindia Belandamaupun zaman Republik Indonesia.

No. 291PK/Pdt/2007kantor resmi masing masing instansi, sedangkan rumahrumah negeri yang digunakan oleh para pegawai berbagaiinstansi tersebut berada pada kewenangan administrasidan inventarisasi Djawatan Gedunggedung NegeriDepartemen PU (Djawatan Gedung gedung Negeri yangsekarang telah berubah menjadi Direktorat Jenderal CiptaKarya);Para pegawai dari berbagai instansi tersebut harusmembayar sewa dan dipotong dari gaji masing masingmelalui instansinya lalu~ masing masing instansi tersebutmenyetor

(tiga ribu lima puluh meter persegi) yang terletak diJalan Garuda No.21 RT. 015/ RW. 001, Gunung Sahari Selatan,Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat (in casu Objek Gugatan).Sebagaimana hal tersebut dapat dilihat pada dalil gugatan angka sampai dengan angka XI dan angka XXIV;Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia padatanggal 28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikandalam Grondkaart menjadi Aset Djawatan Kereta Republik Indonesia.Kemudian berdasarkan Pengumuman

Menteri Perhubungan TenagaKerja Dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari1950, dibentuk Djawatan Kereta Api yang berada di bawah naunganDepartemen Perhubungan, Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum sehinggaaset SS tersebut secara hukum kemudian menjadi aset DKA, selanjutnyamenjadi aset PNKA, PUKA, PERUMKA dan sekarang menjadi aset PTKereta Api Indonesia (Persero);Bahwa dasar hak penguasaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atasObjek Gugatan juga merujuk pada Pasal 2 Peraturan PemerintahRepublik

Pasal 1 PermenAgraria No. 9/1965 yang telah disebut di atas, maka telah jelas bahwatanah Objek Gugatan yang termasuk dalam Grondkaart 4e No. 6 Tahun1929 tentang Peta Tanah Emplasmen Stasiun Kemayoran berada dalampenguasaan dan berstatus hak pakai milik Djawatan Kereta Api yangsaat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992.Dimana surat tersebut secara tegas menyebutkan

Kemudian berdasarkan padaStaatsblad 1911 Nomor 110 dan Staatsblad 1940 Nomor 430 ditegaskanbahwa SS mempunyai hak beeher (penguasaan) atas tanah Grondkaarttersebut;Bahwa sejak terbentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia pada28 September 1945 semua asset SS, sebagaimana diuraikan dalamGrondkaart otomatis menjadi Aset Djawatan Kereta Republik Indonesia.Kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan TenagaKerja Dan Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 1950 tanggal 6 Januari1950, dibentuk Djawatan

Pasal 1 PermenAgraria No. 9/1965 yan telah disebut di atas, maka telah jelas bahwatanah Objek Gugatan yang termasuk dalam Grondkaart 4e No. 6 Tahun1929 tentang Peta Tanah Emplasmen Stasiun Kemayoran berada dalampenguasaan dan berstatus hak pakai milik Djawatan Kereta Api yangsaat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero);Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan Surat Kepala BadanPertanahan Nasional No.570/32/3594/D.IIl tanggal 22 Oktober 1992.Dimana surat tersebut secara tegas menyebutkan

kepada Tuan Kamalsiah (Sersan Mayor Tentara Nasional Indonesia,Pedjabat Kepala Pertjetakan Djawatan Penjaluran Penempatan danPemulihan Tentara/Veteran, Territorium III (vide Bukti T. 12);b. Bahwa dalam keterangan pada akta dimaksud, Tuan Kamalsjahsebagai Pedjabat Kepala Pertjetakan Djawatan Penjaluran Penempatanden Pemulihan Tentara/Veteran Territorium Ill bertanggung jawabsepenuhnya pada Yang Mulia Menteri Pertahanan sebagai yang mewakillPemerintan Republik Indonesia.

kepada Tuan Kamalsjah (Sersan Mayor TentaraNasional Indonesia, Pedjabat Kepala Pertjetakan Djawatan PenjaluranPenempatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Territorium Ill) Vide BuktiT. I2. Menurut keterangannya, Tuan Kamalsjah sebagai Pedjabat KepalaPertjetakan Djawatan Penjaluran Penempatan dan PemulihanTentara/Veteran Territorium Ill bertanggung jawab sepenuhnya padaYang Mulia Menteri Pertahanan sebagai yang mewakili PemerintahRepublik Indonesia.

Dalam Akta Jual Beli Nomor 54 tersebutdisebutkan, sebagai berikut:bertindak selaku pembeli adalah Tuan Kamalsjah, Sersan Mayor TentaraNasional Indonesia, Pedjabat Kepala Pertjetakan Djawatan PenyaluranPenepatan dan Pemalihan Tentara/Veteran Territorium Ill bertempat diBandung, Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam djabatannyaHalaman 26 dari 37 Hal. Put.

Dalam Akta Jual Beli Nomor 54 tersebut disebutkan, sebagai berikut:bertindak selaku pembeli adalah Tuan Kamalsjah, Sersan Mayor TentaraNasional Indonesia, Pedjabat Kepala Pertjetakan Djawatan PenyaluranPenepatan dan Pemulihan Tentara/Veteran Territorium Ill, bertempat diBandung, Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut dan atas kekuatan Surat Perintah tanggal 16 April1959 Nomor SP. 67/4/59 yang diperlinatkan kepada saja Notaris, untukdan atas nama Kepala Djawatan Penyaluran

Bdg sebagaimana dalam pertimbangan hukumnyahalaman 47 alinea 2:Bahwa berdasarkan fakta bukti tersebut sangat jelaslan bahwa objeksengketa dibeli melalui Panitia Pembelian Tanah untuk Negaraselanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jual Bali Nomor 54tertanggal 12 Mei 1959 di Notaris (terlampir dalam Berita Acara TI2)pembeliannya diwakili oleh Kamalsjah, Sersan Mayor Tentara NasionalIndonesia, Pedjabat Kepala Pertjetakan Djawatan Penyaluran Penepatandan Pemulihan Tentara/Veteran Territorium

Bendungan Udik, KelurahanPalmerah, Kecamatan Petamburan, Kawedanan Gambir, Jakarta,setempat sekarang dikenal dengan alamat Jalan Bendungan Hilir Ill,Nomor 4, RT 004, RW 01, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan TanahAbang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan batasbatas: Sebelah utara : Tanah Mustafa Kamal, Sebelah timur : Tanah Kosim, Sebelah selatan : Tanah Andri Widodo, Sebelah barat : Jalan Bendungan Hilir Ill,yakni tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Kavling Nomor 68/122yang dikeluarkan oleh Djawatan

Achfas adalah pemegang hak pertama yangmendapat tanah dari pemerintah, yaitu Djawatan Pekerjaan Umum DKIJakarta Tahun 1949 serta tanah sengketa adalah tanah milik Negarayang tidak dalam penguasaan Penggugat ataupun Tergugat I, maka H.Achfas atau ahli warisnya yang didalilkan telah memindahkan haknyakepada A.

PeraturanPemerintah RI nomor 22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 tentang Peralihanstatus Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara Kereta Api(PNKA) sehingga asset Djawatan Kereta Api beralin menjadi asset PerusahaanNegara Kereta Api (PNKA).

Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor : SK.681/DJA/1986 tanggal 1 November 1986 yangmenegaskan bahwa tanah Grondkaart berada dalam penguasaan (IN beheer)Djawatan Kereta Api sekarang menjadi PT. Kereta Api Indonesia. PengumumanNo.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m?

Sejak terbentuknya Djawatan KeretaApi Republik Indonesia (DKARI) pada tangal 28 September 1946 maka semua asetStaats Spoorwegen yang diuraikan dalam Grond Kaart itu otomatis menjadi asetDKARI.

Tahun 1950menjadi DKA (Djawatan Kereta Api). Tahun 1963 menjadi PNKA (PerusahaanNegara Kereta Api).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 1963 tanggal 25 Mei 1963 tentang Peralihan status Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi Perusahaan Negara KeretaApi (PNKA) sehingga asset Djawatan Kereta Api beralih menjadi assetPerusahaan Negara Kereta Api (PNKA);8. Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965.

Catatan peralinan hak atas bidang tanah pipil Nomor 352, persil 104,kelas 1, luas 0,16 ha dari Men Misma kepada almarhum Wayan Sukraalias Wayan Sukera alias Wajan Soekra alias Sukera dengan AktaNomor 64 tanggal 22 April 1959 yang diketahui oleh Djawatan Punggawadi wilayah Bali yang disebut Klasiran, diberi tanda P.PK1;2.

diajukan berupa Catatan peralihan hak atas bidang tanahpipil Nomor 352, persil 104, kelas 1, luas 0,16 ha dari Men Misma kepadaalmarhum Wayan Sukra alias Wayan Sukera alias Wajan Soekra alias Sukera dengan Akta Nomor 64 tanggal 22 April 1959 yang diketahui olehDjawatan Punggawa di wilayah Bali yang disebut Klasiran dan TandaPendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Sukera, NomorBuku Pendaftaran Huruf C.352, Desa Mengwi Gede Nomor 70, Nomor Persil104, Kelas , yang dikeluarkan Kepala Djawatan

Salinan Surat Djawatan Agraria No. 1251/XI/AGR/DT/1963 tanggal 20121963;f.

(sesuai dengan foto copy);Surat Djawatan Agraria No1251/XIV/AGR/DT/1963, tanggal 20 Desember1963. (sesuai dengan aslinya);Buku Tanah Nomor 1812/Kasang, tanggal 5 Juli1977, Gambar Stuasi Nomor 554/1969, luas 156m tertanggal 24 November 1969, atas namaRohimah.

Reg141 / B tanggal 12 Maret 1932, hal ini menunjukkan bahwa bidang tanah yangtercantumkan dalam surat Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/ XI/AGR/DT/1963tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan oleh kantor agraria daerah batang hariHalaman 37dan kotapradja djambi atas nama Amat.

Reg 141 / Btanggal 12 Maret 1932 dalam Surat Djawatan Agraria nomor : 1251/XI/AGR/DT/1963 tertanggal 20 desember 1963 yang diterbitkan olehkantor agraria daerah batang hari dan kotapradja djambi an. Amat. Raisbin Mirin (vide Bukti tertulis T10 =TII 6);Bahwa dengan memperhatikan Bukti TU5 yaitu Inlandsch bezitsrecht(IB). Reg 141.

Surat Djawatan Agraria Nomor 1251/XII/AGR/DT/1963, bulan Agustus 1978(bukti T.VI, bukti T.II6) ;5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (bukti T.V) ;6. Bukti Pembayaran untuk pendaftaran pertama kali pemberian hak Prona olehApriza/M Salim Rais seluas 100 M2 (bukti TID) ;7.