adanya suatu Putusan dari Mahkamah AgungRepublik Indonesia karena dikuatirkan terdapat suatu Putusan Pengadilan yangsaling bertentangan satu dengan yanglainnya;Bahwa berdasarkan dalidalil yang dikemukakan tersebut diatas, TERLAWANPENYITA mohon kepada Ketua Majelis Hakim c.q Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan menyatakanPerlawanan yang diajukan oleh PELAWAN tidak dapat diterima (NietOntvankelijk / N.O), oleh karena terkait dengan Berita Acara Sita Jaminan No.36/G.PLW

./2015/PN.JKT.PST, tanggal 07 Juli 2015tersebut ;Menimbang, bahwa halhal yang telah dikemukakan oleh ParaTerbanding semula Para Pelawan / Para Tergugat juga tidak ada halhal baruyang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat , Nomor 123/PDT,G.PLW/2015/PN.JKT.PST, tanggal 27 September2016, yang dimohonkan banding dan memori banding dan kontra memoribanding

No.511/PDT/2017/PT.DKIdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , Nomor123/PDT,G.PLW/2015/PN.JKT.PST, tanggal 27 September 2016, perludiperbaki sebagaimana yang akan tercantum dalam diktum putusan MajelisHakim Tingkat banding dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya putusan Majelis HakimTingkat Pertama tetap dipertahankan kecuali ada perbaikan tapi tidak merubahdiktum tentang yang menjadi obyek yang disengketakan oleh kedua pihak makapihak Para Pembanding semula Para Terlawan

Putusan No.541/8d:.G.Plw/2015/PNJkt.Sel ot Algadrie, terdiri dari SHM No. 2103/Kedewatan/tanggal 12September 1995 seluas 2250 m2, SHM No.2100/Kedewatan/tangaa! 12 September 1995 seluas 1.550 m2.SHM No. 2009/Kedewatan/tanggal 05 September 1995 seluas2.200 m2, SHM No. 2101/Kedewatan/tanggal 05 September1995 seluas 1.280 m2 dan SHM No. 2102/Kedewatan/tangga!OS September 1995 seluas 1.780 m2, hal ini sebagaimanaternyata dar Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tok.No.

G.Plw/2015/PN.Jkt SelWay we 8.3.6)8.3.7) j wy. 9.3.8)ey2.250 m2, SHM No. 2100/Kedewatan/tanggal 12 September1985 seluas 1.550 m2, SHM No. 2009/Kedewatan/tanggal 05September 1995 seluas 2.200 m2, SHM No.2101/Kedewatan/tanggal 05 September 1995 seluas 1.200 m?dan SHM Noe. 2102/Kedewatan/tanggal 05 September 1995seluas 1.780 m2, hal ini sebagaimana ternyata dari Surat PT.Bank Negara indonesia (Persero) Tbk. No.

., MH masingmasing sebagai HakimAnggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penentapan Ketua PengadilanNegeri Pekalongan Nomor : 22/Pdt..G.Plw/2016/PN.PkI, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh MUYASSAROH sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh kuasa Pelawan dan terlawan tanpa dihadiri oleh Kuasa TurutTerlawan dan kuasa Turut Terlawan Il;HakimHakim Anggota, Hakim

September 2018 Nomor 47/Pdt.G.Plw/2017/PN Tmg,kepada Terbanding Ill semula Terlawan Ill tanggal 6 September 2018 Nomor47/Pdt.G.Plw/2017/PN Tmg dan kepada Terbanding II semula Terlawan Iltanggal 18 September 2018 Nomor 47/Pdt.G.Plw/2017/PN Tmg;Menimbang, bahwa Terbanding , Ill dan ll semula Terlawan , Ill danIl telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara (inzage) dengansurat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masingmasing tanggal 31 Juli2018 dan tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 43/Pdt G.Plw

Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkan denganPutusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan PerlawananNomor: 11/G.PLW/2013/PTUNkKdi tanggal 24 Juni 2013;Hal. 59 dari 125 Hal. Putusan No. 37/G/2015/PTUN.JPR.60Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Kendarimenyatakan:..

(vide halaman 22 s.d. 23 Putusan PTUN Kendari Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUNkdi).

BuktiT26 =: Fotokopi Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PENDIS/2013/PTUN/KDI Tanggal 14 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan salinanaslinya;27.BuktiT27 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUNKdiTanggal 24 Juni 2013; 2222222 2222 n nnn en nena nee28. BuktiT28 : Fotokopi Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RIdengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding Empat Ligkungan (fotokopisesuai dengan salinan aslinya); n nnn non29.

PENGADILAN NEGERI PATIPUTUS ANNo.36/ Pdt G.Plw / 2010 / PN.PTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara perkaraperdata perlawanan pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan berikut di bawah ini dalam perkara antara : KUNTINAH binti SUWADL alamat di Dk.

Bahwa pada perinsipnya Terlawan NV menerima dan membenarkantanoa kecuali atas gugatan Perlawanan Pelawan yang diajukan olehPelawan sebagaimana gugatan Perlawanan tertanggal 15 April 2015Nomor : 19/Pdt/G.Plw/2015/PN.Bla ; 2.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/TUN/2005 tanggal 4 April2007 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terlawan/ Pembanding pada tanggal 25Agustus 2008, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terlawan/Pembanding,diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Februari 2009, sebagaimana ternyata dariAkta Peninjauan Kembali Nomor 113/G.PLW

PUTUSANNOMOR 16/Pdt..G.Plw/2013/PN.TglDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkaraparkara Perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ; Ir. Soenardi Hadiprojo, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl.Gurami No. 25 Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal, disebut sebagaiPELAWAN ; 1. Ny. Widiati, belamat di JIn. AbdulrahmanSaleh No. 53 Kel. Husein Sastranegara,Kec. Cicendo, Bandung ; 2. Ny.

G.Plw / 2015 /PN.Idm. sesuai dengan aslinya ,diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Terlawan I dan II secara lisan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kelas IB Indramayu pada tanggal 20 APRIL 2016.Indramayu, 20 APRIL 2016.WAKIL PANITERAPENGADILAN NEGERI KELAS IB INDRAMAYUJAYA BHAKTI, SH.NIP. 19660925 198903 001

G.Plw/2015/PN.

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor 22/G/2014/PTUNPTKhalaman 7071)Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkandengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas GugatanPerlawanan Nomor 11/G.PLW/2013/PTUNKdi tanggal 24 Juni2013;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUNKendari menyatakan:..

;(vide halaman 22 sampai dengan 23 Putusan PTUN Kendari Nomor11/G.PLW/2013/PTUNkdi)Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor 06/G/2010/PTUN.YKtanggal 16 Juni 2010 yang telah dikuatkan dengan Putusan MajelisHakim PTUN Yogyakarta Nomor 06/PLW/2010/PTUN.

Lt. 2 Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus Tanggal 23 April 2012, untuk Terlawan Tersita dan Turut Terlawan Tersitatidak hadir dipersidangan dan tidak mengirim wakil / kuasanya walaupun telahdipanggil dengan patut ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkaraini, mengingat ketentuan Pasal 4 peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008,terlebih dahulu Majelis mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak denganProses Mediasi dan berdasarkan Penetapan No. 58/PDT G.PLW

/PLW/2009/Pn, Kendari telah menjatuhnkan putusannya denganmengabulkan Gugatan Penggugat dalam perkara perlawan No.46/ PdL G.PLW /2009/ Pn Kendari tersebut.Bahwa Tergugat Divre Sultra dengan putusan Pengadilan Negeri kendaritersebut telah mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Sultra.Bahwa perkara tersebut.

Putusan Nomor 464 K/TUN/2015Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas gugatan perlawananNomor: 11/G.PLW/2013/PTUNKdi tanggal 24 Juni 2013. ObjekGugatan berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit Pada BadanPemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana KabupatenKonawe Utara Tahun Anggaran 2010;d.

Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkandengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas GugatanPerlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUNKdi tanggal 24 Juni2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal25 September 2013 yang telah dikuatkan dengan PutusanPengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKTtanggal 24 Pebruari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap(

fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan PTUN Jakarta Nomor 18/G/2017/PTUNJKT,Tanggal 9 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan salinan);Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor219/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 4 Oktober 2017(fotokopi sesuai dengan unduhan);Putusan PTUN Pekanbaru Nomor : 19/G/2016/PTUNPBR, Tanggal 21 September 2016 (fotokopi sesuaidengan salinan);Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI, Tanggal 14 Mei 2013 (fotokopisesuai dengan salinan);Putusan PTUN Kendari Nomor : 11/G.PLW

kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan WaleyMolof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.20072008Hal. 29 dari 74 halaman Putusan Perkara No.22/G/2014/PTUN PTKoleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dan ang telah dikuatkan denganPutusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor:29/B/2013/PT.TUN.MKS; 222222 oon nn nnn nnnPenetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PENDIS/2013/PTUN.KDItanggal 14 Mei 2013, yang dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNKendari atas gugatan perlawanan Nomor: 11/G.PLW

2010;Fotokopi sesuai dengan asl ; Putusan PTUN Yogyakarta Nomor :06/PLW/G/2010/PTUN.YK tanggal 27 Jum 2010 yang menguatkanPenetapan Ketua Pengadilan TUN Yogyakarta No. 06/G/2010/PTUNYKtanggal 16 Juni 2010;Fotokopi sesuai dengan asl ; Putusan Pengadilan TUN Jayapura No.28/G.TUN/2012/PTUNJPR tanggal 6 Desember 2012 ;Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Penetapan Ketua Pengadilan TUNKendari No. 11/PENDIS/2013/PTUNKDI tanggal 14 Mei 2013 ;Fotokopi sesuai dengan asl ; Putusan Pengadilan TUN Kendari No.11/G.PLW

G.Plw / 2015 / PN. Sbw. dan surat surat lain yangberhubungan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Pembantah dalam surat bantahannyatanggal 7 Januari 2015 yang diterima dan telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 7Januari 2015 dibawah register perkara Nomor: 2 / Pdt. G. Plw /2015/PN. Sbw. telah mengajukan halhal sebagai berikut :1.

menurutUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa a quo (vide Putusan PTUN Pontianak Nomor 22/G/2014/PTUNPTK halaman 7071);Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/PENDIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang telah dikuatkandengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari atas Gugatan Perlawanan Nomor 11/G.PLW

berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis danberalasan hukum menyatakan bahwa Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Kendari Nomor 11/PENDIS/2013/PTUN.kdi,tanggal 14 Mei 2013 tepat dan benar menurut hukum sehinggaharus dikuatkan dan tetap dipertahankan dan perlawanan Pelawanadalah perlawanan yang tidak benar dan karenanya tuntutanPelawan dalam perlawanannya harus ditolak (vide halaman 22sampai dengan 23 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor 11/G.PLW