Bahwa tujuan dari Keputusan Pejabat yang Berwenang (beschikking)secara garis besar terdiri dari :(i) keputusankeputusan dalam rangka ketentuanketentuan verbod(larangan) dan/atau gebod (perintah);(ii) Keputusankeputusan yang menyediakan sejumlah uang, misalnya:pemberian subsidisubsidi, fasilitas, dan lainlain;(iil) Keputusankeputusan yang membebankan suatu kewajiban kKeuangan,misalnya: pembebanan tentang pajak;(iv) keputusankeputusan yang memberikan suatu kedudukan, misalnya:pengangkatan seorang pegawai

Hasan, karena benda ini telahdibelinya maka menggugat itu diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik yang sahterhadap harta tersebut ; Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara yangdapat berisi Perintah (gebod) yang bertujuan untuk memberikan kepada seseorang apa yangmenjadi haknya ataupun Larangan (verbod) yang bertujuan mencegah jatuhnya sesuatu kepadaorang yang tidak berhak, maka dalam Pembuktian terkandung elemenelemen sebagaiberikut :e Pembuktian adalah

Gramedia Pustaka Utama pada Hal.141 Kausalitas dalam tindakan membiarkan atau tidak melakukan atau melalaikandisebut dengan delik omisi dimana dikatakan pada delik omisi biasa sudah29.dianggap terpenuhi oleh tindakan melalaikan dari orang yang seharusnyamelakukan sesuatu dan pada Hal. 78 ditegaskan bahwa tidak terpenuhinya suatutuntutan melakukan sesuatu ini akan memunculkan delik omisi (omissiedelict)yang terfokus pada sikap tidak melakukan atau melalaikan suatu kewajiban atauperintah (gebod) hukum

Bahwa pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkaradan dapat berisi perintah (gebod) maupun larangan (verbod). Perintahperintah bertujuan memberikan kepada seseorang apa yang menjadihaknya dan laranganlarangan bertujuan mencegah jatuhnya sesuatukepada orang yang tidak berhak, karena esensi inilah maka pembuktianmerupakan bagian dari Hukum Acara Perdata ;2.

Bahwa tujuan dari Keputusan Pejabat yang Berwenang (beschikking)secara garis besar terdiri dari :(i) keputusankeputusan dalam rangka ketentuanketentuan verbod(larangan) dan/atau gebod (perintah);(ii) Keputusankeputusan yang menyediakan sejumlah uang, misalnya:pemberian subsidisubsidi, fasilitas, dan lainlain;(ill) keputusankeputusan yang membebankan suatu kewajibankeuangan, misalnya: pembebanan tentang pajak;(iv) keputusankeputusan yang memberikan suatu kedudukan,misalnya: pengangkatan seorang pegawai

Bahwa pendampingan Penyidik di dalam pelaksanaan kegiatan P2TLmerupakan suatu kaidah kebolehan (mogen) dan bukan merupakankaidah suruhan (gebod), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (6)Peraturan Direksi PT PLN No. 088Z.P/DIR/2016 tentang PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PENGGUGAT sebagai berikut :Pasal 2(1) Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TLdalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untukmenghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkanpelayanan dan

mendalilkan sesuatu hak atauguna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukpada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau pristiwa tersebut(vide Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW) ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugatlah terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikangugatannya ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatuperkara yang dapat berisi Perintah (gebod

Jika dicermatilebih lanjut, tidak ada satu pun sifat norma yang perintah (gebod)dan larangan (verbod) yang merupakan unsur pokok dalamperaturan perundangundangan (wet in materile zin) mengenallamanya jangka waktu pengajuan usulan.

(1) huruf e UndangUndang Nomor 16Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara menyeluruh, karena apabila melihatisi pasal tersebut di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melengkapiberkas perkara tertentu dan untuk itudapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidiksangat jelas apabila pasal tersebut berbentuk norma/kaidah hukum kebolehan (mogen) bukanberbentuk norma/kaidah hokum suruhan (gebod

tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa ini, oleh karenanya gugatan haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa pertimbangan hukum tersebut diuraikan pada halaman 15alinea 1 sampai halaman 16 1 dan 2 salinan putusan Judex Facti/MajelisHakim Banding selengkapnya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perihal dari objeksengketa 1 sampai dengan objek sengketa 8 (surat bukti bertanda P1sampai dengan P8) serta memperhatikan klausul yang bersifat perintah(gebod

1 Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelantikan Dan PengambilanSumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, JabatanFungsional, Dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang berbunyi Setiap PNSyang diangkat menjadi pejabat administrator dan pejabat pengawaswajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agamaatau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.Bahwa dari norma a guo dengan frasa (operator norma) wajibmengandung arti perintah (gebod

Jika kewajiban tersebut tidakdipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi;Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2011 sebagai suatu norma Peraturan Perundangundangan yang tertuangdalam rumusan Pasal atau Pasal dan ayat adalah suatu norma tingkah laku(gedrags normen) yang antara lain berisi perintah (gebod) yaitu harusmelakukan sesuatu yang biasa digunakan kata wajib dan harus.

sengketa terbit sebagaimana diuraikan olehTergugat Il adalah dalam rangka menjalankan kebijakan dari Tergugat , yaitumeneruskan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa kesatu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa objek sengketa kesatu telah mengandung cacat yuridisdari aspek prosedur dan substansi, sedangkan objek sengketa kedua hanyamengantarkan objek sengketa kesatu akan tetapi pada angka 5 (lima) (objeksengketa kedua) telah memberikan perintah (gebod

dalildalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, oleh karena itusesuai dengan hukum Pembuktian yang menyatakan bahwa barang siapa yangmendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantahsuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikanadanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 BW) ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatuperkara yang dapat berisi Perintah (gebod

Penge Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yangMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukanreplik dipesidangan tertanggal 13 Juli 2017 sedangkan ParaTergugat telah pula mengajukan duplik dipersidangan masingmasing tertanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya tetapMenimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagipemutusan suatu perkara yang dapat berisi Perintah (gebod

Pasal 1865 KUH Perdata, yang padapokoknya menyatakan, Siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenarandalildalil gugatannya dan kepada Tergugat dan Turut Tergugat VII dibebankanpula untuk membuktikan kebenaran dalildalil bantahannya tersebut ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusansuatu perkara yang dapat berisi Perintah (gebod) yang bertujuan untukmemberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya ataupun

oleh karena Proyek tersebut telah selesai dikerjakan oleh Pihak Penggugat namunbelum dibayar sisanya akan tetapi pendirian ini disangkal oleh Tergugat maka orang yangmenggugat itu diwajibkan untuk membuktikannya, Jika ia telah berhasil membuktikan halhaltersebut dan pihak Tergugat masih juga membantahnya maka Pihak Tergugat diwajibkan untukmembuktikan adanya pembayaran pekerjaan Proyek tersebut ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkara yangdapat berisi Perintah (gebod

Gebod(Perintah) 2 Verbod (larangan) (3) Mogen (Kebolehan). Yang ketiga inibisa digunakan wewenangnya, bisa juga tidak digunakan.

karena benda initermasuk hartanya tetapi pendirian ini disangkal oleh Para Tergugat maka orang yangmenggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah pemilik yang sah terhadap hartatersebut, Jika ia telah berhasil membuktikan halhal tersebut dan Para Tergugat masih jugamembantahnya karena harta tersebut kepunyaannya maka Para Tergugat ini berkewajibanuntuk membuktikan adanya bukti kepemilikan ;Menimbang, bahwa Pembuktian memberi dasardasar bagi pemutusan suatu perkarayang dapat berisi Perintah (gebod

persidangan.Bahwa Pemohon Banding juga melihat hal yang tidak lazim dalamPersidangan secara khusus pada sidang pembacaan Putusan yangdilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2018 dimana amar putusantidak dibacakan oleh Hakim ketua Majelis akan tetapi hanya di bacakanoleh hakim anggota dari awal sampai pada amar Putusan padahallazimnya, ketika akan dibacakan amar Putusan maka hakim ketuamajelis yang akan membacakannya.1Bahwa pembuktian memberi dasar dasar bagi pemutusan suatuperkara dan dapat berisi perintah (gebod