Hal ini sesuai dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung PutusanRI Nomor 2006 K/PID/2004 tertanggal 24 April 2008 (Pemohon kasasi telah buktikansewaktu di persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada waktu acarapembuktian dari Tergugat dimana bukti tersebut diberi tanda Tdk/P.dr7);12Bahwa lagipula kalaulah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat membeli tanah objeksengketa dari Tajuddin Saragih selanjutnya Tajuddin Saragih membeli dari Sarintenmaka alas haknya Surat Keputusan Gurbernur Sumatera

Keputusan Gurbernur Gorontalo No. 228/02/VIII/2009 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Bone Bolango Tanggal 17 Agustus 2009.56. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Bone BolangoTahun 2011 tanpa di tandatangani oleh Pengguna Anggaran.57. Buku Kas Umum (BKU) manual/ tulisan tangan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab.

RKAPSKPD : 1.20/04/01/15/05/5/2 Tanggal 25 Juli 2012 Kegiatan Reses sebesar Rp.265.026.000.. 53.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kab.Bone Bolango periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011, tertanggal 1 Januari 2011 tanpatandatangan. 54.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sekretariat DPRD Kab.Bone Bolango periode Januari s/d 31 Desember 2012, tertanggal 1 Januari 2012 tanpatandatangan. 55.Keputusan Gurbernur Gorontalo No. 228/02/VIII/2009

Dan secara hukum dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa dalam hal tindak lanjut yang dilakukan Setda Provinsi bali dalam hal ini,sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen, telan ada Surat keputusanHalaman 97 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps14.Gurbernur Bali Nomor : 1002/04D/HK/2017 tentang Pembebanan Ganti rug!Daerah tertanggal 3 April 2017, yang dalam keputusan tersebutmenetapkan :i. Membebankan ganti kerugian daerah kepada Sekretariat Daerah Prov.

Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dokumen, telah ada Suratkeputusan Gurbernur Bali Nomor : 1002/04D/HK/2017 tentang PembebananGanti rugi Daerah tertanggal 3 April 2017, yang dalam keputusan tersebutmenetapkan :i. Membebankan ganti kerugian daerah kepada Sekretariat Daerah Prov.Bali sebesar Rp. 4.100.211.518, atas kekurangan perbendaharaanakibat perbuatan yang dilakukan oleh : Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Prov. Bali TA 2016 sebesarRp. 3.474.166.619..

Bali dan BPK RI.Bahwa data kekurangan setor yang telah ditetapkan berdasarkanKeputusan Gurbernur Bali Nomor : 1002/04D/HK/2017 tentangPembebanan Ganti rugi Daerah tertanggal 3 April 2017 yang dalamkeputusan tersebut menetapkan :e Membebankan ganti kerugian daerah kepada sekretariat daerahProv. Bali sebesar Rp. 4.100.211.518, atas kekuranganperbendaharaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh :e Bendahara Pengeluaran sekretariat Daerah prov.

Bali Gurbernur Bali Nomor : 1002/04D/HK/2017 tentangPembebanan Ganti rugi Daerah tertanggal 3 April 2017 hanya bendaharapengeluaran Setda dan bendahara Pengeluaran pembantu Biro Aset TA2016 itu saja yang melakukan pengelolaan anggaran daerah tidak sesualdengan prosedur.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.Saksi DESAK KETUT DWI AMERTANI.

Bali adalah surat Keputusan Gurbernur Bali tanggal 4 Januari2016, Nomor 169/01F/HK/2016 Tentang Penunjukan pengawai Negeri Sipilselaku Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahunanggaran 2016.Bahwa terkait SOP tidak adadan setahu terdakwa sebagai landasan hukumnya adalah PERATURANMENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMANHalaman 150 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN DpsPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

., berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Kepala Daerah Tk. Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Psb.Sumatera Barat Tgl. 1221987, No. 592.1/123/01.HM/AGR/1987. No. Urt 113,yang dikuatkan oleh saksisaksi Tergugat yang bernama Senen, dan Kodrat, yangmenerangkan bahwa bekas pekerja kontrak Belanda mendapatkan tanah masing masing sejumlah 1,5 Ha, termasuk Sdr.

Tindak Lanjut atas Evaluasi Gurbernur Gorontalo Terhadap Rancangan RangkapPeraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bone Bolango T.A 2011, tanggal14 Januari 2011, beserta lampirannya. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 274/19/1X/2011 tentang 1 (satu)Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang RangkapPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone682.

Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan RancanganPeraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011, tanggal 10 Januari 2011. 1 (satu) buah Surat Bupati Bone Bolango Nomor 100/BUPBB/27 1 (Satu)a//2011 perihal Tindak Lanjut atas Evaluasi Gurbernur Gorontalo fangkap681.

Anggaran 2012, tanggal 28 Desember 2011,beserta lampirannya. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor (Satu)370/19/IX/2012 tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan fangkapDaerah Kabupaten Bone Bolango tentang PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah684.

Nomor 1 (satu)100/BUPBB/27 a/I/2011 perihal Tindak Lanjut atas rangkapEvaluasi Gurbernur Gorontalo Terhadap RancanganPeraturan Daerah tentang APBD Kabupaten BoneBolango T.A 2011, tanggal 14 Januari 2011, besertalampirannya.681. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)274/19/IX/2011 tentang fEvaluasi atas Rancangan rangkapPeraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Bone Bolango TAhun Anggaran 2011 danRancangan Peraturan

Bupati Bone Bolango tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011, tanggal 28 September 2011, besertalampirannya.682. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 1 (satu)338/19/XII/2011 tentang Hasil Evaluasi Rancangan rangkapPeraturan Dareah Kabupaten Bone Bolango tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Dareah Kabupaten683.

KemudianUswah alias Asmar langsung memberikan tugas kepada terdakwa dan yanglainnya untuk melakukan amaliyah yaitu membunuh Komandan(GURBERNUR) dengan cara menembak menggunakan senjata api, denganalasan karena Komandan (GUBERNUR) tidak menutup tempattempatperjudian, tidak menutup tempat minumminuman keras, dan tidak menutuptempat kemaksiatan lainnya.

Sgtdikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gurbernur/Menteri sesuaiWilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannyamasingmasing;Menimbang, bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang.Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambanganaturan mainnya wajib meminta izin terlebin dahulu dari Negara/Pemerintah.Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, makaperobuatannya

Fotocopy Surat Permohonan Fasilitasi Permasalahan Tanah SMAN 1 Kota Solokdari Walikota Solok kepada Gurbernur Provinsi Sumatera Barat, No. 180/43/Huk2017 tanggal 15 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asilidiberi tanda T.I1;Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.SIk Halaman ke 26 dari 402.

penjelasan Saksi Itmukbal, Saksi Nofriyanti,Saksi Afdal, Saksi Darlius, dan Saksi Achfas yang menjelaskan bahwa SMA 1 telahdibangun diatas tanah objek perkara sejak tahun 1961 dan tidak ada keberatan daripihak manapun;Menimbang, bahwa mengenai bukti P9 sampai dengan P12 adalah mengenaiSomasi yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat mengenai sengketatanah objek perkara tertanggal 22 Februari 2017 dan 6 Maret 2017 yang mana telahditindaklanjuti oleh Tergugat dengan mengirimkan surat kepada Gurbernur

PolairBaharkam Polri dengan menggunakan Kapal Patroli KP Enggang 4016melakukan sandar kapal di Pelabuhan/Dermaga Kapal di Tepian Mahakamdepan kantor Gurbernur Kalimantan Timur, saat kapal sandar SaksiPRAMUDYA ALMUSHYAWIR dan Saksi MOHAMAD REZEKI ADJANA beradadi taman dekat Pom Bensin Samarinda dan melihat seseorang yangmencurigakan yaitu Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RUKNUL ISHAM, karenamerasa curiga Saksi PRAMUDYA ALMUSHYAWIR dan Saksi MOHAMADREZEKI ADJANA mengawasi terus apa yang dilakukan Terdakwa

Pankase Oeleta adalah di lapangan Volly RT.08, RW.03,Kelurahan PenkaseOeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang;Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk TPS 4 Kelurahan PenkaseOeleta,Kecamatan Alak, Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Gurbernur dan WakilGubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 adalah sebanyak 421 (EmpatRatus Dua Puluh Satu Orang);Bahwa saat proses Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NusaTenggara Timur tahun 2013 Putaran II pada TPS 4 Kelurahan PenkaseOeleta,Kecamatan

Bupati Bone Bolango Nomor 100/BUPBB/27 a/I/2011 perihal 1 (satu)Tindak Lanjutatas Evaluasi Gurbernur Gorontalo Terhadap Rancangan Peraturan RangkapDaerah tentang APBD Kabupaten Bone Bolango T.A 2011, tanggal 14 Januari2011, beserta lampirannya.681. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 274/19/IX/2011 tentang 1 (satu)Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang RangkapPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango682.

Rangkap 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 15/19/I/2011 1 (Satu)tentangEvaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone RangkapBolango tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten680.

Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan BupatiBone Bolango tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Januari2011. 1 (satu) buah Surat Bupati Bone Bolango Nomor 100/BUPBB/27 a/I/2011 1 (satu)perihal Tindak Lanjut atas Evaluasi Gurbernur Gorontalo Terhadap RangkapRancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bone Bolango T.A2011, tanggal 14 Januari 2011, beserta lampirannya.681. 1 (Satu) buah Keputusan Gurbernur

Rangkap 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur Gorontalo Nomor 15/19/1/2011 1 (Satu)tentangEvaluasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bone RangkapBolango tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten680.

Bone Bolango Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan BupatiBone Bolango tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 10Januari 2011. 1 (satu) buah Surat Bupati Bone Bolango Nomor 100/BUPBB/27 1 (satu)a//2011 perihal Tindak Lanjut atas Evaluasi Gurbernur Gorontalo RangkapTerhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD KabupatenBone Bolango T.A 2011, tanggal 14 Januari 2011, beserta lampirannya681. 1 (satu) buah Keputusan Gurbernur

Kwala Gunungtepatnya masuk dalam titik kordinat 0254'43,5 Lintang Utara dan titik kordinat9916'01,9 Bujur timur atau (terletak di KG 5 sampai dengan KG 12) berdasarkan suratKeputusan Gurbenur Sumatera Nomor: 593.41/2757/K/Tahun 1989 tanggal 27September 1989 yang diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Gurbenur SumateraUtara Nomor: 593.41/3785/K/SK/90 tanggal 22 Desember 1990 dan diperpanjang lagiberdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara Nomor 593.41/2807/K/Tahun1991 tanggal 10 Oktober

Kwala Gunungtepatnya masuk dalam titik kordinat 0254'43, Lintang Utara dan titik kordinat9916'01,9 Bujur timur atau (terletak di KG 5 sampai dengan KG 12) berdasarkan suratKeputusan Gurbenur Sumatera Nomor: 593.41/2757/K/Tahun 1989 tanggal 27September 1989 yang diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Gurbenur SumateraUtara Nomor: 593.41/3785/K/SK/90 tanggal 22 Desember 1990 dan diperpanjang lagiberdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara Nomor 593.41/2807/K/Tahun1991 tanggal 10 Oktober

menutupi uang pengganti tersebut,dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uangpengganti tersebut, maka Terdakwa di pidana dengan penjara selama 6(enam) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalinai oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) bundle Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Kerja Daerah (DPA SKPD) 1.01.01 Dinas PendidikanKebudayaan, Pemuda dan Olahraga ;2. 2 (dua) lembar Keputusan Gurbernur

Proinsi Papua Nomor : SK.821.23429 tanggal 08 Oktober 2008 (fotokopi) ;3. 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Keputusan Gurbernur ProvinsiPapua Nomor : SK. 821.23429 tanggal 08 Oktober 2008 (fotokopi) ;Hal. 33 dari 53 hal.

Sidoarjo adalah Rp.2.705.000, dan berlaku pada tanggal Januari 2015 serta Peraturan GurbernurJawa Timur No. 90 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota Jawa Timur Tahun 2015, maka minimum sektoral yang berlaku dikabupaten sidoarjo adalah Rp.2.970.000,;4 Bahwa standar upah minimum yang dipergunakan oleh Penggugat dalamdalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 16, 18, 19, 20, dan 21 sebesar Rp.2.970.000, (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yangdidasarkan pada Peraturan Gurbernur

Jawa Timur No. 90 Tahun 2014tentang Upah minimum Sektoral Kabupaten /Kota Jawa Timur Tahun 2015adalah tidak jelas atau kabur, dikarenakan dalam Peraturan Gurbernur JawaTimur No. 90 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota Jawa Timur Tahun 2015 tersebut, telah membagi upah minimumdalam sektoral dan sektor sesuai jenis usaha.

.: 50 PDT.G/2012/PN.PDG. halaman 20 dari26Menimbang, bahwa bukti (P7) merupakan putusan perkara perdata No 127/PdtG/1985/ PNPDG, dimana 17 ( tujuh belas ) Mamak Kepala Waris masing masing dalam Kaumnya yang salahsatu diantaranya adalah Mamak Kepala Waris Kaum penggugat yaitu Syarifuddin Malin Mangkutomelawan Pemerintah Republik Indonesia, gg, Departemen Dalam Negeri, gg Gurbernur KDH Tk.Propinsi Sumatera Barat, Cq Wali Kota Madya Padang, gg Kepala Kantor Agraria Tk Il KotamadyaPadang, yang dimenangkan

(enam ratus meter persegi) terletak di KelurahanSukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampungterdaftar atas nama Mahfudi, dengan data yuridis : Surat Keputusan Gurbernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor G/280/DA/HK/1986 tanggal 25Oktober 1986 tentang Penunjukan NamaNamaAnggota KORPRI Unit Kantor Pemerintah PropinsiHalaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor : 20/G/2019/PTUNBLDaerah Tingkat Lampung dan Pejabat/KaryawanLainnya Yang Ditentukan Untuk Mendapat KaplingTanah di Desa Sukarame Kecamatan

(enam ratus meter persegi) terletak di KelurahanSukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampungterdaftar atas nama Mahfudi, dengan data yuridis sebagaiberiukut: Surat Keputusan Gurbernur Kepala Daerah Tingkat Lampung Nomor G/280/DA/HK/1986 tanggal 25Oktober 1986 tentang Penunjukan NamaNamaAnggota KORPRI Unit Kantor Pemerintah ProvinsiDaerah Tingkat Lampung dan Pejabat/KaryawanLainnya Yang Ditentukan Untuk Mendapat KaplingTanah di Desa Sukarame Kecamatan SukarameKotamadya Bandar Lampung; Surat Keputusan

Dalam Penundaann Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, dengan ini Penggugatmohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau menangguhkanpelaksanaan berupa Surat Gurbernur Sumatera Utara No. 170/381 Tanggal20 Januari 2014 Perihal : Persetujuantertulis.tertulis untuk melakukan pemanggilan, permintaan keterangan, danPenyidikan serta penahanan terhadap Sdr Effendi Ketua DPRD NiasSelatan dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan

Suwandha yangbertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebagai Pihak Pertamapada tanggal 24 Desember 1998 ;Menyatakan sah menurut hukum Peraturan Dewan Gurbernur BI Nomor :2/1/PDG/2000 tanggal 21 Januari 2000 dan mengikat PT.

perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT, makasecara hukum Para Penggugat dapat dikatakan adalah Pegawai Tetap padaPerusahaan milik Tergugat mengingat Para Penggugat bekerja sudah lebihdari 3 bulan;Bahwa dikarenakan Para Penggugat adalah Pegawai Tetap pada perusahaanTergugat dan wilayah kerjanya berada di Provinsi Bengkulu maka upahnyapun harus berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu yaitusebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hal iniberdasarkan Keputusan Gurbernur

Agustus 2004 senilaiRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggaiberdasarkan masa kerja;Daftar penerimaan uang pesangon anggota DPRD Kabupaten Banggai untukpembagian rata;Daftar penerimaan uang pesangon untuk pimpinan DPRD KabupatenBanggai;Daftar penerimaan uang pesangon untuk Badan Urusan Rumah Tangga(BURT);Daftar klaim habis kontrak kantor Askum Manado;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29Desember 2003;Keputusan Gurbernur