Ditemukan 64 data
Terbanding/Tergugat I : SINDORO TJOKROTEKNO Direktur PT. SWAKARYA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat II : RAHMAT HIDAYAT LOEBIS CHRISTIYANTO
Terbanding/Tergugat III : PT. BAHTERA TIMURJAUH PERKASA diwakili DANIEL SUGENG
Terbanding/Turut Tergugat : Robert Welman Napitupulu, SH. MH.
87 — 37
Selanjutnya, H.M.N. Purwosutjipto, S.H., dalam bukunyayang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat. PenerbitDjambatan, 1993, hlm. 206, menyatakan : Pengangkut berhakminta pembayaran uang angkutan (uang tambang), tetapi tidakmempunyai hak retensi (Pasal 493 KUHD), artinvya pengangkuttidak berhak menahan barang sebagai jaminan dari pembayaranuang angkutan3.4. Bahwa Prof.
301 — 80
Bahwa menurut H.M.N Poerwosutjipto menyatakan bahwa arbitrase(perwasitan) adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisinan mereka tentang hak pribadi yang dapat merekakuasal sepenuhnya, diperiksa dan diadili hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belahpihak;5.
77 — 17
copy surat Akta Jual Beli Nomor : 344/IX/1978 yangdibuat oleh PPAT Camat Somba Opu, tertanggal 8September 1978;: Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 351/DesaSungguminasa, Tanggal 2011979, dengan gambarSituasi Nomor:31/1979,tanggal 2011979, atas namaMuhammad Nur Harahap sebagaimana akta jual beli videbukti P.1;: Foto Copy Buku Nikah Nomor: 619/74/X1/1958 atas namaM.Nur Harahap dengan St.Mutiara;: Foto Copy Surat Keterangan Kematian,Nomor:190/SK/KSG/XII/1991,tertanggal 11 Desember 1991 atasnama: H.M.N
HASNAH SABA PAKA;Bahwa saksi tidak pernah melihat Penetapan Pergantian nama tersebut;Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran tersebut;Bahwa sepengethuan saksi yang menempati Objek sengketa adalahAlmarhum H.M.N.
299 — 130
.; Bahwa didalam peristiwa tersebut, persoalan siapa yang salah merupakanhal yang sangat penting, karena dalam peristiwa ini berlaku pulaasas, siapayang salah harus membayar ganti kerugian" (vide H.M.N.
61 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk menjawab hal tersebut digunakan pendekatan kepustakaandengan mengutip pendapat H.M.N. Purwisutjipto sebagai berikut : Perbedaanesensial antara Badan Hukum dan bukan Badan Hukum terletak padaprosedur mendirikan badanbadan tersebut untuk mendirikan suatu BadanHukum mutlak diperlukan pengesahan Pemerintah, misalnya PerseroanTerbatas. Koperasi dan Perkumpulan saling menanggung.
JOHAN SOLOMON
Tergugat:
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
215 — 87
(Bukti P 15:Brosur Produk ProLife Plus);Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Asuransi Jiwa atau disebut juga denganPertanggungan Jiwa adalah perjanjian timbal balik antara Penutup Asuransi(Tertanggung) dengan Penanggung dengan mana Tertanggungmengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar premikepada Penanggung.
Hervan Akadhina
Tergugat:
Syaiful Azmi Aziz
794 — 697
Bahwa menurut H.M.N Poerwosutjipto menyatakan bahwa arbitrase(perwasitan) adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat kedua belah pihak;Halaman 6 dari 44 halaman, Putusan Nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Btl5.
300 — 219
1995, pada halaman 76menyatakan: (Bukti TI & III6)Orang orang pihak ketiga juga tidak = mempunyaikepentingan bagaimana diaturnya kerjasama dalampersekutuan itu, karena para sekutu bertanggung jawabsecara pribadi atau perseorangan tentang hutanghutang yang mereka buat meskipun untuk persekutuan.Kalau si A yang bertindak keluar, maka dia sendirilahyang terikat oleh perjanjian perjanjian yangdibuatnya, sedangkan sekutu sekutunya B dan C tidakterikat oleh perjanjian perjanjian itu.Bahwa lebih lanjut, H.M.N
Tirtaamidjaja dalam bukunyayang berjudul Pokok pokok Hukum Perniagaan, Djambatan,1970, halaman 52 dan 103, juga menyatakan secara tegas:(Vide Bukti TI & III7)Maatschap bukan merupakan badan hukum sehinggamengakibatkan pihak ketiga tidak berhubungan denganmaatschap sebagai suatu) kesatuan melainkan dengananggotanya sendiri sendiri.31.Bahwa lebih lanjut, H.M.N.
AHMAD JUBAIR, S.H
Terdakwa:
KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA
46 — 9
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor N-08583817 atas nama EMILIANA S.R;
Dikembalikan kepada Saksi Marianus Hewang;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Innova G, dengan nomor rangka MHFXW42GX92143123, nomor mesin 1TR6789924 dan nomor registrasi EB 1542 BH berwarna Hitam Metalik
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor F No 9810358 atas nama H.M.N.
59 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 631 PK/Padt/201251.52.dari para sub kontraktor di proyek yang apabila dinilai dengan uang telahmencapai Rp2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah);Bahwa H.M.N.
ARIATI, SH
Terdakwa:
MARGASATWA
137 — 48
Yang dimaksud uang tentunyaadalah uang yang masih berlaku, sehingga tidak meliputi uang lama yang sudahtidak berlaku lagi, meskipun mungkin harganya lebih mahal dari nominal uanglama tersebut.Menurut H.M.N Purwosutjipto (Pengertian PokokPokok Hukum DagangIndonesia: Hukum Surat Berharga, (Jakarta: Jambatan, 1978) hlm. 1, yangdimaksud dengan surat berharga adalah surat bukti tuntutan hutang,pembawa hak dan mudah dijualbelikan, sedangkan yang dimaksud dengansurat yang berharga adalah surat bukti tuntutan
Jadi menurut H.M.N Purwosutjipto perbedaan antara surat berhargaHalaman 80 dari 95 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN Pal.dengan surat yang berharga adalah terletak pada mudah atau sukardijualbelikan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimukapersidangan dari keterangan saksisaksi, Ahli, maupun keterangan Terdakwasendiri diterangkan sebagai berikut :Bahwa tanggal 09 Juni 2015, saksi Agustina Karim dari PT.PLN (Pesero)Unit Induk Pembangunan XIlIl (SusSelBagSel) melakukan pembayaranseluruh
132 — 53
Pasal 1 angka 30 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun2015 tentang Pengupahan) namun dalam keadaan dan kondisi tertentu tindakantersebut diperlukan sebagai bentuk sanksi dan pembinaan terhadap karyawandan merupakan konsekuensi logis bagi karyawan yang tidak disiplin terutamaterkait dengan masalah keuangan hal ini sejalan dengan tujuan utamaPerusahaan yaitu mencari keuntungan/profit oriented;Menimbang, bahwa menurut Polak (H.M.N
ROBERT LOA
Tergugat:
PT KARUNIA MULIA PRATAMA
144 — 70
sebagaiberikut :PASAL 71 KUH.DAGANG:Para makelar yang bersalah karena melanggar salah satu ketentuan yangdiatur dalam bagian ini, sejauh mengenai mereka, akan dihentikansementara dani tugasnya oleh kekuasaan umum yang mengangkat mereka,menurut keadaan, atau dihentikan dan jabatannya, dengan tidak mengurangihukumanhukumanyangditentukan untuk itu, demikianpulapenggantianbiayabiaya, kerugiankerugian dan bungabunga yang menjadikewajibannya sebagai penerima amanatBahwa hal tersebut juga Sesuai dengan pendapat H.M.N
PT. ASURANSI FPG INDONESIA, diwakili oleh DADI ADRIANA
Tergugat:
1.PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS, Tbk
2.LA ODE ALIFATHA
462 — 448
TERJADITANPA PERLU PERSETUJUAN ANTARA PIHAK KETIGAHalaman 9 dari 146 Putusan Nomor:415/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr1.15.1.16.DENGAN KREDITUR LAMA, MAUPUN ANTARA PIHAK KETIGADENGAN DEBITUR.Diikuti pula dengan Doktrin Hukum H.M.N. Purwosutjipto, S.H.
Aulia Saputra, S.T.
Tergugat:
1.PT Nusantara Insurance Broker & Consultant
2.Bank BJB Cabang Kota Balikpapan
3.PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses
225 — 172
Penanggung telah mengetahui keadaanyang sebenarnya perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak akanditutup dengan syaratsyarat yang sama, mengakibatkanbatalnya pertanggungan;Bahwa perlu disampaikan oleh Tergugat Ill dengan telahterbuktinya Tertanggung melakukan penyembunyian keadaan, makaperjanjian pertanggungan adalah batal sejak semula, dan jika suatuperjanjian pertanggungan telah batal, maka baik Asuransi Dasar,maupun Asuransi Tambahannya menjadi batal, hal ini sejalandengan pendapat doktrin H.M.N
150 — 64
Prenhalindo;Foto copy Buku Pengertian Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga, halaman 129 s/d 137, Penulis :H.M.N. Purwosutjipto, S.H., Cet. 5, Jakarta, PenerbitDjambatan, Tahun 2000 ;Menimbang, bahwa buktibukti mana telah diberi materai yang cukup dansetelah disesuaikan dengan aslinya ternyata bukti T1, T5, T6, T7, T8, T9Hal. 34 dari 53 Hal. Put. No. 343/Pdt.G/2010/PN. Jkt.
69 — 18
H.M.N Salam APU (Ayah Almarhum)Yusna Salam (Ibu Almarhum).Coaornp38. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2013 dibuat 2 (dua) SuratPernyataan Ahli Waris dari Pewaris Alm. XXXX XXXX yang berisi tentangPembagian harta waris dan harta bawaan Pewaris yang ditandatanganioleh seluruh ahli waris Almarhum XXXX;39. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 dibuat surat pernyataankesepakatan bersama antara ahli waris dari Alm.
Cahyadi Gunawan
Tergugat:
1.PT. MERCEDES BENZ INDONESIA
2.PT. MERCEDES BENZ DISTRIBUTION INDONESIA
3.PT. DIPO ANGKASA MOTOR
331 — 181
Bukti P 10.A : Fotocopy dari Print Out Artikel dari kompasianatentang prinsip umum Asuransi;Bukti P10.B : Asli Buku Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,Hukum Pertanggungan H.M.N. Purwosutjipto, SH, penerbit Djambatan;11. ~Bukti P11: Asli dan fotocopy Perjanjian biaya konsumen;Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 560/Pdt.G/2019/PN Jkt.
606 — 490 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty:Bandung, 2006, pada halaman 68 menyatakan:Kecuali orang, yang dapat menjadi pihak di dalam suatu perkara di mukapengadilan ialah badan hukum, yang bertindak melalui pengurus atauwakilnya;Dengan demikian badanbadan lain termasuk persekutuan perdata,firma, CV, yang tidak berbentuk badan hukum bukanlah merupakansubyek hukum;Lebin lanjut, H.M.N.
478 — 341
Sudikno Mertokusumo, S.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty:Bandung, 2006, pada halaman 68 menyatakan:Kecuali orang, yang dapat menjadi pihak di dalam suatuperkara di muka pengadilan ialah badan hukum, yangbertindak melalui pengurus atau wakilnya.Dengan demikian badanbadan lain termasuk persekutuan perdata,firma, CV, yang tidak berbentuk badan hukum bukanlah merupakansubyek hukum.Hal 86 dari 148 Hal Putusan No. 445/Pdt/2016/PT.DKI18.19.Lebih lanjut, H.M.N.