Ditemukan 50 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YUSUF, SH
Terdakwa:
BAMBANG KARTONO Als. BAMBANG Bin UBUCE
8432
  • Terdakwa bersama dengan bendaharamencairkan dana desa tahap tahun 2017 tersebut ke Bank SulselbarCabang Masamba.Menimbang, bahwa selanjutnya Haspendi selaku Kepala Desa Mekar Sari Jayamenetapkan APBDes Desa Mekar Sari Jaya Tahun Anggran 2017 melalui PeraturanDesa Mekar Sari jaya Nomor 03 tahun 2017 tanggal 10 April 2017, Namun dalampenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mekar Sari Jayatahun anggran 2017 tersebut tidak melibatkan BPD maupun perangkat desa lainnya.Menimbang, bahwa Hapendi
    kemudian membentuk Tim Pengelola Kegiatan(TPK) melalui Surat Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Jaya Nomor:188.4/04/SK/DMSJ/KB/I/2017 tanggal 23 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa Hapendi telah menunjuk secara lisan saksi Ir.
    terdakwa Haspendi, mengenai Dana Desa (DD)yang bersumber dari APBN disimpan dan dikelola oleh saksi HASPENDI sedangkanuntuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD disimpan dan dikelola olehterdakwa BAMBANG KARTONO.Mebimbang, bahwa dari keseluruhan Dana Desa (DD) Tahap Desa Mekar SariJaya sebesar Rp. 466.470.000, (empat ratus enam puluh enam juta empat ratus tujuhpuluh ribu rupiah) tersebut dimana untuk pembayaran 6 (enam) item pekerjaan fisikyang dibiayai menggunakan Dana Desa (DD) tahap , Hapendi
Register : 02-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Clg
Tanggal 6 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
2010
  • Bahwa terhadap pembelian rumah tersebut diatas dibeli pada saat 2tahun sebelum Pemohon menikah dengan Termohon dengan carapengajuan KPR namun setelah lunas oleh Pemohon dengan persetujuanTermohon telah diajukan pinjaman dengan Jaminan Rumah tersebut diatasdi Bank Bukopin Cabang Cilegon sebagaimana dalam PengajuanPerjanjian Kredit No 4 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Hapendi Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.ClgHarahap, SH.
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
560364
  • Hapendi Harahap, S.H., M.H. masingmasingdibawah sumpah saksi fakta telah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut:1. Tagor Simanjuntak, S.H. Bahwa saksi adalah Notaris PPAT di Kabupaten Bantul; Bahwa saksi mengetahui bukti T 8 tentang kesepakatan perdamaianperkara perdata Nomor: 694/PdtG/2018.
    Hapendi Harahap, S.H., M.H.Bahwa saksi adalah turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor :694/PdtG/2018/PN.Jkt Brt, akan menjelaskan terkait bukti T 5 tentangPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 11 Februari 2020, dan Bukti T 12Penetapan perdamaian perkara perdata Nomor : 694/PdtG/2018.PN.Jakarta Barat tanggal 23 Januari 2019 dan perkara tersebut padasaat ini sudah inkracht dan sudah dilaksanakan sesuai kesepakatanbersama tanggal 21 Desember 2020;Bahwa Turunan
Register : 14-06-2017 — Putus : 07-09-2017 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 304/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 7 September 2017 — Penggugat:
PT. BUANA PERMATA HIJAU
Tergugat:
1.KETUA BADAN PENGAWAS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SUNTER DKI JAKARTA
2.PT. NARPATI ESTATE
12871
  • sebagai pemilik ataupenggarap yang sebenarnya atas tanah seluas 65.774 M2 sebagaimanadimaksud dalam penetapan consinyasi tersebut dan tanah yang akan dibebaskantersebut telah ternyata adalah bukan tanah milik bersama beberapa orang yangsalah satu pemiliknya tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi adalah milikpenggugat (vide bukti P.1).Menimbang bahwa surat bukti P.22a adalah berupa Akta PerubahanAnggaran Dasar PT Buana Permata Hijau Nomor 13 tanggal 02 September 2008yang dibuat dihadapan Notaris Hapendi
Register : 21-07-2021 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan PN SERANG Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Srg
Tanggal 12 April 2022 — TAHJAWATI INDRA MOKSEN,SH
2.HAPENDI HARAHAP,SH
3.Dra. LILY ISWANTI SUJANA, SH
4.PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON Cq WALIKOTA CILEGON
5.KANTOR PERTANAHAN ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA CILEGON
6.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH BPKAD KOTA CILEGON
7.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG Cq BUPATI SERANG
7326
  • TAHJAWATI INDRA MOKSEN,SH
    2.HAPENDI HARAHAP,SH
    3.Dra. LILY ISWANTI SUJANA, SH
    4.PEMERINTAH DAERAH KOTA CILEGON Cq WALIKOTA CILEGON
    5.KANTOR PERTANAHAN ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA CILEGON
    6.BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH BPKAD KOTA CILEGON
    7.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG Cq BUPATI SERANG
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
44624447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • mempunyai kekuataneksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusanpengadilan maka pada kepala akte notaris itu harus dicantumkan perkataanDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Grosse Akte yang Cacat Yuridis Akan Kehilangan KekuatanEksekutorialnyaKarina Komala Dewi, op.cit.Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia PokokPokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty, 1980.Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte 43 42/14/2010 12:16:55 AM Hapendi
    Perdamaian adalahsatusatunya alasan yang dapat menunda atau menggugurkan kekuatan hukumeksekutorial.Pasal 224 HIR Tidak Melarang KPN untuk Menilai Grosse Akte,Hakim Berwenang untuk Menilai Apakah Grosse Akte yangDiajukan Sudah Memenuhi Syarat70 Hapendi Harahap, S.H., op.cit.71 Hapendi Harahap, S.H., op.cit.laa Laporan Penelitian isit.indd 44 42/14/2010 12:16:55 AM 7273 isit.indd 45Victor M.
    Universitas Indonesia, 2008.Harahap, Hapendi. Grosse Akta (Suatu Masalah Hukum dari Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke XVII), Varia Peradilan No. 179 Tahun XV, Agustus 2000.Harahap, M.Yahya. Permasalahan Eksekusi, Varia Peradilan Tahun VIII No. 85, Oktober1992. Nyoman Raka, Beberapa Masalah Hukum Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang danHipotik dalam Teori dan Praktek di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996.J.
Register : 08-06-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mpw
Tanggal 2 Mei 2016 — HAMIDY SALIM Lawan LEO CANDRA LIE alias HIN LIAUW, dkk.
18214
  • melakukan pengukuran lagi setelahtahun 2011 tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada sengketa atas tanah tersebut karenaPenggugat tidak pernah bercerita dan saksi juga tidak tahu apa yangmenjadi masalahnya ;Bahwa setelah tanah dibeli oleh Penggugat, tanah dibuat pagar dan tetapditanami tanaman dan didirikan bangunan rumah besar oleh Penggugatdan dijaga oleh Aliong ;Bahwa saksi kenal dengan Slamet karena satu RT dan kenal denganMuhammad lsa tinggal di Gertak Kuning karena satu Desa ;Saksi MUHAMMAD HAPENDI
Register : 09-06-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 05-07-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 141/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 5 Juli 2022 — TAHJAWATI INDRA MOKSEN,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : HAPENDI HARAHAP,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra.
758
  • TAHJAWATI INDRA MOKSEN,SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : HAPENDI HARAHAP,SH
    Terbanding/Turut Tergugat III : Dra.
Register : 26-09-2018 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 11 Februari 2020 — Hapendi Harahap, S.H, M.H selaku Calon Ketum PP IPPAT
2.Otty Hari Chandra Ubayani, S.H, S.Pn., M.H. selaku Calon Ketum
3.Firdhonal, S.H., selaku Calon Ketum
231107
  • Hapendi Harahap, S.H, M.H selaku Calon Ketum PP IPPAT
    2.Otty Hari Chandra Ubayani, S.H, S.Pn., M.H. selaku Calon Ketum
    3.Firdhonal, S.H., selaku Calon Ketum
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
12324
  • Raja Garuda Mas padatahun 2010, sesuai dengan akta Notaris Hapendi Harahap, SH Nomor :14 tanggal 19 Januari 2010, dengan jabatan sebagai Wakil Direktur,sedangkan Direkturnya adalah Drs. H. Syahrudin Nasution (ayahsaksi);Bahwa tugas saksi sebagai Wakil Direktur CV. Raja Garuda Masadalah mengawasi bagian produksi;Bahwa saksi tahu permasalahan ini sejak saksi mendapatkanSurat Tugas dari Direktur CV.