Ditemukan 50 data
50 — 3
penangkapanterhadap Lindon Malau dan menanyakan apa benar terdakwa Ir.HerwinSitorus Als TRS menyetorkan hasil penjualan judi togel tersebut;Bahwa selanjutnya Lindon Malau membenarkan bahwa ianya menerimasetoran hasil penjualan judi togel dari terdakwa;Bahwa selanjutnya terdakwa serta Lindon Malau dan barang bukti dibawake Polres Pematangsiantar;Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam halmelakukan permainan judi jenis togel tersebut;Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;Saksi HOTASI
171 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara ini bernomor register 275K/Pid/1983, yang diketuai oleh Adi Andojo Sutjipto, putusan inilahyang lalu banyak dijadikan sebagai yurisprudensi oleh MA dalammenerima permohonan kasasi JPU atas putusan bebas.Menurut Hotasi Nababan dalam bukunya yang berjudul HukumTanpa Takaran halaman 156158 (meskipun Hotasi tidak memilikilatar belakang pendidikan hukum, namun buku tersebut telahmelalui seleksi dan pendapat dari beberapa Guru Besar dalambidang ilmu hukum), menyatakan bahwa putusan bebas di berbagainegara
Adapun Hotasi berpendapat bahwa kasasi yangdilakukan oleh Kejaksaan tersebut tak lebin hanya merupakanpencitraan atas penegakan hukum yang dilakukan olehnya.Penegakan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum yang menggunakanyurisprudensi tersebut di atas (dalam mengajukan kasasi terhadapputusan bebas) juga menunjukkan bahwa Jaksa/Penuntut Umummelanggar asas Similia Similibus, yaitu. menyelesaikan suatuperkara tidaklah dapat selalu dengan mencontoh kasus lainnya.Argumen ini menurut kami merupakan argumen yang
99 — 22
.=59 =Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dengan pecehan Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan ke penyidik untukmenjadi barang bukti di perkara ini; Saksi AKP HOTASI PURBA, SH., dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui dalam melakukan penyidikan ataupermintaan keterangan terhadap seseorang harusberdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan atau permintaanketerangan
288 — 55
ASMMRC, Desa Tualang Timur,KecamatanTualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau; HERI FASRAH MALAU alias HERI FASRAH HOTASI DAMANIK, Umur 38Tahun, Jenis Kelamin lakilaki, kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPekerja/Buruh di PT. AnugerahSumber MakmurMRC (PT. ASMMRC)MINAMAS GROUP, Alamat Perumahan karyawan PT. ASMMRC,DesaTualang Timur,KecamatanTualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau; RONY SUDARMAN, Umur35Tahun, JenisKelaminLakilaki, KewarganegaraanIndonesia, PekerjaanPekerja/Buruh di PT.
132 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kejadian seperti inibukan hanya berlaku pada kredit yang diberikan oleh Bankpemerintah saja, Bank Swasta pun bisa dikenakan tindak pidanakorupsi, namun bukan karena merugikan keuangan Negara tapimerugikan perekonomian nasional, sebab bank swasta itutermasuk dalam sistem moneter dan sistem moneter itu bagiandari perekonomian nasional;Sehingga dengan demikian dengan merujuk Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 417 K/Pid.Sus/2014 tanggal 07Mei 2014 dengan Terdakwa Hotasi Nababan, dengan demikiandari
319 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Hotasi D. P.Nababan. Dalam perkara ini Hakim membebaskan Terdakwa karenamenggunakan doktrin Business Judgement Rule ;. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung telah salah menafsirkan isi ketentuan Pasal7 Angka 2 Perjanjian Kerja sama Investasi tanggal 24 Juni 2008 ;1.
240 — 121
persidangan telah dibacakan BAP keteranganAhli Prof.DR.EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H, M.Hum sebagai berikut :e Bahwa ahli pekerjaan sebagai Guru besar Hukum Pidana FakultasHukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta;e Bahwa kurikulum ahli pernah dimintai pendapatnya dipersidanganbaik di Pengadilan Negeri dalam perkara Rober Tantular dan AnandKrishna di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Pajak(salah satunya perkara yang melibatkan Bakrie Group), PengadilanTindak Pidana Korupsi (Beberapa Kasus Hotasi
113 — 32
Sholeh Tasripan, SE.MM. jo PutusanMahkamah Agung Nomor 417/K/PID.SUS/2014 tanggal 7 Mei 2014 denganTerdakwa Hotasi Nababan) jo Pasal 7 jo 8 Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 joPasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UU Nomor 5Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 jo UUNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 14Tahun 1985 jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 jo HasilRumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung,
121 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untungbagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hotasi D.P.
915 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untungbagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pstatas nama Terdakwa Hotasi D.P.