Ditemukan 55 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS KERJASAMA OPERASI PT. ADHI REALTY-PT. EDEN CAPITAL INDONESIA;
2814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDasar Pengenaan Pajakla. PPnBMnya harus dipungut sendiria.1. Dikenakan Tarif 10%a.2. Dikenakan Tarif 20%Jumlah (a1+a2)lb. Impor PKPb.1. Dikenakan Tarif 10% oO; OC CO OJ OO Halaman 40 dari 43 halaman. Putusan Nomor 1734/B/PK/PJK/201 7 b.2. Dikenakan Tarif 20% 0Jumlah (b1 +b2) 0Ic. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajakc.1. Dikenakan Tarif 10% 0c.2. Dikenakan Tarif 20% 0Jumlah (c1 +c2) 0Jumlah Dasar Pengenaan Pajak 03. IPPnBM Terutang atas:la. PPnBM yang harus dipungut sendiri 0a.1.
Register : 30-09-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/PDT.SUS/MEREK/2014/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 3 Februari 2015 — HENDRAWAN >< PT. INDOPERSDA PRIMAMEDIA, CS
741358
  • JAWABAN DALAM POKOK PERKARA16Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalamEksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Pokok Perkara ini;Halaman 12 Putusan No.60/Pdt.Sus.Merek/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst17 Bahwa Tergugat I membantah/menolak/menyangkal secara tegas seluruhdalildalil dan alasanalasan serta halhal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yangsecara tegas dinyatakan atau diakui kebenarannya dalam Jawaban ini; Bagian IDASAR
Putus : 30-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BEVERAGE PARTNERS WORLDWIDE INDONESIA;
3624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2003Nomor : 00036/206/03/056/09 tanggal 7 Desember 2009, yang PemohonBanding terima pada tanggal 11 Desember 2009, dengan perincian koreksidan perhitungan pajak sebagai berikut: UraianJumlah (Rp) Menurut WP Menurut SKPKB IDasar Pengenaan Pajak(15.944.800.229)5.797.802.227 IPajak Penghasilan yang terutang1.721.840.600 Kredit Pajak Jumlah Kurang/(Lebih) Bayar Pajak1.721.840.600 Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP826.483.488
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. HARI SAWIT JAYA
5715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terimamelalui pos pada tanggal 29 Oktober 2013, yang berisi memutuskan menolakKeberatan Pemohon Bandingdan mempertahankan jumlah pajak yang masihharus dibayar dalam SKPKB PPN Nomor: 00391/207/10/073/12 tanggal 28Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010;KETETAPAN SEMULABahwa berkenaan hasil Pemeriksaan Pajak oleh KPP Madya Jakarta Pusattelah diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00391/207/10/073/12 tanggal 28Desember 2012 Masa Pajak Agustus 2010, dengan perincian sebagai berikut: ; SKPKB/No Uraian SPT SKPLB1 IDasar
Register : 18-10-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11544
  • Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;POSITA/IDASAR GUGATAN Tentang Hubungan Hukum Dengan Objek Sengketa;Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini sebagai berikut :1.Bahwa Masjid Baitushshalihin di bangun oleh Manajemen Komplek TulipPermai di jalan Menes Kelurahan Kebon waru Kecamatan Batununggal RW 04RT O08 Bandung sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk wargaKomplek Tulip Permai Estate, sedang Pengelolaanya diserahkan kepada DKM Baitushalihin sejak tahun
Register : 12-11-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Nba
Tanggal 29 Nopember 2021 — Pemohon:
Januardo Anak Jupianus Loto
Termohon:
Kepolisian Resort Landak
5321
  • SP.Sidik/52/ X/ RES.4.2/ 2021/ tanggal 18 Oktober 2021 sertamemberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuandimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/31/ X/ RES.4.2/ 2021 tanggal 21Oktober 2021 kemudian Termohon melakukan proses penyidikan menuruttata cara yang diatur menurut Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) dan sekarang sudah dilimpahkan berkas perkara kepada JaksaPenuntut Umum (Tahap 1). 222 nn nnn nnn nnnBahwa terhadap dalildalil yang disusun Pemohon yang terdiri dari BAB IDasar
Register : 21-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Sri Mulyani
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
M. MURLIN SINAGA
11767
  • .; Adapun yang menjad idasar/alas an gugatan adalahsebagaiberikut :1.Bahwa, Penggugat adalah pemililik sah sebidang tanah di Desa PatrolKecamatan Patrol Kabupaten Indramayu berdasarkan SHM No. 619 Desa PatrolKecamatan Patrol Kabupaten Indramayu (bukti P1); Bahwa, berdasarkan SHM No. 619 tersebut yang didasarkan pada PutusanPengadilan Tinggi Bandung No. 286/Pdt/1990/PT.Bdg pemilik tanah pertamaadalah Rajab bin Iskak, Sukandi bin Kardiyah, dan Ny.
Register : 15-06-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 1 Nopember 2012 — IR. ANDRIYANTO, MT.
7919
  • Bahwa Tim pemeriksa tidak rnelakukan pemeriksaan terhadapsemua pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan san itas idasar terutama bagi masarakat miskin karena keterbatasanwaktu, pekerjaan yang berlokasi di Kelurahan Pasir Endah danKelurahan Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung,hanya dibuatkan laparan saja tanpa melakukan pemeriksaankelapangan.Bahwa Risalah Hasil Pemeriksaan Bersama Nomor :03/RHPB/PSAB/PPBJDisrum/2007 tanggal 5 Desember 2007dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 03
Register : 15-01-2009 — Putus : 28-07-2010 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 28 Juli 2010 — FX. CAHYO BAROTO. Bsc.MBA. M e L a w a n 1. LOREN P. MONIAGA 2. EDDY HANDOYO. 3. H. YUNARDI. SH..
180525
  • Men hukum, eer gugat Ill bersamasamadane an Tergu dan Tergugat II secaratanggung ren eng membayar ie paksa(dwangsom) . sebesar Rp. 0.000.000,setiap hari keterlambatan manienuhi isiPutusan sejak Putusan mempunyaliMen hukum Tergu at Ill bersamasamadenga ergugat dan Tergugatmembayar biaya perksra; Berdasarkan dalildalil sepertiPenggugat kemukakan dalam. gugatanhalaman 12 sampai dengan halaman 16,butir 20 sampai dengan butir 29.Bahwa rags ugat III menolak seluruhdalildalil g a Penggugat yang men jad idasar
Register : 01-04-2013 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — PT. BANGKIT NUSANTARA VS 1. BPN KOTA DEPOK., 2. KRISHADI PUTRIANTI, DKK., 3. H. MARWAS HAMDA, SH;
155119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG I, SUPENOTanah EigenPemilik: DEMAATSCH.OOST;TENTANG CULTUURNomor talgang haknyditetapkan seLETAK : Kecamatan IDasar Hukuna. Surat Ke(selaku Direktur dan Komisaris PT.
Register : 23-04-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 3/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 10 September 2014 — -PT SARANA TRANSNAKER VS 1.BUPATI PARIGI MOUTONG 2. PT. RIMBUN HIJAU LESTARI
19388
  • SaranaTransnaker (Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 325.26/2656/Bag.USBUN, tanggal 20 September 2011) yang dijadikan dasar dan alasangugatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat pada bagian angka romawi IDasar Gugatan mulai dari angka I.1, I.2 dan I.3 sampai dengan angka I.7 dan1.8 tersebut.
Register : 09-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Diwakili Oleh : Iin Baria, SE
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
6838
  • Tergugat II untuk mencabut danmembatalkan buktibukti surat yang dikeluarkan atas namaTergugat III;MenghukumTergugat II untuk membongkar semua bangunan, kios danlapa pedagang yang berada diatast anah sengketa;MenghukumTergugat , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayarbiaya perkara secara tanggungrenteng yang sampai hari iniditetapkansejumlahRp. 4. 641.000,00 (empat juta enam ratus enampuluhsaturibu rupiah);Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;Bahwa adapun alasanalasan yang menjad idasar
Register : 10-11-2011 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 592/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2012 —
136119
  • Adnan4 Sadly Hasibuan, SH (Turut Tergugat IIT). 4 Eri Het5 Padmadriya Anggarita C, SH (Turut Tergugat IV) 5 Sadly IDasar Gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata IdemgugataPokok Pemberitaan di Harian Kompas, 6 Februari 2008 yang berjudul Hamka dan Anthony tak ke Idemperma KPK : Adnann Buyung tak bisa Bela BIsalaha 92 untuk meralat isi berita tersebut, dan Penggugat juga menuntut Tergugat IT untuk memenuhi hakkoreksi yang diajukan Penggugat Tuntut Menuntut ganti rugi materiil
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1513/B/PK/PJK/2017Nomor 00301/207/08/091/10 dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyangmasih harus dibayar sebesar Rp1.918.880.513,00 dengan perincian sebagaiberikut: NO,URAIANJUMLAH RUPIAH MENURUT Pemohon BandingTerbandingJumlah Koreksi IDasar Pengenaan Pajak:la Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.lEkspora.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3 PPNa.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa6 Jumlah (a.l+a2+a3
Register : 22-02-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 02-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 23/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 September 2013 — I. 1. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI), 2. KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (KSPSI), 3. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), 4. GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI) II. YUNENGSIH, DKK VS 1. GUBERNUR JAWA BARAT, 2. 2. PT. BUSANA PRIMA GLOBAL, DKK
303283
  • ;Dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang bahwaPenangguhan upah di Jawa Barat telah melanggar hak konstitusiwarga negara, yang berdampak kepada kehidupan ekonomimasyarakat iDASAR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA ;3241. Bahwa pada tanggal 18 Januari Tergugat mengeluarkankeputusan a quo (objek Sengketa) yang dikeluarkan untukmemberikan izin kepada 257 (dua ratus lima puluh tujuh)Perusahaan di Jawa Barat untuk menangguhkanpelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barattahun 2013 ; 2.