Pasal 13 (2) KUP 9.926.679.302PPh YmhiLebih) Dibayar 30.607.261.182 Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusansanksi administrasi melalui Surat Nomor AZLI/Fin&Acc/III/2014/L03 tertanggalMaret 2014 yang telah diterima lengkap oleh KPP Madya Jakarta Selatantanggal 24 Maret 2014;Bahwa atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasitersebut yang diajukan oleh Penggugat tersebut Direktur Jenderai Pajak (DJP)Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 1369/B/PK/PJK/

Surat Kelakuan baik dari Amerika (State ofCalifornia, Department of Justice)tertanggal 30 =Januari 2010 dan telahdisahkan oleh Konsulat Jenderai RepublikIndonesia di Los Angeles, Amerika tertanggal18 Februari 2010.8. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN dengannomor , No.Pol: 01/Sprin/IX/2007 tertanggal28 September 2007.9.

AktaPerubahan Nomor 02 tertanggal 24 Oktober 2007 didaftarkan di Departemen AgamaKantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, Kantor Departemen Agama Wilayah PropinsiJawa Timur tidak memberikan persetujuan, karena Akta Pendiriannya tertanggal 11Desember 2012 Nomor 2 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan WINARKO, SHNotaris di Kota Surabaya telah Terdaftar pada :e Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur Departemen Agama Republik Indonesiatertanggal 15 Januari 2003 Nomor Wm. 07. 02/ BA.01.1 / 103 / 2008 ;e Direktur Jenderai

Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya;Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka seharusnya seluruhpenyerahan jasa interkoneksi yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan kembali (Semula Pemohon Banding) dilaporkan sebagaipenyerahan terutang PPN;Bahwa dalam surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengakui bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melaporkanadanya penyerahan terutang PPN dan tidak terutang PPNberdasarkan Surat Direktur Jenderai

Direktur Jenderai Administrasi Hukum Umumsebagaimaria ternyata dalam Keputusan Menteri HukumDan Hak = Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.AHU09162.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 25 Februari2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan disebutkan bahwa para pemegang saham PT.Sun Kusumahati adalah sebagai berikut :Budi Kusuma(ic.

KH Mas Mansyur, Jakarta Pusat;Bahwa demikian juga halnya dengan alamat sebagai domisili atau kediamanTergugat III dimana berdasarkan Kartu Izin Tinggal Sementara (Limited StayPermit Card) No. 2C21JE918J yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderai ImigrasiDepartemen Kehakiman yang diperkuat dengan Kartu Identitas Pendatang WargaNegara Asing (Temporary Residence Card For Foreigner) yang diterbitkan olehPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 26 April 2010 adalahberada di Aditya Mansion

Direktorat Jenderai Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Timur cq.

Direktur Jenderai Agraria tanggal 1 Mei 1985 No.593.731/2258/Agr telah ditegaskan kepada TNI Angkatan Darat dan PT.Persada Graha Permai ;Berdasarkan fakta hukum tersebut secara jelas menunjukan bahwa ParaPenggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam mengaku ataumengklaim kepemilikan atas tanah a quo, sehingga Para Penggugattidaklan mempunyai kompetensi dan kualitas dalam mengajukangugatan a quo ;5.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderai Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VI DJKNSerang selaku atasan Turut Tergugat IT;Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/KMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2011 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengantegas dinyatakan bahwa tata urutan dan hierarki Turut Tergugat II yangbenar adalah Pernerintah Republik Indonesia Cq.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderai Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah VI DJKNSerang selaku atasan Turut Tergugat II;2.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 135/KMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2011 tentang Organisasi dan TataKerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengantegas dinyatakan bahwa tata urutan dan hierarki Turut Tergugat II yangbenar adalah Pernerintah Republik Indonesia Cq.

RI (PMK) Nomor147/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata CaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi Serta PenetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimanatelah diubah dengan PMK Nomor 122/PMK.04/2011 tanggai 1 Agustus 2011tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata CaraPenetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi Serta PenetapanDirektur Jenderai

Direktorat Jenderai PHI dan Jamsos ;3.

PT Tekenomiks Indonesiasebesar US$ 450.00 atau. sama dengan sebesarRp4.058.100,00;Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderai Pajak Nomor:KEP754/PJ./2001 diatur bahwa apabila dalam jangka waktu 1Halaman 19 dari 50 halaman.

JKT.PST.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatatdalam berita acara sidang dipandang perlu sebagai bagian dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut:e Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Jenderai DewanPendiri organisasi yang

JKT.PST.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatatdalam berita acara sidang dipandang perlu sebagai bagian dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut:e Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pendiri dan Sekretaris Jenderai DewanPendiri organisasi yang

Nomor 1258 K/Pdt/2016mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia cq Direktur Jenderai Administrasi Hukum Umumsebagaimaria ternyata dalam Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU09162.AH.01 .02. Tahun2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa para pemegang sahamPT. Sun Kusumahati adalah sebagai berikut:* Budi Kusuma (ic.

Putusan Nomor 384/B/PK/PJK/201 1(2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakilinegara dalam perkara hukum, tidak perlu memakai surat kuasa khususitu.(3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belahpihak, yang diwakill oleh kuasanya pada persidangan, datangmenghadap sendiri.Kekuasaan itu tidak berlaku bagi Pemerintah (Gubernur Jenderai).(KUHPerd. 1793; Rv. 107, 788; IR. 118, 254;S. 1922522.)"

PEMBURU SAMUDRA VIIIatas nama ABDUL KADIR ke Gerai PTSP Keliling di Muara Angke JakartaUtara (Direktorat Jenderai Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas Ill Sunda Kelapa JI. Raya Baruna Nomor 2Pelabuhan Sunda Ketapa Jakarta Utara) dengan menggunakan dokumensalah satunya surat palsu yaitu Surat Pernyataan Tukang dan SuratKeterangan Kepemilikan Kapal KM.

setelah ituanggaran turun ke DIPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yangmengajukan; Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah pengadaan kapalInkmina yang di lakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Babel pada tahun 2011 tersebut, yang mengetahui adalahpihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel; Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum diperbolehkan merubahmemodiflkasi sesuai jenis alat tangkapnya dan harus diketahui Dinassetempat dan juga dilaporkan ke DJPT (Direktorat Jenderai

yang atas penyerahannya terutang PPN;Bahwa seluruh TBS yang dihasilkan oleh kebun Pemohon Bandingseluruhnya diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), Inti Sawit, Palm KernelOil (PKO) dan Palm Kernel Meal (PKM);Bahwa penyerahan TBS kelapa sawit yang berasal dari unit perkebunanuntuk diproses lebih lanjut pada unit/pabrik kelapa sawit (CPO) PemohonBanding sebagai perusahaan terintegrasi, tidak termasuk sebagaipenyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 jo.Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderai

berikut : :DALAM EKSEPSI:1 Bahwa Terbantah I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakanPembantah dalam gugatannya, kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakuikebenarannya.2 EKSEPSI PERSONA STANDHIN JUDICIOa Bahwa gugatan Pembantah yang ditujukan kepada Terbantah I harus dinyatakantidak dapat diterima sebab penyebutan persoon Terbantah I di dalam surat gugatanPembantah tidak tepat dan keliru karena tidak mengaitkan Pemerintah RI, KementerianKeuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderai

Tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dan di tanda tanggani oleh drh.Rini Deswita selaku dokter hewan (PNS) Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Direktorat Jenderai Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Balai BasarKonservasi Sumber Daya Alam Riau telah dilakukan Nekropsi terhadap seekor bangkaigajah berkelamin jantan dengan perkiraan umur 50 tahun diareal konsesi HTI PT.AraraAbadi Desa Koto Pait Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dimana bagiantengkorak kepala 2/3 bagian sudah dipotong dan