Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,- (enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 10 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Mardjoni di atas materai Rp 6.000,-(enam nbu rupiah);- 1 (satu) lembar copy nama-nama PNS melalui jalur kebijakan

yang pada kolom baris ke 6 7.8 terdapat nama-nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang ;Dikembalikan kepada COKI ARITONANG ;- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI No Rekening 0604-01-009949-50-2 An Mardjoni;- 1 (satu) rangkap dokumen daftar nama-nama CPNS yang diajukan melalui jalur kebijakan dengan total peserta 226 (dua ratus dua puluh enam) orang yang pada nomor 56, 67, 58 terdapat nama Bernar Regina BR Simbolon, Rut Agustini BR Simbolon, Rahelina Situmorang

, 8 (delapan) lembar nama-nama orang yang membantu saudara Mardjoni mencari peserta yang mau mengikuti jalur kebijakan , yang pada lembaran ke-6 terdapat nama Antonang 1 (satu) rangkap dokumen Surat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan kepada Saudara Drs H.

Dan oleh karena itulah,maka saksi akhirnya tertarik dengan ajakan Sdr THAMRIN dan mulaimencari orang yang mau jadi PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan;Bahwa saksi menerangkan bahwa memang semua uang dari SdrSUDUNG SIMBOLON tersebut sudah saksi berikan kepada 7 (tujuh)orang yang batal mengikuti tes melalui jalur kebijakan. Dan untuk buktipenyerahan uang ketujuh orang tersebut ada.

Danberdasarkan keterangan Sdr MARDJONI, ia sudah mencari peserta untukmengikuti jalur kebijakan tersebut sejak tahun 2012. Namun SadrMARDJONI tidak menceritakan kepada terdakwa sudah berapa orangyang lulus menjadi PNS tanpa tes melalui jalur kebijakan tersebut ;Bahwa terdakwa tidak tahu, mengapa Sdr JHONNI ARITONANG,menerima uang lebih besar dari pada uang yang terdakwa terima.

MARDJONI sering menjadikan PNS tanpa tesmelalui jalur kebijakan dan sering mencari peserta CPNS jalur kebijakan sejaktahun 2012 dan saat itu juga sdr. MARDJONI mengatakan bahwa RUTAGUSTINI dan REHELINA dan BERNAR REGINA SIMBOLON pasti lulus dantidak ada istilah yang tidak lulus serta sdr.

MARDJONI sering menjadikan PNS tanpa tes melalui jalur kebijakandan sering mencari peserta CPNS jalur kebijakan sejak tahun 2012 dan saat itujuga sdr.

MARDJONI sebagai orang yangdapat memasukan seseorang menjadi PNS melalui jalur kebijakan/khusussedangkan peran terdakwa ARIOS OSUNGGUH dan JHONNI ARITONANGsebagai orang/perantara yang mencari orang/calon PNS untuk masuk menjadiCPNS jalur kebijakan/khusus;Menimbang, bahwa pada kenyataannya sdr.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 37.650.000,sesuai kebijakan Bupati untuk Pembinaan danPenertiban Penghuni Rumah Nelayan di KelurahanBanda Ratu Kabupaten Mukomuko4. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 96.225.000,sesuai Kebijakan Bupati kepada Kantor CamatMalin Deman Kabupaten Mukomuko5. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 47.400.000.sesuai kebijakan Bupati dalam rangkaseleksipenderita katarak di RSUD Mukomuko6.

Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesual kebijakan Bupati dalam rangka kegiatan tourwisata sepeda santai Kab.

Masalah Khusussesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PPKab.

Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 39.000.000.sesuai kebijakan Bupati untuk Operasional DokterSpesialis Mata kegiatan Operasi Katarak di RSUDMukomuko7. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 40.000.000,sesual kebijakan Bupati kegiatan Reward bagipeserta KB Pria VasektomiTahun 20128. Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusus 28.500.000.sesuai kebijakan Bupati untuk pemeriksaan calonjemaah haji (CJUH) Tahun 20129.

tahun 20124.000.000, 17.Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah Khusussesuai kebijakan Bupati kepada Badan KB dan PPKab.

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka

Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHIPELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAHDAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH? ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

1. Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar maka

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tidak dibayar

Menyatakan Terdakwa SLAMET ROMADLON, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHIPELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAHDAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH? ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ALI SYARIFUDIN SYAHPUTRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAK MEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAU PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKAN SEBAGAI WABAH ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda

Menyatakan Terdakwa IMAM ALI SYARIFUDIN SYAHPUTRA, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TIDAKMEMATUHI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN / ATAUPEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN PROTOKOLPENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR YANG DITETAPKANSEBAGAI WABAP ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana dendasebesar Rp.50.000.00 Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila pidanadenda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) hari;3.

M E N G A D I L I :DALAM ESKEPSI :-Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2.Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan kompensasi kebijakan program pengunduran diri kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :a. Sri Siswati Rp.18.239.738,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) ;b.

CRESYN INDONESIA merencanakanmengadakan Program Rasionalisasi pengunduran diri kepada karyawandengan diberikannya kebijakan/Kompensasi yang akan diperolehkaryawan berdasarkan kesepakatan bersama antara management dankaryawan serta mengenyampingkan peraturan yang berlaku ;Bahwa terhadap wacana dari program tersebut yang masih dalampembahasan lebih lanjut oleh Management PT.

, nilaikompensasi/kebijakan yang disepakati antara Tergugat dan ParaPenggugat adalah sebagai berikut :a.

Bahwa Penggugat Sri Siswati mengajukan pengunduran diri dengansurat tertanggal 2 Mei 2016 sepakat dan setuju dengan nilaikompensasi/kebijakan Rp.50.574.041 , (Lima puluh juta lima ratus tujuhpuluh empat ribu empat puluh satu rupiah) ;5. Bahwa Penggugat Yanti mengajukan pengunduran diri dengan surattertanggal 2 Mei 2016 sepakat dan setuju) dengan nilaikompensasi/kebijakan Rp.54.574.041, (Lima puluh empat juta lima ratustujuh puluh empat ribu empat puluh satu rupiah) ;6.

Bahwa Tergugat telah membayar kompensasi/kebijakan rasionalisasikepada :a. Penggugat Sri Siswati sebesar Rp, 32.334.303, (tiga puiuh dua jutatiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah) ;b. Penggugat Yanti sebesar Rp, 36.124.693,, (tiga puluh enam jutaseratus dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantahgugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

Bahwa kebijakan program pengunduran diri telah dilakukan olehTergugat beberapa kali dan dilakukan tanpa paksaan/secara sukarelabagi pekerja yang berminat ;3. Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan untuk mengambilprogram pengunduran diri atas keinginan sendiri ;4. Bahwa Para Penggugat setelah rnengajukan program pengunduran dirisejak surat permohonan diajukan sudah tidak bekerja lagi ;5.

DALAM REKONPENSI-Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;-Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dk/Tergugat dr dengan Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 ;-Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayarkan kepada Para Tergugat dr/Penggugat dk uang kebijakan sebesar 1 X upah terakhir sebesar Rrp 1.850.000,00 kepada masing-masing Para Tergugat dr/Penggugat dk, masing-masing ;- Menolak gugatan Penggugat dr/Tergugat

AMKFSPMI di PT.Sigma & Hearts Indonesia ;Menurut tergugat sejak mendeklarasikan pembentukan Serikat Pekerja di PT.Sigma & Hearts Indonesia, penggugat mulai melakukan perlawanan terhadapapapun kebijakan manajemen saat itu dengan cara cara yang tidak sesuai30dengan semangat pembangunan hubungan industrial yang harmonis sebagaibassic managemen produksi dalam kegiatan usaha industri Bahwa sejakmendeklarasikan pembentukan organisasi Serikat Pekerja di PT. Sigma &Hearts Indonesia pada tg!

petitum Penggugat dr/Tergugat dk yangmenuntut dinyatakannya putus hubungan kerja Penggugat dr/Tergugat dk denganPara Tergugat dr/Penggugat dk, dengan alasanalasan dan pertimbangan hukum diatas, dapatlah dipertimbangkan untuk dikabulkan, terhitung sejak tanggal 31 Januari2013.60Menimbang, bahwa untuk Para Tergugat dr/Penggugat dk, walaupunhubungan kerjanya hanya terikat berdasarkan hubungan PKWT, dan dalamperjanjian kerjanya tidak ada kewajiban bagi perusahaaan untuk memberikan uangpisah atau uang kebijakan

, tetapi dengan berpedoman pada unsur pertimbangankeadilan dalam Pasal 100 UU No. 2/2004 ttg PPHI serta untuk mengapresiasi danmenghargai pengabdian Para Tergugat dr/Penggugat dkt selama bekerja padaPenggugat, maka adalah adil dan layak kepada Para Tergugat dr/Penggugat dkuntuk tetap diberikan uang kebijakan sebesar 1 (satu) x bulan upah terakhir.DALAM KONPENSI DAN REKONPENSIMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dk/Tergugat drbernilai di bawah Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta

perundangundangan lainnya yangberkaitan ;MENGADILIDALAM KONPENSIDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.DALAM POKOK PERKARAe Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya..DALAM REKONPENSI61e Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;e Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dk/Tergugat drdengan Penggugat dr/Tergugat dk terhitung sejak tanggal 31 Januari 2013 ;e Memerintahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayarkankepada Para Tergugat dr/Penggugat dk uang kebijakan

Penghasilan Badan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi PeredaranUsaha sebesar Rp. 3.112.428.478,00;bahwa berdasarkan hasil penelitian Terbanding terhadap hasil pemeriksaan pajak, penelitiankeberatan dan dokumen Pemohon Banding, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketadalam sengketa banding adalah koreksi positif atas penjualan disebabkan pemberian SpecialDiscount senilai Rp. 3.112.428.478,00 yang tidak wajar karena diluar trade discount;bahwa bagi Pemohon, kebijakan

pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yangberlaku umum dan merupakan kebijakan resmi yang berlaku bagi seluruh pembeli (customer)dan diotorisasi oleh pihak yang Sales Manager sesuai kewenangan yang dimilikinya sepanjangmemenuhi persyaratan sesuai kebijakan perusahaan dimana kebijakan diskon ini berbedabedauntuk masingmasing pelanggan yang didokumentasikan secara khusus sebagai Kartu DiskonPelanggan (Discount and Condition Card);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas penjualan sebesar

Rp. 3.112.428.478,00karena menurut Terbanding merupakan pemberian tambahan diskon yang tidak berdasar dantidak wajar karena diluar trade discount;bahwa Pemohon Banding menyatakan; tambahan diskon yang diberikan kepada pihak ketiga atas pembelian dalam jumlah volumebesar dan atau pembayaran tagihan yang lebih cepat; kebijakan pemberian diskon merupakan prinsip perdagangan yang berlaku umum danberlaku bagi seluruh pembeli sepanjang memenuhi persyaratan pembelian dalam jumlahvolume besar dan atau pembayaran

pemberian tambahan diskon sebesarRp.3.112.428.478,00 diberikan berdasar Discount Structure for Local Sales, Kebijakan VolumeDiscount Local Sales dan Discount and Condition Card;bahwa atas bukti Surat faksimile Pemohon Banding kepada Gold Coin Singapore Pte.

Ltd.selaku pemegang saham tanggal 21 Maret 1999 tentang Sales Promotion (Structure) menurutMajelis dokumen ini tidak relevan dengan kebijakan pemberian tambahan diskon yang menjadisengketa banding;bahwa atas bukti Discount and Condition Card dari tiap customer yang berisi rincian jenisjenisdiskon yang diberikan dan jangka waktu pelunasan yang ditandatangani oleh Field Staff danSales Manager, Terbanding menyatakan dokumen ini tidak disampaikan pada saat pemeriksaandan penyelesaian keberatan sehingga

Masyarakat,termasuk Para Pemohon menjadi bingung, kebijakan manakah yang harus ParaPemohon Patuhi.

Putusan Nomor 7 P/HUM/20141 Bahwa kontroversi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatas ternyatatidak hanya dalam opini publik, namun juga berlanjut pada perbedaan dan/atauperbenturan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah.2 Bahwa perbenturan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan pemerntah daerahdiatas mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum di masyarakat. Masyarakat,termasuk Para Pemohon menjadi bingung, kebijakan manakah yang harus ParaPemohon Patuhi.

Hal ini berartibahwa Pemohon menyadari jika sebenarnya kebijakan LCGC ini sebelumnyaTIDAK IKUT BERKONTRIBUSI dalam pencemaran/polusi udara yang telahterjadi karena kebijakan progam pengembangan kendaraan bermotor hematenergi dan harga terjangkau baru dilaksanakan pada akhir tahun 2013.

Dengan demikian kebijakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor33/MIND/PER/7/2013 a quo tidak bertentangan dengan kebijakan PemerintahPusat yang lain dalam isu penggunaan Bahan Bakar Minyak.

2017/PN Dpu tertanggal 25 September 2017;

Pasal 2

Bahwa terhadap kedua belah pihak dalam persidangan di Pengadilan Negeri Dompu, telah dilakukan proses persidangan dalam tahap mediasi dan dalam mediasi para pihak setuju mengakhiri perselisihan mengenai utang piutang oleh kedua belah pihak dengan cara Perdamaian;

Pasal 3

Bahwa pihak Para Penggugat telah sepakat melakukan perdamaian dengan Tergugat, apabila Tergugat telah memberikan kebijakan

terhadap pembayaran utang piutang oleh Tergugat;

Pasal 4

Bahwa merujuk pada pasal 3, dengan ada kebijakan yang sesuai disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat dengan bentuk kebijakan yaitu Tergugat mampu membayar utang piutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan pasal 4 diatas, yang mana hutang piutang tersebut dibayar

Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
• 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Januari 2014 sejumlha Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
• Fotocopy surat nomor K.28 -41 /XI.28.11/15 tanggal 23 Nopember 2015 perihal pemberitahuan penetapan nomor induk pegawai dan nama namayang lulus dari jalur kebijakan

  ATONGMADJID dinomor telepon 081343968800 dan menanyakan bahwa jaluryang sdr maksud yaitu jalur kebijakan tidak ada kami sudah baca melaluisurat BKN pusat dan tdw ATONG MADJID mengatakan pasti adakemudian tdw.

  / 15 tanggal 23 Nopember2015 perihal Pemberitahuan penetapan Nomor Induk Pegawai dan namanama lain yang lulus dari jalur kebijakan kKementrian yang pernah diambildidepan rumah tdw.

  SYAMSULmenyerahkan uang sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima jutarupiah) dimana saat itu terdakwa sampaikan bahwa nama calon tidakakan terdakwa ajukan melalui jalur kebijakan kalau tidak menyetordana, namun terhadap istrinya, terdakwa tidak mendengar karenasaat itu terdakwa tidak ada ditempat;Bahwa saat ini jalur kebijakan pengangkatan CPNS melalui jalurkebijakan belum terlaksana;Bahwa ia tidak pernah menjanjikan sdr.

  Mariso Kota Makassar; Bahwa dana tersebut ia terima Rp. 85.000.000 (delapan puluh jutarupiah) untuk penitipan tanda terimakasih apabila diterima sebagaiPNS pada Dinas PU melalui jalur kebijakan; Bahwa sehingga sdr.

  ATONG MADJID adalahsebagai koordinator penanggung jawab jalur kebijakan.

Uang Kebijakan Rp. 5.306.700 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.325.232+ Rp.5.306.700= RP. 24.631.932M. ICROM (PENGGUGAT 14)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.356.249x 8 bulan = Rp. 18.849.992.b. Uang Kebijakan Rp. 3.450.800 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 18.849.992+ Rp.3.450.800= RP. 22.300.792MURSIDI (PENGGUGAT 15)a.

Uang Kebijakan Rp.5.412.000 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.708.704 Rp. 5.412.000 = RP. 25.120.704MINAH (PENGGUGAT 20)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.408.553x 8 bulan = Rp. 19.268.424b. Uang Kebijakan Rp.5.291.100 sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.268.424+ Rp. 5.291.100 = RP. 24.559.524MARINAH (PENGGUGAT 21)a.

Uang Kebijakan Rp. 1.643.200, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 13.227.760+Rp. 1.643.200 = Rp.14.870.960ROKANAH (PENGGUGAT 30)a. Uang pesangon (Uang Pembayaran) yang oleh TERGUGATbelum dibayarkan mulai Mei 2017 desember 2017 Rp. 2.311.184x 8 bulan = Rp. 18.489.472b. Uang Kebijakan Rp. 3.384.800, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 18.489.472+Rp. 3.384.800= Rp. 21.874.272SUMIYEM (PENGGUGAT 31)a.

Uang Kebijakan Rp. 4.981.600, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 27.211.992 +Rp. 4.981.600= Rp. 32.193.592c.

Uang Kebijakan Rp. 5.255.100, sehingga Total uang yang belumditerima Rp. 19.137.320 +Rp. 5.255.100= Rp. 24.392.420c.

Bahwa setelah Tergugat mempelajari duduk perkara /fundamentum petendi gugatan, maka terlihat bahwa pokokpermasalahan yang di permasalahkan oleh Para Penggugatadalah sebagai berikut : Kebijakan Tertulis Tergugat Membentuk Panitia SeleksiPemilihan Perangkat Desa (Point 2 Gugatan). Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).b.

Bahwa kebijakan Kepala Desa / Tergugat sebagaimana didalilkandalam gugatan Aquo yaitu terkait dengan kebijakan PembentukanPanitia Seleksi Pemilihan Perangkat Desa dan kebijakanpengangkatan Perangkat Desa Baru yang dilakukan oleh KepalaDesa / Tergugat adalah kedudukannya sebagai Kepala Desa atausebagai penyelenggara pemerintahan.Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2019/PN.Pyae.

Bahwa jika ada yang keberatan atas kebijakan yang dilakukanoleh Tergugat maka hal tersebut menjadi sengketa administrasipemerintahan / Sengketa Tata Usaha Negara.f.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakanPenggugat melakukan perbuatan melawan hukum denganmengeluarkan kebijakan / keputusan tentang pembentukan panitiaseleksi perangkat desa dan kebijakan / keputusan tentangpengangkatan perangkat desa yang baru.. Bahwa semua kebijakan / keputusan yang dilakukan / dikeluarkanoelh Tergugat semuanya sudah sesuai dengan prosedur danketentuan perundangundangan dan juga tidak melanggar asasasasumum pemerintahan yang baik..

Kebijakan Tertulis Mengangkat Perangkat Desa Baru (Point 7Gugatan).Sehingga dalam Petitum/tuntutan dipoint 3 gugatan Para Penggugatmenyebutkan pada intinya untuk membatalkan atau menyatakan tidakbekekuatan hukum mengikat kebijakan tergugat tentang pembentukanpanitia seleksi / Pansel;Menimbang, bahwa kebijakan tertulis Tergugat tersebut sebagaikepala Desa Aiq Bukak sebagaimana dalam bukti surat (vide bukti P.1,T.2, dan T.3), Majelis berpendapat adalah kebijakan Tergugat sebagaikepala desa yang merupakan

Dalam menerima suatuJabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggungjJawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini,kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha dan badanhukum kita masingmasing...DANBagian Pendahuluan Konflik KepentinganKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usaha danbadan hukum Anda dapat mengarah pada Tindakan

Indonesia Periode 2010 2011 itu sendiri;3 Dihalaman 45 alinea 1 putusan Judex Facti menyatakan:Hal. 7 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonflik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

Dalam menerima suatu jabatan ataupenugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggung jawab terhadapperilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini, kebijakan Citi sertakebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha dan badan hukum kita masingmasing ..

;DanKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam Kode Etik ini,kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlaku di unit usaha danbadan hukum Anda dapat mengarah pada tindakan pendisiplinan, hingga dantermasuk pemberhentian langsung atas hubungan kerja atau hubungan lainnyadengan Citi ..

;Judex Facti dalam Pertimbangan pada halaman 45 alinea 1 Putusan pun telahmembenarkan hal tersebut:Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti PSA) pada bagianKonjlik Kepentingan pada alinea ke empat disebutkan bahwa ... dan dalam alineaselanjutnya disebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yangditetapkan dalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedurHal. 11 dari 17 hal.Putusan Nomor 471 K/Pdt.SusPHI/2014yang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat

atau sisipan, antara lain arahanyang diberikan adalah bahwa penerimaan tersebut adalah jalur kebijakan,tidak boleh ada yang tahu, jalur kebijakan adalah sisipan atau lewatbelakang, mereka juga mengatakan bahwa kamilah yang mengurus danmembantu dalam penerimaan PNS Jakur Kebijakan atau sisipan dan juga57mengatakan untuk penempatan agar ditunggu informasi selanjutnya danyang memberikan arahan adalah (2) dua perempuan yang tidak terdakwakenal, karena terdakwa datang terlambat dalam arahan tersebut,

H.R denganmengatakan masih ado dak pak yang penerimaan CPNS jalur sisipan (jalurregulasi kebijakan) yang sampai tahun 2014 kemudian dijawab masih adabuk kemudian terdakwa jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapinanti terdakwa kabari bapak lagi kemudian dijawab iya buk*.Bahwa setelah terdakwa mengetahui ada penerimaan CPNS jalur sisipan(jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

H.Runtuk pengurusan penerimaan CPNS jalur sisipan (jalur kebijakan regulasi)yaitu sebesar Rp 3.030.000.000. (tiga milyar tiga puluh juta rupiah) sehinggasisa yang ada pada kami sebesar Rp 1.032.000.000.

H.R dengan mengatakan masin ado dak pak yangpenerimaan CPNS jalur sisipan (jalur regulasi kebijakan) yangsampai tahun 2014 kemudian dijawab masih ada buk kemudiansaya jawab kalau masih ada, ada yang mau masuk, tapi nanti sayakabari bapak lagi Kemudian dijawab iya buk.Bahwa setelah saya mengetahui ada penerimaan CPNS jalursisipan (jalur regulasi kebijakan) dari sdr Drs H. RAMLI.

RUDIANSYAH, SE, MM, yangisinya antara lain menjelaskan bahwa selaku koordinator pengurusan CPNSKategori Kebijakan, meminta foto copi Ijajah terakhir dan foto copi KTP sebagaiidentitas diri yang akan diserahkan ke Instansi BKD daerah masing masing,surat tertanggal 24 Juli 2015, di tanda tangani diatas Materai 6000.108Bahwa semua surat surat tersebut dibuat dengan tujuan untuk menenangkanpara peserta yang ikut penerimaan CPNS Jalur Kebijakan karena penerimaanpegawai jalur kebijakan tersebut tidak pernah

ketentuan dan pedoman internal Bank;d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuanBank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasukPrinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yangdiambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidakmenyimpang dari ketentuan

TERGUGAT ~ seharusnyamemastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, sertakegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan BankIndonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melakukantindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil DireksiBank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturanperundangundangan yang berlaku serta melakukan tugastugas lainnya yangterkait dengan Fungsi Kepatuhan.li.

Dengandemikian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan nomor DIR/64/KPTS tanggal 21 Juni2013 benar adanya bukan perbuatan melawan hukum sebagai dimaksud Penggugat.Terkait sanksi yang dijatunkan kepada Penggugat sebagai dimaksud Surat KeputusanDireksi nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013, berupa menggantikan Penggugatdengan Kepala Cabang yang baru dan menurunkan level dari 10 ke 9, layak dimaknaisebagai kebijakan demi meminalisir kerugian yang timbul akibat kebijakan Penggugatsekaligus juga dinilai

Juta sesungguhnya kebijakan melawan hukum karena melanggardua aturan sekaligus yakni UU nomor 13 tahun 2003 Perbuatan Penggugat dapatdiklasifikasikan sebagai pengucuran dana fiktif, perbuatan mana dapat dikategorikanpelanggaran berat dan kebijakan ini telah melanggar prinsip Prosedur In The CourseOf Business sebagaimana dimaksud Buku 2 Pengembangan SDM Bab VII halaman 9poin IV butir 2,3,4, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yangdapat menyebabkan putus hubungan kerja dengan

Penggugat sebagai pimpinancabang BPDM Masohi telah mengambil kebijakan tersebut dengan tujuan supayanasabah tersebut tidak berpindah ke Bank lain. Bahwa atas kebijakan tersebutPenggugat tidak melaporkan dan berkoordinasi dengan atasan di kantor pusat. Bahwasewaktu Penggugat mengambil kebijakan tersebut wakil pimpinan cabang sedangtidak berada di tempat, sehingga tidak mengetahui, selanjutnya setelah wakilpimpinan mengetahui, maka hal tersebut dilaporkan ke kantor pusat.

Kaldu ayam Nomor5839/LHU/Bd/ABICAL.1/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015tanggal

15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laoran hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian

25 Juni 2014 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji ALHAMI rasa Kaldu ayam Nomor3310/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar Industri AgroKementerian Perindustrian.Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian

Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laoran hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayam Nomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL. 1/IV/2015tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Iklim danIndustri dan mutu Balai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian.Laporan hasil Uji SANTREMIE rasa Kaldu ayam Nomor3313/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yang diterbitkan olehBadan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Industri dan mutu Balai Besar

Kebijakan Iklim dan Industri dan MutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Perindustrian. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayamNomor : 3311/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan Pengkaji Kebijakan Iklim dan Industri dan mutuBalai Besar Industri Agro Kementerian Industri. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan hasil uji ALIMI rasa Kaldu ayamNomor : 3312/LHU/Bd/ABICAL.1/IV/2015 tanggal 15 April 2015 yangditerbitkan oleh Badan

=s2 Diskresi merupakan ruang kebijakan/kewenangan yang dimilikiadministrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak adaaturan yang jelas/samarsamar atau ada persoalan yang muncul tiba> Peraturan kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan olehadministrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturanperundangundangan ; 922 no nnn nn anne ennaBahwa yang dilakukan Bupati bukan diskresi, tetapi beleidsregal atauperaturan kebijakan ; Bahwa :> Intra legal atau belied legal merupakan peraturan kebijakan

yangmasih berada dalam ranah hukum ; 2> Kontra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada dalamranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada ; > Ekstra legal merupakan peraturan kebijakan yang berada diluar ranahhukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; Bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; Halaman 39 dari 72 halaman Putusan No. 53/G/2018/PTUNKPGBahwa hukuman pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukansedangkan hukuman = administrasi berkaitan dengan

Oleh karena itu,harus lebih berhatihati dalam membuat peraturan kebijakan ; Bahwa seharusnya penjelasan itu ada pada regelnya (peraturannya)bukan pada beleidnya (kebijakan). Beleidnya sudah masuk dalamranah pelaksanaan/ranah eksekutif.

Apabila setiap regulasi / kebijakan yang dariatas dirasa bertentangan dengan realitas hukum dinegeri ini kenapaharus ditaati ?

Bahwa peraturan kebijakan harus mentaati regulasi yangLSS TIAGO fee eseeweee eee eeeereee eee eeeBahwa Ahli tidak dapat menjelaskan jika sudah masuk dalam wilayahhukum pidana ; 222222 no nnn ncn n nn nc nc ncn nc ec ncceeeBahwa Pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk memberhentikanASN, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan perbuatanmelawan hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidakBahwa Keputusan dianggap tidak sah, artinya bahwa keputusantersebut dapat dinyatakan batal