., Jabatan Kepala BiroHukum Kemdagri;Wahyu Chandra, S.H., M.Hum., Jabatan Kabag AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemdagpri;. Syelly Nila Kresna, S.H., M.H, Jabatan Kasubbag. Wil Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H. Jabatan Kasubbag. Wil IIBag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagjri;Santoso Tuji Utomo, S.H., Jabatan JFU. Subbag. Wilayah Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagpri;Julianto Dimas Saputro, S.H, Jabatan JFU. Subbag. Wilayah IIIBag.

Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Puti Dwi Jayanti, S.H., Jabatan JFU. Subbag. Wilayah Ill Bag.Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Hafizh Syahputra, S.STP., Jabatan JFU. Subbag. Wilayah IllBag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor: 233/G/2018/PTUNJKT.2.Dr.ELLY10. Bagus Penara Amru, S.IP., Jabatan JFU. Subbag. Wilayah Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemdagpri;11.

., Jabatan Tenaga PendukungPada Biro Hukum Kemdagri;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Negri Sipil,beralamat dan berkedudukan pada Kantor Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia, di Jalan Medan Merdeka Utara No.7Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/8772/SJ, tanggal 19 Oktober 2018;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;ENGELBERT LASUT, ME, Warga Negara Indonesia, PekerjaanSwasta, beralamat di Jalan W.Z Yohanes No. 24, Lingkungan IV,Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi

Dr.ZUDANARIF FAKRULLOH,SH.MH, Kepala Biro HukumKemendagri, ERMA WAHYUNI,SH.M.Si, KabagPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada BiroHukum Kemdagri, S. ADITYA WIJAYA,SH. KasubbagWil bag Penyelesaian Sengketa dan bantuan Hukumpada Biro Hukum Kemdagri.

R.PERMELIAFABYYANNE,SH.M.Hum, Kasubbag Wil Il BagianPenyelesaian Sengketa dan bantuan Hukum pada BiroHukum Kemdagri., ROMUALDOMANURUNG,SH.M.Hum ~ Kasubbag WiIL.II BagianPenyelesaian Sengketa dan bantuan Hukum pada BiroHukum Kemdagri , KUSUMA DWI HASTANTI,SH, StafSub Bag Wilayah Il pada Biro Hukum Kemdagri danYUNANTA BAYUAuJI, Staf Subbag Wil. pada BiroHukum Kemdagri, berdasarkan Surat Kuasa KhususHal 22 dari 108 hal Putusan Sela No.219/Pdt.G/2012/PN.JKT.PSTNo.183/2187/SJ tanggal 8 Juni 2012 dan LILIE

., parastaff Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum BiroHukum Kemdagri ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;Melawan:Dr. MIEKE SUMIRA, bertempat tinggal di Jalan H. Kisin BoonRT 004 RW 07 No. 64, Jaikrama Kota Bekas:i ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;dandr.

., Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri.3) Dr. Mochamad Ardian Noervianto, SSTP,M.Si., Kasubdit AnggaranDaerah Wil.III Dit. Anggaran Daerah Ditjen Keuda ;4) S. Aditya Wijaya, SH., Kasubag Wil. Bagian Pengkajian dan EvaluasiProduk Hukum Biro Hukum Kemdagri ;5) Wahyu Chandra Kusuma, SH. MH., Kasubag Wil. BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri;6) R. Permelia Fabyanne, SH. MH., Kasubag Wil.

Ill BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri;7) Kusuma Dwi Hastanti, SH., Staf Subag Wilayah Ill BagianPenyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri ;8) Santoso Tuji Utomo, SH., Staf Subag Wil. Il Bagian PenyelesaianSengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagriberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2600/SJ, Tanggal 24 Mei2013;Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 2 dari 80 halaman.

Kabupaten/Kota Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) TahunAnggaran 2010, dengan Surat Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPMMandiri Tahun Anggaran 2010 oleh Menteri Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia, tanggal 12 Oktober 2009.1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM MP melaluiUB dan TP Lingkup Ditjen.PMD Kemdagri

Kabupaten / Kota Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat(BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)Tahun Anggaran 2010, dengan Surat Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLMPNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010 oleh Menteri Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 12 Oktober 2009.1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM MPmelalui UB dan TP Lingkup Ditjen.PMD Kemdagri

., dan kawankawan, para Pegawai pada BiroHukum Sekretaris Jendral Kemdagri, beralamat di Jalan MedanMerdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat ,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:1. Drg. SETIADY HALIM,2. F. MERRY GUNAWAN, keduanya bertempat tinggal diJalan Pintu Besi No. 5 Jakarta Pusat,3.

Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri; ROMUALDO MANURUNG, S.H., M.Hum ; Kasubag Wil Bag. Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagpri; NINUK TRIYANTI, S.H., M.Hum;Kasubbag Wil ll Bag. Penyelesaian SengketaBantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagpri; MUNZIAR, S.H.; Kasubbag Wil Ill Bag. Penyelesaian Sengketa ;Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagpri; R. PERMELIA FABYANNE, S.H., M.H.; Staf. Subbag.

Penyelesaian Sengketa danBantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Ir. Endah Kastanya, M.Si., Kasubdit. Fasilitasi Pelayanan UmumDirektorat Jenderal Pemerintahan Umum Kemdagri;Wahyu Chandra KPN, SH. M.Hum., Kasubbag. Wil Bag.Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro HukumKemdagri;Syelli Nila Kresna, SH. MH., Kasubbag. Wil Il Bag. PenyelesaianSengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Bitner Samosir, SH. MM., Kasubbag Wil.

Ill Bag.PenyelesaianSengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri;Kusuma Dwi Hastanti, SH., Staf. Subbag. Wilayah Ill pada BiroHukum Kemdagri;Santoso Tuji Utomo, SH., Staf Subbag. Wilayah pada Biro HukumKemdagri;Halaman 1 dari 123 halaman.

., Kepala Biro Hukum Kemdagri,dan kawankawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli2012 ;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, HI, IV, V dan TurutTergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, 1V, V dan Turut Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Kendari pada

Kepala Biro Hukum Kemdagri ;2.2. Nama : ERMA WAHYUNI, SH.MS.i ;Jabatan : Kabag Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri ;2.3. Nama : . ADITYA WIJAYA, SHJabatan : Kassubag. Wil Bag.Penyelesaian Sengketa dan BantuanHukum pada Biro HukumKemdagri2.4. Nama : R. PERMELIA FABYANNE, SH. MHJabatan : Kassubag. Wil II Bag.Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum padaBiro Hukum Kemdagri2.5. Nama : ROMUALDO MANURUNG, SH. M. HumJabatan : Kassubag. Wil II!

Penyelesaian Sengketa Dan BantuanHukum pada Biro Hukum Kemdagri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. :180/2099/PNPMMP/II/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Surat Perintah tugasNomor : 094/563/SPT/BHK/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 ;Hal 15 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/201 4/PN.JKT.SEL.Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Jawabannya tertanggal 2122014 dengan pokokpokok sebagaiberikut :DALAM EKSEPSII. KOMPETENS! ABSOLUT / KEWENANGAN MENGADILIl.1.

Dalam rangka fasilitasi penyelesaian batasdaerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Maluku Tengah pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUUVIV2009 tanggal 2Pebruari 2010, Menteri Dalam Negeri telah menugaskan TIM Pusatterkait (yaitu Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional,Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, Direktorat Wilayah PertahananKementerian Pertahanan dan Keamanan, Biro Hukum Kemdagpri, DitjenOtda dan Ditjen Pemerintahan Umum Kemdagri) untuk melakukanpeninjauan dilapangan

AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemdagri;ISNANDAR ARISTO PRABOWO,JFU. Subbag. Wilayah Il Bag. AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemdagri;JULIANTO DIMAS SAPUTRO, S.H.;JFU. Subbag. Wilayah Bag. AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemdagri;TYAR SEMESTA PERDANA, S.STP.;JFU. Subbag. Wilayah Ill Bag.

AdvokasiHukum pada Biro Hukum Kemdagri;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Berdomisili hukum pada Biro Hukum KementerianHalaman 4 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.Dalam Negeri RI yang beralamat di Jalan Medan Merdeka UtaraNomor 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/105/SJ tanggal 08 Januari 2018; 2.

Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS; (BB 133) ;------------------------------------------------134. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro Hukum Prof. Dr.

Sekjen Kemdagri yang ditandatangani oleh H. WANSYAMSIR YUS; (BB 133) ;134. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala Biro HukumProf. Dr.

Negeri Republik Indonesia Nomor188.34/9744/0TDA, tanggal 13 Desember 2018 (Bukti P16a)tersebut di atas juga telah didukung dan ditegaskan denganpemberitaanpemberitaan di media (baik media cetak maupunmedia elektronik) yang menunjukkan sikap dari KementerianDalam Negeri RI bahwa Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)Kota Bogor (in casu Perda Bogor 12/2009 yang digantikandengan Perda Bogor 10/2018) bermasalah, melanggar aturandan tidak sesuai dengan peraturan nasional, antara lain yaitu:a) Artikel berjudul Kemdagri

Nomor Gaprindo/2019/11148, tanggal 20November 2019, kepada Pemohon V yang melampirkan salinan SuratnyaDirektur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia No. 188.34/9744/OTDA (Bukti P16c);22.Fotokopi artikel berjudul Perda Kawasan Tanpa Rokok PicuKetidakpastian Usaha tertanggal 30 November 2018, yang diaksesmelalui laman (website) http://koransindo.com/page/news/20181130/0/23/PerdaKawasanTanpa Rokok Picu Ketidakpastian Usaha(Bukti P17a);23.Fotokopi artikel berjudul Kemdagri

satu) bundel Berita Acara Status Pelaksanaa Kegiatan (BASPK) tanggal 08 Januari 2015;1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Gebang Nomor : 414.209/SK/2015 tanggal 02 Maret 2015;1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Verifikasi Usulan Desa(Panduan Bagi Tim Verifikasi);1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Teknis Operasional MP3KITA.2014 Nomor : 412.254/BPMDK/2014 tanggal 13 Februari2014;1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Teknis Pencairan danPenggunaan Dana PNPM MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen.PMD Kemdagri

PMD Kemdagri TA. 2010 Nomor : 414.2/753/PMD tanggal 19 Februari 2010;

halaman perkara Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2017/PT MDN36.37.38.39.40.41.42.43.44,45.46.47.48.49.1 (satu) bundel Surat Keputusan Camat Gebang Nomor : 414.209/SK/2015 tanggal 02 Maret 2015;1 (satu) bundel foto copy Buku Pedoman Verifikasi Usulan Desa(Panduan Bagi Tim Verifikasi);1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Teknis Operasional MP3KITA.2014 Nomor : 412.254/BPMDK/2014 tanggal 13 Februari2014;1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Teknis Pencairan danPenggunaan Dana PNPM MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen.PMD Kemdagri

Sekjen Kemdagri yangditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;134. BB 134: Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal KepalaBiro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH kepada SekretarisDaerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012;135. BB 135: 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRD ProvinsiRiau kepada Ketuaketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28 Maret2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Provinsi Riau;136.

Sekjen Kemdagri yangditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;134. BB 134: Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Sekretaris Jenderal KepalaBiro Hukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., kepada SekretarisDaerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret 2012;135. BB 135: 1 (satu) Lembar asli Nota Dinas dari Ketua DPRDProvinsi Riau kepada Ketua Ketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD ProvinsiRiau;136.

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)9. 1 (satu) rangkap Daftar Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2010, dengan Surat Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun Anggaran 2010 oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, tanggal 12 Oktober 2009.10. 1 (satu) Berkas Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana PNPM MP melalui UB dan TP Lingkup Ditjen.PMD Kemdagri

PMD Kemdagri T.A.2010, tanggal19 pebruari 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Juni 2010,Nomor : 00032BADAN PEMBERDAYAAN, Kuasa Bendahara UmumNegara, KPPN Sintang (079), Pembayaran BLM Dana Kegiatan Tahap I(40%) Kec.Pinoh Selatan sejumlah Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah).1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 30 September2010, Nomor : 00047BADAN PEMBERDAYAAN, Kuasa BendaharaUmum Negara, KPPN Sintang (079), Pembayaran BLM Dana KegiatanTahap II (40%) Kec.Pinoh

Sekjen Kemdagri yangditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala BiroHukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. kepada SekretarisDaerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret2012;Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD ProvinsiRiau kepada Ketuaketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRDProvinsi Riau. (asli);Hal. 41 dari 173 hal. Put.

Sekjen Kemdagri yangditandatangani oleh H. WAN SYAMSIR YUS;Foto Copy 1 (satu) Lembar Surat Sekretaris Jenderal Kepala BiroHukum Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH. kepada SekretarisDaerah Provinsi Riau Perihal Pendapat Hukum tanggal 26 Maret2012;Foto Copy 1 (satu) Lembar Nota Dinas dari Ketua DPRD ProvinsiRiau kepada Ketuaketua Fraksi DPRD Provinsi Riau Tanggal 28Maret 2012 Perihal Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRDProvinsi Riau.