JAIDAN.H.S, lawanPemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Ketapang, dkk

JAIDAN.H.S, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Gang Abdul Rani RT.034/RW.003,Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TENGKUAMIRIL MUKMININ, S.H., & ERNY SUTRISNI, S.H., yangberkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum ERNY SUTRISNIS.H. dan REKAN, di Jalan Basuki Rakhmat Kompleks Pasar BaruBlok F No.144, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 03 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT;Melawan1.

Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Ketapang,yang beralamat di Jalan JendralSudirman No.37 Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING I semula TERGUGAT I.2.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang,yang beralamat di Jalan JendralSudirman No 17 Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGII semula TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkaranya imiseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor17/Pdt.G/2013/PN.KTP tanggal : 21 Juli 2014, dalam perkara antara

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :17/Pdt.G//2013/PN.Ptk.

Tanggal : 21 Juli 2014 yang dimohonkan bandingtersebut;DALAM POKOK PERKARA : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor17/Pdt.G/2013/PN.Ktp.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai ganti rugi materiil berupa bunga sebagai kompensasi keuntungan yang diharapkan, akibat adanya wanprestasi yang dilakukan Pembanding / Tergugat I, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : ----------1.

keuntungan yang diharapkan ditetapkan sebesar 0,5 % (setengah perseratus) per setiap bulan dikalikan jasa pembayaran penyelesaian pekerjaan pembuatan jalan pelang-batu tajam sesuai perjanjian nomor 603/1068/PPK-APBD/KIMPRASWI.C/2008 tanggal 17 Oktober 2008 uang sebesar Rp. 430.666.000,- (empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) terhitung sejak Penggugat / Terbanding selesai melaksanakan proyek tersebut, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 16 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Februari 2013 untuk selain dan selebihnya ; ------3. Menghukum Pembanding / Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah),----------------

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KetapangMELAWAN :M.SAHID,S.sos, DKK

BupatiPemerintah Kabupaten Ketapang Cq. DahuluKepala Dinas Pemukiman dan PrasaranaWilayah sekarang Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ketapang, Dalam hal ini diwakilikuasanya AMIRUDDIN, SH. DKK. JaksaPengacara Negara pada Kejaksaan NegeriKetapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal O09 Juli 2012, selanjutnya disebutsebagai PEMBANDING semula sebagaiTERGUGAT I ;Melawan:I M.SAHID,S.sos, Jabatan Direktur CV. PUTRA KAYONG SAKTI Alamat:Jalan GM Saunan No.

Ketapang Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakilikuasanya : ERNI SUTRISNI, SH., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukumberalamat kantor di Jalan Basuki Rahmat Komplek Pasar Baru No.144Kec.Delta Pawan Kab.Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal31 Mei 2012, selanjutnya disebutsebagai TERBANDING semula sebagaiPENGGUGAT 5 = 220222 Ketua DPRD Kabupaten Ketapang cq.

YOSEPH YUSTINUS, selaku Pit.Kepala Bidang PrasaranaDinas Kimpraswil Kabupaten Ketapang, sedang pihak kedua sdr. M.SAHID,S.Sos sebagai direktur CV. PUTRA MAHYONG, selanjutnya sebagai yangmengetahui / menyetujui sdr. Ir.

DARMANSYAH, MM selaku Kepala DinasPemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Ketapang; Menimbang, bahwa dengan kenyataan atau fakta mengenai surat yangdipergunakan untuk membuat perjanjian / kontrak (vide bukti PI) berKopPemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan ber cap/stempel Pemerintah DaerahKabupaten Ketapang, dan pihak pihak yang membuat perjanjian adalah orang orangyang berkompeten di kantornya bekerja, yaitu di Pemerintah Daerah KabupatenKetapang ,maka seseorang yang bertanda tangan dalam perjanjian

; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangansebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :16 / PDT.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KETAPANG vs SYAMSUL RUSDI

ParmanNomor 16, Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang;Selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. EDI RADIANSYAH, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianHukum Setda Ketapang;2. RAHMAD ROHENDI, S.H., jabatan Kasubbag BantuanHukum dan HAM Bagian Hukum Setda Ketapang;3.

Ketapang Karya Utama;d. PT. Laman Mining;e. PT.

Kabupaten Ketapang;.

dengan Termohon Informasi Kepala DinasPertambangan Ketapang;.

PT Ketapang Karya Utama;d. PT Laman Minang;e.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor : 15 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai ------------------------- mengenai ganti rugi materiil berupa bunga sebagai kompensasi keuntungan yang diharapkan, akibat adanya wanprestasi yang dilakukan Pembanding / Tergugat I, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : ------------------------------------------------1.

Menghukum Pembanding / Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding / Penggugat berupa keuntungan yang diharapkan ditetapkan sebesar 0,5 % (setengah perseratus) per setiap bulan dikalikan jasa pembayaran penyelesaian pekerjaan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Ruas Jalan Ketapang Kendawangan berlokasi di Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang sesuai dengan Surat Perjanjian ( Kontrak ) Nomor : 602 / 1069 / PPK APBD / KIMPRASWIL.C / 2008 tanggal 17 Oktober

2008 sebesar Rp. 263.842.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak Penggugat / Terbanding selesai melaksanakan proyek tersebut, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang yaitu terhitung dari Januari 2009 s/d bulan Mei 2012 atau selama 41 ( empat puluh satu ) bulan, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut = nilai kontrak / perjanjian sebesar Rp.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 15 / PDT. G / 2012 / PN.KTP tanggal 18 Pebruari 2013 untuk selain dan selebihnya ; -----------------------3. Menghukum Pembanding / Tergugat I, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KetapangMELAWAN :SALMIN, DKK

Bupati Pemerintah Kabupaten Ketapang Cq.Dahulu Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sekarang DinasPekerjaan Umum Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai:TERGUGAT I sekarang PEMBANDING 3; e0200cceneneeMELAWAN1 SALMIN, Pekerjaan : Swasta / Direktur CV. Mulia Beralamat : di JalanRahadi Ismail No. 50 di Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini diwakili olehkuasanya ERNI SUTRISNI, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat, diJalan Basuki Rahmat No. F.144 kel. Kantor Kec.

Delta Pawan KabupatenKetapang, Untuk selanjutnya dahulu disebut sebagai : PENGGUGATsekarang TERBANDING 3 2 Ketua DPRD Kabupaten Ketapang cq.

Ketua Badan Anggaran DPRDKabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IIsekarang TURUT TERBANDING , Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara ini 5TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang hal yang tercantum dalamturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 15/PDT.G/2012/PN.KTP.tanggal 18 Februari 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : A DALAM PROVISI ;Menolak Tuntutan

Kepala Bidang Prasarana DinasKimpraswil Kabupaten Ketapang, sedang pihak kedua Sdr. SALMIN sebagaidirektur CV. MULIA, selanjutnya sebagai yang mengetahui/ menyetujui sdr.

Ir.DARMANSYAH, MM selaku Kepala Dinas Pemukiman Dan PrasaranaWilayah Kabupaten Ketapang; Menimbang, bahwa dengan kenyataan atau fakta mengenai surat yangdipergunakan untuk membuat perjanjian / kontrak (vide bukti PI) berKopPemerintahDaerah Daerah Kabupaten Ketapang dan ber cap/stempel Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang,dan pihak pihak yang membuat perjanjian adalah orang orang yang berkompeten dikantornya bekerja, yaitu di Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang ,maka seseorang yangbertanda tangan

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang ; ARBA'I bin JAHRAN

GUSTI MARDANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM vs BUPATI KETAPANG, dkk

AIR HITAMRESOURCES terletak di Kecamatan Kendawangan KabupatenKetapang;Surat Keputusan Bupati Ketapang, No. 530 Tahun 2009 tanggal 30Desember 2009 tentang memberikan Izin Lokasi kepada PT.ANUGERAH PALM INDONESIA, seluas 6200 Ha Terletak diKecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;Surat Keputusan Bupati Ketapang No. 326 Tahun 2008 tanggal 26Agustus 2008 Merevisi Keputusan Bupati Ketapang No. 230 Tahun2007 Tentang memberikan izin Lokasi kepada, PT.

Putusan Nomor 527 K/TUN/2013HITAM RESOURCES, terletak di Kecamatan KendawanganKabupaten Ketapang;3.3 Surat Keputusan Bupati Ketapang No.530 Tahun 2009 tanggal 30Desember 2009 Tentang memberikan Izin Lokasi kepada PT.ANUGERAH PALM INDONESIA. Seluas 6.200 Ha terletak diKecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;3.4 Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 465 Tahun 2009 tanggal 4Desember 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawitkepada PT.

terletak diKecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, tanggal 17 Juni2010;Keputusan Bupati Ketapang Nomor 385 Tahun 2010 tentang IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Pasir ZirconKepada PI Air Hitam Resources seluas 194 ha terletak diKecamatan Kendawangan Kabuputen Ketapang tanggal 13 Juli2010;Keputusan Bupati Ketapang Nomor 530 Tahun 2009 tentangPemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit danPabrik kepada PT.

Anugrah Palm Indonesia, 6.200 ha terletak diKecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang, tanggal 30 Desember2009.Keputusan Bupati Ketapang Nomor 326 Tahun 2008 tentang RevisiKeputusan Bupati Ketapang Nomor 230 Tahun 2007 tentangPemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atasNama PT.

Terletak di KecamatanManis Mata Kabupaten Ketapang;e.

GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM;BUPATI KETAPANG;ANTONIUS SAPTORAHARDJO

Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :GUSTI MARDIANSYAH BIN GUSTI BUSTAMAM, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil,bertempat tinggal di Kelurahan Manis Mata, KecamatanBenua Kayong, Kabupaten Ketapang, Propinsi KalimantanBarat, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada H. AbdullahIdjam, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat /penasehat hukum, beralamat di Jalan Parit H.

BUPATI KETAPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37,Ketapang, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :Him.1 dari 11 him. Put. No. 112/B/2013/PT.TUN.JKT1 Soviar, S.H.

., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Ketapang ;2 Dersi, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan HAM Sekretariat Daerah Ketapang ;3 Ida Syofianti, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Ketapang ;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawainegeri sipil pada Sekretariat Daerah Ketapang, beralamat diJalan Jenderal Sudirman Nomor 37, Ketapang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/2318/HKC/2010tertanggal 13 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT

No. 112/B/2013/PT.TUN.JKT2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa : Keputusan Bupati Ketapang tertanggal 27Juli 2010 No.413 Tahun 2010 tentang Revisi dan Perpanjangan Izin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Atas NamaPT.

Penggugat:
BRI UNIT KETAPANG
Tergugat:
Bagus Suteja

KETAPANG MAKMUR

JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG ; MADEK bin BUJANG

Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG
Terbanding/Penggugat : CHU CHUAN JUNG

HASURUNGAN SIREGAR; Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang

Tubun Gang Tomat II No. 07,Kelurahan Sukaharja, Kecamatan DeltaPawan, Kabupaten Ketapang ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan :S1;Terdakwa berada di luar tahanan :Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Ketapang, di mana sekaligus berdasarkan SuratKeputusan Bupati Ketapang No. 3 Tahun 2007 tanggal 02 Januari 2007Terdakwa ditunjuk sebagai pengguna anggaran yang pada pokoknyamempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :1.

No. 2296 K/Pid.Sus/2012Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang TahunAnggaran 2007 ;18.Surat PT. Ketapang Mandiri Nomor : 35KM01/VII/2008 tanggal 31Juli 2008, perihal pengelolaan papal ;19.1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;20. Akta Pendirian Koperasi LEPPM3 (Mikro Mitra Mina) Ketapang ;21.Berita Acara serah terima I.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 Tahun 2004 tentangUraian tugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, SubBagian dan Seksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenKetapang ;Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 275 Tahun 2004 tentang Susunanorganisasi dan Tata Verja (SOTK) Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Ketapang ;Hal. 32 dari 66 hal. Put. No. 2296 K/Pid.Sus/2012. Salinan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 46 Tahun 2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja ;.

Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 405 Tahun 2004 tentang Uraiantugas Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Bidang, Sub Bagian danSeksi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ketapang ;. Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 275 Tahun 2004 tentangSusunan organisasi dan Tata Verja (SOTK) Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Ketapang ;. Salinan Peraturan Bupati Ketapang Nomor : 46 Tahun 2006 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja ;.

Penggugat:
UTI ISKANDAR,S,AP,M.Si
Tergugat:
1.HASIM Bin SAIDI
2.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG DI KETAPANG

WIJAYA Bin ZAENUDIN ; Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang

karenadidakwa :DAKWAANKESATUPRIMAIRBahwa ia Terdakwa Wijaya Bin Zaenudin, secara besamasama ataubertindak secara sendirisendiri dengan Fuad (belum tertangkap) dan IssiatIsyak Als Issiat (dalam perkara lain) pada tanggal 10 Maret 2008 atau setidaktidaknya masih pada tahun 2008, bertempat di Perairan Muara Ketapang atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri/ Ketapang, dengan sengaja melanggar ketentuan yaknimenerima, membeli atau) menjual, menerima tukar

Meranti US$ 11.571,71 ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f joPasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Wijaya Bin Zaenudin, pada tanggal 10 Maret 2008atau setidaktidaknya masih pada tahun 2008, bertempat tinggal di PerairanMuara Ketapang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihdalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja memberikesempatan, daya upaya atau keterangan

Mansyur Nomor : 107 ART 21 /07 Ketapang atausetidaktidaknya pada suatu yang masih dalam daerah hukum PengadilanNegeri Ketapang, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yangdiperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untukmemakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholah isinyabenar dan tidak dipalsu yang mengakibatkan suatu kerugian, yang dilakukanoleh Terdakwa sebagai berikut :e Pada

Bahwa Pengadilan Negeri Ketapang telah salah dan keliru dalampenerapan Hukum Acara Pidana UU No. 8 Th. 1981. Hal ini dapat dilihatdalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 158/Pid.B/2008/PN.KTP tertanggal 22 Desember 2008;2.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 158/Pid.B/2008/PN.KTP sangat keliru dalam menentukan apakah Terdakwa sebagaipelaku, turut serta melakukan atau orang yang disuruh melakukan tindakpidana, jadi Terdakwa sangat tidak mengerti dengan putusan perkaraPengadilan Negeri Ketapang Nomor: 158/Pid.B/2008/ PN.KTP;4.

JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG ; EXAN bin HUSNI

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14September 2008 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2008 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 14Oktober 2008 sampai dengan tanggal 12 November 2008 ;5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal01 Desember 2008 ;6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 November 2008sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 ;7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20Desember 2008 sampai dengan tanggal 17 Februari 2009 ;8. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang No. 285/Pid.B/2008/PN.Ktp. tanggal 05 Februari 2009 diperintahkan agar Terdakwa tetapberada di dalam tahanan ;9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 Februari 2009 sampaidengan tanggal 12 Maret 2009 ;Hal.1 dari 9 hal. Put.

Ketapang atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang, telah melakukan, menyuruh melakukan,turut serta melakukan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,menerima titjpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaratidak sah, yang dilakukan dengan cara :Hal.2 dari 9 hal. Put.

Ketapang atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Ketapang, dengan sengaja membantu melakukan,membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titijpan atau memilikihasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutanyang diambil atau dipungut secara tidak sah yang dilakukan denganCara : Sekira awal bulan Juli 2008, Terdakwa bertemu dengan Abun aliasAcan (belum tertangkap) di Rasau, kemudian Terdakwa dan AbunHal.3 dari 9 hal.

Mei 2009 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ketapang pada tanggal 13 Mei 2009 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2009 danHal.6 dari 9 hal.

WAN ABDURAHMAN BIN YUSUF; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG; M. IWAN

PUTUSANNomor : 12/B/2010/PTTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa dan memutus' sengketa Tata Usaha Negara. padatingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikutdalam sengketa antaraWAN ABDURAHMAN BIN YUSUF, Laki laki, KewarganegaraanIndonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,Umur 78 Tahun, Alamat di Dusun WargapuraDesa Tuan Tuan Kecamatan Matan HilirSelatan, Kabupaten Ketapang.

KEPALA KANTOR ~=PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG,Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 12/B/2010/PT.TUN.JKT2berkedudukan di Jalan Letjen S.Parman No. 99 KabupatenKetapang, yang Dalam hal ini diwakili Kuasanya masingmasinh bernama :1. ARPANDI,S.H, 22222 eee eee ee ee eee ee ee ee eeePegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan KabupatenKetapang j= sess seer eens eee eee eee ee eee ee ee2.

KANTOR UNIT PELAYANAN JARINGAN CABANG KETAPANG, KECAMATAN KETAPANG, KABUPATEN SAMPANG,. dkk

KANTOR UNITPELAYANAN JARINGAN CABANG KETAPANG,KECAMATAN KETAPANG, KABUPATENSAMPANG, berkantor, di Jalan Raya Ketapang, DesaKetapang Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampangdalam hal ini memberi kuasa kepada Maulana Mulkan, S.H.

, Kabupaten Sampang Madura,setempat dikenal sebagai Jalan Raya Ketapang, Desa Ketapang Barat,Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 29, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang KabupatenSampang, seluas 535 M , dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : Jalan DPUSelatan : Tanahnya Bapak ErrumTimur : Tanahnya Bapak ArsamanBarat : Tanahnya Bapak Musair4 Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 4, Desa Ketapang Barat,Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Madura, seluas

Barat, KecamatanKetapang, Kabupaten Sampang Madura, setempat di kenal sebagaiJalan Raya Ketapang, Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang (obyek sengketa) selanjutnya menyerahkan dalamkeadaan baik kepada Penggugat ;8 Memerintahkan turut Tergugat untuk memproses secara hukumpembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 4, Desa Ketapang Barat,Hal. 7 dari 21 hal.

yang terletak di Desa Ketapang Barat,Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, yang merupakan sebagiantanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 29 Desa Ketapang Barat,Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, dengan batasbatas sebagaiberikut :Utara Jalan DPU;Selatan : Tanahnya Bapak Errum;Timur : Tanahnya Bapak Arsaman;Barat Tanahnya Bapak Musair;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 4, Desa Ketapang Barat,Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang Madura, seluas 535 M?

yang terletak di Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, yang merupakan sebagian tanah dalam SertifikatHak Milik No. 29 Desa Ketapang Barat, Kecamatan Ketapang,Kabupaten Sampang, dengan batasbatas sebagai berikut:Hal. 15 dari 21 hal. Put.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;DALAM EKSEPSI ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Ktp. Tanggal : 21 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;DALAM POKOK PERKARA :- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Ktp.

Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Ketapang, dkk.

JAIDAN.H.S, bertempat tinggal di Jalan Sepakat Gang Abdul Rani RT.034/RW.003,Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TENGKUAMIRIL MUKMININ, S.H., & ERNY SUTRISNI, S.H., yangberkantor di Kantor Advokat/Penasehat Hukum ERNY SUTRISNI,S.H. dan REKAN, di Jalan Basuki Rakhmat Kompleks Pasar BaruBlok F No.144, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 03 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING semula PENGGUGAT;Melawan1.

Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Ketapang,yang beralamat di Jalan JendralSudirman No.37 Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING I semula TERGUGAT I.2.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang,yang beralamat di Jalan JendralSudirman No 17 Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGII semula TERGUGAT II;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk perkaranya imiseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor17/Pdt.G/2013/PN.KTP tanggal : 21 Juli 2014, dalam perkara antara

;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :17/Pdt.G//2013/PN.Ptk.

Tanggal : 21 Juli 2014 yang dimohonkan bandingtersebut;DALAM POKOK PERKARA : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor17/Pdt.G/2013/PN.Ktp.

MUHAMMAD YASIR ANSHARI; IIN SOLINAR; KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

Bahwa Para Penggugat Telah mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa ke Panwaslu Kabupaten Ketapang padatanggal 26 Agustus 2015 tentang Permohonan PenyelesaianSengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPUKab.019.435724/2015tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupatidan WakilBupati Ketapang Tahun 2015 ;3.

padatanggal 26 Agustus 2015 tentang Permohonan PenyelesaianSengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPUKab.019.435724/2015,tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupatidan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, merupakan prasyarat pasal154 ayat (1), di mana Para Penggugat telah melakukan seluruhupaya administratif ke panwaslu kabupaten ketapang; DENGAN DEMIKIAN :Terang Dan Jelas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaBerwenang Mengadili

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati Ketapang Tahun 2015, di mana Para Penggugat tidakditetapbkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Ketapang Tahun 2015; Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor:115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015, Perihal PermohonanFatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, ke Sdr.

Kepala DaerahKabupaten Ketapang yang terdiri dari :1) DPD Partai Golkar Kabupaten Ketapang dengan 8 kursi2) DPD Partai Gerindra Kabupaten Ketapang dengan 3 kursiTotal peroleh kursi Partai Golkar Kabupaten Ketapang dan PartaiGerindra Kabupaten Ketapang adalah 11 Kursi dari 45 kursi DPRDKabupaten Ketapang atau lebih dari 20 % perolehan kursiHal 7 dari 45 hal Put.

Pengadilan Tinggi Tata 17 September 8 OktoberUsaha Negara (PT TUN) 2015 2015memeriksa dan memutusgugatan Sementara itu menurut Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor39/Kpts/KPUKab.019.435724/2015, tentang Perubahan AtasKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang NomorHal 10 dari 45 hal Put.

Tergugat:
BUPATI KETAPANG