K/Sip/1975 berbunyi komulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satudengan yang lainnya, tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku);Dalam Eksepsi II dan III:110Dari segi kewenganan Penggugat untuk menggugat Tergugat I;11Bahwa Penggugat bukan pemilik sah atas sebidang tanah keras yang masih berupaletter C/Letter D yang terletak di Kp. Pasarsari, Kelurahan Gunungpati, KecamatanGunungpati, Kota Semarang, yang tercatat dalam buku C Desa Nomor 563 persil161, klas DI, luas + 230 m?

menggugat untukkepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orangbanyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memnuhi syaratformal sebagaimana dipertimbangkan diatas.Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untukkepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OnvankelijkeVerklaaard)..Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, penggunaan kewenganan

Kewenganan Absolut Peradilan ;2. Kurang Pihak ;3. Lampau Waktu atau Daluarsa ;4.

Majelis Hakim perkara a quo pada Judex Facti keliru dalam menentukanpokok perkara dan kewenganan pengadilan dalam memutus suatu perkara:Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiDenpasar hal. 14 alinea 8, yang menyatakan:"Bahwa antara Pembanding semula Penggugat sebagai penyewa danTerbanding II dan Ill semula Tergugat Il dan Ill sebagai orang yangmenyewakan, samasama melanggar ketentuan tentang perijinan untukmelakukan bisnis pariwisata perhotelan di Indonesia sehingga gugatanHal. 20

PLK tanggal 15 April 2020 DalamKonvensi yang menyatakan menolak gugatan Pembanding semula Penggugatuntuk seluruhnya telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku, baik dari segi kewenganan yang dimilikihakimmaupunpenerapan hukumnyasertapertimbangan hukumatas faktafaktapersidangan. Dalam perkara a quo Pembanding semula Penggugat tidak dapatmembuktikan dalildalil yang dinyatakan dan dimohonkan kepada MajelisHakim. Menurut Pasal 283 Rbg yang berbuny!

Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yaituI.Eksepsi AbsolutKompetensi AbsolutBahwa menyangkut pembatalan sertifikat adalah merupakan sengketa administrasiNegara oleh karenanya maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara olehnya itu Penggugat Pelawanseharusnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena perkara iniadalah kewenganan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat/terlawan

Untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kewenganan dialihkanke Pemerintah Provinsi berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1) dimana Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Bidang Kehutanan, Kelautan serta energi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, yang diperjelas lebih lanjut atas rincian kewenangannya pada lampiran huruf ccPembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber DayaMineral.

DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sepertitersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata terdapat eksepsibukan tentang kewenganan mengadili, karena itu tidak perlu dibuat putusan sela;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang ke 1 dan ke 3, gugatan kaburkarena Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan CV DEWATA

Nomor 3621 K/Pdt/201618.19.20.21.22.23.Bahwa sikap pembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abai dan lengah (lalai)itu yang dilakukan oleh Tergugat I, III dan V itu patut disebut sebagai buktidari ketidak mampuan pribadipribadi tersebut untuk membuat suatukeputusan (diskresi/kebijakan) atau tidak mampu untuk menjalankan tugasdan kewenganan yang telah diberikan;Bahwa dengan adanya sikap pembiaran (tidak berbuat) atau sengaja abaiatau lengah (lalai) yang dilakukan oleh Tergugat I, Ill dan V selaku pribadiyang

pemimpinmasyarakat;Bahwa kemudian terhadap peraturan perundangundangan yang menentukanterkait dengan implementasi proses pemilihan kepala desa adalah Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur yang merujuk pada Peraturan perundangundangan yang berlaku,termasuk didalamnya mengenai penyelesaian sengketa pasca pilkades hal tersebutdikarenakan para calon yang kalah seringkali mengadukan sengketa Pilkades kepadaPengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa dapat Pengadilan jelaskan yang menjadi kewenganan

No. 183 K/PID.SUS/2016Februari 2011, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta yangmelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenganan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomiannegara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Bahwa pada tahun 2009 Kota Tanjung Balai mendapat bantuan dana yangberasal

Bagaimana mungkin sekertaris Desa dapatmenandatangani surat keterangan yang tidak dilekati kewenganan untuk melahirkankeputusan dan tidak ada pendelegasian wewenang dari kepata Desa. Sehinggasegala jenis surat yang berkaitan dengan surat keterangan yang ditandatangani olehsekertaris Desa telah dicabut dan atau dibatalkan oleh Kepala Desa Kendek.

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Bidang Perdata Umum, PT.Pilar Yuris Ultima, Jakarta 2009, halaman311, yang menyatakan bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untukmenempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat karena hal tersebutbertentangan dengan asas perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenanguntuk menentukan siapasiapa yang digugatnya sehingga berdasarkan asas hukumperdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang ingin di gugat olehPenggugat sepenuhnya merupakan kewenganan

dan pendelegasian penandatanganan perizinankepada Kepala Dinas dalam rangka penyelenggaraan perizinan denganjenis pelayanan yaitu :a. pelayanan perizinan; danb. pelayanan non perizinan.DALAM POKOK PERKARABahwa halhal yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranyadianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini.Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali halhal yangsecara tegas diakui oleh Tergugat.Selanjutnya jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :Chapter 71 KEWENGANAN

Nias Barat atau setidaktidaknya ditempattempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenganan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp 140.250.000, (seratus empat puluhjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal ini Satker Sekertariat Dirjen Bina KesehatanMasyarakat

segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggaptelah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugattelah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata terdapat eksepsibukan tentang kewenganan

disebutkan diatas bahwa kerugianyang ditunutut dalam permasalahan tersebut adalah bersifat materiil sehinggamenjadi kewenangan Pra Peradilan ;Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat in casu adalahPenggugat menggugat Tergugat dikarenakan menurut Penggugat Tergugatmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menetapkan Penggugat sebagaiTersangka sehingga Tergugat berkewajiban membayar kerugian Imateriil padaPenggugat ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan dengan dalih Perbuatan MelawanHukum adalah merupakan Kewenganan

Untuk kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kewenganan dialihkanke Pemerintah Provinsi berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1) dimana Penyelenggaraan UrusanPemerintahan di Bidang Kehutanan, Kelautan serta energi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, yang diperjelas lebih lanjut atas rincian kewenangannya pada lampiran huruf ccPembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber DayaMineral.

DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan jawabannya yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat ternyata terdapateksepsibukan tentang kewenganan mengadili,karena eksepsi bukan tentangkewenangan mengadili maka tidak dibuat putusan sela;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidakjelas/kabur karena tidak disebutkan dengan jelas apakah

Tergugat I, Ill dan V selaku Pribadi yang diberikan tugasdan kewenangan untuk dapat membuat Keputusan (Disresi) dapatdisebut telah sengaja melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT)atau sengaja ABAI dan LENGAH (LALAI);18.Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat , Ill dan V ituPatut disebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi pribaditersebut untuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atautidak mampu untuk menjalankan tugas dan kewenganan