melaksanakan kewajiban serah terima tanah dan bangunan dikarenakan sepenuhnya bukan karena kelalaian atau pun kesengajaan Tergugat, namun dikarenakan faktor alam dan demi keselamatan Penggugat.Bahwa sesuai data dan fakta di lapangan, proses pembangunan unit tanah dan bangunan sebenarnya telah mencapai 70% pembangunan, namun pada saat proses pembangunan cluster unit tanah dan bangunan milik Penggugat, terjadi pergeseran tanah dan longsor padabukit/gunung yang berada sangat dekat dengan perumahan/kluster

Yang Mulia Judex Factie Tingkat Banding pemeriksa perkara a quo,Pembanding sampaikan bahwa Pembanding telah menajalankan prestasiyang menjadi kewajiban Pembanding atas objek perkara dengan telahmelaksanakan pembangunan terhadap unit PPJB (Objek Perkara) sesuai datadan fakta di lapangan, proses pembangunan unit tanah dan bangunansebelum adanya keadaan memaksa yaitu pergeseran tanah dan longsor pada bukit/gunung yang berada sangat dekat dengan perumahan/kluster unit milikTerbanding/di areal objek perkara

PUTUSANNomor 54/Pdt.G/2018/PN MjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:SULIYONO, berkedudukan di Kluster Carribbean Blok E7 Delta Mas,Cikarang Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSUJARWO, S.H., 2. OKUSWANDI GUMILANG, S.H.

yang melarang melayani pembeli makan di tempat;> Bahwa benar selain Terdakwa, terdapat karyawan lain tetapiTerdakwa tetap membiarkan karyawan lain melayani pembeli makan ditempat;> Bahwa saat melayani pembeli makan ditempat tersebut, pemilikrumah makan padang Saiyo Sapta Pesona sedang tidak berada ditempat sehingga Terdakwa yang bertanggung jawab atas rumah makanKetika ditinggal pemiliknya;> Bahwa terdakwa mengetahui dengan melayani makan ditempatdapat menimbulkan kerumunan yang menjadi penyebab kluster

Menghukum Tergugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai Pasal 156 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan Pasal 40 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut :1.

FAZRI PAHLAWAN aliasABU ZEE GHUROBA alias ABU ZEE alias FAZRI Bin NASRUL HAQ AZMI,sehingga terdakwa resmi menjadi anggota Perkumpulan Anshor Daulah yangdipimpin atau yang dituakan adalah FAZRI PAHLAWAN alias ABU ZEEGHUROBA alias ABU ZEE alias FAZRI Bin NASRUL HAQ AZMI.Bahwa terdakwa bersama dengan kelompok Anshor Daulah Bekasipimpinan FAZRI PAHLAWAN Alias ABU ZEE GHUROBA Alias ABU ZEE AliasFAZRI Bin NASRUL HAQ AZMI dengan mengikuti pelatihnan berupa Idad yangdilakukan di perumahan Puri Cendana Kluster

menyelenggarakan Idad tersebut dengan cara melalui mediasosial Whatt App yang sudah dibuat grup diantaranya INFO TAKLIM dan lIdaddengan pembahasan taklim yang diadakan di rumah Hendra perum wisma jayabekasi tanggal 17 Agustus 2019, share video dan artikel tentang daulah untukmenambah pemahamanpemahaman mengenai Daulah Islamiyah antar sesamaikhwan yang terdapat dalam grup, share mengenai rencanarencana kegiatanHalaman 51 dari Putusan No. 487Pid.Sus/2020/PN JktTimidad yang dilaksanakan di perumahan Kluster

kita sekalian berjualandengan Allah dengan cara bergabung dengan MIT (mujahidin Indonesia Timur)pimpinan ALI KALORA di Poso kemudian saksi RUDI HANANTO alias RUDI aliasABU HAMZAH alias RIDO alias EDO alias HANAN ARKABILY pun menyetujudengan ide terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan kelompok Anshor DaulahBekasi pimpinan FAZRI PAHLAWAN Alias ABU ZEE GHUROBA Alias ABU ZEE AliasFAZRI Bin NASRUL HAQ AZMI dengan mengikuti pelatihan berupa Idad yangdilakukan di perumahan Puri Cendana Kluster

melakukan rencana jihad.Menimbang, bahwa adapun cara menyelenggarakan Idad tersebut dengancara melalui media sosial Whatt App yang sudah dibuat grup diantaranya INFOTAKLIM dan Idad dengan pembahasan taklim yang diadakan di rumah HendraPerum Wisma Jaya Bekasi tanggal 17 Agustus 2019, share video dan artikel tentangdaulah untuk menambah pemahamanpemahaman mengenai Daulah Islamiyah antarsesama ikhwan yang terdapat dalam grup, share mengenai rencanarencanakegiatan idad yang dilaksanakan di perumahan Kluster

Genesisserta status bidang tanah in casu masuk dalam kluster 2,yaitu Sengketa dan hal itu sudah melanggar ketentuandalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran TanahSistematis Lengkap;4. Bahwa terhadap uraian angka 1, 2 dan 3 diatas,PEMOHON masih belum memenuhi syarat untuk dapatdiberikan hak atas tanah yang menjadi obyek Sengketadengan Sdr.

) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalamDaftar Keberatan/Sanggahan terhadap Pengumuman Hasil PenelitianData Fisik dan Data Yuridis (DI 309);(9) Penanganan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPeraturan PerundangUndangan.Menimbang, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) PermenATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, yang menyatakan sebagai berikut:Pasal 29 ayat (1)Dalam hal Bidang Tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikatnamun terdapat perkara di Pengadilan (Kluster

Menghukum Tergugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai Pasal 156 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan JoUndang-undangNomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan Pasal 40 ayat (1, 2, dan3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, dengan masa kerja 12(duabelas) tahun 4(empat) bulan (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampaidengan tanggal2 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut :

,advokad yang beralamat di Komplek perumahan Foresta, kluster naturaleBlok M. 16 Nomor 23, BSD City kabupaten Tangerang, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 02 Mei 2015 yang terdaftar dalam register kuasaNomor XXXX/Padt.G/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 pada persidangan tahappembuktian dan Tergugat telah pula hadir dimuka sidang bertindak untukdan atas nama diri sendiri, kKemudian Majelis Hakim mendamaikan keduabelah pihak agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga,namun tidak berhasil ;Menimbang

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan aquomengajukan tuntutan agar Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap obyekberupa sebuah rumah dan bangunan yang terletak di Jalan Internasional Villa GEll Blok H5 Nomor 2 Kluster IV, oleh karena saat ini atas obyek dimaksud beradadalam agunan Hak Hipotik pada Bank Bumi Artha Surabaya, maka semestinyapihak bank sebagai pemegang haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat Il dalamperkara aquo ;Hal 10 Putusan No. 418/Pdt.G/2016/PN.

Bahwa meskipun pada akhir April 2020, terdapat pernyataan Tergugatakan menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di dalam RancanganUndangUndang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, tetapi pernyataanpenundaan tersebut tidak memiliki Konsekuensi hukum apapun sebab hanyadilakukan secara lisan tanpa menarik atau menerbitkan keputusan barusebagaimana ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 UU AdministrasiPemerintahan.

Bahwa pada akhir November 2019, melalui berbagai pernyataan dimedia massa, Tergugat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomiantelah menyatakan bahwa salah satu RUU Omnibus Law yang dimaksudadalah RUU Cipta Lapangan Kerja yang mana isinya akan mengatur banyakhal lintas sektoral yang dibagi dalam 11 kluster dan akan mengubah ketentuan1.239 pasal dalam 79 UU. Adapun 11 kluster pengaturan tersebut yaitu :a.

Bahwa jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteksperkara a quo, maka dapat terlinat bahwa pola interaksi antara Tergugatdengan Penggugat II dan juga serikat buruh lainnya masih bersifatManipulation ataupun Therapy yang masuk dalam kluster Non Partisipasi.114.

Bahwa lebih jauh jika diperbandingkan antara kewenangan SatgasOmnibus Law Kepmenko No.378 Tahun 2019 yang berisi pengusaha dengantim koordinasi Kepmenko 121 Tahun 2020 yang berisi buruh, maka dapatterlihat adanya perbedaan level partisipasi dalam teori ini, dimana pengusahamelalui Satgas memenuhi kriteria level Placation di kluster Tokenism.Perbedaan perlakuan ini juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasimanusia, yakni diskriminasi berdasarkan status ekonomi dan status sosialyang akan dijelaskan

RUU tentang Cipta Kerja merupakan rancangan undang undangyang dibentuk dengan konsep Omnimbus Law untuk mengganti dan/ataumencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang undang yangditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional.Oleh karena RUU tentang Cipta Kerja ini mengatur banyak sektoral yangmemberi dampak pada 79 (tujuh puluh sembilan) undangundang, makaRUU tentang Cipta Keja terbagi menjadi 11 kluster yaitu :i. Penyederhanaan Perizinan.ii.

PRK KFT dari semula 200 Unitmenjadi sejumlah 50 Unit sesuai dengan Addendum ke1 Kontrak;Berdasarkan hasil analisa prestasi kerja atas volume pekerjaan, baikselama masa pelaksaan kontrak, maupun hingga dilakukannya investigasilapangan, ditemukan fakta bahwa sejumlah 50 Unit yang telah diaddendum terbangun seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam gambardan/atau spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dan lampirannya.Kondisi bangunan dimaksud oleh Tim Teknis dikelompokkan kedalam 5(lima) kelompok (kluster

PRK KFT dari semula 200 Unitmenjadi sejumlah 50 Unit sesuai dengan Addendum ke1 Kontrak;Berdasarkan hasil analisa prestasi kerja atas volume pekerjaan, baikselama masa pelaksaan kontrak, maupun hingga dilakukannya investigasilapangan, ditemukan fakta bahwa sejumlah 50 Unit yang telah diaddendum terbangun seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam gambardan/atau spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dan lampirannya;Kondisi bangunan dimaksud oleh Tim Teknis dikelompokkan kedalam 5(lima) kelompok (kluster

perlindungan bagi hak menempatirumah (huisrecht) maupun pekarangannya;Bahwa perkembangan dalam putusan pengadilan sudah dipahamisedemikian rupa pengertian pekarangan ini juga meliputi makam/kuburansehingga pemahaman pekarangan tertutup sudah tidak relevan lagi ditafsikansecara harfiah sebuah halaman yang berpagar rapi dan tertutup, apalagidengan melihat perkembangan jaman , dan konsep pembangunan rumahmaupun ruko sudah sedemikian rupa sehingga konsep pagar sudah menjadiimajiner dengan fakta perumahan kluster

Bahwa dalil gugatan terkait Buku Tata Tertio Hunian Kluster Lippo Cikarangyang dalam Bab 2 Peraturan dan Ketetuan Umum Psl 2.1 hurf d :Penghuni dilarang memasang pagar kecuali berupa sermak atau perdusebagai pengganti pagar dengan ketinggian maksimum 80 cm dari leveltanah sehingga dianggap sebagai suatu keadaan yang memudahkanpencuri untuk melakukan aksinya dan untuk itu mohon untuk dicabutkebijakana tau peraturan aquo yang dimohonkan dalam suatu putusanProvisinya harus ditolak atau dikesampingkan

(dua juta delapan puluh tigaribu rupiah) kepada Agus Surata;Menimbang, bahwa Terdakwa DARMO AJI DARMONO Alias DARMOAlias AJI Bin NAKHIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut:Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 192/Pid.B/2020/PN Pwt Bahwa Terdakwa dan Saksi membuat perjanjian kerjasamapenggergajian kayu dimana Saksi Agus Surata sebagai Pemodal sedangkanTerdakwa sebagai pengelola; Bahwa saat usaha kayu mengalami penurunan, Saksi dan Terdakwabekerjasama membuat kluster

PUTUSANNOMOR 480/ PDT / 2020 / PT.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara :Elly Friska Tampubolon, berkedudukan di beralamat terakhir diVilla Nusa Indah 5 Kluster Kasuari Blok SB 7/5, Desa BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dalam hal inimemberikan kuasa kepada Nicholas ME Samosir beralamat diGraha

dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

MasMansyur untuk masuk ke Komplek Kunciran Mas dan DutaBintaro.Dan ada jalan dibelakang di Kluster Ubud hanya batas pagarantara Kunciran Mas dengan Duta Bintaro.Bahwa Fasilitas penunjang antara komplek kunciran mas denganDuta Bintaro, ada sekolah di Kunciran Mas.Bahwa jarak dari jalan utama ke Duta Bintaro dan Kunciran Massekitar 300 M2 (tiga ratus meter perseg)).Bahwa ada terbagi dua Graha Raya ada yang masuk ke TangerangSelatan dan Tangerang Kota dan Duta Bintaro juga terbagi dua adayang masuk

Tngsaksi sebagai yang melihat perbandingan data pasar tanah yangditawarkan saat ini dan yang sudah terjual kKemudian saksi melihatkondisi fisik pasaran kemudian saksi yang mengajukan nilaipenggantiannya tanah dan bangunan.Bahwa jika harga pasar di wilayah Kunciran kebetulan itu komplekdann ada beberapa Kluster dan di jalan Garuda dan Paus adapasaran Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai denganRp5.000.000.00 (lima juta rupiah) itu aksesnya jalannya kurang lebih4 m2 (empat meter persegi).Bahwa saksi

Bahwa adapun perjanjian antara Tergugat dan Tergugat Il adalah untukmemberikan Kuasa kepada Tergugat Il untuk mengelola tanah tersebutuntuk dijadikan Kluster Perumahan.9.

M.Si dengan Tergugat telah melawan hukum, karena itu makaseharusnya Perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Tergugat Il dalamhal kerjasama untuk mengelola tanah perumahan kluster juga menjaditidak berdasar, karena tidak mengikutsertakan Penggugat dalamPerjanjian itu, bahkan perjanjian itu harus dinyatakan melawan hukumpula, karena diduga keras bahwa ada oknumoknum yang telahmemalsukan tandatangan Penggugat.14.Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatanmelawan hukum yang membawa

Moeis yang Saksi nilai termasuk kawasanatau zona campuran, maka Saksi menbagi asset tersebut menjadi10 (sepuluh) kluster, 3 (tiga) diantaranya masuk zona pemukiman;Bahwa metode penilaian yang Saksi gunakan adalah metodependekatan pasar yang ditentukan atas dasar perbandinganterhadap data transaksi jual beli yang ada serta data lainnya yangdiperoleh dengan menayakaan harga dari properti pembandinglain yang terletak di sekitar lokasi properti yang dinilai;Bahwa data pembanding yang Saksi gunakan adalah

Moeis yang Saksinilaitermasuk kawasan atau zona campuran, maka Saksi membagi asset tersebutmenjadi 10 (sepuluh) kluster, 3 (tiga) diantaranya masuk zona pemukiman, bahwametode penilaian yang Saksi gunakan adalah metode pendekatan pasar yangditentukan atas dasar perbandingan terhadap data transaksi jual beli yang adaserta data lainnya yang diperoleh dengan menanyakaan harga dari propertipembanding lain yang terletak di sekitar lokasi properti yang dinilai;Menimbang, bahwa khusus terhadap bukti P18

Sandvik SMC Edisi VIII Tahun 2021-2023 serta Pasal 154A ayat (1) huruf j dan k kluster Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 36 huruf j dan k dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.8.