KPHA Tjandra Srijaya Pradjonggo, SH..MHcs tertanggal 16 September 2011, kami dari Pemohon Kasasi/kuasa hukum jugaperlu "Menambahkan" sanggahan dalam pembuatan memori kasasi tanggal 20 Juli2011 yang ditanda tangani oleh Edward S.J Santoso, SH.,MH. tersebut sebagaiberikut:a. Bahwa apa yang termuat dalam memori kasasi tersebut dianggap termuat ulangdalam tambahan memori kasasi ini dan sah adanya;.

KPHA Tjandra Sridjaja Prodjonggo, S.H.,M.H. dalam bukunya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. PenerbitIndonesia Lawyer Club, Juli 2010 halaman 175 menyatakan :Sifat Malawan Hukum Formal : Identik dengan melawan atau bertentangan denganUndangUndang atau Kepentingan Hukum, baik perbuatan maupun akibat yangdisebut dalam UndangUndang sebagai Hukum Formal. Hukum diartikan sama Hal. 15 dari 24 hal. Put.

KPHA. TJANDRAHal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 386/PDT/2009/PT.DKISRIDJAJA PRADJONGGO, SH.MH., dkk., Para Advokat pada KantorAdvokat SRIJAYA, berkantor di Jakarta : Da Vinci Tower, Da VinciPenthouse, Jl. Jend. Sudirman Kav. 12, di Surabaya : Gedung Srijaya Lt. 4Suite 401, Jl.

KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH.MH. menguraikanperbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 berpendapat sebagai berikut :Apabila dibandingkan dengan tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalamPasal 2 UndangUndang Anti Korupsi, dalam tipe kedua seperti diatur dalamPasal 3 UndangUndang Anti Korupsi, perbedaan esensial hanya terletak padaketiadaan unsur melawan hukum yang dirumuskan secara eksplisit.

KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH,MH : SifatMelawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club (ILC)Cet. Ketiga Agustus 2010, hal. 116117).Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH.

KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH.,MH. dankawankawan, para Advokat, beralamat di Gedung Srijaya Lt.4 Suite 401, Jalan Mayjend Sungkono No. 212214, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2009;Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 2190 K/Pdt/20126.

Paper Industrytentang Pengelolaan Hasil Hutan Kayu pada Areal PenyiapanLahan Hutan Tanaman PT Rencong Pulp dan Paper IndustryNo.03/PKS/2015, No.L01/RPPI/0215;17) tanggal 14 April 2016, media elektronik,http://walhiaceh.or.id/mukimdesakpemerintahcabutizinptmptdan ptrppidiacehutara, Mukim Desak Pemerintah Cabut IzinMPT dan PT RPPI di Aceh Utara Walhi Aceh, Diakses tanggalPONDOI2 OE Tener cccccnee se eeeeeeeeeeemeecneeeoeeeen (Bukti P20)18) tanggal 20 April 2016, Media Elektronik, Leuserantara.Com,KPHA

website) ;Berita online tanggal 14 April 2016, media elektronik,htto://walhiaceh.or.id/ mukimdesakpemerintahcabutizinHalaman 83 dari 106 HalamanPutusan Perkara Nomor: 6/P/FP/2017/PTUN.BNA3435363738394041Bukti P 21Bukti P 22Bukti P 23Bukti P 24Bukti P 25Bukti P 26Bukti P 27Bukti P 28ptmptdan ptrppidiacehutara, Mukim Desak PemerintahCabut Izin MPT dan PT RPPI di Aceh Utara Walhi Aceh,Diakses tgl 20/20/2017 (print out via website) ;Berita online tanggal 20 April 2016, Media Elektronik,Leuserantara.Com, KPHA

Koalisi Peduli Hutan Aceh,Amdal Ditolak Rakyat, KPHA Desak Cabut Izin PT RPPI,Diakses pada 23/10/2017 (print out via website) ;fotokopi Surat Petisi, tanggal 25 April 2016 tentangPeninjauan Ulang Izin PT Rencong Pulp And PaperIndustry oleh Tokoh Masyarakat, LSM, Geusyik, KetuaForum Mukim Aceh Utara (Forkim) (Sesuai fotokopi);Berita online tanggal 30 April 2016, MEDIA ACEH,Penggiat Lingkungan: Sudah Saatnya PemerintahSelamatkan Hutan Aceh Utara, Diakses tanggal23/10/2017 (print out via website) ;

KPHA. TJANDRASRIDJAJA PRADJONGGO, SH., MH. Dr. OTTOYUDIANTO, SH.M.Hum. IRIT SUSENO, SH. MH.DARMADJI, SH.MH dan PETRUS YAKOBUS BAPA,SH. Para Advokat pada Kantor Advokat SRIJAYA,berkedudukan di Jakarta Pusat, Da Vinci Tower, DaVinci Penthouse, Jl. Jend. Sudirman Kav. 12. DiSurabaya Gedung Srijaya, Lt4, Suite 401, Jl. MayjendSungkono No. 212 214, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 20 Februari 2012. Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ; Melawan:1. PT. SURYA BORNEO INDAH, beralamat di Jl.

KPHA. Tjandra SridjajaHal.29 Dari 33 Hal.Put.No.1283 K/Pid.Sus/2012Pradjonggo,SH., MH. pada kata sambutannya tersebut beliau menjelaskan ada yanganeh dalam penegakan hukum, salah satunya menurut beliau " Bila si Hakim bersifatkaku dan mengutamakan penerapan kepastian hukum dari keadilan hukum, langsungatau bukan, ia pemerkosa hukum yang berkeadilan.

KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggosh.,SH., MH. Di dalam bukunya Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak PidanaKorupsi, ada perbedaan yang esensial antara Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yaitu terletak pada ketiadaan unsur secara melawan hukum yang dirumuskansecara eksplisit di dalam Pasal 3, sebaliknya di dalam Pasal 2 tidak merumuskanunsur menyalahgunkan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan.

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum PegadaianCabang Curup No. 616/10700.00/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 yangditandatangani oleh RIFANSYAH FIKRI selaku Pimpinan Cabang,menyatakan bahwa barang bukti Narkotika Golongan dengan perinciansebagai berikut :2 (dua) bungkus plastik bening berlis merah yang diduga berisi serbukkristal diduga narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman denganberat keseluruhan : 0,06 (nol koma nol enam) gram;Halaman 21 dari halaman 26 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Kpha

Pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 telah dilakukanpenimbangan terhadap barang bukti narkotika Gol jenis tanaman ganjaa milikterdakwa atas nama ANGGA Als ANGGA Bin DAHRI (Alm) 1 (Satu) paketdiduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putihdengan rincian ;Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Kpha) Berat keseluruhan : 1,52 (Satu koma lima dua)gram;b) Disisinkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;C) Pemisahan untuk barang bukti : 1.02 (Satu koma

Johannis Limba yang sudahdiakui oleh Pemerintah Adat /Persekutuan Hukum Adat Lilialy yaitu denganSurat Keterangan tanggal 20 Februari 1977, maka surat nomor. 65/PNTL/1985telah dicabut kembali dengan Surat nomor. 05/KPHA/PL/1995.Bahwa kemudian penjelasan tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan baikkepada Tergugat II maupun Tergugat I, namun hal ini sama sekali tidakdihiraukan oleh Para Tergugat, maka terhadap rumah yang dibangun olehTergugat II di dalam tanah Sertifikat Hak Milik no. 00427 dengan

Pada hari Senin tanggal 17Mei 2021 telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotikaGol jenis Sabu milik Terdakwa atas nama OKI APRIYANTO ALS OKIBIN YULIANTO K, 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisiNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan kertas rokok silver hitam dengan rincian:Berat keseluruhan : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Halaman 19 dari 30 halaman Putusan nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Kpha. disisinkan untuk balai BPOM : 0,05 (nol

Nopeli Als RobertBin Hamzah Bin Hamzah dan Wahyu Kusbiantoro Alias Wahyu Bin Jumanimelakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Supardi Alias Upal Bin Rusik(Alm), Saksi Ranos Alias Nos Bin Herman, Saksi Rismanto Alias Risman BinAminudin, Saksi Dopi Putra Als Dopi Bin Ludin (Alm), Saksi Riki Bin Yali danSaksi Megian Adedes Alias Dedes Bin A.Goni dan Saksi Eki Pratama Alias EkiBin Marwan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan antaralain :Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2021/PN Kpha

jatah atau uang dari penghasilan penjualan pasir daritambang tanpa izin milik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON tersebutTerdakwa terima langsung dari Terdakwa M;HILAL selaku pengawaskerja dilapangan di tambang tersebut, uang sebesar Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) selalu di setor kepada Terdakwa setiap sore hari; Bahwa peran dan tugas Terdakwa M Hilal dilokasi tambang tanpa izinmilik Terdakwa IMRAN JAYA Als IMRON sama dengan Terdakwa, yaitusbb :Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Kpha

KPHA. TjandraSridjaja Pradjonggo, SH, MH, Penerbit Indonesia Lawyer Club, halaman 181);Menimbang, bahwa atas dasar teori tersebut diatas dihubungkan denganfaktafakta yang terungkap dalam perkara ini yang sudah diuraikan dalampertimbangan hukum diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebutmasuk kategori alasan pembenar dalam teori sifat melawan hukum materiilfungsi negatif.

KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo,SH.

KPHA. Tjandra SridjajaPradjonggo, SH, MH, Penerbit Indonesia Lawyer Club, halaman 181).Menimbang, bahwa atas dasar teori tersebut diatas dihubungkan denganfaktafakta yang terungkap dalam perkara ini yang sudah diuraikan dalampertimbangan hukum diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebutmasuk kategori alasan pembenar dalam teori sifat melawan hukum materiil fungsinegatif.

KPHA. TjandraSridjaja Pradjonggo, SH, MH, Penerbit Indonesia Lawyer Club, halaman 181);Menimbang, bahwa atas dasar teori tersebut diatas dihubungkan denganfaktafakta yang terungkap dalam perkara ini yang sudah diuraikan dalampertimbangan hukum di atas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwatersebut masuk kategori alasan pembenar dalam teori sifat melawan hukummateriil fungsi negatif. Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi yangHal. 31 dari 39 hal. Put.

KPHA. TjandraSridjaja Pradjonggo, SH, MH, Penerbit Indonesia Lawyer Club, halaman 181).Menimbang, bahwa atas dasar teori tersebut diatas dihubungkan denganfaktafakta yang terungkap dalam perkara ini yang sudah diuraikan dalampertimbangan hukum diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebutmasuk kategori alasan pembenar dalam teori sifat melawan hukum materiilfungsi negatif.