./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum

Sanksi Kenaikan 90.907.860 0 90.907.860Jumlah PPN yang masih 181.815.72181.815.720 0harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00034/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.

Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83152/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 673/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.

, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, JakartaTimur, yang diwakili oleh Dony Yoga Perdana, jabatanDirektur PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put71717/PP/M.VB

Dibayar Dengan NPWP Sendiri (2.419.036.843)PPN Masih Kurang Bayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih Harus Dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put71717/PP/M.VB/16/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP866/WPUJ

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2016, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidiajukan pada tanggal 26 September 2016, sedangkan pemberitahuanputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu PutusanPengadilan Pajak Nomor Put71717/PP/M.VB

./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83151/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum

Sanksi Kenaikan 20.378.609 0 20.378.609Jumlah PPN yang masih40.757.218 0 40.757.218harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83151/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00033/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83151/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83151/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:3.1.

Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut83151/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83151/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/2018ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H.

World TradeCenter Il Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav.2931,Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh ArividyaNoviyanto, jabatan President and General Manager;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89198/PP/M.VB

bahwa total Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN JLN untukMasa Pajak Februari 2009 adalah sebesar Rp6.882.730 dan segeramengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungandengan sengketa pajak ini beserta bunganya;Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Bandingmemohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89198/PP/M.VB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put89198/PP/M.VB/16/2017 tanggal22 November 2017 terkait sengketa a quo yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89198/PP/M.VB/16/2017 tanggal 22 November 2017 terkaitsengketa a quo untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3.

beralamat di Kawasan Industri KIICJalan Maligi Ill Lot J1, Wadas, Teluk Jambe Timur,Karawang, Jawa Barat, 41361, yang diwakili oleh KimiyukiTanoue, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85795/PP/M.VB

Putusan Nomor 350/B/PK/Pjk/2021Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85795/PP/M.VB/99/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP08420/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 22 November 2016 dan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor:00337/107/13/055/15 tanggal 28 Juli 2015, atas nama : PT

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.85795/PP/M.VB/99/2017 tanggalHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 350/B/PK/Pjk/202116 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85795/PP/M.VB/99/2017 tanggal 16 Agustus 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.

LawanPT SINAR SOSRODJOJO TRANS, beralamat di Jalan RayaPangeran Diponegoro KM. 40 Jatimulya, Tambun Bekasi,yang diwakili oleh Surjanto Sosrodjojo, jabatan DirekturUtama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88874/PP/M.VB

DHL yang omzetnya terutang PPN;b. bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebesar SKP PPN Februari 2013: Rp9.723.767;c. bahwa jumlah yang telah disetor tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88874/PP/M.VB/16/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88874/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88874/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku ;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.

MM2100Industrial Town Block B42, Ganda Mekar, Cikarang Barat,Bekasi, Jawa Barat, 17520, yang diwakili oleh MizukiMatsumoto, jabatan Wakil Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113687.16/2014/PP/M.VB

Putusan Nomor 3331/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113687.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00299/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 15 Maret 2017,tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00101/207/14/055/16 tanggal 16Februari 2016 Masa Pajak Februari

2009, junctoUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 7 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113687.16/2014/PP/M.VB

Tahun2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.113687.16/2014/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3.1.

Indonesia, Assistant ManagerDeloitteTax Solutions, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 121/FIN/ESS/XII/2017, tanggal13 Desember 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82383/PP/M.VB

ghasilanyang (lebih/masi (13.440.728.069) (20.542.976.569) 7.102.248.500 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Februari 2016;Menimbang,Put.82383/PP/M.VB/15/2017,bahwa amartanggal2017,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:yangPutusan Pengadilan Pajak Nomor29 MarettelahMenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1278/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 13 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada MahkamahAgung untuk memberikan putusan sebagai berikut:i.Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82383/PP/M.VB/15/2017 tanggal29 Maret 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;Membatalkan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.82383/PP/M.VB/15/2017 tanggal 29 Maret 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:1.1.

Wisma BNI 46 Kota, Lantai34 Suite 34.12, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, JakartaPusat, yang diwakili oleh Low Fong Yin, jabatan Direkturpada PT Pupuk Hikay;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT082875.15/2011/PP/M.VB

Putusan Nomor 3015/B/PK/Pjk/2019 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT082875.15/2011/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1473/WPJ.07/2014, tanggal24 Juni 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor00019/406/11/056/13 tanggal 25 April 2013,

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT082875.15/2011/PP/M.VB Tahun2018, tanggal 28 November 2018, yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT082875.15/2011/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 28 November2018, terkait sengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.

jabatan Direktur Keberatan danBanding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3547/PJ/2018, tanggal 6 Agustus 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090949.16/2009/PP/M.VB

terdapat kekurangan pembayaran PPN Wapuuntuk Masa Pajak Oktober 2009 dan Dasar Pengenaan Pajak untuk MasaPajak Oktober 2009 adalah sebesar yang dilaporkan oleh PemohonBanding pada SPT Masa PPN Pemungut;Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Bandingmemohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 5 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090949.16/2009/PP/M.VB

Menerima dan mengabulkan selurunnya permohonan PeninjauanKembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT090949.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018;dan,2. Membatalkan dan/atau mencabut Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT090949.16/2009/PP/M.VB Tahun 2018 terkait koreksi yangdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; dan,3.

INDONESIA, beralamat di Kawasan IndustriManis, Jalan Manis Raya Nomor 23, Kadu, Curug,Tangerang 15810, yang dalam hal ini diwakili olen TeradaGoro, pekerjaan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53723/PP/M.VB

Putusan Nomor 6/B/PK/Pjk/2018Terbanding tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 5 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53723/PP/M.VB/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1134/WPJ.07/2010 tanggal3 November 2010, tentang Keberatan Wajib Pajak atas

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53723/PP/M.VB/16/2014 tanggal30 Juni 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53723/PP/M.VB/16/2014 tanggal 30 Juni 2014 atas perkara a quo, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

hal ini diwakili oleh kuasa Siti Murwati,jabatan Manager Tax, beralamat di Bekasi, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 011/SKKSST/III/2018, tanggal15 November 2017:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88873/PP/M.VB

untuk kendaraan yang disewakan, dapatkreditkan, dikarenakan kendaraan tersebut disewakan kepada pihakcustomer PT DHL yang omzetnya terutang PPN;b. bahwa jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasanakhir hasil pemeriksaan sebesar SKP PPN Januari 2013: Rp3.892.857:c. bahwa jumlah yang telah disetor tanggal 09 Juli 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88873/PP/M.VB

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put88873/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88873/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 November 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:c.1.

GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, JakartaTimur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71718/PP/M.VB/16/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum

Dibayar Dengan NPWP Sendiri (4.826.184.556)PPN Masih Kurang Bayar 0Sanksi Administrasi 0Jumlah PPN yang masih Harus Dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut71718/PP/M.VB/16/2016, tanggal 15 Juni 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP867/WPJ

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71718/PP/M.VB/16/2016 tanggal15 Juni 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71718/PP/M.VB/16/2016 tanggal 15 Juni 2016, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

NPWP:03.080.144.3077.000, beralamat di Sentral Senayan IlLantai 7, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270,diwakili oleh Takeshi Hompo selaku Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut78272/PP/M.VB

Putusan Nomor 699 B/PK/Pjk/2018Nomor: 00006/245/12/077/14 tanggal 24 April 2014, serta menetapkankembali kewajiban PPh Pasal 26 Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2012 yang masih harus dibayar menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar PutusanPut78272/PP/M.VB/36/2016,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak Nomortanggal 30 November 2016, yang telahMengabulkan selurunnya

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78272/PP/M.VB/36/2016 tanggal30 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.78272/PP/M.VB/36/2016 tanggal 30 November 2016, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU692/PJ/2021, tanggal 5 Februari 2021;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006022.16/2019/PP/M.VB

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;Sehingga dengan demikian penghitungan Pajak Pertambahan Nilai untukMasa Pajak Januari 2013 menjadi sebagai berikut: JumlahNo Uraian(Rp)a PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0b Sanksi Bunga 0c Sanksi Kenaikan 0d Jumlah Pajak yang masih harus/(lebih) dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2019;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006022.16/2019/PP/M.VB Tahun

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006022.16/2019/PP/M.VB Tahun2020 yang diucapkan tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Januari 2013 sebesarRp236.373.620,00;b.

Membatalkan Putusan yang dipertahankan Majelis Hakim PengadilanPajak Nomor PUT006022.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli2020 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentanganHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 2071/B/PK/Pjk/2021dengan buktibukti, faktafakta dan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;c. Dengan mengadili sendiri:c.1.

Putusan Nomor 2071/B/PK/Pjk/2021Bahwa perkara dengan pokok sengketa koreksi Pajak Masukan yangdapat diperhitungkan Masa Pajak Januari 2013 sebesar Rp293.500.372,00yang terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) Faktur Pajak, yang tidak disetujui olehPemohon Banding tersebut sudah pernah diputus dalam perkara Nomor2123/B/PK/Pjk/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebelumnya dalam perkaraNomor: PUT006022.16/2019/PP/M.VB Tahun 2020 tanggal 29 Juli 2020.Dengan demikian pengajuan peninjauan kembali perkara a quo nebis in

./2015 tanggal 30 Maret 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:AJB BUMIPUTERA 1912, tempat kedudukan di Jalan Jend.Sudirman Kav. 75, Setiabudi, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut58210/PP/M.VB/10/2014

Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/201 7Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put58210/PP/M.VB/10/2014 tanggal 8 Desember 2014 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 7 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembalisecara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal

Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.58210/PP/M.VB/10/2014tanggal 8 Desember 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikanketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasarpertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dantidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.58210/PP/M.VB/10/2014 tanggal 8 Desember 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak:Halaman 4 dari 22 halaman. Putusan Nomor 1283/B/PK/PJK/201 7Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, proses keberatan, dan prosespersidangan, serta berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa bandingdi Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 58210/PP/M.VB/10/ 2014tanggal 8 Desember 2014 serta berdasarkan penelitian atasdokumendokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) diketahui faktafakta sebagai berikut:a)Bahwa SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.

, jabatan Direktur Keberatan dan Banding padaDirektorat Jenderal Pajak dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU3357/PJ/2018 tanggal26 Juli 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 116623.99/2008/PP/M.VB

Putusan Nomor 3350/B/PK/Pjk/2018surat tanggapan tanggal 19 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116623.99/2008/PP/M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Pelaksanaan Surat PaksaNomor SP00559/WPJ.22/KP.0704/2017 tanggal 5 September 2017 denganditerbitkannya Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tanggal14 September 2017, atas nama PT Mekar Armada Jaya, NPWP01.107.593.4431.001

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.116623.99/2008/PP/M.VB Tahun2018 tanggal 21 Maret 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3350/B/PK/Pjk/20182.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116623.99/2008/PP/ M.VB Tahun 2018 tanggal 21 Maret 2018,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menerima permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;3.2.

April 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT EASTERN SUMATRA INDONESIA, beralamat di GedungBank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu,Medan 20152;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT59370/PP/M.VB

NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 19 Agustus 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT59370/PP/M.VB/16/2015, tanggal 9 Februari 2015 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP199/WPJ.07/2014tanggal 3 Februari 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59370/PP/M.VB/16/2015 tanggal9 Februari 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59370/PP/M.VB/16/2015 tanggal 9 Februari 2015, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :Halaman 4 dari 9 halaman.

jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4125/PJ/2019, tanggal 25 September 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108985.15/2013/PP/M.VB

Putusan Nomor 1529/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108985.15/2013/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP01487/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 07Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor:00098/406/13/052/15 tanggal 14 Juli 2015

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108985. 15/2013/PP/M.VB Tahun2019 tanggal 14 Mei 2019 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108985. 15/201 3/PP/M.VB Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 karena telah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:a.

Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a + b.6 + c.7 d.3) atau e.4) 8.749.070.601 20 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f 18) 5.164.283.851 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108985.15/2013/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT108985. 15/2013/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding PT TAKEDAINDONESIA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh Prof. Dr. H. M.

./2017, tanggal 15 September 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Put83144/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali denganpetitum

Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah PPN yang masih 5.212.168.780 5.212.168.785harus/(lebih) dibayar 5 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83144/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00044/KEB/WPJ.15/2016 tanggal 18 Februari 2016,tentang

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put83144/PP/M.VB/16/2017 tanggal15 Mei 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali semulaPemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83144/PP/M.VB/16/2017 tanggal 15 Mei 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3. Memeriksa dan mengadili sendiri materi banding dan mohon berkenanuntuk:a.

Sanksi Kenaikan Oo O;O//O Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut83144/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83144/PP/M.VB/16/2017 tanggal 26 April 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT SOUTHSULAWESI LNG;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.