Ditemukan 397 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-06-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3025 B/PK/PJK/2020
Tanggal 5 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV. DE'IKHLAS;
258143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman Km.0 RT.008RW.002 Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 3025 B/PK/Pjk/2020Pajak Maret 2013 Nomor 00010/207/13/332/16 tanggal 12 Mei 2016 atasnama CV Delkhlas:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding KEP00085/KEB/WPJ.27/2017
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
    sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitungkembali menjadi sebesar Rp54.841.400,00; dengan perincian sebagaiberikut:PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 37.055.000,00Sanksi Bunga Rp 17.786.400,00Sanksi Kenaikan Rp 0,00Jumlah pajak yang masih harus/(lebih) bayar Rp 54.841.400,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut114890.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114890.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding CV DEIKHLAS:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2484/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. DE’IKHLAS
29492 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman Km 0, RT 008RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114894.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan
    hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk dapatmembatalkan perhitingan PPN barang dan jasa;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114894.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put114894.16/2013/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114894.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telan dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
    Diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 61.109.500,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang bayar Rp 61.109.500,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 29.332.560,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 90.442.060,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut114894.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put114894.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : CV.DEIKHLAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 717/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. LEO UTAMA MOTOR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3857 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2014 tanggal 11 November 2014.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.52457/PP/M.XVA/15/2014, Tanggal 12 Mei 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding
    Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.52457/PP/M.XVA/ 15/2014,tertanggal 12 Mei 2014, telah dibuat dengan tidak memperhatikan faktadan ketentuan yuridis serta azas keadian yang ber keTuhanan yangMaha Esa, sebagaimana layaknya suatu Keputusan Pengadilan, danoleh karenanya putusan tersebut tidak adil dan tidak sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
    Oleh karenanyaPutusan Pengadilan Pajak nomor Put.52457/PP/M.XVA/ 15/2014,tertanggal 12 Mei 2014, diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan dalam pasal 91 huruf e. UndangUndang Nomor 14 Tahun2002, tentang Pengadilan Pajak.2.
    Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.52457/PP/M.XVA/ 15/2014,tertanggal 12 Mei 2014, tersebut telah diputus berdasarkan suaraterbanyak, dengan terdapatnya dissenting opinion setelah pemeriksaandalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013,oleh Majelis Hakim XVA Pengadilan Pajak.Il. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak nomor Put.52457/PP/M.XVA/15/2014,tertanggal 12 Mei 2014, atas nama PT.
    Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 91 huruf e. dan pasal 92 ayat(3) juncto pasal 1 angka 11, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, maka memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52457/PP/M.XVA/15/2014,tertanggal 12 Mei 2014, ini masih dalam tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut, dengan PermohonanPeninjauan Kembali ini belum lewat waktu, sebagaimana telah ditentukanoleh peraturan perundangundangan yang berlaku.
Register : 27-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2207 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;
6235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2207/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar seluruh koreksi sebagaimanatersebut di atas dapat dibatalkan.
    Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 31 Januari 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00579/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22April 2016, tentang keberatan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 06 Agustus 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri :3.1.
    Putusan Nomor 2207/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018,tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT105739.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 6 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding BUTDONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 9 dari 11 halaman.
Register : 21-06-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586 B/PK/PJK/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA;
2511 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Suriadi, jabatan DirekturUtama PT Rigunas Agri Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59579/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan
    PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0Sanksi Bunga 0Sanksi kenaikan 0 Jumlah pajak yg masih harus/(lebih) dibayar NIHIL Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Juli 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.59579/PP/M.XVA/16/2015, tanggal 16 Februari 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP113/WPJ.27/2013 tanggal 18 Februari
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59579/PP/M.XVA/16/2015 tanggal16 Februari 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59579/PP/M.XVA/16/2015 tanggal 16 Februari 2015, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2675/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89416/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT RIGUNAS AGRI UTAMA;
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89416/PP/M.XVA/16/2017, yangdiucapkan tanggal 27 November 2017, untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89416/PP/M.XVA/16/2017, yang diucapkan tanggal 27 November 2017, dan menetapkankembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang kurang dibayaruntuk masa Pajak Desember 2011 adalah sebesar Nihil;4.
    Putusan Nomor 2675/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut89416/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89416/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusHalaman 8 dari 9 halaman.
Putus : 11-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
4215 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2152/B/PK/Pjk/2019Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105733.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding
    Putusan Nomor 2152/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105733.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00584/KEB/WPJ.07/ 2016 tanggal 22April 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put105733.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 06 Agustus 2018 untuk seluruhnya,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
    484.060.062.719Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp 18.850.389.388Kredit Pajak Rp 4.299.032.416Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya Rp PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar) Rp 14.551.356.972Sanksi Administrasi Rp 6.984.651 .346Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebih bayar) Rp 21.536.008.318Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105733.25/2010/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105733.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: BUTDONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Dr. H.
Putus : 11-07-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2154/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
8730 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2154/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105738.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan
    Bunga Pasal 13 (5) KUP d.Kenaikan Pasal 13A KUP e.Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar NIHIL K Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 November 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105738.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 10 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105735.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 06 Agustus 2018untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
    3Pajak Penghasilan (PPh) Terutang Rp = 15.230.753.340Kredit Pajak Rp 8.164.232.268Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya Rp PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar) Rp 7.066.521.072Sanksi Administrasi Rp 3.391.930.115Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebih bayar) Rp 10.458.451.187Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105738.25/2010/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105738.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: BUTDONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 oleh Dr. H.
Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1843/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 — PT RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1843 /B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89406/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa berdasarkan
    Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 23 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89406/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP00028/KEB/WPJ.27/2016, tanggal 22 April 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.89406/PP/M.XVA/16/2017, yangdiucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89406/PP/M.XVA/16/2017, yang diucapkan tanggal 27 November 2017, dan menetapkankembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang kurang dibayaruntuk masa Pajak Februari 2011 adalah sebesar nihil:4.
    Putusan Nomor 1843 /B/PK/Pjk/2018RpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRpRp013.857.940.5331.852.500.00062.500.00015.772.940.5331.385.794.05394.909.4221.291.077.8781.385.987.300(193.247)193.247NihilPemohondibayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89406/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put89406/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTRIGUNAS AGRI UTAMA:2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 8 dari 10 halaman.
Register : 11-04-2018 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1099 B/PK/PJK/2018
Tanggal 23 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NISP SEKURITAS;
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satrio Kav. 25, Jakarta 12940, yangdiwakili oleh Freddy Hartanto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84707/PP/M.XVA/25/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya
    Putusan Nomor 1099/B/PK/Pjk/2018 Dasar Pengenaan Pajak 1.916.122.799PPh Pasal 4 ayat (2) yang terutang 234.218.203Kredit Pajak 234.218.203PPh yang tidak/kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UndangUndang KUP 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84707/PP/M.XVA/25/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84707/PP/M.XVA/25/2017tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84707/PP/M.XVA/25/2017 tanggal 19 Juni 2017, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
    Rp 185.106.039dibayarMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut84707/PP/M.XVA/25/2017, tanggal 19 Juni 2017, tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put84707/PP/M.XVA/25/2017, tanggal 19 Juni 2017;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding: PT NISPSEKURITAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 16-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — PT FOSTER ELECTRIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1190/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86197/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Pemohon Banding mengusulkan
    dan memohon kepada Majelis Hakim diPengadilan Pajak untuk meninjau kembali dan membatalkan SuratKeputusan Terbanding Nomor KEP2473/WPJ.02/2014, tertanggal 18Desember 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86197/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86197/PP/M.XVA/15/2017, yangdimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) untuk seluruhnya;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86197/PP/M.XVA/15/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, terkait perkara a quokarena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkanasas keadilan yang berkeTuhanan Yang Maha Esa, denganmempertimbangkan faktafakta serta peraturan perundangan yangberlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);3.2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86197/PP/M.XVA/15/2017, tertanggal 28 Agustus 2017, atasBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1510/WPJ.02/2014, tertanggal 18 Desember 2014 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan untuk tahun Pajak 2006, Nomor00002/206/06/217/13, tertanggal 28 Oktober 2013, atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 04-04-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1005/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PRM DIVISI REGIONAL RIAU PERUM BULOG
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • RIAU PERUM BULOG, beralamatdi Jalan Cut Nyak Dien Nomor 24, Tanah Datar Pekanbaru,Kota Pekanbaru, Riau, yang diwakili oleh Triyana, JabatanDirektur Keuangan;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA
    Putusan Nomor 1005/B/PK/Pjk/2019tanggal 8 Januari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa PajakOktober 2011 Nomor 00035/203/11/218/14 tanggal 17 Oktober 2014, atasnama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 01 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 21 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun2018 tanggal 21 Mei 2018 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali terkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put102122.12/2011/PP/M.XVA Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018 terkait sengketa a quo,karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3.
Register : 05-04-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1733 B/PK/PJK/2021
Tanggal 31 Mei 2021 — PT. WAHANA BARATAMA MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6733 Berkekuatan Hukum Tetap
  • jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2108/PJ/2020, tanggal 7 April 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005374.15/2018/PP/M.XVA
    sehinggaperhitungan Menurut Menurut Koreksi yangKeterangan Keputusan Keberatan Pemohon Banding Dimohon untuk(US$) (US$) Dibatalkan(US$)Penghasilan Neto Fiskal 18,023,947.35 10,050,686.40 7,973,261 .00PPh Badan TerutangKredit Pajak 205,701.75 205,701.75 205,701.75Jumlah yang masih lebih dibayar (205,701.75) (205,701.75) (205,701.75) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005374.15/2018/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005374.15/2018/PP/M.XVA Tahun 2019 yang diucapkan tanggal 11November 2019 dan dikirimkan tanggal 10 Desember 2019, karenaPutusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan dengan azaskeadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;3. Dengan mengadili sendiri:a. Mengabulkan selurunnya permohonan Pemohon PeninjauanKembali (sebelumnya Pemohon Banding);b.
    bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak harusdibatalkan karena terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT005374.15/2018/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT005374.15/2018/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 11 November 2019;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTWAHANA BARATAMA MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NISP SEKURITAS;
6437 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satrio Kav. 25, Jakarta12940, yang diwakili oleh Freddy Hartanto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79291/PP/M.XVA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam
    Putusan Nomor 498 B/PK/Pjk/2021 PPN Keluaran 324.349.537Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 324.349.537PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) UndangUndang KUP 0Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79291/PP/M.XVA/16/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.79291/PP/M.XVA/16/2016 tanggal19 Desember 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliterkait sengketa a quo;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79291/PP/M.XVA/16/2016 tanggal 19 Desember 2016 terkaitsengketa a quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1342 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LAUTAN LUAS TBK
16251 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1342/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84704/PP/M.XVA/15/2017, tanggal 19 Juni 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitumbanding sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.
    Neto16.453.731.585 Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak16.453.731.585 PPh Terutang4.113.432.750 PPh Pasal 2241.754.957.000 PPh Pasal 232.615.538.313 PPh yang dapat dikreditkan44.370.495.313 Jumlah PPh yang masih kurang dibayar Sanksi bunga Pasal 13 (2) KUP(40.257.062.563) Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar (40.257.062.563) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84704/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84704/PP/M.XVA/1 5/2017 tanggal19 Juni 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.84704/PP/M.XVA/15/2017 tanggal 19 Juni 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1404 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 April 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
11929 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LawanPT ARCHIPELAGO TIMUR ABADI, beralamat di Jalan BatuRaja Nomor 10, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,yang diwakili oleh Erwin Syahputra, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81073/PP/M.XVA
    Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor00035/207/07/072/13, tanggal 11 Desember 2013: Keterangan MenurutPemohon Banding (Rp)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.668.370.180Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.805.442.772PPN yang kurang dibayar 137.072.592Sanksi Adm Pasal 13 ayat (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 137.072.592 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81073/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81073/PP/M.XVA/16/2017,tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.81073/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1937 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDORAMA PETROCHEMICALS;
2917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDORAMA PETROCHEMICALS, beralamat di JalanRaya Anyer Km. 121, Ciwandan, Cilegon, yang diwakili olehSaurabh Mishra, jabatan Direktur Utama PT IndoramaPetrochemicals:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88340/PP/M.XVA
    Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP288/WPJ.08/2015 tanggal 17 Maret 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 23; Membatalkan SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00001/203/07/417/13 tanggal20 Desember 2013 Masa Pajak JanuariDesember 2007 atas nama PTIndorama Petrochemicals:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 1 Oktober 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88340/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88340/PP/M.XVA/12/2017 tanggal6 November 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88340/PP/M.XVA/12/2017 tanggal 6 November 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI;
6425 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diwakili oleh kuasa SherlyFransisca, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di GGAsem RT 001, RW 001, Duren Tiga, Pancoran, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 28 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA
    perhitunganPPN yang terutang untuk Masa Pajak Maret 2007 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut: Keterangan MenurutPemohon Banding(Rupiah)Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.195.332.982Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 1.292.366.269PPN yang kurang dibayar 97.033.387Sanksi Adm Pasal 13 (3) KUP 0Jumlah YMH Dibayar 97.033.387 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Mei 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81068/PP/M.XVA
    Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81068/PP/M.XVA/16/2017,tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81068/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 20 Februari 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:1.1.
Putus : 10-07-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DONGFANG ELECTRIC CORPORATION INDONESIA PROJECTS
7624 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2405/B/PK/Pjk/2019Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon
    Putusan Nomor 2405/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00589/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 22 April 2016,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal 16 November 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put105732.25/2010/PP/M.XVATahun 2018 tanggal O06 Agustus 2018 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut105732.25/2010/PP/M.XVA
    Pajak i 2 O00 *Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 26.829.196.929Kredit Pajak 5.029.706.764Kompensasi Masa/Tahun Pajak sebelumnya i PPh Kurang Bayar/(Lebih bayar) 21.799.490.165Sanksi Administrasi i 10.463.755.279Jumlah PPh yang masih harus dibayar/(lebih bayar) i 332.263.245.444Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali:Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT105732.25/2010/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 06 Agustus 2018:MENGADILI KEMBALI:1. Menolak banding dari Pemohon Banding: BUT DONGFANG ELECTRICCORPORATION INDONESIA PROJECTS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV DE’IKHLAS
299108 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 18 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanCV DEIKHLAS, beralamat di Jalan Sudirman Km. 0,RT 008 RW 002, Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo,Jambi;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA
    kKegiatan Pemohon Banding di Tahun 2013 hampir sama dengankegiatan di Tahun 2017;Bahwa oleh Terbanding (Pemeriksa) dan Kanwil tidak mau tahu sebabPemohon Banding tidak bisa memberikan nota pembelian semen dan lainsebagainya, tetapi sesungguhnya kegiatan Pemohon Banding hampir samadengan kegiatan saat ini dan sebelumnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEPOO0090/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 24 Mei 2017,Halaman 3 dari 8 halaman.
    Diperhitungkan Rp 0,00Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 56.085.500,00Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan Rp 0,00PPN yang kurang bayar Rp 56.085.500,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 26.921.040,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 83.006.540,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114895.16/2013/PP/M.XVA
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT114895.16/2013/PP/M.XVA Tahun 2018, tanggal 30 Juli 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Menolak permohonan banding dari Pemohon BandingCV. DEIKHLAS;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 8 halaman.