Rangkan Desa Adat ketewel serta telah diupacarai manusa yadnya (ngaben) yang dilaksanakan di bulan Juli 2013;

beragamaHindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sahmaka Perkawinan orang tua Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

Wayan Sujana dengan Ni Wayan Krisniasin yang menikah secara adat danagama Hindu di Banjar/Dusun Suana, Desa Suana, tanggal 12 Desember 1980yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pedanda Gianyar, yangmana Wayan Sujana berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinantersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan KependudukanKabupaten Klungkung dengan melakukan upacara mabyakaon telahmenghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adatdan Kelian Dinas setempat (Manusa

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tahun 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ni Nyoman Swandewi karena sakit dan telah dilaksanakan upacara manusa yadnya berupa ngaben menurut Agama Hindu;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat kematian almarhum Ni Nyoman Swandewi

Dewa Ayu Sri Widari,S.Pd. sah menurut adat dan agama Hindu adalah sah karena sudahmemenuhi unsurunsur adat dan agama berupa pertama Buta Saksi,kedua Manusa Saksi dan ketiga Dewa Saksi.6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pernikahan Terdakwa denganSdri.

Bahwa Saksi mengetahui sahnya pernikahan menurut adat danagama hindu apabila memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi sepertibeakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurusDesa setempat dan sanak keluarga serta Dewa Saksi (persembahankepada sang yang widi wasa), guna untuk menyaksikan upacarapernikahan.6.

Bahwa Saksi mengetahui untuk pernikahan dapat dinyatakan sahmenurut adat dan agama hindu, apabila memenuhi tiga unsur yaituButa Saksi, Manusa Saksi dan Dewa Saksi. Pernikahan Terdakwadengan Sdri. Dewa Ayu Sri Widari, S.Pd, menurut Saksi sah secaraadat dan agama hindu namun tidak sah menurut hukum karenaternyata belum dilengkapi dengan akta perkawinan dari catatan sipil.6.

Bahwa benar menurut adat dan agama hindu pernikahandinyatakan sah apabila memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksi sepertibeakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurusDesa setempat dan sanak keluarga dan Dewa Saksi (persembahankepada Sang Yang Widi Wasa), sedangkan pernikahan Terdakwadengan Saksi7 telah memenuhi tiga unsur tersebut dan dilaksanakandengan upacara mengadakan pemujaan terhadap Sang Yang Widi,dilengkapi sesajen berupa Banten Beakala/Biukaonan, danmelaksanakan upacara megat

Bahwa benar menurut adat dan agama hindu pernikahandinyatakan sah karena telah memenuhi tiga unsur yaitu Buta Saksiseperti beakala (biukaonan), Manusa Saksi yang disaksikan olehpengurus Desa setempat dan sanak keluarga dan Dewa Saksi(persembahan kepada Sang Yang Widi Wasa). bahkan telahmenandatangani surat keterangan nikah.3.

Timbul, Desa Pupuan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. pada tanggal 25 Juli 1988 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Ni Wayan Cocol karena lanjut usia dan telah dilaksanakan upacara manusa yadnya berupa ngaben menurut Agama Hindu;

Kabupaten Klungkung ,sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

mendengar keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Pemohon (IWayan Sila Adnyana dan Ni Made Sriastini) menikah di Kabupaten Klungkung,tanggal 1 April 2015 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama IdaPandita Gede Kediri Putra Keniten, yang mana Wayan Sila Adnyanaberkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragama Hindu, denganmelakukan upacara mabyakaon telah menghaturkan segehan (butha saksi) dantelah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa

beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuanpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmaka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslahsah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

saksi dlpersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Nengah Sulatradengan Ni Wayan Eka Srinadi menikah di Klungkung tanggal 25 Mei 2011dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Istri Alit Patni, yangmana Nengah Sulatra berkedudukan sebagai Purusa dan Ni Wayan EkaSrinadi sebagai Predana dengan melakukan upacara mabyakaon telahPenetapan Nomor : 48/Padt.P/2018/PN Srphalaman 10 dari 15menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adatdan Kelian Dinas setempat (Manusa

beragama Hindu, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

perkawinan (Ssamskara wiwaha);Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Anak Agung GedeAdi Dharma Putra dengan Luh Diah Pramawati yang menikah di KabupatenKlungkung pada tanggal 27 Agustus 2015 secara adat Bali/Hindu, yang dipuputoleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Griya Agung Beng,dengan melakukan upacara mabyakaon telah menghaturkan segehan (buthasaksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat(Manusa

samasamaberagama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakansah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

menikah di KabupatenKlungkung, menikah di Kabupaten Klungkung, tanggal 4 April 2012 yang dipuputoleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Gede Sukarma, yang mana Komang Mustika berkedudukan sebagai Purusa dan atas perkawinan tersebutPenetapan Nomor: 219/Pdt.P/2017/PN Srphalaman 9dari 14sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenKlungkung dengan melakukan upacara mabyakaon telah menghaturkansegehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan KelianDinas setempat (Manusa

menganut Agama Hindu khususnyayang menganut garis Patrilinial (Purusa), dimana padadasarnya dalam hukum keluarga yang berlaku terkait garisketurunan adalah mengikuti garis keturunan lakilaki(Purusa), dan realitanya dalam kehidupan bermasyarakatAdat di Bali yang menganut Agama Hindu, konsep kePurusatersebut terkait pula terhadap kehidupan beragama danberkeyakinan, dimana dalam masyarakat adat Bali yangberagama Hindu, setiap kewajiban dalam = rangkamelaksanakan kegiatankegiatan keAgamaan sepertimisalnya Manusa

Yadnya, Pitra Yadnya, Dewa Yadnya,Bhuta Yadnya, masih menganut konsep kePurusa dalam artipelaksanaan dari kewajibankewajiban/Yadnya tersebutdilaksanakan di tempat pihak lakilaki, Knususnya terhadapkewajiban Yadnya berupa Pitra Yadnya/Pemujaan kepadaLeluhur dan Manusa Yadnya seperti Otonan, Potong Gigi/Mepandes, Raja Sewala/Menek Kelih, dll, sehingga secarareligius/kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakatadat Bali pada umumnya, tentunya kedudukan utama dalamkonteks hak pengasuhan anak tidak

pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan ParaPemohon haruslah sah secara agama Hindu; Penetapan Nomor: 85/Pdt.P/2018/PN Srphalaman 8Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Pemohon (INyoman Sudipa, ST dan Ni Nyoman Sudari, A.Md) menikah di Dusun /Br.Klumpu, Desa Klumpu, Kabupaten Klungkung, tanggal 2 Agustus 2003 yangdipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku Jaksa, yang mana Nyoman Sudipa berkedudukan sebagai Purusa dan samasama beragamaHindu) dengan melakukan upacara mabyakaon telah menghaturkan segehan(butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinassetempat (Manusa

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar pada tahun 2008 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama I Made Molog karena sakit dan telah dilaksanakan upacara manusa yadnya berupa ngaben menurut Agama Hindu;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat kematian almarhum I Made Molog dalam buku

samasama beragama Hindu, sehinggaberdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka PerkawinanPemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

mendengar keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Dewa Gede SidartaNida dengan Anak Agung Istri Maha Dewi menikah di Klungkung tanggal 22Juni 2011 dipuput oleh pemuka agama Hindu bernama Ida Pedanda Gde PutuBajing, yang mana Dewa Gede Sidarta Nida berkedudukan sebagai Purusa danAnak Agung Istri Maha Dewi sebagai Predana dengan melakukan upacaramabyakaon telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikanoleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa

Ketut Latri terhadap Putu Gede Wasta Negara (Tergugat) telah disetujui oleh orang tuaTergugat juga saudara kandung Ni Ketut Latri lainnya, dan telah puladisaksikan oleh Dea Saksi, Manusa Saksi, Butha Saksi, dilakukansekitar tahun 2016 di Griya Wana Giri Kusuma, dipuput oleh Ida PanditaMpu Rastra Kesuma Samyoga dengan dihadiri oleh pihak keluarga sertaaparat desa serta diumumkan baik di lingukungan keluarga besar NiKetut Latri dan Tergugat Konvensi; Bahwa oleh karenanya pengangkatan a quo adalah pengangkatan

Dalam hukum adat Bali dan khusunyaAgama Hindu, perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi Tri Upa Saksi,yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi dan Bhuta Saksi;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dan Saksi 2, yang menerangkanbahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telahmelangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu, pada tanggal 3Pebruari 2002 yang bertempat di Kabupaten Buleleng.

atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnyadilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendakioleh yang berhak, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengancara berikut : Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 sekira pukul17.00 wita, saksi WAYAN SUDIASA baru datang dari kondangan dirumah keluarga yang sedang mengadakan kegiatan Manusa

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatanmengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang manaperbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berikut : Bermula pada hari pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 sekira pukul17.00 wita, saksi WAYAN SUDIASA baru datang dari kondangan dirumah keluarga yang sedang mengadakan kegiatan Manusa

NYOMAN SUDIARSANA;Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian pencurianHandphone merk OPPO tipe A7 : Pada hari Senin, tanggal 01 April2019 sekira pukul 17.00 wita, saksi baru datang dari kondangan dirumah keluarga yang ada kegiatan Manusa Yadnya. Sesampainyadirumah saksi langsung mengecas Hp merk OPPO tipe A7 di terasHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 51./Pid.B/2019/PN Ampdepan rumah kemudian saksi tinggal tidur di kamar tidur. Sekirapukul 19.00 wita Istri saksi an.

Badung dan telah dilaksanakan upacara manusa yadnya berupa ngaben menurut Agama Hindu;

Dewa AyuSri Widari, S.Pd tersebut sudah sah secara Adat dan Agama Hindu karenasudah mencukupi tiga unsurunsur adat dan agama yaitu yang pertama ButaSaksi, Saksi seperti Beakala (Biukaonan), yang kedua Manusa Saksi yangdisaksikan oleh pengurus desa setempat dan sanak keluarganya, yang ketigaDewa Saksi berupa persembahan kepada Sang Hyang Widi Wasa/TuhanYang Maha Esa untuk menyakinkan upacara tersebut.6. Bahwa setelah menikah dengan Saksi1 Sdri.

Pd tersebut sudah sah secara Adat dan Agama Hindu karenasudah mencukupi tiga unsurunsur adat dan agama yaitu yang pertama ButaSaksi seperti Beakala (Biukaonan), yang kedua Manusa Saksi yangdisaksikan oleh pengurus desa setempat dan sanak keluarganya, yang ketigaDewa Saksi berupa persembahan kepada Sang Hyang Widi Wasa/TuhanYang Maha Esa.5.

Pd sudah mencukupi tiga unsurunsur adat danagama yaitu yang pertama Buta Saksi seperti Beakala (Biukaonan), yangkedua Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurus desa setempat dan sanak18keluarganya, yang ketiga Dewa Saksi berupa persembahan kepada SangHyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.7.

Pd sudah mencukupi tiga unsurunsur adat danagama yaitu yang pertama Buta Saksi seperti Beakala (Biukaonan), yangkedua Manusa Saksi yang disaksikan oleh pengurus desa setempat dan sanakkeluarganya, yang ketiga Dewa Saksi berupa persembahan kepada SangHyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.5.

beragamaHindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sahmaka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

diperoleh fakta hukum bahwa memang benar Para Pemohon (IMade Mudita dan Ni Made Gati) menikah di Kabupaten Klungkung, tanggal 27Nopember 1992 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Made Gentas, yang mana Made Mudita berkedudukan sebagai Purusa danatas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil danKependudukan Kabupaten Klungkung dengan melakukan upacara mabyakaontelah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh BendesaAdat dan Kelian Dinas setempat (Manusa

beragama Hindu, sehingga berdasarkanketentuan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohonharuslah sah secara agama Hindu;Menimbang, bahwa menurut Keputusankeputusan dan Ketetapanketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung,1986), sahnyaperkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya panyangaskara dengan bhutasaksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (Saksi) dari prajuru adat (kepalaadat) sebagai unsur dari manusa

Anggarena) menikah di KabupatenKlungkung, menikah di Kabupaten Klungkung, Klungkung, tanggal 16 November2016 yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu bernama Ida Pandita SriBegawan Dwija Yadnya Kerti, yang mana Putu Ardiana Putra berkedudukansebagai Purusa dan atas perkawinan tersebut sudah dicatatkan di kantorCatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dengan melakukanupacara mabyakaon telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telahdisaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa