Ditemukan 55 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri menteria mentelina mentarial mentariana mentering mentrian meneriman mentepkan menberikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 15-12-2016 — Upload : 21-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DHANA WIDYATMIKA
841 — 920 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 124000 4961117;1 (satu) lembar kertas berisi 4 (empat) fotocopi KTP Provinsi DKI Jakartaatas nama DHANA WIDYATMIKA;1 (satu) buah kartu Gold Debit mandiri Nomor 4616 9941 2717 7279;.1 (satu) buah kartu NPWP: 07.213. 056.0005.000 atas nama DHANAWIDYATMOKO;1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor 12141717482tanggal 28122011;1 (satu) buah Key BCA Nomor seri: 84458667;1 (satu) buah Key mandiri Nomor seri: 3172006979;1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian Keuangan RIDirektorat
    berisi 4 (empat) foto copy KTP ProvinsiDKI Jakarta atas nama DHANA WIDYATMIKA;9. 1 (satu) buah Kartu Gold Debit Mandiri Nomor 4616 9941 27177279;10. 1 (satu) buah Kartu NPWP: 07.213.056.0005.000 atas namaDHANA WIDYATMOKO;11.1 (satu) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia Nomor12141717482 tanggal 28122011;12. 1 (satu) buah Key BCA Nomor Seri: 84458667;13. 1 (satu) buah Key Mandiri Nomor Seri: 3172006979;14. 1 (satu) buah Key HSBC Nomor Seri: 1750474233;15. 1 (satu) buah Kartu Identitas Pegawai Ke menterian
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
728 — 805
  • Setelah mendapat pengesahan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka dilakukan pengumumandi Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P17) Menterian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dengan Keputusannya NomorAHU0021118.AH.01.07 Tahun 2015 telah mengesahkan Pendirian Badan HukumPerkumpulan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) tanggal 27 Nopember2015 sebagai badan Hukum yang melaksanakan hakhak keperdataannya.Menimbang
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 29-07-2015 — Upload : 18-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 —
74 — 13
  • dalam anggaran itu sampaidibicarakan di Rapat Pendapat suatu Kementrian dengan DPR.Rencana Pengadaan untuk tahun 2010 sudah dapat dibuat padapertengahan tahun seperti bulan September atau Oktober 2010.Bahwa Ahli mengatakan kalau APBNP harus dan sangat perlu untukdibicarakan dengan Kementrian yang bersangkutan dengan Komisi DPRyang terkait.Bahwa semua kebutuhan seharusnya sudah masuk ke PerencanaanDipa Kementrian dan terakhir dibulan Mei dan Ahli juga mengatakanbahwa Satker sudah menyerahkan ke Menterian
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 32/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - ELLISNAWATY SIAGIAN
117 — 41
  • Rencana Pengadaan untuktahun 2010 sudah dapat dibuat pada pertengahan tahun seperti bulanSeptember atau Oktober 2010.Bahwa Ahli mengatakan kalau APBNP harus dan sangat perlu untukdibicarakan dengan Kementrian yang bersangkutan dengan Komisi DPRyang terkait.Bahwa semua kebutuhan seharusnya sudah masuk ke Perencanaan DipaKementrian dan terakhir dibulan Mei dan Ahli juga mengatakan bahwaSatker sudah menyerahkan ke Menterian dan Kementrian sudahPage 180Putusan Pengadilan TIPIKORNo.32/Pid.Sus.K/2015/PN.Mdnmembicarakan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SITI OMBUN PURBA
96 — 27
  • Rencana Pengadaan untuktahun 2010 sudah dapat dibuat pada pertengahan tahun seperti bulanSeptember atau Oktober 2010.Bahwa Ahli mengatakan kalau APBNP harus dan sangat perlu untukdibicarakan dengan Kementrian yang bersangkutan dengan Komisi DPRyang terkait.Bahwa semua kebutuhan seharusnya sudah masuk ke Perencanaan DipaKementrian dan terakhir dibulan Mei dan Ahli juga mengatakan bahwaSatker sudah menyerahkan ke Menterian dan Kementrian sudahmembicarakan ke Komisi terkait pada bulan Mei atau Juni
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 29-08-2023
Putusan PN SERANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP
224 — 175
  • Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menterian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indornesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
  • 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
  • 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 28/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - SURANTO, ST., MT
136 — 351
  • Rencana Pengadaan untuktahun 2010 sudah dapat dibuat pada pertengahan tahun seperti bulanSeptember atau Oktober 2010.Bahwa Ahli mengatakan kalau APBNP harus dan sangat perlu untukdibicarakan dengan Kementrian yang bersangkutan dengan Komisi DPRyang terkait.Bahwa semua kebutuhan seharusnya sudah masuk ke Perencanaan DipaKementrian dan terakhir dibulan Mei dan Ahli juga mengatakan bahwaSatker sudah menyerahkan ke Menterian dan Kementrian sudahmembicarakan ke Komisi terkait pada bulan Mei atau Juni
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 30-08-2023
Putusan PN SERANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH
184 — 193
  • Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menterian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indornesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
126. 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
127. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 01-09-2023
Putusan PN SERANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
DENI EDI RISYADI
187 — 183
  • Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menterian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indornesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
  • 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
  • 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor:
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus.K/2015/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2015 — - Drs. NASRUL, M.Si
131 — 94
  • Rencana Pengadaan untuktahun 2010 sudah dapat dibuat pada pertengahan tahun seperti bulanSeptember atau Oktober 2010.Bahwa Ahli mengatakan kalau APBNP harus dan sangat perlu untukdibicarakan dengan Kementrian yang bersangkutan dengan Komisi DPRyang terkait.Bahwa semua kebutuhan seharusnya sudah masuk ke Perencanaan DipaKementrian dan terakhir dibulan Mei dan Ahli juga mengatakan bahwaSatker sudah menyerahkan ke Menterian dan Kementrian sudahmembicarakan ke Komisi terkait pada bulan Mei atau Juni
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - FRENKY MARIO LUMBAN TOBING
200 — 277
  • JOLA hanya dengan Akta Surat Kuasa Direksi, namun apabilaFRENKY MARIO LUMBANTOBING masuk sebagai pengurus pada PT.JOLA maka persyaratan untuk membuat rekening sesuai dengankedudukan sebagai pengurus harus melampirkan Akte PerubahanPerusahaan dan Surat Keputusan Menterian Hukum dan Ham atasperubahan susunan kepengerusan ;Bahwa Sesuai dengan ketentuan Bank, FRENKY MARIOLUMBANTOBING dapat membuka rekening Koran Giro denganPutusan No. 09/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MdnHalaman 108menyebut PT.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 23-02-2023 — Putus : 20-07-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN SERANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg
Tanggal 20 Juli 2023 — Penuntut Umum:
INDAH KURNIATI HUTASOIT, SH. MH.
Terdakwa:
ADY MUCHTADI, A.Ptnh
194 — 226
  • Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menterian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indornesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
  • 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
  • 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor:
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 4 Juli 2017 — - SONDANG BARITA N,ST
100 — 30
  • JOLA hanya dengan Akta Surat Kuasa Direksi, namun apabilaFRENKY MARIO LUMBANTOBING masuk sebagai pengurus pada PT.JOLA maka persyaratan untuk membuat rekening sesuai dengankedudukan sebagai pengurus harus melampirkan Akte PerubahanPerusahaan dan Surat Keputusan Menterian Hukum dan Ham atasperubahan susunan kepengerusan ;Bahwa Sesuai dengan ketentuan Bank, FRENKY MARIOLUMBANTOBING dapat membuka rekening Koran Giro denganmenyebut PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana - Ir. JERO WACIK, SE
273 — 126
  • KM.107/KP.110/MKP/2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2011 padaKantor Ke, menterian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana bertugasmelakukan pengujian dan perintah pembayaran atau yang di berikankewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 FAISAL ARMAWI selakuPPK.Bahwa Dana Operasional Menteri (DOM) adalah dana yangdisediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitandengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahandan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor No. 110/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Februari 2016 — Pidana Korupsi - Ir. JERO WACIK, SE
281 — 94
  • KM.107/KP.110/MKP/2010tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2011 padaKantor Ke, menterian Kebudayaan dan Pariwisata, dimana bertugasmelakukan pengujian dan perintah pembayaran atau yang di berikankewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 FAISAL ARMAWI selakuPPK.Bahwa Dana Operasional Menteri (DOM) adalah dana yangdisediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitandengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahandan