ANDI MUKTAMAR; Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggalJalan A.

atas nama Andi Muktamar, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00633/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0636 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 1.934 M? atas nama Andi Muktamar, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00634/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0637 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 1.241 M? atas nama Andi Muktamar..

,Sertifikat Hak Milik Nomor : 00632/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0635 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 711 M* atas nama Andi Muktamar,Sertifikat Hak Milik Nomor : 00633/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0636 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 1.934 M atas nama Andi Muktamar,Sertifikat Hak Milik Nomor : 0064/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0637 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 1.241 M?

atas nama Andi Muktamar,Sertifikat Hak Milik Nomor : 00634/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0637 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 1.241 M?

atas nama Andi Muktamar,Sertifikat Hak Milik Nomor : 00632/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0635 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 711 M? atas nama Andi Muktamar,Halaman19 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN.MKs Sertifikat Hak Milik Nomor : 00633/Desa Tellulimpoe tanggal 04052017 Surat ukur Nomor : 0636 tanggal 12042017/Tellulimpoe/2017 seluas 1.934 M?

IS ANWAR DRP, SELAKU PIMPINAN SIDANGPARIPURNA NM PADA MUKTAMAR ISLAH PARTAIBINTANG REFORMASI, bertempat tinggal di Gedung IsPlaza Jalan Pramuka Nomor 150, Jakarta Timur ;5. Dra. Hj.

No. 03 K/Parpol/2007Bahwa berdasarkan voting tersebut akhirnya ditetapbkan dan disahkanoleh Peserta Muktamar untuk sistem pemilihan Ketua Umum dipergunakansistem One Delegation One Vote (satu delegasi satu suara) ;Bahwa pemanggilan Delegasi untuk setiap DPW dan DPC yang menjadipeserta muktamar telah sesuai dengan Tata Tertib Pemilihan KetuaUmum/Ketua Formatur dan telah sesuai dengan Anggaran Rumah TanggaPartai Bintang Reformasi Pasal 12 ayat (1) ;Bahwa kemudian pada saat Sidang Paripurna NM yang

oleh para peserta Muktamar, sehinggadengan adanya perbuatan membawa Kotak Suara Hasil Pemilinan AnggotaFormatur ke Jakarta dan membukanya tanpa disaksikan oleh para Penggugatdan atau para peserta Muktamar adalah perbuatan melawan hukum, sehinggasemua hasilnya adalah tidak sah dan cacat hukum serta haruslah dinyatakanbatal demi hukum ;Bahwa selain itu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum ternyata tidak ada Sidang Paripuma yang khusus mengesahkan hasilhasil Muktamar Islah, sehingga

, maka Tergugat Il dan Tergugat Illharuslah dihukum untuk melaksanakan kembali pemilihan anggota formatur danhasilnya harus dibuka di hadapan para peserta Muktamar ;Hal. 5 dari 13 hal.

Bahwa Penggugat tidak jelas dalam memposisikan kapasitas daripadapara Tergugat di dalam arena Muktamar Islah tersebut, sehingga dapatdigugat ;Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 03 K/Parpol/20072.

dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung.

antara Kepengurusan Muktamar VIII di Hotel Sahid JakartaHalaman 24 dari 108 halaman.

Kedua akta tersebut memuat halhal yang salingbertentangan;Sehubungan adanya laporan perihal keraguan keabsahan danpemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII Partai PersatuanPembangunan pada 30 Oktober 2 November 2014 di Jakarta,maka kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yangdilegalisir, antara lain Daftar Hadir Muktamar, Berita AcaraKeputusan Muktamar, Notula Muktamar dan DokumentasiPelaksanaan Muktamar;Kementerian Hukum dan HAM menerima Surat DPP PPP NomorIstimewa/01/PPP/XII/2015

Bahwa perdamaian sudah dilakukandengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 810April 2016. Muktamar Islah tersebut dihadiri sesepuh Partai PersatuanPembangunan KH.

Bahwa dengan dilakukannyaMuktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 810 April 2016 maka sudah tidakada lagi Muktamar versi Penggugat (Mukamar Jakarta) maupun Muktamarversi Romahurmuziy cs (Muktamar Surabaya), yang ada cuma satumuktamar dan satu. kepengurusan yakni kepengurusan Muktamar Islahyang merupakan gabungan kepengurusan antara Muktamar Jakarta danMuktamar Surabaya sebelumnya;Bahwa Pengugat tidak mempunyai kwalitas mewakili Partai PersatuanPembagunan baik di dalam maupun di luar pengadilan karena

Nomor 48 PK/Pat.SusParpol/2017MLB PKB Ancol tidak melibatkan, tidak mengikutsertakan, serta tidakdihadiri oleh Dewan Syura DPP PKB yang sah hasil Muktamar PKBSemarang, juga tidak melibatkan dan mengundang sebagian besarpengurus Dewan Tanfidz DPP PKB, dan Badan Otonom DPP PKB.Sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf a AnggaranRumah Tangga (ART) PKB, yang menyebutkan:Peserta Muktamar adalah:a.

Nomor 48 PK/Pat.SusParpol/201715.16.17.18.baru tersebut semestinya mengikuti periodeisasi masa jabatan yangditetapbkan pada Muktamar PKB sebelumnya, yakni 20052010.

muktamar luar biasa PKB salah satunyadapat diukur atau dinilai dari keterlibatan DPP PKB secara kolektif.

Choirul Anam, dkk, yang dalam pertimbanganhukumnya halaman 133, menyebutkan: Bahwa dalam Pasal 36 ayat (8) Anggaran Rumah Tangga ditentukanbahwa muktamar dilaksanakan oleh DPP, yang maknanya adalahbersifat kolektif, sehingga tidak dapat diartikan bahwa muktamar dapatdiselenggarakan oleh seorang Ketua Umum semata karena Ketua Umumhanya merupakan bagian dari Dewan Pengurus Pusat; Bahwa muktamar yang diadakan itu harus sesuai dengan Pasal 37Anggaran Rumah Tangga; Bahwa berdasarkan uraian di atas maka

Luar Biasa (MLB)PKB sebagaimana diatur dalam AD/ART PKB;10.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, danPasal 40 ART PKB penyelenggaraan Muktamar/MLB PKB diaturdengan mekanisme sebagai berikut:10.1.1 Muktamar/MLB diselenggarakan oleh DPP PKB dalam hal iniharus diselenggarakan oleh Dewan Syura dan Dewan Tanfidzsecara kolektif (Pasal 36 ayat 3 ART PKB);Halaman 29 dari 45 hal Put.

Maksum Ahmad.Bahwa Saksi menyatakan pada Muktamar ke X sebagai peserta dan sekaligussebagai Pimpinan Sidang muktamar tersebut.Bahwa Saksi menyatakan peserta Muktamar ke X + 91 (sembilan puluh satu)orang.Bahwa Saksi menyatakan Hj.

pada Muktamar ke VI, VIII, IX dan XBahwa Saksi menyatakan pada Muktamar yang ke VI yang terpilih sebagai Ketuaadalah H.

Ahmad Kasim, karena pada saat Muktamar tersebut H.Maksum Ahmad berhalangan hadir.e Bahwa Saksi menyatakan sebagai Anggota Pengurus Cabang Nahdlatul Wathan.e Bahwa Saksi menyatakan perdebatan terjadi bukan di dalam Muktamar tetapi diluar Muktamar mengenai tata tertib.e Bahwa Saksi menyatakan yang memimpin sidang Muktamar ke VI tersebut adalahH. Maksum Ahmad.

Sitti Raihanun terpilihdi Muktamar Praya, hanya tidak mungkin saja menurut saya.Bahwa Saksi menyatakan hadir sebagai peserta pada saat Muktamar ke X diPancor, pada Muktamar tersebut dihadiri oleh 300 peserta.Bahwa Saksi menyatakan pada Muktamar tersebut hadir mewakili Badan Otonom.Bahwa Saksi menyatakan lupa kapan Badan Otonom dibentuk dan tidak tahuapakah setiap Muktamar Badan Otonom ikut sebagai peserta.Bahwa Saksi menyatakan masuk organisasi Nahdlatul Wathan sejak tahun 1986sebagai anggota biasa

Pancor adalah Muktamar lanjutankarena Muktamar ke X di Praya gagal.Bahwa Saksi menyatakan menghadiri Muktamar ke X di Pancor, saksi hadir sebagaiPengurus Besar Nahdlatul Wathan.Bahwa Saksi menyatakan Muktamar ke X di Pancor adalah Muktamar biasa.Bahwa Saksi menyatakan dalam Anggaran Dasar Muktamar dilakukan setiap 5(lima) tahun sekali.Bahwa Saksi menyatakan maksud dari Muktamar ke X di Pancor adalahmenyelamatkan umat.e Bahwa Saksi menyatakan secara eksplisit dalam anggaran dasar dan tata tertib tidakdiatur

Menyatakan sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya Perjanjian Kerja Sama Penanganan Kegiatan Karyawisata Muktamar Ke-47 Muhammadiyah Di Makassar, tertanggal 05 Desember 2014 dan Perubahan Perjanjian (Addendum) tertanggal 13 Mei 2015.3.

Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penanganan Kegiatan Karyawisata Muktamar Ke-47 Muhammadiyah Di Makassar, tertanggal 05 Desember 2014 dan Perubahan Perjanjian (Addendum) tertanggal 13 Mei 2015.4.

untukmembuktikan gugatannya telah mengajukan alat alat bukti berupa foto copy surat suratyang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yaitu bukti P1sampai dengan bukti P33 antara lain ;1Surat perjanjian kerjasama penanganan kegiatan karyawisata (muktamar ke47muhammadiyah di makassar) tertanggal 05 desember 2014 selanjutnya diberitanda bukti P1 ;Addendum (perubahan) surat perjanjian kerjasama penanganan kegiatankaryawisata (muktamar ke47 muhammadiyah di makassar) tertanggal 13

Yusman Yusuf C/I 18 Mei 2015 dan C/O19 Mei 2015 dan Invoice pembayaran hotel melalui CIMB Clicks seyumlah RP.572.686, selanjutnya diberi tanda bukti P21 ;Invoice No. : 221/EDS/2015/VII tanggal 10 Juli 2015 sejumlah Rp. 12.530.000untuk Pemesanan Baju Muktamar Muhammadiyah dari CV. PlantamorSemarang, selanjutnya diberi tanda bukti P22 ;Invoice No. : 241/EDS/2015/VIII tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp.8.000.000 untuk Pemesanan Tas Muktamar Muhammadiyah dari CV.

Artha global telah menandatangani kontrak dengan Timsukses Muktamar Muhammadiah Riau untuk memberangkatkan parapeserta Muktamar Muhammadiah dan para penggembira ke MuktamarMuhammadiah di Makasar berupa kontrak tentang transportasi,akomodasi, konsumsi selama di makasar dan tiket pulang pergi ;Bahwa seluruh biayanya sebesar Rp1.700.000.000, (satu milyar tujuhratus juta rupiah), yang dibayarkan secara bertahap ;Bahwa jangka waktu dibuatnya perjanjian dengan pemberangkatanberjarak 9 bulan ;Bahwa terakhir

Muhammadiyah keMakasar ;e Bahwa saksi adalah peserta Muktamar tersebut ;e Bahwa batalnya berangkat ke Makasar karena PT.

Arta Global Buanatidak memenuhi kewajibannya;e Bahwa sebagian yang berangkat itu tetap bisa berangkat karenadikoordinir oleh oleh panitia ;e Bahwa saksi berangkat sebagai peserta Muktamar dibayarkan olehperserikatan (Muhammadiyah) sebesar Rp. 5.800.000,00 (Lima jutadelapan ratus ribu rupiah) ;e Bahwa panitia keberangkatan Muktamar Muhammadiyah akhirnyamencari uang untuk keberangkatan ke Makasar ;Menimbang bahwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan surat suratbukti dan keterangan saksi yang

Bahwa perdamaian sudah dilakukandengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 810April 2016. Muktamar Islah tersebut dihadiri sesepuh Partai PersatuanPembangunan KH. Maimun Zubair (Mbah Moen) dan Presiden RepublikIndonesia Bapak Joko Widodo;Bahwa Muktamar Islah merupakan penyelesaian yang mendasarkan padakedaulatan partai politik dan sesuai cara dan mekanisme yang diatur didalam dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangHalaman 22 dari 63 halaman.

Bahwa dengan dilakukannyaMuktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 810 April 2016 maka sudah tidakada lagi Muktamar versi Penggugat (Mukamar Jakarta) maupun Muktamarversi Romi cs (Muktamar Surabaya), yang ada cuma satu kepengurusanyakni kepengurusan Muktamar Islan yang merupakan gabungankepengurusan antara Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabayasebelumnya.

Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnyaformal administratif;Bahwa dalam kasus a quo isi atau substansi yang ditetapbkan dalamobjek sengketa adalah hasil muktamar Islah yang diselenggarakan diasrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 810 April 2016(Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggipengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan Pasal 24beserta penjelasannya dari UndangUndang Partai Politik (/. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008).

Kedudukan Muktamar sebagai forumpemegang kekuasaan tertinggi ditetapbkan pula dalam Pasal 51 ayat(1) Anggaran Dasar PPP.

Jadi bukan merupakan keputusan yang sematasifatnya formal administratif;Bahwa dalam kasus a quo isi atau substansi yang ditetapkan dalamobjek sengketa adalah hasil muktamar Islah yang diselenggarakan diasrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 810 April 2016(Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggipengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan Pasal 24beserta penjelasannya dari UndangUndang Partai Politik (/. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008).

MUKTAMAR bin IMAM MUHROJI;Umur : 52 tahun;Agama : Islam;Pendidikan : Sarjana;Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS);Alamat : Duwet Lor RT 03 RW 16, Kecamatan Baturetno,Kabupaten Wonogiri;Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon I;Nama : KARTINI, S.E. binti SUTARDJO;Umur : 49 tahun;Agama : Islam;Pendidikan : Sarjana;Pekerjaan: Swasta;Alamat : Duwet Lor RT 03 RW 16, Kecamatan Baturetno,Kabupaten Wonogiri;Selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Il;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca semua suratsurat;Telah

MUKTAMAR bin IMAM MUHROuJIdan KARTINI, S.E;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri atauPejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenWonogiri untuk membuat catatan pinggir akta kelahiran Nomor : 3259/TP/2004 tanggal 17 Juni 2004 tersebut;Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan inikepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Pemohon datang menghadap sendiri

Muktamar (Bukti P1);Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Wonogiri NIK3312077004660001 atas nama KARTINI (Bukti P2);Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/50/V1/2001 tertanggal 30Juni 2001 atas nama Drs.

Muktamar dan Kartini, S.E (Bukti P3);Foto Copy Kartu Keluarga No. 3312071411070001 atas nama KepalaKeluarga Muktamar (Bukti P4);Foto Copy Gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan 3 Dinas PendidikanKabupaten Wonogiri Bulan Februari Tahun 2015 (Bukti P5);Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muktamar Nomor :474.11/085 yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Baturetno(Bukti P6);Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/46/VII/2002 tertanggal 28Juli 2002 atas nama Supardi dan Ratih Setyorini (Bukti

PKB.Sehingga. pemberhentian Ketua Umum Dewan Syura dan/atau Ketua Umum DewanTanfidz DPP PKB hanya dapat diiakukan melalui Muktamar atau Muktamar Luar BiasaPKB; 10.11.12.Bahwa berdasarkan dictum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :504/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL, yang kemudian dikuatkan dengan putusan MahkamahAgung RI Nomor: 441/PDT.

Darl Segl Peserta:MLB PKB Ancol tidak melibatkan, tidak mengikutsertakan, serta tidak dihadirl olehDewan Syura DPP PKB yang sah hasil Muktamar PKB Semarang, Juga tidakmellbatkan dan mengundang sebagian besar pengurus Dewan Tanfidz DPP PKB, danBadan Otonom DPP PKB. Sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) huruf aAnggaran Rumah Tangga (ART) PKB, yang menyebutkan : Peserta Muktamar adalah :a.

DewanPengurus Cabang yang sah yang berasal dari lebih dari setengah jumlahDewan Pengurus Wilayah yang sah.Peserta Muktamar adalah Anggota Dewan Pengurus Pusat, KetuaDepartemen, Ketua Lembaga, dan Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat.Rancangan materi Muktamar harus disampaikan kepada DPC dan DPWselambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan MLB.19.

Abdurrahman Wahid dkk. sebagaiTergugat mengenai Keabsahan Pelaksanaan Muktamar PKB diParung Bogor yang diselenggarakan oleh kelompok Para Penggugat;Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 506K/Pdt.Sus/2008 jo Nomor : 625/Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel. danputusan dalam perkara ini menyatakan bahwa Muktamar PKB diParung Bogor Jabar yang diselenggarakan oleh kelompok ParaPenggugat adalah tidak sah dan pemberhentian Drs. H.A.

Sementara itu, dilain pihakkepengurusan partai agar dikembalikan ke hasil Muktamar II PKB diSemarang sesuai putusan pengadilan, padahal tidak ada satupun diktumputusan pengadilan yang memerintahkan kepengurusan DPP PKB kembali ke hasil Muktamar PKB Semarang;7.2.

ADIKUSUMAH, SH tentang Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin; Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2251.AH.01.04 Tahun 2010 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin disingkat YPPM NPWP : 21.099.632.8-424.000; Fotocopy Surat Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 125/PDT/G/2009

Harry Hardjito, S.H.; Fotocopy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. 220/51/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013; (LPM terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, sesuai UU nomor 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan); Fotocopy legalisir Bundel hasil Keputusan Muktamar V LPM tanggal 5 Desember 2013 di hotel Marbella Suites Dago Resort Bandung, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Lembaga Pendidikan Muslimin

IA Bandung Nomor 457/PDT/P/2014/PN.Bdg, Tanggal 27 November 2014; Penetapan dan Pengukuhan penyelenggaraan Muktamar V-LPM/2013 pada hari kamis tanggal 02 shafar 1435 H/05 Desember 2013 syah dan legal, pesertanya ditetapkan dan disahkan mencapai qourum, maka segala keputusannya sah dan mengikat dan hanya dapat dibatalkan dengan muktamar; Fotocopy legalisir Akta Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin nomor 22 tanggal 27-10-2015 dibuat oleh dan dihadapan Yusti Mariana, S.H Notaris di Kabupaten

yang diadakan olehLPM yaitu mukamar 2, muktamar 3 dan muktamar khusus yang diadakanpada tahun 1990; Bahwa inisiatif untuk diadakan muktamar khusus pada tahun 1990berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat; Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar mengenai muktamar 5 yangdiadakan oleh LPM, YLPM ataupun YPPM; Bahwa asset yang terletak di Jalan Palasari No. 9 Bandung tersebut adalahmerupakan asset milik YPPM; Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai Putusan Pengadilan Negeri BandungNomor 174/Pdt/G/2015/PN.Bdg

V tersebut adalahkarena adanya gugatan dari 33 madrasah;Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum LPM;Bahwa Muktamar V diadakan hanya 1 (satu) hari yaitu hanya pada tanggal5 Desember 2018 saja;Bahwa hasil dari Muktamar V adalah menunjuk Ketua Umum LPM,merubah AD/ART, menunjuk para pengurus LPM dan membuat programkerja;Bahwa hasil dari Muktamar V tersebut diumumkan di surat kabar dandibuatkan akta legalitasnya;Bahwa saksi menjadi kuasa hukum LPM pada tahun 2013;Bahwa yang terpilin menjadi Ketua Umum

Lembaga PendidikanMuslimin);Bahwa hasil dari Muktamar V adalah terpilinnya Ketua Umum LPM,membuat program kerja, serta membuat AD/ART LPM;Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor 1441/Pid/B/2017/PN.BdgBahwa hasil dari Muktamar V tersebut telah diajukan ke Pengadilan NegeriBandung untuk dikukuhkan dan dituangkan kedalam Akta Notaris;Bahwa saksi tahu hasil Muktamar V tersebut telah dikukuhkan olehPengadilan Negeri Bandung, karena saksi ikut menjadi saksi dalamPenetapan tersebut;Bahwa pengukuhan hasil Muktamar

yang diadakan olehYLP), yaitu muktamar 3 dan muktamar 5; Bahwa hasil dari muktamar 5 yang diadakan oleh LPM, Terdakwa dipilihmenjadi Ketua Umum LPM; Bahwa benar ada asset LPM yang dilimpahkan kepada YLPM; Bahwa mengenai asset yang terletak di Jalan Palasari No. 9 Bandung,Terdakwa dan Drs.

yang digugat didalam perkara Nomor 303/Pdt/G/2012/PN.Bdg adalahmengenai Akta No. 02 tahun 2009;Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 1441/Pid/B/2017/PN.BdgBahwa Muktamar diadakan untuk mencari keputusan tertinggi didalam suatuorganisasi;Bahwa diadakannya Muktamar 5 tersebut karena adanya gugatan dari 35 (tigapuluh lima) ranting madrasah;Bahwa didalam isi putusan perkara Nomor 303/Pdt/G/2012/PN.Bdg tersebuttidak ada dan tidak membahas tentang pembatalan dari hasil Muktamar 5;Bahwa Muktamar 5 diadakan

Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Maret 2013 Nomor :Reg.perkara ; PDM36/KLATEN/Epp.2/03/2013 terdakwa didakwa sebagaiberikut :Bahwa ia terdakwa JOKO SANTOSO secara bersamasama danzbersekutu dengan Kanor alias Pesek (belum tertangkap) pada hari Kamistanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaktidaknya padasuatu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi Sidiq Muktamar di Dk.Ngemplak Rt. 03 Rw. 08 Ds. Sukorini, Kec. Manisrenggo, Kab.

, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 Kanor alias Pesekmengajak terdakwa dengan katakata Maling yo ngendi sing ono duite, terusdijawab di rumah Sidiq Muktamar, atas jawaban terdakwa tersebut, Kanoralias Pesek setuju, setelah berdua sepakat kemudian malam harinya berduamenuju ke rumah Sidiq Muktamar dengan berjalan kaki, sesampainya di rumahSidiq Muktamar, mereka berdua mengamati situasi disekitarnya, setelah dirasaaman, kemudian terdakwa bersama

Kanor alias Pesek, memanjat pohonrambutan disebelah timur rumah Sidiq Muktamar terus membuka gentingbeberapa biji sehingga genting tersebut terobuka, selanjutnya berdua masukHal 2 dari 8 Halaman Put.No.121/Pid.Sus/2013/PT.Smgrumah melewati lubang genting, setelah sampai didalam rumah, terdakwabersama Kanor alias Pesek langsung masuk kamar tamu dan tanpa seijinpemiliknya yaitu saksi Sidiq Muktamar, mengambil uang diatas meja terusmasuk kekamar tidur mengambil dompet, lalu berdua keluar lewat pintusebelah

timur, kKemudian berdua membetulkan genting yang ditumpuk tersebut,setelah itu berdua pulang ke rumah masingmasing dan membawa uang hasilkejahatan di rumah Sidiq Muktamar tersebut, dari hasil kejahatan terdakwamembawa uang Rp. 170.000,, sedangkan Kanor berapa banyaknya terdakwatidak tahu, karena langsung pergi, dan ketika terdakwa berada di rumahpembuatan batu bata milik tetangga terdakwa dan mau tidur, terdakwadidatangi saksi Sidiq Muktamar serta saksi Sri Waluyo, kemudian ditanyaapakah telah mengambil

uang milik saksi Sidiq Muktamar, terus menjawabterdakwa lya, selanjutnya bersama barang buktinya terdakwa diserahkankepada yang berwajib dan diproses lebih lanjut, bahwa maksut terdakwamengambil uang milik saksi Sidiq Muktamar tersebut untuk membeli makanan .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP.Atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukanEksepsi / keberatan tertanggal 3 April 2013 yang pada pokoknya sebagaiberikut : Eksepsi

Pengurus Harian DPP PPP hasil Muktamar VIITahun 2011 di Bandung ; Bahwa setelah dibacakan putusan sela Mahkamah partai Tergugat lebihdahulu melaksanakan muktamar di Surabaya lalu kemudian Kubu SuryaDharma Ali melaksanakan Muktamar di Jakarta ; Bahwa yang terpilin sebagai Ketua Umum DPP PPP dalam MuktamarSurabaya adalah Romahurmudzy, MT (Tergugat l) sedangkan yang terpilihsebagai Ketua Umum DPP PPP dalam muktamar Jakarta adalah Djan Faridz Bahwa setelah melaksanakan muktamar Surabaya Tergugat langsungmendaftarkan

Surabaya ; Bahwa dalam pemilu DPR parta PPP di Sulawesi Selatan mendapatkan7 (tujuh) kursi dengan rincian, kubu Tergugat versi Muktamar Surabayamendapatkan 6 kursi dan kubu Surya Dharma Ali versi muktamarJakarta mendapatkan 1 (satu) kursi ; Bahwa kubu Surya Dharma Ali tidak ada memecat kubu Tergugat Muktamar Surabaya ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;2.

yaitu hasil muktamar Bandung dimanasebagai penerima mandat adalah Surya Dharma Ali sebagai KetuaUmum Partai PPP ; Bahwa setahu saksi pengurus Partai PPP ditingkat Wilayah ProvinsiSulawesi Selatan berdasarkan hasil Muktamar Bandung, ketuanyaadalah : Amir Uskara dan Sekretarisnya adalah Pak Aras ; Bahwa dengan adanya dualisme kepengurusan di tubuh partai PPPmaka Penggugat mengikuti dengan menghadiri kubu Muktamar Jakartayang diketuai oleh Djan Faridz ; Bahwa tindakan Penggugat yang menghadiri muktamar

yang berbeda dimana untuk Tergugat terpilin sebagai Ketua DPPPartai PPP berdasarkan Muktamar Surabaya tahun 2014 sedangkan DjanFaridz terpilin sebagai ketua DPP Partai PPP berdasarkan Muktamar Jakartatahun 2014 ;42Putusan Nomor 07/PDT.SUS.

Pengurus Harian PPP selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalahPengurus Harian DPP Partai Persatuan Pembangunan yang susunanpersonalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VIl PPP Tahun 2011 diBandung ;2.

Juni2011, dengan register perkara Nomor : 120/G/ 2011/PTUNJKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapantanggal 11 Juli 2011, Para Penggugat mengemukakan hal halsebagai berikut ; ObjekSengketa : ++ rrr errr reer reer eee eBahwa yang menjadi Objek sengketa adalah Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH11.AH.11.01PAGETahun 2011, tertanggal 16 Juni 2011, Tentang PengesahanKomposisi dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PartaiBintang Reformasi Sampai Dengan Muktamar

KeEmpat ; Dasar dan Alasan GugatanAdapun yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugatdalam perkara ini adalah sebagaiberikUL Me esaes sees sess sats SANS Be eee SSH See See eamesBahwa Para Penggugat adalah unsur Pengurus Dewan PimpinanPusat (DPP) Partai Bintang Reformasi Periode 2006 2011hasil Muktamar yang dilaksanakan di Bali tanggal 22sampai dengan tanggal 25 April 2006; Bahwa kepengurusan Para Pengugat telah disahkan olehTerggugat sesual dengan Keputusan Nomor : M 07.UM.06.08 Tahun 2006 dan

Ketetapan Muktamar (Islah)Nomor : IlTAP/MUKIS/PBR/2006) ; Bahwa seharusnya sebelum berakhir kepengurusan periodetahun 20062011 telah dilaksanakan kembali Muktamaruntuk menetapkan Pengurus Pusat Partai Bintang Reformasiyang baru, tetapi sebelum dilaksanakan Muktamar Tahun2011 muncul Objek Sengketa yang = dikeluarkan olehHalaman 7 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGETergugat dan sangat bertentangan dengan Anggaran DasarPartai BintangFACTORIES gr me en we wee we we eo ee = ee ee eeBahwa

Pusat dengan caramelanggar Peraturan yang berlaku dan AD/ARTPBA, = a0s sans sane same sme x ene eeObjek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalahKeputusan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negera yangbersifat Konkrit, Individual danFinal yakniKonkrit , karena secara nyata dan tertulis jelas mengenaiditerbitkannya Objek Gugatan aquo berupa SuratKeputusan Nomor : M.HH11.AH.11.01 Tahun 2011,Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan PengurusDewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi SampaiDengan Muktamar

KeSTI goo = et mm a me eee ae sien mes me moe ms taoIndividual, karena Objek Gugatan tidak bersifat umumserta ditujukan kepada pihak tertentu yaitu) DewanPAGEPimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi SampaiDengan Muktamar Ke Empat, dengan kedudukan tetap diJalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Tebet JakartaSelatan, yang dinyatakan dalam Akta No.11, tanggal15 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris llyasZaini, SH.

Waktu Penyelengaraan Muktamar VIIl PPP ditetapkan padatanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014;2. Menyelenggarakan Muktamar VIII PPP bertempat di Hotel SahidJakarta;Halaman 47 dari 115 halaman. Putusan Nomor 504 K/TUN/201511.3. Penyelenggara Muktamar adalah Dewan Pimpinan Pusat PartaiPersatuan Pembangunanyang dipimpin oleh Ketua Umum DR. H.Suryadharma Ali, M.Si. dibawah koordinasi Ketua Majlis SyariahKH. Maimoen Zubair ;4. Ketua Organiing Commite (OC) adalah Bapak H.

Putusan Nomor 504 K/TUN/2015Perinal : Undangan Peserta Muktamar PPP. Sementara suratpermohonan dari Sdr. Ir. HM. Romahurmuziy, MT. dan Sadr. Ir.

Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sahapabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Muktamar VII diBandung;(5). Muktamar VIIl PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yangdidahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentukkepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Muktamar. Suratundangan dan suratsurat lainnya berkaitan dengan pelaksanaanMuktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr.Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M.Romahurmuziy, MT.

;c.Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyisebagai berikut : Rancangan Materi Muktamar disiapkanoleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepadaselurun DPW dan DPC selambatlambatnya 1 (satu) bulansebelum Muktamar berlangsung. Dalam kenyataannyarancangan materi muktamar belum pernah disampaikankepada DPW dan DPC, mengingat muktamar dilaksanakanpada tanggal 15 18 Oktober 2014 sementara tanggal suratundangan 8 Oktober 2014.

Suryadharma Alidan Akhmad Gojali Harahap sudah tidak menjabat lagi sebagai KetuaUmum dan Wakil Sekretaris Jenderal, oleh karena mereka telahmengadakan Muktamar PPP di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, dimanakemudian dipilih Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar mereka;Halaman 71 dari 115 halaman.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan

Terdakwa:
MUKTAMAR JIHADI Als MAMAN

SYAHRUDIN MAKKI ;Alamat : Jalan Baru Esau Sesa, Ruko Kayu Jati Nomor 5,Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari.Peserta Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama di Jombang, yang berlangsungpada tanggal 15 Agustus 2015 dari.Pengurus : PWNU Papua Barat ;Jabatan : Sekretaris PWNU Papua Barat ;Untuk selanjutnya disebut sebagai, Penggugat lll;Nama : BAHARUDIN SABOLA ;Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT.03/RW.06 Kelurahan Padami,Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari;Peserta Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama di Jombang, yang

Nama : ABDUL KHOLIK BUKHORI ;Alamat : Jalan G Willis No.117 RT.005/RW.001 Kelurahan/DesaAimasi, Kecamatan Prafi, Manokwari ;Peserta Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama di Jombang, yang berlangsungpada tanggal 15 Agustus 2015 dari :Jabatan : PONU Manokwari ;Jabatan : Rais Syuriah PCNU Manokwari ;Untuk selanjutnya disebut sebagai, Penggugat V ;6.

Nama : MUHTAROM ;Alamat : Jalan Gereja Petrus RT.001/RW.001 Kelurahan/DesaAmban, Kecamatan Manokwari Barat, Manokwari ;Peserta Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama di Jombang, yang berlangsungpada tanggal 15 Agustus 2015 dari :Pengurus : PONU Manokwari ;Jabatan : Ketua Tanfidziyah PCNU Manokwari ;Untuk selanjutnya disebut sebagai, Penggugat VI ;7.

Nama : RUSTAM ;Alamat : Jalan Reremi Puncak RT.003/RW.015 Kelurahan/DesaPeserta Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama di Jomang, yang berlangsungpada tanggal 15 Agustus 2015 dari :Pengurus : PONU Manokwari ;Jabatan : Sekretaris PONU Manokwari ;Untuk selanjutnya disebut sebagai, Penggugat VII;8. Nama : MUH. DAHRIN RAUF ;Alamat : Jalan Drs.

Esau Esa RT.002/RW.007 Kelurahan/Desa Wosi,Peserta Muktamar Ke33 Nahdlatul Ulama di Jombang, yang berlangsungpada tanggal 15 Agustus 2015 dari :Pengurus : PONU Manokwari ;Jabatan : Wakil Sekretaris PONU Manokwari ;Untuk selanjutnya disebut sebagai, Penggugat VIII;9.

konsekuensi hasil Muktamar luar biasa tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat kepada siapapun;

ADIKUSUMAH, SH tentang Keterangan Risalah Muktamar Khusus Anggota Tentang Pembubaran Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin; Fotocopy legalisir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.2251.AH.01.04 Tahun 2010 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2010 tentang Pengesahan Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin disingkat YPPM NPWP : 21.099.632.8-424.000; Fotocopy Surat Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 125/PDT/G/2009

Harry Hardjito, S.H.; Fotocopy legalisir Surat Keterangan Terdaftar No. 220/51/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013; (LPM terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, sesuai UU nomor 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan); Fotocopy legalisir Bundel hasil Keputusan Muktamar V LPM tanggal 5 Desember 2013 di hotel Marbella Suites Dago Resort Bandung, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Lembaga Pendidikan Muslimin

IA Bandung Nomor 457/PDT/P/2014/PN.Bdg, Tanggal 27 November 2014; Penetapan dan Pengukuhan penyelenggaraan Muktamar V-LPM/2013 pada hari kamis tanggal 02 shafar 1435 H/05 Desember 2013 syah dan legal, pesertanya ditetapkan dan disahkan mencapai qourum, maka segala keputusannya sah dan mengikat dan hanya dapat dibatalkan dengan muktamar; Fotocopy legalisir Akta Perkumpulan Lembaga Pendidikan Muslimin nomor 22 tanggal 27-10-2015 dibuat oleh dan dihadapan Yusti Mariana, S.H Notaris di Kabupaten

;Bahwa saksi pernah mengikuti beberapa muktamar yang diadakan oleh LPMyaitu mukamar 2, muktamar 3 dan muktamar khusus yang diadakan padatahun 1990;Bahwa inisiatif untuk diadakan muktamar khusus pada tahun 1990berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat;Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar mengenai muktamar 5 yangdiadakan oleh LPM, YLPM ataupun YPPM;Bahwa asset yang terletak di Jalan Palasari No. 9 Bandung tersebut adalahmerupakan asset milik YPPM;Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai Putusan Pengadilan

yang diadakan olehLPM di Hotel Marbela Bandung dan saksi diundang pada Muktamar tersebut;Bahwa yang menjadi Ketua LPM adalah Sadr.

diadakannya Muktamar V tersebut adalah karenaadanya gugatan dari 33 madrasah;Bahwa saksi pernah menjadi kuasa hukum LPM;Bahwa Muktamar V diadakan hanya 1 (satu) hari yaitu hanya pada tanggal5 Desember 2013 saja;Bahwa hasil dari Muktamar V adalah menunjuk Ketua Umum LPM, merubahAD/ART, menunjuk para pengurus LPM dan membuat program kerja;Bahwa hasil dari Muktamar V tersebut diumumkan di surat kabar dandibuatkan akta legalitasnya;Bahwa saksi menjadi kuasa hukum LPM pada tahun 2013;Bahwa yang terpilin

V dan saksi sebagai KetuaPanitia Pelaksana atas Muktamar V tersebut, dan ada SK Pengangkatannya;Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pelaksana atas Muktamar V tersebut telahmengundang seluruh pengurus LPM dan unsurunsur yang ada dibawahbinaan LPM;Bahwa yang hadir pada waktu Muktamar V tersebut ada + 29 (dua puluhsembilan) orang masingmasing dari setiap madrasah mengutus 2 (dua)orang dari 33 (tiga puluh tiga) madrasah yang telah diundang;Bahwa pada waktu Muktamar V dilaksanakan, LPM juga mengundangGubernur

Membatalkan Risalah Muktamar Khusus Pembubaran PerkumpulanLembaga Pendidikan Muslimin (LPM) tanggal 12 Juni 1990;3.

Penggugat:
1.IRFANULLOH
2.AHMAD MUKTAMAR
3.YUDA
4.YULIANTO
Tergugat:
Ir. H. ACHMAD MARBAWI selaku Direktur CV. BINTANG PRATAMA WIDYA TEKNIK

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muktamar Jihadi Bin (alm) Selamat Lumiadi Alias Maman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan

Terdakwa:
MUKTAMAR JIHADI BIN (Alm) SELAMAT LUMIADI Alias MAMAN