Suriptomo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaanTidak Bekerja, tempat kediaman di Perumahan Lanata Residence No.SE RT. 011 RW.001 Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa KotaJakarta Selatan.

Tipikor/2014/PT.AMB.20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga PembangunanKeuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.v 4 (empat) lembar kwitansi konitribusi peserta dan 5 (lima) lembarsertifikat Pelatinan Sistem dan Prosedur Penatausahaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah SesuaiPermendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 sertaRevieuw Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d

Peningkatan KinerjaDPRD 20092014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD &Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program PemerintahDaerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga PembangunanKeuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.v 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembarsertifikat Pelatinan Sistem dan Prosedur Penatausahaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah SesuaiPermendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE

Pelatihan PembangunanKeuangan Daerah) LP2KD saksi Muhammad Nasir juga menyatakanbahwa LP2KD tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pelatihan danmenerbitkan Sertifikat Pelatihan.Bahwa kemudian Manager SelesMarketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WPmenyatakan bahwa Hote/ Bintang Gnyawsata tidak pernah dijadikantempat penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan System dan ProsedurPenatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE

sehingga pihak Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bogor mengeluarkan Surat yang bersifat Anjuran;7 Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja No. 565/3861/HI Syaker/2012Bahwa Lampiran: ( satu ) berkas, Perihal : Anjuran, yang dikeluarkan tanggal05 Juni 2012 dengan pertimbangan dan kesimpulan mediator PemutusanHubungan Kerja merupakan suatu kesewenangwenangan atau TIDAKSEJALAN dengan peraturan PerundangUndangan sebagaimana diatur denganSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE

Tipikor/2014/PT.AMB.v 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembarsertifikat Pelatinan Sistem dan Prosedur Penatausahaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah SesuaiPermendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 sertaRevieuw Atas Laporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor04/2008, di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta tanggal 12 s.d 13Oktober 2009, yang dikelurkan oleh Lembaga PelatihanPembangunan dan Keuangan Daerah (LP2KD

Peningkatan KinerjaDPRD 20092014 dan Peningkatan Kapasitas anggota DPRD &Staf Sekretariat DPRD Dalam Mempercepat Program PemerintahDaerah di Hotel Bintang Griyawisata Jakarta, pada tanggal 19 s.d20 November 2009 yang dikeluarkan oleh Lembaga PembangunanKeuangan Daerah (LP2KD) Jakarta.v 4 (empat) lembar kwitansi kontribusi peserta dan 5 (lima) lembarsertifikat Pelatinan Sistem dan Prosedur Penatausahaan AkuntansiPelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah SesuaiPermendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE

Bahwa kemudian Manager SelesMarketing Hotel Bintang Griyawisata Jakarta saksi Rusli WPmenyatakan bahwa Hotel Bintang Griyawisata tidak pernah dijadikantempat penyelenggaraan Pelatihan Pelatihan System dan ProsedurPenatausahaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah Sesuai Permendagri No. 59/2007, SE Mandagri No.SE.900/316/BAKD/2007 dan Permendagri No.55/2008 serta Revieuw AtasLaporan Keuangan Sesuai Permendagri Nomor 04/2008 tanggal 12Oktober 2009 s.d 13 Oktober 2009 dan Bimtek

No. 756 K/Pdt.Sus/2010sehingga PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat nyatanyatatelah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUUI/2003,tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materiil UndangUndang No. 13 Tahun2003 jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.SE.3/MEN/SJHK/I/2005, tanggal 7 Januari 2005 ;Bahwa dengan mengingat tentang pembuatan rekayasa BAP oleh oknumPropram Polda Riau dengan Nora Afreini yang ditandatangani Nora Afreini dandijadikan sebagai

tunai dan fiat pemindahbukuan serta penandatanganan nota pembukuan bagi asisten manager oprasional dan layanan (AMOL) kantor cabang banjar ;- 1 (satu) lembar fotocopy stuktur organisasi BRI Cabang banjar bulan Juli 2014 ;- 1 (satu) bundel fotocopy nota dinas no : R.143/KW-VI/OPS/10/2014, tanggal 17 oktober 2014 dari bagian OJL kanwil kepada pemimpin wilayah, perihal laporan awal dugaan pemakaian fisik kas kanor di kanca BRI majalaya (beserta lampirannya);- 1 (satu) bundel fotocopy surat edaran No.SE

: S.18-DIR/Ops/06/2005, tanggal 30 Juni 2005 tentang TIM KURIR KAS (TKK);- 1 (satu) bundel fotocopy surat edaran NO.SE : S.10-DIR/OPS/06/2005, tanggal 03 Mei 2013 tentang pergeseran kas.

, fiat bayar tunai dan fiat pemindahbukuan sertapenandatanganan nota pembukuan bagi asisten manager oprasional danlayanan (AMOL) kantor cabang banjar ; 1 (satu) lembar fotocopy stuktur organisasi BRI Cabang banjar bulan Juli2014; 1 (satu) bundel fotocopy nota dinas no : R.143/KWVVOPS/10/2014,tanggal 17 oktober 2014 dari bagian OJL kanwil kepada pemimpinwilayah, perihal laporan awal dugaan pemakaian fisik kas kanor di kancaBRI majalaya (beserta lampirannya); 1 (satu) bundel fotocopy surat edaran No.SE

: S.18DIR/Ops/06/2005,tanggal 30 Juni 2005 tentang TIM KURIR KAS (TKk); 1 (satu) bundel fotocopy surat edaran NO.SE : S.10DIR/OPS/06/2005,tanggal 03 Mei 2013 tentang pergeseran kas.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

per timbanganhukum Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin yang diambil alih oleh Pengadilan TinggiBanjarmasin di Banjarmasin tersebut di atas kami nilaisangat sangat kontradiktif sekali dengan fakta fakta danbarang bukti yang terungkap dipersidangan baik diajukanpihak Penggugat maupun Tergugat ;Bahwa Majelis Hakim yang berpendapat bahwa yang menjadiobjek sengketa adalah masalah Keabsahan PenghunianRumahRumah = yang ditempati oleh para Penggugat,sehubungan dengan Surat Edaran No.SE

sehingga pihak Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bogor mengeluarkan Surat yang bersifat Anjuran;7 Bahwa berdasarkan Anjuran Dinas Tenaga Kerja No. 565/3861/HI Syaker/2012Bahwa Lampiran: ( satu ) berkas, Perihal : Anjuran, yang dikeluarkan tanggal05 Juni 2012 dengan pertimbangan dan kesimpulan mediator PemutusanHubungan Kerja merupakan suatu kesewenangwenangan atau TIDAKSEJALAN dengan peraturan PerundangUndangan sebagaimana diatur denganSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.SE

Surat EdaranMENAKERTRANS No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 dalampoint (3) sub (a) berbunyi; Pengusaha yang akanmelakukan PHK dengan alasan pekerja melakukankesalahan berat ( eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHKdapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemerintahmelalui Undang Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia10.11.12.13.No.13 Tahun 2003; Undang Undang Jamsostek No.3 Tahun1992; PP tentang Jamsostek No.14 Tahun 1993; Permen NakerNo.PER04/MEN/1994; Surat Edaran Menakertrans No.SE.05/MEN/VII/2012 beserta turunan terkaitnya.

;Bahwa, Pembukaan Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil dimulaipada minggu ke empat pada tanggal 22 Agustus 2013 ;Bahwa, Penutupan pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil di mingguketiga yaitu hari Sabtu tanggal 21 September 2013 ;Bahwa, Ujian hanya satu hari yaitu pada tanggal 03 Nopember 2018 ;Bahwa, Pengumuman kelulusan tanggal 26 Desember 2013 ;Bahwa, Dasar timbulnya pelaksanaan Rencana Pengadaan CPNS Tahun2013 adalah : Mulanya MENPAN & Reformasi Birokrasi mengeluarkan Surat EDARANMENPAN RB No.SE

Masingmasing Kabupaten Kotaberbedabeda mendapat formasinya Kabupaten OGAN ILIR mendapatinformasi untuk kebutuhan 178 orang, yang terdiri dari yaitu TenagaKESEHATAN, Tenaga KEGURUAN dan Tenaga TEHNIS ;Bahwa, Dasar hukumnya sesuai Surat MENPAN & RB Nomor :R/006.F/M.PANRB/08/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihalpersetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah untuk pelamar umum TahunBahwa, dari rencana Pengadaan CPNS Tahun 2013 atas dasar suratEDARAN MENPAN RB No.SE/10/M.PANRB/08/2013 adalah termasukseleksi penerimaan

MD.076/SKAIICREG/12 tentang Tata Cara Pemeriksaan gallery.l(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.018/DIRBMS/11 tentang Revisi Kebijakan Pembiayaanfasilitas Pembiayaan Dana Talangan Haji .1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.029/DIRBMS/12 tentang Pinjaman Pembiayaan DanaTalangan Haji Rev.2.1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran Direksi No.001/DIROPS/SE/10 tentang Petunjuk PelaksanaanFasilitas Pinjaman Dana Talangan Haji;1(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.072/DIRBMS/12 tentang Pembiayaan

Dana TalanganHaji dan Jasa Pengurusan Ibadah Haji Rev 4;l(satu) bendel Foto copy Surat Edaran No.SE.043/DITBMS/12 tentang Pinjaman Dana Talangan Hajidan Jasa Pengurusan Ibadah haji Rev 3 ;1(satu) bendel Foto copy berupa : Kartu Tanda Penduduk atas nama ENI CHUSNIATIAlamat Jakarta dan alamat Magelang ; NPWPENI CHUSNIATI; Kartu) Tanda Penduduk anak kandung ENICHUSNIATI atas nama GUNTUR; KKatasnama ENI CHUSNIATI Speciment atasnama ENI CHUSNIATI; Pernyataan ENI CHUSNIATI beserta Suratkesanggupan menyelesaikan

Pengusahayang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan Hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Bahwa Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.SE.13/MEN/SJHK/I/2005 angka 2 : .........