Ditemukan 52 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : norma nonna nurna nona nora noran nirna narna
Pengadilan MS LANGSA Perdata Agama Perceraian
Register : 13-03-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 21-01-2016
Putusan MS LANGSA Nomor 0079/Pdt.G/2013/MS Lgs
Tanggal 28 Agustus 2013 — Penggugat Vs Tergugat
31 — 6
  • Putusan No. 0079/Pdt.G/2013/MS Lgs11.Bahwa dengan kejadian tercebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugatsudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untukmembentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulitdipertahankan lagi, dan karenanya agar masingmasing pihak tidak lebih jauhmelanggar norna hukum dan norma agama maka perceraian merupakanaltemative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat dengan Tergugat;12.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 21-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Mdn
Tanggal 24 Oktober 2019 — - Sudarman,dkk (PEMOHON) - PT. SUMATERA BETON MANDIRI (TERMOHON)
827 — 187
  • Debitor PT.SUMATERA BETON MANDIRI (dalam PKPU)dan fee pengurus dan biaya PKPU Sementara telah dibayar lunas oleh Debitormaka berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (1) UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Majelis Hakim Pengadilan Niagawajib mengesahkan kesepakatan atau perdamaian yang telah dicapai olehDebitor dengan Para Kreditornya;Menimbang, bahwa walaupun demikian perlu dipertimbangkan ketentuanPasal 285 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPUyang memuat norna
Pengadilan PN PADANG PANJANG
Register : 14-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 61/Pid.Sus/2015/PN Pdp
Tanggal 19 Januari 2016 —
71 — 40
  • Pdp.Bahwa logika penelantaran dalam keluarga adalah norna hukum untukmenjembatani, akan tetapi masyarakat juga harus mentaati prinsipprinsiphukum adat apabila terjadi percecokan dalam keluarga di Minangkabau sisuami dapat dimaafkan apabila si suami pulang ke rumah orang tuanya danpenyelesaiannya di jemput oleh pihak keluarga si perempuan, tetapi dengandikeluarkan dan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentangpenghapusan kekerasan dalam rumah tangga maka hukum adat tetapdipergunakan untuk pertama
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 13-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pkl
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat:
Zacky Abdul Aziz
Tergugat:
PT Bank OCBC NISP Pekalongan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
119 — 32
  • Dimana dilakukanberdasarkan faktafakta yang objektif, jujur, profesional dan harusmemiliki relevansi dengan menggunakan metode parameter sertaprinsipprinsip yang tidak melanggar norna hukum yang berlaku. Dengandemikian penilaianharga limitdanharga pasar dilakukansesuaidengan ketentuan baku yang telah ditetapkandalamstandarpenilaian Indonesia (SPI).3.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Register : 07-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MADIUN Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Mad
Tanggal 3 Desember 2020 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
MUHAMAD IKHSAN BAIDOWI Bin ASRODIN
284 — 256
  • tersebut adalah setiap informasi elektronik yangdibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog(telepon), digital (flasdishk), elektromagnetik (magnetic tape), optical (compactdisc), atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengarmelalui komputer atau sistem elektronik sehingga orang yang mampumemahami maksud atau artinya;Menimbang, bahwa kesusilaan menurut Kamus Besar BahasaIndonesia adalah segala hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun,atau norna
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 10-04-2015
Putusan PT BENGKULU Nomor 12/Pid/2015/PTBGL
Tanggal 30 Maret 2015 — MYXE ZUL JANOVA ALS JANOV BIN MEDIANTO
187 — 177
  • Sebagaimana disepakatipara ahli hukum pelanggaran atas norna dan nilai adalah inti dari pelanggaran hokum;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim meyimpulkan bahwaperbuatan terdakwa yang membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaranatau janjijanji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka untuk memperdayaikorban Sunarti Martini agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan korban kepadaterdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 14-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 410/Pid.B/2014/PN Bengkulu
Tanggal 9 Februari 2015 — MYXE ZUL JANOVA
235 — 489
  • Sebagaimana disepakatipara ahli hukum pelanggaran atas norna dan nilai adalah inti dari pelanggaran hokum;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim meyimpulkan bahwaperbuatan terdakwa yang membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaranatau janjijanji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka untuk memperdayaikorban Sunarti Martini agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan korban kepadaterdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 410/Pid. B/2014/PN. Bgl
Tanggal 9 Februari 2015 — terdakwa :MYXE ZUL JANOVA Als. JANOVBin MEDIANTO
463 — 359
  • Sebagaimana disepakati para ahli hukum pelanggaran atas norna dan nilaiadalah inti dari pelanggaran hukum;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim meyimpulkanbahwa perbuatan terdakwa yang membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmaraatau pacaran atau janjijanji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belakauntuk memperdayai korban Sunarti Martini agar mau bersetubuh dan menyerahkankeperawanan korban kepada terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari maknaunsur
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 31-07-2018 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2017 — OKTORIAN TAMA TUAHTA SITEPU ; MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
145 — 63
  • Sushantco Indonesia Di Sleman (vide bukti T1=T.II.Int5),yang kemudian dapat menimbulkan adanya kepentingan Penggugat yangdirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan jin litis, sehingga secarayuridis dapat menjadi dasar penilaian bagi Majelis Hakim untukmenyatakan Penggugat mempunyai kualitas dan atau /egal/ standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa di samping norna dalam Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, secara teoritis pengertiankepentingan/"belang dalam terminologi
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Kla
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
1.Edi Nuryanto
2.JUMARI
3.RAHMAT WIDODO
4.MUSLIMIN
Tergugat:
1.HAFZUL M.ZEN, S.E.
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Lampung Cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara RI c.q. Presiden RI c.q. Pemprov Lampung
49 — 5
  • Definisi tanah garapan menurut Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norna danStandar Mekanisme Ke atalaksanaan Kewenangan Pemerintah di BidangPertanahan yang Dilaksaru kan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, adalahsebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yangHalaman 46 dari 97 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Padt.G/2018/PN Kladikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atautanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 16/PID.SUS/2012/PN.MTR
Tanggal 25 Februari 2013 — LALU HARDIARTHA, SH
78 — 37
  • Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juni 2006yang menyatakan :Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsibertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 dan menyatakan Penjelasan Pasaltersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat' .Hal ini membawa konsekuensi bahwa sifat melawan hukum yang tercantum didalam rumusan norna
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1001 — 839
  • Sering kali norna tingkah laku ini menjadi dasarbahwa pejabat sebagai person ini dimintai pertanggung jawabanhukum dalam arti hukum perdata dan hukum pidana kalau tingkahlakunya ini (Administrasion) memberikan pelayanan yang jejekHal. 207 dari 261.