Ditemukan 1462 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-05-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 14/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
TROPINA MEBRI, S.Sos., M.Si
Tergugat:
2.GUBERNUR PROVINSI PAPUA
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
PT. POS INDONESIA (Persero)
13637
  • Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya Nomor95/GIJ/1976 Tentang Penyerahan Inventaris BarangBarang Bergerak/BarangBarang Tidak Bergerak Yang Terdaftar Pada/Digunakan OlehInstansiInstansi Vertikal dan Pemerintah Daerah Otonom Di PropinsiDaerah Tingkat Irian Jaya Kepada Instansi Yang Bersangkutan DenganHak Milik/Hak Pakai Tertanggal 15 Juli 1976; 2. Naskah Serah Terima Inventaris BarangBarang Bergerak dan TidakBergerak Tertanggal 27 Oktober 1979, Lampiran IIB Nomor Urut 1;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah :a.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian JayaNomor 95/G1J/1976 Tentang Penyerahan Inventaris BarangBarangBergerak/ BarangBarang Tidak Bergerak Yang TerdaftarPada/Digunakan Oleh InstansiInstansi Vertikal dan PemerintahDaerah Otonom Di Propinsi Daerah Tingkat Irian Jaya KepadaInstansi Yang Bersangkutan Dengan Hak Milik/Hak PakaiTertanggal 15 Juli 1976.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :a.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian JayaHalaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor : 14/G/2018/PTUN JPR.Nomor 95/GIJ/1976 Tentang Penyerahan Inventaris BarangBarangBergerak/ BarangBarang Tidak Bergerak Yang TerdaftarPada/Digunakan Oleh InstansiInstansi Vertikal dan PemerintahDaerah Otonom Di Propinsi Daerah Tingkat Irian Jaya KepadaInstansi Yang Bersangkutan Dengan Hak Milik/Hak PakaiTertanggal 15 Juli 1976.;b.
    ;Bahwa objek sengketa berlaku untuk Semua instansiinstansi Vertikal danPemerintah Daerah Otonom di Propinsi Daerah Tk.I Irian Jaya dandijadikan sebagai salah satu dasar hukum atas penguasaan aset, adalahtindakan yang sangat merugikan banyak pihak jika objek sengketa dinyatakan tidak berlaku.
    Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Irian Jaya Nomor95/GIJ/1976 Tentang Penyerahan Inventaris BarangBarang Bergerak/BarangBarang Tidak Bergerak Yang Terdaftar Pada/Digunakan OlehInstansiInstansi Vertikal dan Pemerintah Daerah Otonom Di PropinsiDaerah Tingkat Irian Jaya Kepada Instansi Yang Bersangkutan DenganHak Milik/Hak Pakai Tertanggal 15 Juli 1976 (vide bukti suratT.I2= TIL. IN To) jnnnneneenne enn cece ene cnn een nnn en nn nee nnnnnnnnennnnnnnnnnnes2.
Register : 12-08-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 45/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Penggugat : Rusmiati Diwakili Oleh : ISHFI RAMADHAN, S.H., M.H, DKK
Terbanding/Tergugat : Bank Cimb Niaga
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG BANJARMASIN (KPKNL)
Terbanding/Turut Tergugat II : SATIMIN
93118
  • terdapat dalam organisasiKementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Banjarmasin berada di bawah Kantor wilayah DJKN KalimantanSelatan sedangkan Kanwil DJKN berada di bawah Direktorat JenderalKekayaan Negara yang langsung bertanggungjawab kepada MenteriKeuangan sebagai Pimpinan Kementerian Keuangan;Menimbang, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Banjarmasin merupakan instansi vertikal yang bertanggung jawabkepada organisasi Induknya, bukan organisasi yang bersifat otonom
    Bahwa adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali apabilaPembanding menyamakan atau membandingkan kedudukan TurutTerbanding dengan Bupati atau Walikota sebagai Kepala PemerintahDaerah Tingkat Il yang otonom sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;3. Bahwa sudah tepat dan benar Putusan PN.
    Bahwa Turut Terbanding bukanlah Instansi/Organisasi yangberdiri sendiri yang bersifat otonom karena Turut Terbanding adalahsebagai Instansi Vertikal yang berada di bawah KementerianKeuangan yang merupakan Induk Organisasi Turut Terbanding I, danTurut Terbanding adalah merupakan Instansi Vertikal yangbertanggungjawab kepada organisasi induknya;2.
    Pemerintah Kelurahan Krajan, sehinggaPembanding telah salah atau keliru dalam mengajukan Gugatankepada Turut Terbanding sebagaimana disebutkan dalam GugatanPembanding a quo, dan Pembanding juga telah salah atau kelirudengan memposisikan atau mendudukkan Turut Terbanding sebagaiBadan Hukum yang berdiri sendiri atau otonom yang dijadikanPenggugat sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Pembanding aquo;5.
    Sebagai Instansi Vertikal legalitas dan kewenangan bertindaktidak bersifat otonom, karena itu pencantuman identitas Turut Terbanding semula Turut Tergugat harus secara berjenjang menyebut indukorganisasinya;Halaman 37 dari 39 halaman, Putusan Nomor 45/PDT/2021/PTBJMMenimbang berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim tingkatbanding membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karenatelah tepat dan benar menurut hukum.
Register : 02-01-2013 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID/2013/PT YYK
Tanggal 30 Januari 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SARWOTO, SH
Pembanding/Terdakwa : MUJOTO ZEIN,SH alias YOTO bin MOERADJI
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUJOTO ZEIN,SH alias YOTO bin MOERADJI
5920
  • Pada bulanAgustus 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan kepada saksiSriyani berupa foto copi surat dari Dirjen Otoda berisi telah disetujuinyauntuk melaksanakan tugas aktif CPNS pusat diberbantukan padadaerah otonom yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI RI tanggal 26AQUSIUS 2011 j2 2222 nnn nnn e nnn nn nner nnn nnn nen nnn nnnen nnn snnenenenscesesw Pada bulan Maret 2012 terdakwa terakhir memberikan kepadasaksi Sriyani foto copy surat kutipan nama calon pegawai pusatdiberbantukan pada daerah otonom
    Pada bulanAgustus 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan kepada saksiSriyani berupa foto copi surat dari Dirjen Otoda berisi telah disetujuinyauntuk melaksanakan tugas aktif CPNS pusat diberbantukan padadaerah otonom yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI RI tanggal 26saksi Sriyani foto copy surat kutipan nama calon pegawai pusatdiberbantukan pada daerah otonom 2011/2012 Propinsi DIY yangdikeluarkan oleh BKN Kantor Regional Yogyakarta tanggal 22 Maret2012.
    Menetapkan agar barang bukti berupa : 1(satu) bendel suratsurat yang berhubungan denganseleksi calon CPNS KEMENDAGRI RI yang selanjutnya54ditempatkan di daerah otonom pemberian Terdakwa MUJOTOZEIN, SH ; 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang darisebagian peserta calon CPNS KEMENDAGRI RI kepadaSRIYANI : 1(satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dariSRIYANI kepada MUJOTO ZEIN, SH secara cas atau 1 (satu) bendel bukti transfer dari SRIYANI kepadaMUJOTO ZEIN, SH dan CEEP KHOLIK Tahun
    2010, 2011, dan2012 ; 7 (tujuh) bendel foto copy maupun asli dari berbagaijenis, bentuk dan isi Suratsurat ber kop KEMENDAGRI RI yangberhubungan dengan seleksi CPNS Pusat KEMENDAGRI RIyang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom dariMUJOTO ZEIN, SH j22nene noe ennecenn ene cenecenecceee 1 (satu) bendel daftar nama peserta calon CPNS yangdiusulkanSQDAQAL ........cceeeeeeeeeeessebagai CPNS KEMENDAGRI RI yang selanjutnya akanditempatkan didaerah otonom tahun 2009 2010 2011 dan 1(satu) bendel daftar
    dari MUJOTOZEIN, SH j +2 nn nnnnnn nnn 1 (satu) bendel daftar nama peserta CPNS yangdiusulkan sebagai CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnya akanditempatkan di daerah otonom Tahun 200920102011, dan 57 1 (Satu) bendel daftar hadir / absen peserta CPNSkaitandalam perkara ini yang diusulkan atau yang dibuat olehMUJOTO ZEIN,Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 1 (satu) unit HP merk Nokia Model5130 jenis C2 warnamerah beserta simcard Telkomsel No.081231812294 atas namaMUJOTO ZEIN, SH dan chargernya ; 4 (
Register : 30-12-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 597/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Yayasan Perguruan HKI Raja Saul Lumban Tobing Tarutung Kota Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat II : Rani Hutauruk Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat III : Ny. Landus Hutabarat Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : Jonggi Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat V : Nurita Ritonga Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : Marhannes Jupiter Lumbantobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : Parluhutan Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat VIII : Saut Lumban Tobing Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Pembanding/Tergugat IX : Lusianna Hutagalung Diwakili Oleh : PARULIAN LUMBANTOBING, S.H.
Terbanding/Penggugat I : Harianto Uly (Pdt.Harianto Uly Harianja, S.H, M.Min)
Terbanding/Penggugat II : Hisar Bernard Gultom
Terbanding/Penggugat III : Herdin Tampubolon
Terbanding/Penggugat IV : Toman Lumbantobing
Terbanding/Penggugat V : Binsar Tua Manalu
Terbanding/Penggugat VI : Tagor Bonaparte Purba
Terbanding/Penggugat VII : Poltak Ratno Ramli Nababan
Terbanding/Penggugat VIII : Erikson Parlindungan Lumban Tobing
Terbanding/Penggugat IX : Leonardo Silalahi
Terbanding/Penggugat X : Obet Haposan Simanjuntak
Terbanding/Turut Tergugat I : Anggiat Mikael Pasaribu, SH.,M.Kn, Selaku Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
10071
  • Harahap diSibolga;Bahwa dasar pendirian Yayasan Perguruan HKI Tarutung Kota adalah Pasal5 ayat b Anggaran Dasar dan Pasal 25 ayat 1 dari Anggaran rumah TanggaH.Ch.B yang dengan tegas disebut hak dan / atau kewajiban pengurus buatmemajukan perkumpulan tersebut dengan pengertian hak otonom HkKIsetempat.Bahwa tujuan dibentuknya yayasan tersebut tidak lain adalah untukmemajukan dunia pendidikan bagi masyarkat Tarutung dan anakanakanggota jemaat H.K.
    TJ.Sitorus menyatakan yang dimaksud dengan otonom yang terdapat dalampasal 25 ART HKI adalah bahwa pengurus HKI Tarutung Kota selakupengurus dari Perguruan HKI Tarutung Kota mempunyai kebebasan denganhak otonom dalam arti seluasluasnya tanpa terikat kepada keputusansynode untuk menyelenggarakan Perguruan tersebut Sesuai dengan tujuansemula sewaktu pendiriannya pada tahun 1933.Bahwa terhadap surat tertanggal 22 Mei 1974 yang ditandatangani oleh Pdt.TJ. Sitorus tersebut kemudian Pdt. T.J.
    , sesuai denganPasal 5 ayat b Anggaran Dasar dan pasal 25 ayat 1 Anggaran RumahTangga.Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 597/Pdt/2021/PT MDNb. berdasarkan Akta Notaris No.12 tanggal 31 Mei 1974, yang berazaskankebebasan pembentukan pembangunan pendidikan dengan pengertianhak otonom dari Jemaat HKI Tarutung Kota, sesuai dengan fasal 25Anggaran Rumah Tangga HKI yang diberi kebebasan untukmengadakan pembangunan di bidang Pendidikan.c.
    T.J.Sitorus; yang memutuskanbahwa Untuk memperkuat bunyi pasal 25 Anggaran Rumah TanggaHKI, dengan ini dinyatakan : Bahwa Pengurus HKI Tarutung Kota selakuPengurus dari Perguruan HKI Tarutung Kota tersebut, mempunyalkebebasan dengan hak otonom dalam arti seluasluasnya tanpa terikatkepada keputusan Synode untuk menyelenggarakan Perguruantersebut, Sesuai dengan tujuan semula sewaktu pendiriannya padatahun 1933.
    W.J.Sitorus jugatelah memutuskan hal yang sama bahwa Majelis Pusat HKI turutmendukung/menguatkan status otonom Perguruan HKI Tarutung Kotadalam arti seluasluasnya tanpa terikat pada keputusankeputusanSynode HKI baik pada masamasa yang akan datang mengenaipenyelenggaraaan Perguruan tersebut sesuai dengan tujuan semulasewaktu Jemaat HKI Tarutung Kota mendirikannya pada tahun 1933.d.
Register : 04-06-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/TUN/2020
Tanggal 28 Juli 2020 — GUBERNUR ACEH VS H. BADRUZZAMAN ISMAIL, S.H., M.HUM DAN DRS. H. SAIDAN NAFI. S.H., M.HUM;
14959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAA merupakan lembaga otonom yang bermitra denganPemerintan Daerah serta berada di bawah dan bertanggung jawabkepada Wali Nanggroe, bukan kepada Gubernur; Bahwa oleh karena itu wewenang penerbitan kedua objek sengketatersebut yaitu objek sengketa dan objek sengketa II telah bertentangandengan peraturan perundangundangan dari segi kewenangan, karenatelah melampaui batas kKewenangan yang diberikan dari aspek cakupanbidang atau materi wewenang dengan memasuki urusan organisasiLembaga MAA yang senyatanya
    bersifat otonom dan merupakan mitradari Pemerintah Daerah.
Register : 02-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2019/PT MTR
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa II : RITA ELMIATI, A.MK Diwakili Oleh : RITA ELMIATI, A.MK
Terbanding/Penuntut Umum : I WAYAN SURYAWAN,SH
8138
  • Selanjutnya didalam Bank NTB Cabang Bima menjalankan usahanyayang secara khusus adalah urusan keuangan, memiliki programprogram yangditawarkan kepada nasabah, salah satunya adalah program pemberian pinjamanKredit Serba Guna (KREDIT SERBA GUNA), yang mana Kredit Serba Guna(KREDIT SERBA GUNA) tersebut adalah termasuk ke dalam jenis kreditkonsumtif yang diperuntukkan untuk PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang berdinasbaik di Dinas Daerah Otonom maupun Instansi Vertikal lainnya yang gaji danpendapatan lainnya
    Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang PerkreditanM Kriteria Umum :a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gajidan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku BankPenyalurHalaman 3 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PT. MTRb) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gajidan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT.
    Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuanlengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank,selanjutnya Kantor Cabang//Cabang Pembantu melakukan penilaiandengan mengedepankan prinsip kehatihatian yang meliputi :a) Status PNS/CPNS yang bersangkutanb) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat danJabatan sebagai sumber pengembalian kreditc) Informasi tentang potonganpotongan dari Bendaharad) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)e) Usia
    Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005 tanggal 25 Juli2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan Bidang PerkreditanM Kriteria Umum :a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gajidan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTB selaku BankPenyalurb) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnya yang gajiHalaman 11 dari 24 halaman putusan No. 4/PID.TPK/2019/PTMTRdan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT.
    Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kredit pengajuanlengkap termasuk lampiran persyaratan dipenuhi/diterima oleh Bank,selanjutnya Kantor Cabang//Cabang Pembantu) melakukan penilaiandengan mengedepankan prinsip kehatihatian yang meliputi :a) Status PNS/CPNS yang bersangkutanb) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkat danjJabatan sebagai sumber pengembalian kreditc) Informasi tentang potonganpotongan dari Bendaharad) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)e) Usia
Upload : 29-05-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor l 3/Pdt.G/2007/PN.Pdg.
Drs. H. DIDI RUSANDI, SA.NY. Hj. MUMUY SARIBANON.YAYAN Bin Tb. A. SAMSURI.ABANG Bin TB. A. SAMSURI.UBUNG Bin Tb. A. SAMSURI.YASIN Bin Tb. A. SAMSURI.DADI Bin Tb. A SAMSURI.MULAWI Bin H. DULHALIMADE MUN'YAI Bin H. DULHALIM.ROHIMAH Binti H. DULHALIM.Ny. LATIPAH Binti H. DULHALIMNY. 0 D E L Als. NY. SADRAH ( lsteri Almarbum H. Udjen ).H. UEN JUWENI Bin H.UDJEN.NY.SUBEKAH Binti H.UDJEN.NY. E C I l:l Ats. SUKAEStH Biliti li. UDJEN.NY.Hj. U US Binti H. UlJJEN.H. MATIN am H. UDJEN.NY. E R O H Ats. HUMAEROH.HAMROWI Bin H. UDJEN.DAYAT ( SAMSUL HIDAYAT)Bin H. UDJEN.H. UUD AJs. ANWAR USADAD Bin H. UDJEN.NY. IIS Als. LIS KUTBAILAH, Binti H. UDJEN.R U D I (RUDI HERMA WAN), Bin H. UDJEN.Gubernur Banten Cq. Bupati Pandeglang, Cq. Camat Cadasari, Cq, Kepala Desa Kaungcaang. Berdomisili Lingkung Desa kaungcaang. Kecamatan Cadasari. Gubernur Banten Cq, Bupati Pandeglang, Cq. Camat Cadasari.BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN)KABUPATEN PANDEGLANG
15734
  • Ahyar; Sebelah Selatan : jalan Otonom, SebelahTimur : Jalan Desa, Sebelah Barat : Tanah Aliman dan H. Ahyar. Dalam halint disebut tanah terperkara, Pembelian dari Tergugat I/NY. Hj.
    Ahyar; Sebelah Selatan jalan Otonom, Sebelah Timur : Jalan Desa, Sebelah Barat : Tanah Aliman danH. Ahyar. Sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang dikuasai dan dimiliki sertadirawat dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat ;Bahwa Tergugat I/Hj MUMUY SARIBANON, mendapatkan tanah terperkaratersebut dari nama TB.A.SAMSURI, orang tua dari Tergugat II s/d. VI,dibuktikan dengan aktajual beli nomor '!
    Ahyar, Sebelah Selatan jalan Otonom, SebelahTimur : Jalan Desa, Sebelah Barat Tanah Aliman dan H. Ahyar. Nama asalPemiliknya adalah H. DULHALIM Bin H. ACUK, atas itu sangat beralasanmenurut Hukum Penggugat memobon di sahkan Jual Beli antara Penggugatdengan Tergugat I/NY. Hj. MUMUY SARIBANON, dan Tergugat I dengannama Tb. A, SAMSURI/Orang tua Tergugat II S/d. VI, dan antara TB.A.SAMSURI dengan H. DULHALIM Bin ACUK/Orang tua Tergugat VII s/d.
    fanah H.Ahyar; Sebelah Selatan ; jalan Otonom, Sebelah Timur : Jalan Desa, SebelahBarat : Tanah Aliman dan H. Ahyar.
    Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglangdengan batasbatas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara : Perkampunganll'anahH Ahyar dan tanah Sabana, Sebelah Selatan : jalan Otonom, Sebe/ah Timur :Jalan Desa, Sebelah Baral ; Tanah Sukma, Tanah Aliman dan H Ahyar, ha! ini jugadiperkuat dengan telah dapat dibuktikannya asaJ usul tanah terperkara olehPenggugat, (yang ha!
Register : 05-06-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 03-09-2018
Putusan PA BATULICIN Nomor 320/Pdt.G/2018/PA.Blcn
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5775
  • ., tanggal 28 Agustus 2018.2Selatan, seluas 1,50 ha, sesuai bukti kartu anggota KUD TUWUH SARISatuan Usaha Otonom Kelapa Sawit atas nama JASRIYUS, nomoranggota : SB3776/TWSSbb.B, yang telah dibeli oleh Tergugat padatanggal 09 September 2009 dari Watani Zulfa sebesar Rp. 71.000.000(Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), apabila ditaksir dengan nilai sekarangseharga Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh juta Rupiah).Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karenaperceraian berdasarkan putusan
    Sebidang tanah kelapa sawit, yang terletak di wilayah Desa SebambanBaru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, KalimantanSelatan, seluas 1,50 ha, sesuai bukti kartu anggota KUD TUWUH SARIPUTUSAN Nomor : 0320/Pdt.G/2018/PA.Btlicn., tanggal 28 Agustus 2018.4Satuan Usaha Otonom Kelapa Sawit atas nama JASRIYUS, nomoranggota : SB3776/TWSSbb.B, yang telah dibeli oleh Tergugat padatanggal 09 September 2009 dari Watani Zulfa sebesar Rp. 71.000.000(Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), apabila ditaksir
    Kartu Anggota KUD TUWUH SARISatuan usaha Otonom Kelapa sawit atas Nama JASRIYUS nomor anggota :SB3776/TWSSbb.B. Diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat / Pihak KeDua.Bahwa Untuk Dua bidang tanah yang terletak di desa / kel Bukit BaruKecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, Sertifikat hak Milik No.00098atas nama SUTRISNO dan Sertifikat Hak Milik No. 00383 atas NamaSUTRISNO . diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat / Pihak Pertama..
Register : 08-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT PALU Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PAL
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SUGI NUR RAHARJA Alias GUS NUR Alias CAK NUR Diwakili Oleh : ERIK CAHYONO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RASMUDASATI DAMSJIK, S.H., M.H
326373
  • DALAM BANSER DI DALAMANSOR ITU DI DALAM NU ITU LIHAT BOBROK, NU ITU SAKIT YOBANSER ITU SAKIT FOKUS MENYEMBUHHKAN PENYAKIT INTERNALMU DARIPADA SIBUK BUBARKAN PENGAJIAN DARIPADA SIBUKNUDUHNUDUH ORANG ANTI PANCASILA FOCUS SEMBUHKANPENYAKIT AHLAK MU TERMASUK SDM MU KASIAN yang berdasarkananalisis kebahasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai bahwaHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2020/PT PALterdakwa telah menyatakan atau menuduh Banser ( Barisan AnsorSerbaguna Nahdlatul Ulama), badan otonom
    Merupakan lembaga yang memiliki budi pekerti, kelakuanyang buruk termasuk juga sumberdaya manusianya.Pada menit ke 08.34 KAMU BANSER SERAGAM MU BANSER HATIMUIBLIS yang berdasarkan analisis kebahasaan dalam Kamus Besar BahasaIndonesia dimaknai bahwa terdakwa telah menyatakan atau menuduhBanser (Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama), badan otonom NU dariGP Ansor itu merupakan lembaga yang memakal pakaian seragam Bansertetapi memiliki sifat (tabiat) seperti makhluk halus yang selalu berupayamenyesatkan
    pada menit ke 15.48 UNTUK TEMANTEMANBANSER ISTIKHARAH MINTA PETUNJUK SAMA ALLAH TOBAT DALAMTUBUHMU DALAM ORGANISASI MU PENUH PENYAKIT PENUH VIRUSPENUH BENALU PENUH DENGAN PENJILAT FOKUS KE DALAMSEKARANG, FOKUS SEMBUHKAN DULU PENYAKIT MU, BERSIHKANDULU BADAN MU JIWA MU HATI MU, DARI NAJISNAJIS POLITIK DARIUANGUANG SUBHAN yang berdasarkan analisis kebahasaan dalamKamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai bahwa terdakwa telahmenyatakan atau menuduh Banser ( Barisan Ansor Serbaguna NahdlatulUlama), badan otonom
Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 PK/Pdt/2011
Tanggal 23 Agustus 2011 — HAWASI BIN SAHLAN ; HJ. NASIHAH BINTI H. ABAS , DKK
1914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan batasbatas : Utara : tanah milik Chusni ; Timur : tanah milik Minah ; Selatan : Jalan Otonom ; Barat : Jalan Otonom ;adalah sah, dapat beli dari M. ALWI bin ABDUL MUKTI sehargaRp 6.200.000, (enam juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 1994dengan Akta Jual Beli No. 206/JB/3/IV/1994 (bukti T1) ;10.Bahwa kemudian para ahli waris dari H.M.
    C 850 denganbatasbatas: Utara : tanah milik Chusni ; Timur : tanah milik Minah ; Selatan : Jalan Otonom ; Barat : Jalan Otonom ;dengan Akta Jual Beli No. 206/JB/3/IV/1994 tanggal 21 April 1994 ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Yuris tidak melakukan kekhilafanatau suatu kekeliruan yang nyata, serta bukti tersebut bukan merupakan buktimenentukan
Register : 24-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 1117/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
WIWIN WIDIASTUTI SUPARNO, SH
Terdakwa:
SUMANJAYA Als BUCEK Bin SUPRI
314
  • P U T US ANNOMOR 1117/PID.Sus/2018/PN.TNGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana padapengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SUMANJAYA Als BUCEK Bin SUPRI;Tempatlahir : Tangerang ;Umur/Tgl.lahir : 36 Tahun / 05 Januari 1982;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan =: Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Otonom Pasar Kemis Kp.
    selurunnya 0,7940 gram sisa 0,7630gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalamgolongan nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.wenn nen nnn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika ;ATAUwanna nnn nnn= Bahwa ia Terdakwa SUMANJAYA Als BUCEK Bin SUPRI pada hariSabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan Otonom
    Cikupa Kab.Tangerang atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tangerang tanoa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan dalam bentukbukan tanaman yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :none ne anne Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 17.00wib ketika terdakwa SUMANJAYA Als BUCEK Bin SUPRI sedang berdiri dipinggir jalan tepatnya di Jalan Otonom Pasar Kemis Rt.01/01 Ds
    SARIP bersamasama dengan saksi MULYASAN,saksi MITA SASMITA dan saksi JON PETER LG pada hari Sabtu tanggal17 Februari 2018 sekira jam 17.00 wib di Jalan Otonom Pasar KemisRt.01/01 Ds. Talagasari Kec.
Putus : 13-07-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/TUN/2009
Tanggal 13 Juli 2010 — SARTONO, vs GUBERNUR SUMATERA UTARA, dkk
3216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang paling fatal dari Surat Keputusan GubernurSumatera Utara (obyek perkara) tersebut adalah sebagaimanaterdapat dalam konsiderans mengingat yakni poin 1 yangmengkaitkaitkan pembentukan Daerah Otonom Provinsi Acehdan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi SumateraUtara yang antara lain dikutip sebagai berikut : UndangUndangNomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomProvinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan ProvinsiSumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun1956
    No. 291 K/TUN/200925.26.27.28.29.Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59) ;Bahwa menurut hemat dan sepengetahuan Penggugat, ProvinsiSumatera Utara belum pernah diubah sebagai daerah otonom,sehingga penegasan Tergugat di dalam konsiderans mengingat poin 1Surat Keputusan Nomor 170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak bertanggung jawabserta patut untuk dipertanyakan dan dicurigai kenapa dan mengapaPembentukan
    Daerah Otonom Provinsi Aceh dikaitkan secara tegas didalam Konsiderans Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 adalah tentangPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan tanggal 25 Juni 2008 ;Bahwa walaupun Tergugat hendak merubah dan/atau hendakmemekarkan Provinsi Sumatera Utara atau hendak menjadikan DaerahOtonom maka tetap saja dalam konteks perkara ini tidak ada hubunganhukumnya, sebab seandainya pun Provinsi
    Sumatera Utara hendakdimekarkan atau hendak dijadikan Daerah Otonom oleh Tergugat makaAnggota DPRD nya adalah DPRD Provinsi bukan DPRD Kabupaten/Kota, sementara secara nyata dapat dilihat bahwa Surat Keputusanyang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Nomor170/2421/K/Tahun 2008, tanggal 25 Juni 2008 adalah tentangPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Asahan Masa Jabatan 2004 2009 ;Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan tidak ada sinkronisasi
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2121 K/PDT/2009
NY. SADRAH ALS. NY. ODEL, DKK.; DRS. H. DIDI RURANDI, SA.
3831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahyar Sebelah Selatan : Jalan Otonom Sebelah Timur : Jalan Desa Sebelah Barat : Tanah Aliman dan H. AhyarDalam hal ini disebut tanah terperkara, dari Tergugat I/Ny. Hj. MUMUYSARIBANON, dengan cara diangsur dan dapat dibuktikan dengan kwitansisebagai berikut :1.1. Pada tanggal 1 Desember 1992, sebesar Rp.20.000.000, (dua puluhjuta rupiah);1.2. Pada tanggal 26 Mei 1993, sebesar Rp.1.800.000, (satu juta delapanratus ribu rupiah);1.3.
    No. 2121 K/PDT/2009* Sebelah Selatan =: Jalan Otonom.* Sebelah Timur : Jalan Desa.* Sebelah Barat : Tanah Aliman dan H. Ahyar.Nama asal Pemiliknya adalah H. DULHALIM Bin H. ACUK, atas itu sangatberalasan menurut Hukum Penggugat memohon disahkan Jual Beli antaraPenggugat dengan Tergugat I/NY. Hj. MUMUY SARIBANON, dan Tergugat dengan nama Tb. A. SANUSI / Orang tua Tergugat II S/d. VI, dan antaraTB.A. SAMSURI dengan H. DULHALIM Bin ACUK/Orang tua Tergugat VIIs/d. X..7.
    Ahyar.* Sebelah Selatan : Jalan Otonom.* Sebelah Timur : Jalan Desa.*Sebelah karat : Tanah Aliman dan H. Ahyar.Adalah tanah asal Milik H. DULHALIM Bin ATJUK.Menyatakan sah jual beli atas Objek tanah terperkara antara Penggugatdengan Tergugat I.Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor : 148/1981, tertanggal16 Nopember 1981, antara Tergugat dengan Orang tua Tergugat II s/d. VI.Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2121 K/PDT/20095. Menyatakan sah dan berharga.
    Ahyar dan Tanah Sabana,Sebelah Selatan : jalan Otonom, Sebelah Timur : Jalan Desa, SebelahBarat : Tanah Sukma, Tanah Aliman H. Ahyar, adalah tanah asal milik H.DULHALIM bin ATJUK;Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2121 K/PDT/2009Menyatakan sah jual beli atas objek tanah terperkara antara Penggugatdengan Tergugat I.Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Nomor :148/1981 tertanggal16 Nopember 1981, antara Ny. Hj. Mummy Saribanon dengan TB. A.
Putus : 08-05-2012 — Upload : 24-08-2012
Putusan PN BATAM Nomor 54/PDT.G/2011/PN.BTM
Tanggal 8 Mei 2012 — SONY CHRISTANTO, SE; HERMAN MARPAUNG
185118
  • . + Bahwa pada tanggal 06 Maret 2008, jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia GMPTanjung Piayu, Kota Batam telah dikukuhkan resmi menjadi jemaat cabang GerejaBethel Indonesia GMP Tanjung Piayu yang otonom ;11. Bahwa didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokaldigembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, keuangan, program,kepengurusan dan pembinaan gereja, kecuali dalam hal pengakuan iman Gereja BethelIndonesia, ajaran, tata Gereja Bethel Indonesia ;12.
    Bahwa kemudian pada tanggal 06 Maret 2008, jemaat lokal Gereja BethelIndonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam telah dikukuhkan menjadi jemaat cabangdengan nama Gereja Bethel Indonesia GMP Tanjung Piayu yang otonom;Te Bahwa didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokaldigembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, keuangan, program,16kepengurusan dan pembinaan gereja, kecuali dalam hal pengakuan iman Gereja BethelIndonesia, ajaran, tata Gereja Bethel Indonesia ;8.
    Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia bahwapengelolaan kepemilikan adalah merupakan hak otonom dari jemaat lokal ;10. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI selaku pemilik tanah seluas 1,500M2tidak pernah mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan tanah tersebutkepada pihak TERGUGAT REKONPENSI dan juga tidak pernah dimintaipersetujuannya, oleh karena itu penghibahan tanah seluas 1,500M2 tersebut adalahbertentangan dengan aturan gereja ;11.
    Tergugat tetapberibadah di lokasi tanah dan bangunan tersebut ;e Bahwa sekitar tahun 2008, saksi dan jemaat Tabga keluar dari Gereja yang barudibangun dan Tergugat tetap bertahan di Gereja tersebut, sedangkan Gerejatersebut adalah milik GBI Tabga ;e Bahwa sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil ;e Bahwa saat ini Tergugat tidak tunduk lagi kepada GBI Tabga Pusat karenaTergugat sudah keluar dari GBI Tabga Pusat, karena Tergugat ingin merubahsistem Gereja Tabga menjadi sistem Otonom
    Daud Johannis Andries ;Bahwa setahu saksi pembangunan Gereja tersebut adalah dari persembahanjemaat ;Bahwa setahu saksi Gereja Tergugat sudah otonom ;Bahwa saksi juga sebagai Pendeta dihunjuk oleh pak Hanni ;Bahwa saksi tidak begitu tahu tentang sejarah tanah dan bangunan Gereja GBITabga Tanjung Piayu, tetapi dari cerita yang saksi dengar tanah tersebut adalahhibah dari seorang developer Richard Pasaribu kepada jemaat Gereja BethelIndonesia untuk tempat ibadah ;30Bahwa mewakili jemaat menerima hibah
Putus : 26-03-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 659 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 26 Maret 2013 — PT. NISSAN MOTOR INDONESIA VS LUDMILLA ARIF
480457 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangatberbeda makna dan pengertian antara ILKAN dengan PEMBERITAAN.PEMBERITAAN adalah produk jurnalistik yang menjadi domain mediayang bersangkutan dan otonom tanpa mendapatkan pembayaran,Hal. 3 dari 22 hal. Put.
    Sangatberbeda makna dan pengertian antara iklian dengan pemberitaan.Pemberitaan adalah produk jurnalistik yang menjadi domain mediayang bersangkutan dan otonom tanpa mendapatkan pembayaran,sedangkan iklan adalah produk informasi yang disiarkan oleh mediasesuai dengan pesanan pemasang iklan dengan membayar sejumlahuang kepada media yang memasangnya..
    Pemberitaan adalah produk jurnalistikyang menjadi domain media yang bersangkutan dan otonom tanpamendapatkan pembayaran, sedangkan iklan adalah produkinformasi yang disiarkan oleh media sesuai dengan pesananpemasang iklan dengan membayar sejumlah uang kepada mediayang memasangnya.1. bahwa perbuatan Termohon yang mengajukan tiga pemberitaan sebagi buktisebagaimana dimaksud dalam dalil butir 2.4 yang diklaim dan diakui sertadinyatakan sebagai iklan adalah nyatanyata merupakan tipu muslihatTermohon
    Bahwa makna dan pengertian antara iklan dengan artikel ataupemberitaan adalah sangat berbeda, dimana artikel atau pemberitaanadalah produk jurnalistik yang menjadi domain media yang bersangkutandan otonom tanpa mendapatkan pembayaran, sedangkan iklan adalahproduk informasi yang disiarkan oleh media sesuai dengan pesananpemasang iklan dengan membayar sejumlah uang kepada media yangmemasangnya;Perbuatan Termohon Kasasi yang mengajukan artikelartikel yangdiklaim dan diakui serta dinyatakan sebagai iklan
    Pemberitaan adalah produk jurnalistik yangmenjadi domain media yang bersangkutan dan otonom tanpamendapatkan pembayaran, sedangkan iklan adalah produkinformasi yang disiarkan oleh media sesuai dengan pesananpemasang iklan dengan membayar sejumlah uang kepada mediayang memasangnya. Hal ini senada dengan pendapat Saksi AhliBapak FX.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — NY. ODEL alias SADRAH vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
3214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pandeglang, dengan batas tanahsebagai berikut ;Sebelah Utara : dengan tanah Sabana dan tanah H.Ahyar;Sebelah Selatan : dengan jalan otonom ;Sebelah Timur : dengan Jalan Desa ;Sebelah Barat : dengan tanah Aliman dan tanah H. Ahyar :Kemudian bidang tanah tersebut didaftarkan oleh Udjen bin Atjuk kepadaKepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pandeglang, sekarang bernama KantorPertanahan Kabupaten Pandeglang (Tergugat), yang selanjutnya pada tanggal21 Januari 1975.
    Otonom ;Sebelah Timur : Jl.Desa ;Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor. 193 K/TUN/2013101112Sebelah Barat : tanah Aliman dan tanah H. Ahyar ;adalah bidang tanah yang semula milik dari Dul Halim bin Atjuk ;Bahwa bidang tanah tersebut menurut keterangan dari Drs.H. Didi Rusandidibelinya dari Ny. Hj. Mumuy Sari Banon dan Mumuy Sari Banon membeli tanahtersebut dari TB. Syamsuri. Sedangkan TB. Syamsuri membeli bidang tanahtersebut dari H.
    1975 Blok lancar DesaKaungcaang Kecamatan Cadasari yang menurut Penggugat Tergugat telahmelanggar asasasas umum pemerintahan yang melanggar kesalahan administrasiasas kecermatan, ketelitian dan asas kepastian hukum ;4 Bahwa Penggugat mengatakan objek tanah adalah sebidang tanah milik adat No.C. 1706 persil 34.D II seluas + 21.600 M terletak di Blok Lancar DesaKaungcaang Kecamatan Cadasari dengan batas tanah sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah Sabana dan tanah H Akyar ;Sebelah Selatan : Jalan Otonom
Putus : 18-03-2015 — Upload : 12-10-2015
Putusan PN TOBELO Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Tob
Tanggal 18 Maret 2015 — - Pdt. Ir.TIMOTIUS SUBEKTI - Pdm. Ir. ANDRIANUS ANGGAPUTRA Melawan : - EDDY TOBIN - Pdt. THEO KUMENDONG - Gereja Bethel Indonesia (GBI) Cq Gembala Sidang/Pimpinan Jemaat GBI Tobelo. - Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden RI Cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara Cq Gubernur Provinsi Maluku Utara, Cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara Cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara Cq Kepala Kecamatan Tobelo selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tobelo, - Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara Cq Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara
6844
  • Hak penuh untuk mengelola system keuangan dan kepemilikan assetjemaat setempat.Dengan demikian tergugat Ill dan jemaatnya (yang tidak digugat dalamperkra ini) adalah jemaat setempat yang mempunyai hak milik yangdikelola secara otonom untuk kemajuan jemaat setempat, makapenggugat tidak berhak atau tidak berkewenangan atas hak milik jemaatsetempat tersebut..
    etika harus ada persetujuan ;Bahwa setahu saksi tidak ada persetujuan/ijin ;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perpindahan atas kemauan pendetaatau jemaat ;Bahwa saksi tidak mengetahui ada pemungutan suara menyangkutperpindahan tersebut ;Bahwa nama Gereja BethEl Tabernakel Yesus Itu Tuhan sudah ada sejaktahun 1978 hingga tahun 2011, dan sejak tahun 2012 berubah menjadi GerejaBethEl Indonesia Yesus Itu Tuhan ;Bahwa gembala selaku pengurus juga keluar dari Gereja BethEl Tabernakel ;Bahwa gereja otonom
    jemaat siapa yang setujuberalih ke GBI Yesus itu Tuhan, semua jemaat mengangkat tangan,sebaliknya ketika ditanya siapa yang tidak setuju, tidak ada jemaat yangmengangkat tangan ;Bahwa ada sebagian kecil yakni 3 kepala keluarga yang kembali ke GerejaBethEl Tabernakel Yesus Itu Tuhan karena didatangi pengurus pusat, saksimelihatnya sendiri ketika pengurus pusat mendatangi jemaatjemaatdidampingi oleh Jerry H Takapulungan ;Bahwa saksi mengetahui jemaat Gereja BethEl Tabernakel Yesus Itu tuhandiberi otonom
    ada yang datingdari Gereja BethEl Tabernakel Pusat maupun wilayah ;Bahwa ada opsi dalam proses peralihan tersebut ada sebagian kecil yakni 3kepala keluarga yang kembali ke Gereja BethEl Tabernakel Yesus Itu Tuhankarena didatangi pengurus pusat, saksi melihatnya sendiri ketika penguruspusat mendatangi jemaatjemaat didampingi oleh Jerry H Takapulungan danmereka meminta kembali ke Gereja BethEl Tabernakel Yesus Itu Tuhan ;Bahwa saksi mengetahui jemaat Gereja BethEl Tabernakel Yesus Itu tuhandiberi otonom
    Ir Adrianus Anggaputra yang sebagaimana pertimbangandiatas tidak dapat menunjukan bukti bahwa keduanya adalah ketua umum dansekretaris Gereja Bethel Tabernakel adalah bukan merupakan anggota jemaatsetempat yakni jemaat GB Jesus itu Tuhan yang memiliki hak otonom mengenai asetdan kepemilikan jemaat, dengan demikian bahwa Penggugat tidaklah memiliki legalstanding yang cukup untuk bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini, dengandemikian maka eksepsi menyangkut legal standing ini beralasan untuk
Putus : 19-05-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN SORONG Nomor 33 /Pdt.G.Plw/2013/PN.SRG
Tanggal 19 Mei 2014 — JOHANIS KAIWAY DOMITRANUS LALA’AR JORDANUS FILIMDITI Pdt. MANOACH SAWAKI PAULUS SUMARNO CRIST PANGKALI YOAS SIMAMORA NAFTALI MANIBURI YEZRIEL RIFURARIANI GUNAWAN WIBISONO HERMANUS KALAGILIK
12245
  • Paulus Sumarno dengan Para Pelawan adalah berbedadimana Paulus Sumarno adalah Gembala Sidang dan Para Pelawandalam perkara ini adalah Tuatua sidang;Bahwa Paulus Sumarno hanyalah gembala sidang di Gereja KristusGembala Sorong dan sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai pemilikAset dari Gereja Kristus Gembala Sorong karena Aset dari Gereja KristusGembala Sorong adalah milik jemaat yang bersifat otonom;Bahwa asetaset dari Gereja Kristus Gembala Sorong adalah tanah danGedung Gereja yang terletak di
    Sorong dan sebidang tanah yang saat ini berdiri YanyasanMorian terletak di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Klasaman DistrikSorong Timur;Bahwa Terlawan (Manoack Sawaki) sebagai Badan Pengurus Daerahsaat itu mewakili Organisasi Gereja Bethel Indonesia di Irian Jaya ;Bahwa saat itu Terlawan (Manoack Sawaki) diberi Kuasa oleh KetuaGereja Bethel Indonesia di Irian Jaya namun surat kuasa tersebut sudahdicabut kembali sebelum perdamaian;Bahwa saksi mengatakan Aset dari Gereja Kristus Gembala Sorongadalah otonom
    Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Kuasa Para Pelawan sebagai saksikarena ada gugatan sehubungan dengan Aset Jemaat Gereja KristusGembala GBGP Sorong; Bahwa Saksi mulai beribadah Gereja Kristus Gembala Sorong sejak tahun1975; Bahwa Saksi mengetahui Aset Jemaat Gereja Kristus Gembala Sorongtersebut adalah sifatnya otonom; Bahwa Saksi mengatakan sifatnya otonom karena semua aset GerejaKristus Gembala Sorong termasuk gedung gereja adalah dibangun darihasil korban jemaaat yang dikumpulkan dan tidak
    ;Bahwa Saksi mengatakan Aset dari Gereja Kristus Gembala Sorongadalah otonom karena Aset tersebut diperoleh dari korban jemat dantidak pernah mendapt sumbangan dari orgabisasi manapun termasukGereja Bethel Indonesia Irian Jaya di Jayapura sehingga Aset milikGereja Kristus Gembala Sorong tidak dapat diklaim oleh pihak manapun;Bahwa seperti yang saksi jelaskan tadi bahwa, aset itu sifatnya otonomjadi kepindahan Gereja Kristus Gembala Sorong ke organisasi gerejapantekosta tabernakel yang berpusat di
    ;Bahwa Saksi mengatakan sifatnya otonom karena semua asset GerejaKristus Gembala Sorong termasuk gedung gereja adalah dibangun darihasil korbana jemaaat yang dikumpulkan dan tidak pernah mendapatbantuan dari manapun;Bahwa Saksi tidak mengetahui Gereja Kristus Gembala Sorong kapandidirikan karena gereja Kristus Gembala Sorong beserta jemaatnyasudah ada pada saat saksi pertamakali beribadah meskipun gedungnyamasih sangat sederhana ;Bahwa Gedung gereja Kristus Gembala Sorong yang ada sekarang jauhlebih
Register : 10-11-2020 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA SERANG Nomor 2961/Pdt.G/2020/PA.Srg
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19355
  • selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamataan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atas sebagian tanah Hak Milik Nomor: 247, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
    • Sebelah Utara : batas tanah milik Romlah;
    • Sebelah Timur : batas tanah milik Jalan Otonom;
    • Sebelah Selatan :
      ., M.Si. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)Kecamataan XXxxxXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi xxxxxx, atas sebagiantanah Hak Milik Nomor: 247 dengan batasanbatasan sebagai berikut: Sebelah Utara : Batas tanah milik Romlah;Bs Sebelah Timur : Batas tanah milik Jalan Otonom;e Sebelah Selatan : Batas tanah milik lrigasi;7 Sebelah Barat : Batas tanah milik Bayinah;Bahwa atas harta bersama tersebut baik fisik tanah dan surat buktikepemilikan dikuasai oleh Tergugat;Bahwa harta benda tersebut
      XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, ProvinsiXXXXXX, Sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 31/2018tertanggal 02 Februari 2018 antara Xxxxxx xx xxxxx (selaku Penjual)dengan Xxxxxxx (selaku Pembeli) di hadapan Ajuntono, S.lp., M.Si. selakuPejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamataan xxxxxxxx,XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Xxxxxx, atas sebagian tanah Hak Milik Nomor:247, dengan batasanbatasan sebagai berikut: Sebelah Utara : batas tanah milik Romlah; Sebelah Timur : batas tanah milik Jalan Otonom
      Sebelah Timur : Batas tanah milik Jalan Otonom; Sebelah Selatan: Batas tanah milik Irigasi Sebelah Barat : Batas tanah milik Bayinah;karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Bahwa atas dasar tersebut di atas, sudah selayaknya daliljawaban Tergugat Konvensi ditolak;Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 2961/Pdt.G/2021/PA.SrgBahwa terkait dalil Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada poin5) perlu
      Sebelah Utara : batas tanah milik Romlah; Sebelah Timur : batas tanah milik Jalan Otonom;m Sebelah Selatan : batas tanah milik lrigasi;= Sebelah Barat : batas tanah milik Bayinah;2.
      XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi XXXXXxX,sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor: 31/2018 tertanggal 02Februari 2018 antara Xxxxxx xx Xxxxx (Selaku Penjual) dengan Xxxxxxx(selaku Pembeli) di hadapan Ajuntono, S.lp., M.Si. selaku Pejabat PembuatAkta Tanah Sementara (PPATS) Kecamataan xxxxxxxx, XXXXXXXXX XXXXXX,Provinsi Xxxxxx, atas sebagian tanah Hak Milik Nomor: 247, denganbatasanbatasan sebagai berikut: Sebelah Utara : batas tanah milik Romlah; Sebelah Timur : batas tanah milik Jalan Otonom
Register : 28-08-2012 — Putus : 19-11-2012 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 308/Pid.B/2012/2012
Tanggal 19 Nopember 2012 —
328
  • Padabulan Agustus 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikankepada saksi Sriyani berupa foto copi surat dari Dirjen Otodaberisi telah disetujuinya untuk melaksanakan tugas aktif CPNSpusat diberbantukan pada daerah otonom yang dikeluarkan olehKEMENDAGRI RI tanggal 26 Agustuskepada saksi Sriyani foto copy surat kutipan nama calonpegawai puSsat diberbantukan pada daerah otonom 2011/2012Propinsi DIY yang dikeluarkan oleh BKN Kantor Regional Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012.
    pula dengan Terdakwa sebagai apa, Saksitidak tahu ;Bahwa pada Surat Pernyataannya, Terdakwamenyatakan bahwa pekerjaannya yang pertama diKemendagri Pusat, sedangkan pekerjaanya yangkedua sebagai Pengacara ;Bahwa yang membuat saksi dan suami saksi percayadan yakin kepada Terdakwa, karena Terdakwamenunjukkan SK CPNS Kemendagri dari para pesertayang telah diterima, tapi bukan SK para peserta inidan Terdakwa telah berjanji nanti usulan para pesertaCPNS akan terbit NIP dan SK yang ditempatkan kedaerah otonom
    Menetapkan agar barang bukti berupa :el(satu) bendel suratsurat yang berhubungan denganseleksi calon CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnyaditempatkan di daerah otonom pemberian TerdakwaMUJOTO ZEIN, SH alias YOTO bin MOERADI ;el (Satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dariSebagian peserta CPNS KEMENDAGRI kepada SaksiSRIYANI ; el(satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dariSaksi SRIYANI kepada MUJOTO ZEIN, SH= secarael (Satu) bendel bukti transfer dari Saksi SRIYANI kepadaMUJOTO ZEIN, SH dan
    CEEP KHOLIK Tahun 2010, Tahun2011, dan Tahun 2012 ;e7 (tujuh) bendel foto copy maupun asli dari berbagaijenis, bentuk danisi suratsurat berkop KEMENDAGRIyang berhubungan dengan seleksi CPNS PUSATKEMENDAGRI yang selanjutnya akan ditempatkan didaerah otonom dari MUJOTO ZEIN,e1 (Satu) bendel daftar nama peserta CPNS yang diusulkansebagai CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnya akanditempatkan di daerah otonom Tahun200920102011 nnn none nn nn nnn nnn nnn nn nnnel (Satu) bendel daftar hadir/absen peserta CPNS
    dari MUJOTO ZEIN,1 (satu) bendel daftar nama peserta CPNS yangdiusulkan sebagai CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnyaakan ditempatkan = di daerah otonom Tahun200920102011, dane 1 (Satu) bendel daftar hadir/absen peserta CPNS kaitandalam perkara ini yang diusulkan atau yang dibuat olehMUJOTO ZEIN, SH;Tetap terlampir dalam berkasperkala e 1 (satu) unit HP merk Nokia Model5130 jenis C2 warnamerah beserta simcard Telkomsel No.081231812294atas nama MUJOTO ZEIN, SH danChargemya ; 292222 enna nn nnn nn nena