Ditemukan 17411 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 23-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37K/TUN/2004
Tanggal 23 April 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN ; vs. AWALUDDIN
1411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN ; vs. AWALUDDIN
Register : 11-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PTUN PADANG Nomor 4/G/2020/PTUN.PDG
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
RHEIN TRIANI UTAMI
Tergugat:
1.BUPATI PADANG PARIAMAN
2.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
269114
  • Penggugat:
    RHEIN TRIANI UTAMI
    Tergugat:
    1.BUPATI PADANG PARIAMAN
    2.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
    , Kabupaten Padang Pariaman,Provinsi Sumatera Barat;Halaman 1 dari 60 HalamanPutusan Nomor: 4/G/2020/PTUN.PDGDalam hal ini memberikan kuasa kepada:1.
    FERDIANTO AMBRA, S.H Pekerjaan Pegawai Negeri SipilJabatan Kasubag Bantuan Hukum dan HAM SetdakabPadang Pariaman;3.
    Bahwa ada Nota Kesepahaman antara SEKJEN Kementerian KesehatanRepublik Indonesia dengan Bupati Padang Pariaman (Tergugat),Nomor:HK.03.01/IV/1849/2018.
    Alasan dan DasarGugatan halaman 8 angka 8 memang benar adanya dan dari sini awalmula proses pengusulan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) KementerianKesehatan Republik Indonesia yang ada di Pemerintah Daerah KabupatenPadang Pariaman yang berjumlan sebanyak 12 (Dua Belas) orang untukdiusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah DaerahKabupaten Padang Pariaman berdasarkan Nota Kesepahaman antaraSekretarais Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia denganBupati Padang Pariaman
    ) melalui Dinas Kesehatan KabupatenPadang Pariaman tidak pernah melihat atau mengetahuinya;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Huruf F.
Register : 24-01-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 4 Juli 2019 — Teisar Cipta Sarana
Tergugat:
1.Walikota Pariaman Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman
2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
8413
  • Teisar Cipta Sarana
    Tergugat:
    1.Walikota Pariaman Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman
    2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
    Walikota Pariaman Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman yang berkedudukandi Pariaman JI.Syech Burhanuddin nomor : 145 Pariaman selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT.. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariamanyang berkedudukan di Pariaman, yang beralamat di Cimparuh Pariaman TengahKota Pariaman selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada :1.4.5,NOVIARDI,S.H.
    Hal ini dikarenakanPenganggaran APBD Kota Pariaman harus melibatkan pihakpihak lainyang memerlukan persetujuan seperti halnya Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pariaman, sehingga dalam penganggarannya kemudian tidakterjadi kendala dikemudian hari.
    yang akan mengesahkanatau yang akan memberikan Persetujuan Peanggaran dari Keuangan Daerah sertaPihak dari Inspektorat Kota Pariaman yang akan mengaudit pekerjaan dariPenganggaran sebelum dianggarkan dalam APBD Kota Pariaman untuk tahun Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Pmn Halaman 24 dari 30Berikutnya Akan tetapi oleh Penggugat pihak Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pariaman dan Inspektorat Kota Pariaman tersebut tidak ditarik sebagaiTergugat.
    Karena tanpa menarik Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pariaman dan Inspektorat Kota Pariaman sebagai pihak, maka prosesperadilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem.
Register : 18-09-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 384 K/TUN/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN vs SYARIFUDDIN, DKK;
7524 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN tersebut;
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN vs SYARIFUDDIN, DKK;
    PUTUSANNomor 384 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN, tempatkedudukan di Jalan SB. Alamsyah Nomor 48 C, Kota Pariaman;Selanjutnya memberi kuasa kepada: NELIA VERAWATI, S.H.,Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor PertanahanKota Pariaman, tempat tinggal di Jalan SB.
    Alamsyah Nomor 48 C,Kota Pariaman, Kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 223/SK13.71/IIl/2012 tanggal 29 Maret2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/T ergugat;1.melawan:SYARIFUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Siti Mangopoh, Kampung Setia, Desa Balai Nareh,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Pekerjaan Imam/Bilal;.
    ASRIL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DesaPadang Birikbirik, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman,Pekerjaan Dagang;Dalam hal ini Keduanya memberi kuasa insidentil kepada:H.M. FACHMI RANI, S.H., tempat tinggal di Jalan SitiMangopoh, Kampung Setia, Desa Balai Nareh, KecamatanPariaman Utara, Kota Pariaman, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 November 2011;.
    ROSMIATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Siti Mangopoh, Kampung Setia, Desa Balai Nareh,Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, pekerjaan IbuRumah Tangga;Dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada: ANDRIMULIADI, tempat tinggal di Jalan Siti Mangopoh, KampungHalaman 1 dari 14 halaman.
    yang terletak di Desa PadangBirikbirik, Kecamatan Pariaman Utara;b. Sertipikat Hak Milik Nomor 34 tertanggal 16 April 1999 atas namaSyafri dengan Surat Ukur Nomor 14 tanggal 25 Nopember 1998atas tanah seluas 400 m? yang terletak di Desa Padang Birikbirik,Kecamatan Pariaman Utara;c. Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tertanggal 28 Mei 1998 atas namaAnimar dengan Surat Ukur Nomor 264 tanggal 10 Maret 1997 atastanah seluas 600 m? yang terletak di Desa Padang Birikbirik,Kecamatan Pariaman Utara;3.
Register : 21-10-2011 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 26-G-2011-PTUN-PDG
Tanggal 27 Februari 2012 — -SYARIFUDIN, Cs lawan -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN
12056
  • Afrizal dengan surat ukur Nomor 15 tanggal 25 Nopember 1998 atas tanah seluas 510 M yang terletak di Desa Padang Birik-birik, kecamatan Pariaman Utara ;---------------------------------------------------------------------b.
    Setifikat Hak Milik Nomor 34 tertanggal 16 April 1999 atas nama Syafri dengan surat ukur Nomor 14 tanggal 25 Nopember 1998 atas tanah seluas 400 M yang terletak di Desa Padang Birik-birik, kecamatan Pariaman Utara ;---------------------------------------------------------------------------------c.
    Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tertanggal 28 Mei 1998 atas nama Animar dengan surat ukur Nomor 264 tanggal 10 Maret 1997 atas tanah seluas 600 M yang terletak di Desa Padang Birik-birik, kecamatan Pariaman Utara;---------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :--------------------------------------------a. Sertifikat Hak Milik Nomor 27 tertanggal 12 Maret 1999 atas nama Drs.
    -SYARIFUDIN, Cslawan-KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN
    SYARIFUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kampung SetiaDesa Balai Nareh Kecamatan Pariaman Utara KotaPariaman, Pekerjaan Petani;2. ASRIL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Padang Birikbirik Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman,Pekerjaan Dagang;3.
    ROSMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kampung SetiaDesa Balai Nareh Kecamatan Pariaman Utara KotaPariaman, pekerjaan Ibu RumahDalam hal ini ROSMIATI memberikan kuasa insidentil kepada : ANDRI MULIADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal KampungSetia Desa Balai Nareh Kecamatan Pariaman UtaraKota Pariaman Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang Nomor 26/PENINS/2011/PTUNPDGtanggal 4 Nopember 2011 tentang Kuasa Insidentil;Selanjutnya disebut
    Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGMELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN, tempat kedudukkandi jalan SB. Alamsyah No. 48 C Kota Pariaman ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : IRWANSYAH, S.H. 3 222222 nnn nnn n nn nen nen ee neeJabatan Plh.
    Putusan Nomor 26/G/2011/PTUNPDGtanah seluas 400 M2 yang terletak di Desa Padang Birikbirik,kecamatan Pariaman Utara ;c.
    ;Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Desa Padang Birikbirikkecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman; 3 Bahwa masingmasing Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan1diterbitkannya sertifikat tersebut.
Register : 22-05-2012 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 67/B/2012/PT.TUN.MDN
Tanggal 3 Juli 2012 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN VS SYARIFUDIN, Cs
7830
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMANVS SYARIFUDIN, Cs
    P U T US ANNomor: 67/B/2012/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN, Tempatkedudukan di Jalan SB. Alamsyah No. 48C KotaPariaman. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :1. IRWANSYAH, SH.; Jabatan Plh.
    Kepala Seksi Sengketa, Konflik, danPerkara Pertanahan Kota Pariaman, BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 724/SK/BPN2011tanggal 02 Nopember 2011; 2. NELIA VERAWATI, SH.3==Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pariaman,Beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pariaman Jalan SB.
    ASRIL, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa PadangBirikbirik Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, PekerjaanDagang; ROSMIATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal KampungSetia Desa Balai Nareh Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Dalam hal ini ROSMIATImemberikan kuasa insidentil kepada :ANDRI MULIADI, Kewarganegaraan Indonesia,Tempat tinggal Kampung Setia Desa Balai NarehKecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman, PekerjaanWiraswasta; Berdasarkan Penetapan
    yang terletak di Desa Padang BirikBirik,Kecamatan Pariaman Utara; b. Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tertanggal 16 April 1999 atas namaSyafri dengan surat ukur Nomor 14 tanggal 25 Nopember 1998 atastanah seluas 400 m? yang terletak di Desa Padang BirikBirik,Kecamatan Pariaman Utara; c. Sertifikat Hak Milik Nomor 12 tertanggal 28 Mei 1998 atas namaAnimar dengan surat ukur Nomor 264 tanggal 10 Maret 1997 atastanah seluas 600 m? yang terletak di Desa Padang BirikBirik, Kecamatan Pariaman Utara; 2.
    yang terletak di Desa Padang Birik Birik, Kecamatan Pariaman Utara; b. Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tertanggal 16 April 1999 atas namaSyafri dengan surat ukur Nomor 14 tanggal 25 Nopember 1998 atastanah seluas 400 m? yang terletak di Desa Padang BirikBirik, Kecamatan Pariaman Utara; GeSertifikat Hak Milik Nomor 12 tertanggal 28 Mei 1998 atas nama Animardengan surat ukur Nomor 264 tanggal 10 Maret 1997 atas tanah seluas 600 m2yang terletak di Desa Padang BirikBirik, Kecamatan Pariaman Utara; 4.
Register : 13-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 12-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 5 Desember 2016 — ALI UMAR LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
8223
  • ALI UMARLAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
    PUTUS ANNOMOR : 12/G/2016/PTUNPDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:ALI UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempattinggal di Padang Toboh, Kenagarian Ulakan, Kecamatan UlakanTapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;Dalam hal ini berdasarkan surat
    ARDINOF, SH ; 0 22222222 nn nnn ne nnnKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagaiAdvokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum DONIEKA PUTRA & PARTNERS, beralamat di Jalan R.A Kartini No.10 Rawang, Kota Pariaman;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN,Berkedudukan di Jalan DR. M.
    Jamil No. 49 Pariaman, SumateraDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 321.1/SK13.05/VI2016, Tanggal 21 Juni 2016 memberikan kuasa kepada;1. UPIK SURYATI, S.Sos, MM, Jabatan Kepala Seksi SengketaKonfilik dan Perkara pada Kantor Pertanahan KabupatenPadang Pariaman) 227222222 222222 2e2. MAYA YULIANA, S.
    OBJEK GUGATAN;Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara a quo adalah SuratKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman No. 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, Perinal Sanggahan; B.
    Jamil No. 49 Pariaman maka masukyurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ; D. DASAR GUGATANHalaman 4 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUNPDG.Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah pusaka tinggi yang dimiliki secaraturun temurun berupa lahan pertanian kering 2 (dua) bidang dan 1 (satu)bidang lahan basah/sawah yang terletak di padang Toboh Ulakan denganbalas Sepadan sebagal Berkut =sss
Register : 17-09-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 11-05-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 15-G-2014-PTUN-PDG
Tanggal 18 Maret 2015 — RAMANIH LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
6343
  • RAMANIHLAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
    Jamil No. 49 Pariaman. Dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 362/SK13.05/X2014tanggal 2 Oktober 2014, memberikan kuasa kepada; 1 UPIK SURYATI, S.Sos., M.M., Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Padang Pariaman;2 MAYA YULIANA, S.ST., Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketadan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan KabupatenPadang Pariaman;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan DR.M.
    Jamil No. 49 Pariaman, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Selanjutnya disebut sebagai; TERGUGATITSYAMSIR ALI dan NURSEHA,; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sei.Gimba Ganting, Nagari Ulakan, Kecamatan Tapakis, KabupatenPadang Pariaman, pekerjaan Pensiunan. Dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.12/SK.KHS/PTUN/ II/2015 tertanggal 17Februari 2015, memberikan Kuasa Kepada:NURHAYATI NURDIN, SH.
    (sepuluh ribuseratus tujuh puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat ukurNomor 711/TPK/2009, tanggal 4 Desember 2009 yang terletak di NagariTapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, PropinsiSumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenPadang Pariaman tanggal 30 Maret 199 ;e SHM No.534/Nagari Tapakis atas nama Nurseha dan Syamsir Ali, seluas 1.941M?
    (seribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) terletak diNagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,Propinsi Sumatera Barat yang telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh KantorPertanahan Kabupaten Padang Pariaman No.08/2014, Peringkat Pertama sebesarRp. 425.000.000,.n ennBahwa PEMOHON INTERVENSI hanya akan membahas SHM No.534/NagariTapakis atas nama Nurseha dan Syamsir Ali karena sertifikat tersebutdipermasalahkan oleh PENGGUGAT, sementara itu saat ini sertifikat
    , PropinsiSumatera Barat (Fotocopy sesuai dengan aslinya); HBlidktocopy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 506/2014 tanggal 15 September 2014,Kabuapaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat dengan nama pemegang HakPlddggungan PT.
Register : 24-01-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 4 Juli 2019 — GELAR BUANA SEMESTA
Tergugat:
1.Walikota Pariaman Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman
2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
8110
  • GELAR BUANA SEMESTA
    Tergugat:
    1.Walikota Pariaman Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman
    2.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
    Walikota Pariaman Cq. Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman yang berkedudukandi Pariaman JI.Syech Burhanuddin nomor : 145 Pariaman selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT.2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariamanyang berkedudukan di Pariaman, yang beralamat di Cimparuh Pariaman TengahKota Pariaman selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT.Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada :1.4.5.NOVIARDI,S.H.
    Tergugat adalah Kepala Dinas Badan PengelolaanKeuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, tidak ada dalamnomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, yang ada adalahKepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KotaPariaman.Kalaulah Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen LingkunganAMDAL Mesjid Terapung Kota Pariaman Propinsi Sumatera Baratdikerjakan dan diselesaikan dengan baik oleh Penggugat, Dana yang sudah Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Pmn
    Hal ini dikarenakanPenganggaran APBD Kota Pariaman harus melibatkan pihakpihak lainyang memerlukan persetujuan seperti halnya Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Pariaman, sehingga dalam penganggarannya kemudian tidakterjadi kendala dikemudian hari.
    yang akanmengesahkan atau yang akan memberikan Persetujuan Peanggaran dariKeuangan Daerah serta Pihak dari Inspektorat Kota Pariaman yang akanmengaudit pekerjaan dari Penganggaran sebelum dianggarkan dalam APBD KotaPariaman untuk tahun Berikutnya Akan tetapi olen para Penggugat, pihak DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman dan Inspektorat Kota Pariaman tersebuttidak ditarik sebagai Tergugat.
    Karena tanpa menarik Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pariaman dan Inspektorat Kota Pariaman sebagai pihak, maka prosesperadilan akan mengabaikan asas de auditu et alternam partem.
Register : 20-03-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PTUN PADANG Nomor 2-G-2017-PTUN-PDG
Tanggal 24 Mei 2017 — BUYUNG JAMBAK LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
8918
  • BUYUNG JAMBAKLAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Register : 26-03-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 9 Juli 2019 — Penggugat:
ALIZAR, SH
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
615
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pmn;
    2. Menyatakan perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pmn tersebut dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pmn, dari dalam buku register perkara;

    4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

    Penggugat:
    ALIZAR, SH
    Tergugat:
    Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
    PENETAPANNomor 26/Pdt.G/2019/PN PmnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telan menetapkan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Alizar, S.H., bertempat tinggal di Koto Hilalang Selatan, Nagari Sikucur,Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariamandalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Yuliandra, S.H..M.H,Advokat yang berkantor di JI.
    Patenggangan, No.8 G, Kota Padangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal26 Maret 2019 dibawah Register Nomor : 91/P.SK.Pdt/2019/PN.Pmn,sebagai PenggugatLawanPemerintah Kabupaten Padang Pariaman. cq. Dinas PemberdayaanMasyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Pariaman, tempatkedudukan Jalan Hm. Syafei No. 10 Kota Pariaman, sebagaiTergugat1. Setelahn membaca berkas perkara;2.
    Telah mendengar permohonan yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 26 Maret2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawahRegister Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 26 Maret 2019;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPenggugat dan Para Tergugat hadir;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 9 Juli 2019, Penggugatmenyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan sebagaimana dalam suratpencabutan perkara
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untukmencoret perkara Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Pmn, dari dalam buku registerperkara;4.
    dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehRio Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dihadirioleh Penggugat dan Para Tergugat;Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,Devid Aguswandri, S.H.
Register : 19-02-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Pmn
Tanggal 5 September 2019 — LMKP
Tergugat:
Walikota Pariaman c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
19271
  • Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan pencantuman nama Penggugat dalam Daftar Hitam Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dan Portal Pengadaan Nasional adalah suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa terhadap Penggugat (Onrechmatig Overheidsdaad).
    LMKP
    Tergugat:
    Walikota Pariaman c.q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
Putus : 06-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3459 K/PDT/2012
Tanggal 6 Juni 2014 — PARIAMAN TAMPUBOLON (Amani Monang/Tupa), DK VS ROSDIANA Br. RUMAPEA
214 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PARIAMAN TAMPUBOLON (Amani Monang/Tupa) dan 2. MAHAKIM SITORUS tersebut
    PARIAMAN TAMPUBOLON (Amani Monang/Tupa), DKVSROSDIANA Br. RUMAPEA
    PUTUSANNomor 3459 K/PDT/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:di PARIAMAN TAMPUBOLON (AmaniMonang/Tupa), bertempat tinggal diBandar Jawa, Kecamatan JorlangHataran, Kabupaten Simalungun;2, MAHAKIM SITORUS, bertempattinggal di Huta Ill Nagori Rajamaligas,Kecamatan Hutabayu Raja, KabupatenSimalungunKeduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada TONI DAMANIK,S.H., dan kawankawan, Para
    Hotman Simbolon,tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusanJudex Facti/Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PARIAMAN TAMPUBOLON (AmaniMonang/Tupa), dan kawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para PemohonKasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah
Register : 31-01-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN PARIAMAN Nomor 7/PDT.G/2013/PN.PRM
Tanggal 18 Juni 2013 — KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN , DKK
519
  • KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN , DKK
    PUTUSANNomor: 07/PDT.G/2013/PN.PRMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara gugatan antara:SITI AKBARI, perempuan, umur 62 tahun, suku Tanjung, pekerjaanPensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal Jin.Fatmawati No.30 B Desa Rawang Kecamatan Pariaman Tengah KotaPariaman. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANA.
    KANTOR PERTANAHAN KOTA PARIAMAN Jin.SB Alamsyah, Telp(0751) 93770 Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat A.B. SUIB USMAN, + 70 tahun, suku Koto, Pekerjaan Pensiunan PegawaiNegeri (PNS), alamat tempat tinggal di JIn. H. Samahudin No.4 JatiMudik Kecamatan Pariaman Tengah dalam hal ini untuk diri sendiriselaku pihak penjual tanah kepada Penggugat, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat B.C. NURLINI, perempuan, umur 68 tahun, suku Piliang, pekerjaan lbuTangga, alamat Jin.
    dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 31Januari 2013 dalam Register Nomor: 07/PDT.G/2013/PN.PRM, yang padapokoknya sebagai berikut:OBJEK PERKARASebidang/ sepersil tanah perumahan, letaknya di Desa Rawang, Kec.Pariaman Tengah Kota Pariaman, berbatas sepadan sebelah;Utara : Dengan jalan FatmawatiSelatan : Dengan tanah yang di kuasai oleh Nurlini (Tergugat C)Timur : Dengan tanah hak milik No 104/ Desa Rawang, GS tgl 19Oktober 1987 No 855, luas 250 m2, tercatat
    Nurlini Pariaman 13Februari 2012, (bukti P.III);4. Foto copy Surat Pernyataan untuk menggugat sertifikat tanah An. NurliniPariaman 29 Agustus 2008, (bukti P.IV);5. Foto copy Surat Panggilan Il terhadap Penggugat, Tergugat B danTergugat C Pariaman 4 Mei 2012 (bukti P. V);6.
    Foto copy Undangan Badan Pertanahan Nasional RI Kantor PertanahanKota Pariaman, Pariaman, 21 Maret 2012, (bukti P.VI);Menimbang bahwa buktibukti tersebut telah diberi materai dandiperlihatkan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.IIl dan P.IV tidak dapatdiperlihatkan aslinya;Menimbang bahwa selain buktibukti surat tersebut Penggugat juga telahmengajukan satu orang saksi yaitu SYAIFUL yang telah memberikanketerangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa yang diperkarakan oleh para
Register : 21-02-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PTUN PADANG Nomor 10/G/2022/PTUN.PDG
Tanggal 18 Juli 2022 — Penggugat:
Jupnaldi
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
20054
  • Penggugat:
    Jupnaldi
    Tergugat:
    BUPATI PADANG PARIAMAN
Register : 03-01-2024 — Putus : 15-01-2024 — Upload : 08-05-2024
Putusan PN PARIAMAN Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn
Tanggal 15 Januari 2024 — Pemohon:
1.Riko Efendi
2.Roy Mardianto
Termohon:
1.Kapolres Padang Pariaman
2.Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman
105
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn;
    2. Menyatakan perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn dicabut;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN Pmn dari register perkara;
    4. Menetapkan biaya perkara dalam perkara permohonan ini Nihil;
    Pemohon:
    1.Riko Efendi
    2.Roy Mardianto
    Termohon:
    1.Kapolres Padang Pariaman
    2.Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman
Putus : 27-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Nopember 2013 — BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN >< ARMAN, dkk
140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BPR PEMBANGUNAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN >< ARMAN, dkk
Putus : 05-10-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1393 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman ; ARDIANSYAH Pgl. ARDI;
2123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pariaman ; ARDIANSYAH Pgl. ARDI;
    ARDI;Tempat lahir : Padang Pariaman;Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/22 Agustus 1981;Jenis kelamin > Lakilaki:Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Talao Mundam Kenagarian KetapingSelatan, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman;Agama > Islam;Pekerjaan : Supir;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)oleh:1.Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19Oktober 2015;Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober2015 sampai dengan
    Ardi pada hari Jumat tanggal 25September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara MinangkabauTalao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai,Kabupaten Padang Pariaman atau setidaktidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan
    Ardi pada hari Jumat tanggal 25September 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Jalan Bandara MinangkabauTalao Mundam Kenagarian Ketaping Selatan, Kecamatan Batang Anai,Kabupaten Padang Pariaman atau setidaktidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.
    dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/K/Pid/ 2016/PN.PMN., yangdibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan,bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPariaman mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiPadang tersebut;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 16 Mei 2016 yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di
    Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 17Mei 2016;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal20 April 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariamanmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2016 serta MemoriKasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman padaHal. 8 dari 12 hal.
Register : 15-01-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 21/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 20 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : Sjaharuddin
Terbanding/Tergugat : BUPATI PADANG PARIAMAN
10623
  • Pembanding/Penggugat : Sjaharuddin
    Terbanding/Tergugat : BUPATI PADANG PARIAMAN
    Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkatbanding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun KomplekMedan EstateMedan, telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut dibawah ini dalam sengketa SJAHARUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,Tempat Tinggal Korong Kampung Apar, RI O00 RW OOO,Kelurahan Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, KabupatenPadang Pariaman
    Berdasarkansurat kuasa khusus No. 32/AKHYR/K/PDG/ VI/2018 tanggal 22 Juni 2018;Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT/PEMBANDING;Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 21/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMELAWANBUPATI PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten PadangPariaman;Provinsi SumateraBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:1 NamaPekerjaanJabatan2 NamaPekerjaanJabatan3 NamaPekerjaanJabatanRIFKI MONRIZAL NP, SH, M.Si.Pegawai Negeri Sipil.Kepala
    perkara ini (Bundel A dan Bundela TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang teruraidalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PadangNomor: 19/G/2018/PTUNPDG tanggal 31 Oktober 2018 yang amarselengkapnya sebagai berikut; wMENGADILI: Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 21/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMDALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan BupatiPadang Pariaman
    Nomor:281/KEP/BPP/2018 Tentang PengesahanPemberhentian Wali Nagari dan Penjabat Wali Nagari sertaPengangkatan Wali Nagari pada 74 (Tujuh Puluh Empat) Nagari diKabupaten Padang Pariaman tanggal 11 Mei 2018 Lampiran nomor4 Pengangkatan Wali Nagari Sungai Buluh Timur Atas NamaZULKIFLI Nik 1371022508720002;DALAM EKSEPSI: Menyatakan Eksepsi Tergugat tidakditerima;DALAM POKOK PERKARA:1.
Register : 01-10-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 38/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
Khairil Anwar
Tergugat:
BUPATI PADANG PARIAMAN
323283
  • Dalam Penundaan:

    Menolak permohonan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018 sampai adanya putusan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewizjde);

    II. Dalam Eksepsi:

    - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    III.

    Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/ BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos., M.M., tanggal 8 Agustus 2018;
    3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 370/KEP/BPP-2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Khairil Anwar, S.Sos
    Penggugat:
    Khairil Anwar
    Tergugat:
    BUPATI PADANG PARIAMAN
    ., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, JabatanKasubag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Padang Pariaman ;3. Zulmardi, S.H, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf BagianHukum Setdakab Padang Pariaman ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorSekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Jalan Parit Malintang,Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, ProvinsiSumatera Barat.
    Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor801/027/KEP/BPP2018 Tanggal 16 Maret 2018 TentangPengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan PemerintahKabupaten Padang Pariaman sebagai Sekretaris Kecamatan LubukAlung Kabupaten Padang Pariaman.s. Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 801/082/KEP/BPP2018Tanggal 31 Mei 2018 Tentang Pemberhentian (Penggugat) sebagaiPegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural Di Lingkungan PemerintahKabupaten Padang Pariaman.2.
    anggaran2004.Bahwa selain sebagai pimpinan proyek DAK tahun anggaran 2004 diKabupaten Padang Pariaman, penggugat juga ditunjuk sebagai KasiSarana dan Prasarana Pendidikan TK/SD/MI Dinas Pendidikan danOlahraga Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat KeputusanBupati Padang Pariaman Nomor : UP.O36KEP/BPP2005 Tanggal 23Februari 2005.Bahwa tahun 2007 penggugat ditetapbkan sebagai tersangka olehKejaksaan Negeri Pariaman dalam kasus dugaan tindak pidanakorupsi selaku pimpinan dan bendahara proyek dana
    Nomor : 800/2163/BKD2012 Tanggal 2 Juli 2012mengangkat penggugat ditempatkan sebagai staf bidang MutasiKepegawaian BKD Kabupatenn Padang Pariaman.2) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor801/083/KEP/ BPP2013 Tanggal 31 Mei 2013 TentangPengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV di LingkunganPemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskanmengangkat pengugat menjadi Kasi Kesejahteraan RakyatKecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman.3) Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor801/078
    (Fotocopy dari fotocopy) ;Surat Petikan Keputusan Bupati Padang Pariaman No.801/083/KEP/BPP2013 tentang Pengangkatan PejabatStruktural eselon IV dilingkungan PemerintahKabupaten Padang Pariaman An.