diimpor untuk dipakai, atau diimporsementara; atauc. telah dipindahkan ke Tempat Penimbunan Sementara lain,Tempat Penimbunan Berikat, atau Tempat Penimbunan Pabean.Perhitungan Bea Masuk atas barang sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang harus dilunasi, sepanjang tidak dapat didasarkan padatarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan padatarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalamPemberitahuan Pabean pada saat barang tersebut ditimbun diTempat Penimbunan Sementara dan nilai pebean

utangPasal 38Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undangundang iniyang tidak atau kurang dibayar dikenakan bunga sebesar dua persensetiap bulannya atau selamalamanya dua puluh empat bulan,dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, danbagian bulan dihitung satu bulan.Penghitungan utang atau tagihan kepada negara Undangundang inijumlahnya dibulatkan dalam rupiah penuh.(1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)PRESIDENREPUBLIK INDONESIAms 30 aPasal 39Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pebean

harga minimal yang harus dipenuhitanpa memperhatikan bukti transaksi/ sales contract/ rekening Koran/ invoicedan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar seperti yangdiajukan Terbanding;Bahwa pada huruf (e) dinyatakan bahwa sebagai tindak lanjut pengajuankeberatan telah dilakukan penellitian terhadap ketentuan ketentuan nilaitransaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya;Bahwa pada poin (f) telah dilakukan penelitian terhadap Pemohon Bandingtidak meyakini kebenaran Nilai Pebean

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 342/438.7.5.16/2018, tanggal 19Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pebean KecamatanSedati Kabupaten Sidoarjo, (P3);Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat jugatelah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempattinggal Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikanketerangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah Anak

Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan sebesar CIFUS$138,600,00, yang mengakibatkan terbitnya SPTNP No.SPTNP900184/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 4 Januari 2013 dengan jumlahpungutan yang terutang sebesar Rp.99.900.000,00;bahwa selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan Metode pengulangan(fallback) yang diterapkan secara fleksibel menggunakan data pembanding barangserupa sehingga penetapan nilai pabean menjadi CIF USD 138.600,00;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

Penggugat:
Ridwan Ismail
Tergugat:
1.Sri Suhartiningsih selaku Direktur Utama PT Berkat Tarikan Jaya
2.Cq KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI Tipe Madya Pebean C Banda Aceh
3.PT Balai Lelang Artha
4.Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
5.Cq Direktur Impor

PemohonBanding dalam PIB 193565 (Bukti T1) yakni sebesar CIF USD 43,157.08tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean untuk penqhitungan bea masukberdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan to UUWTO to Pasal Pasal 3 ayat (5) PMK160, sehingga nilai pabean atas barangimpor yang diberitahukan dalam PIB 193565 (Bukti T1) ditetapkan menjadisebesar sebesar CIF USD 58,105.28 sebagaimana dinyatakan dalamSPTNP011180 (Bukti T2);: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

Pasal 23 ayat (1) PMK160harga yang diberitahukan tidak dapat dijadikan nilai pabean sehingga nilai pabean harusditetapkan dengan metode alternatif yaitu metode II a.d VI secara hierarki;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean oleh Terbandingdikarenakan pemberitahuan nilai pabean dalam PIB Nomor 197313 tanggal 27 November2012 yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Sistem NilaiPabean yang berlaku berdasarkan dokumen pelengkap pabean yang dimiliki PemohonBanding

dana bantuan luar negeri dari PemerintahAustralia dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 42 tahun 1995 pasal 2 PPN atas penyerahan tersebut tidak dipungut;Bahwa dengan demikian, PPN masukan yang dibayarkan sehubungan denganproyek tersebut seharusnya dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2)dan (2a) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN;Bahwa sesuai dengan Surat Edaran No. 19/PJ.53/1996 Butir 2 PerolehanBarang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pebean

Pemohon Banding dalam PIB192486 (Bukti T1) yakni sebesar CIF USD 44,652.15 tidak dapat ditetapkansebagai nilai pabean untuk penqhitungan bea masuk berdasarkan ketentuanPasal 15 ayat (1) UndangUndang Kepabeanan to UU WTO to Pasal Pasal 3ayat (5) PMK160, sehingga nilai pabean atas barang impor yangdiberitahukan dalam PIB 192486 (Bukti T1) ditetapkan menjadi sebesarsebesar CIF USD 58 048.32 sebagaimana dinyatakan dalam SPTNP011126(Bukti T2);: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

lanjutan PIB),negara asal: China dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 12,807.00,yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding menjadi CIF USD 26,966.52;Menurut Terbanding: bahwa Nilai Pabean ditetapkan menggunakan metode pengulangan (fallback)dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secarafleksibel sehingga total nilai pabean atas importasi PIB No. 435632 tanggal29 Oktober 2012 sebesar CIF USD 26,966.52;Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

di Bea Cukai apakah terdaftardi Bea Cukai atau tidak, padamulanya saksi tidak tahu tetapi setelah kejadian inisaksi tanyakan ke Bea Cukai dan ternyata tidak terdaftar ;Saksi 2, PURWINALAKSMI SUNTARI, menerangkan pada pokoknya antara lainsebagai berikut :12Bahwa saksi bekerja di Penggugat sejak tahun 2000 di bagian HRD Manajer ;Bahwa Penggugat bergerak di bidang Trading (penjualan) barangbarangInterior ;Bahwa Penggugat pernah menggunakan jasa Tergugat untuk pengurusanpengeluaran barang Impor dari Pebean

Pajak tersebut ditagih olehpihak yang menyerahkannya; ataud. saat harga perolehan Barang Kena Pajak tidakberwujud dan atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayarbaik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yangmemanfaatkannya;Ayat (2) : Dalam hal saat dimulainya pemanfaatan Barang KenaPajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luarDaerah Pabean sebagaimana dimaksud da/am ayat (1)tidak diketahui, maka saat dimulainya pemanfaatanBarang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa KenaPajak dari luar Daerah Pebean

Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 106/Desa Mojorejo, KecamatanKedungadem, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Samsul yang telahdilegalisir oleh Bank BRI Unit Ronggolaswe, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksisaksi masingmasing sebagai berikut:Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempatkediaman di Jalan Tambak Grinsing RT.002 RW.003, Kelurahan Perak Timur,Kecamatan Pebean

Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yangdilangsungkan di KUA Pebean Cantikan Surabaya berdasarkanKutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/IV/1998, tanggal 15 April 1998 tetapdipertahankan dan TIDAK DIPUTUS DENGAN PERCERAIAN /TALAK;4. Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan dan mendidik anak hasilperkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu anak yang bernamaXXXX tetap ada pada tanggung jawab Pemohon dan Termohon;5.

fakta hubungan hukumperdata Pemohon Banding dengan pemberi kerja di Korea Selatan" ;Halaman 20 alinea ke1, ke2, ke3 dan ke4 :"Bahwa selanjutnya Majelis berpendapat bahwa pengenaan PPN ataspenyerahan jasa berdasar perjanjian perdata sebagaimana yang berlakuuntuk transaksi perdata domestik tidak dapat a priori diterapkan terhadapperjanjian perdata lintas batas negara (kecuali perjanjian lintas batasnegara yang menjadi dasar pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luardaerah Pabean Indonesia di dalam daerah Pebean

Nilai Pabeandiberitahukan sebesar CIF USD115,733.06, yang kenudian ditetapkan olehTerbanding menjadi sebesar CIF USD254,492.28;bahwa berdasarkan Metode Pengulangan (Fallback) dengan menggunakanMetode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagaimana diatur padaLampiran VIII PMK160, nilai pabean untuk 4life transfer factor plus trifactor formula ditetapkan sebesar CIF USD 10.29/bottle, sehingga total nilaipabean adalah CIF USD 254,492.28;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penetapan nilai pebean

Nomor 46/B/PK/PJK/201 1perjanjian lintas batas negara yang menjadi dasar pemanfaatanJasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean Indonesia di dalamdaerah Pebean Indonesia, karena titik tolak pengenaan PPN adalahpada terjadinya konsumsi di dalam daerah pabean Indonesia),dikarenakan perbedaan kedaulatan hukum perdata antara negaranegara, yang berimplikasi pada perbedaanperbedaan ketentuanperdata tentang orang atau tentang benda atau tentang perikatanantara negaranegara tersebut" ;Halaman 21 Alinea ke2,

TbkNegara di Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari padatempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya Tindak pidana itudilakukan maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengangkut barang imporyang tidak tercantum dalam Manifes, yaitu pengakut yang sarana pengangkutnyaakan memasuki daerah pebean wajib

Pasal 2 ayat 3 Keputusan Menterl Keuangan Nomor : 302/KMK.04/1989tanggal 1 April 1989 tentang "Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas JasaKena Pajak selain jasa yang dilakukan oleh pemborong, jasa angkutan udaradalam negeri dan Jasa telekomunikasi" menyatakan tidak termasuk dalampengertian penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pebean RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah penyerahan:i.

Pasal4 huruf e, yaitu penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pebean yangdilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Selanjutnya dalam mernori penjelasanPasal 4 huruf e disebutkan bahwa penyerahan jasa yang terhutang pajak harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean danc.