diketemukanfakta bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, bahkantelah mempunyai dua orang anak;Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 166/Pdt.P/2021/PA.DpkMenimbang, bahwa bukti P.6 adalah foto kopi surat keterang nikah dibawah atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, oleh karenaperaturan perundangundangan telah menentukan pernikahan hanya dapatbuktikan dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh Pejabatan

Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 26 Juli 1992 M, yang dilakukan di hadapan pejabatan KUA KecamatanMatraman Jakarta Timur, tercatat sesuai Kutipan Akte Nikah nomor :792/87/VIl/ 92, dan saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sertamenandatangani sighot ta lik;2.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 juli 2009 M, bertepatan tanggal 25rajab 1430 H,Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yangdicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,NTB (Kutipan Akta nikah nomor :123 /15/V11/2009;2.

Nomor 1637 K/PID.SUS/201710.11.12.13.14.18.16.17.18.1 (satu) Eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 64 Tahun 2012tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PengadaanBarang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten AsmatTahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabatan PelaksanaTeknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat TahunAnggaran 2012 ;1 (satu) Eksemplar

Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang PerubahanPertama Keputusan Kepala Dinas Kehuatanan Kabupaten AsmatNomor 701/01/SK/2012 tentang Penunjukan Pejabatan PelaksanaTeknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat TahunAnggaran 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 6 Tahun2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab,Bendahara, Pembantu Bendahara, Bendahara Penerimaan danBendahara barang pada Sekretariat daerah

. 44 Tahun 2012Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa KonstruksiPada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012,Tanggal 22 Februari 2012 ;1 (satu) Eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 64 Tahun 2012tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PengadaanBarang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten AsmatTahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabatan

PelaksanaTeknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat TahunAnggaran 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : 701/07.a/SK/2012 Tentang PerubahanPertama Keputusan Kepala Dinas Kehuatanan Kabupaten AsmatNomor 701/01/SK/2012 tentang Penunjukan Pejabatan PelaksanaTeknis Kegiatan Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat TahunAnggaran 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan BUPATI Asmat Nomor 6 Tahun2012 Tentang Penunjukan / Pengangkatan Penanggungjawab

. 44 Tahun 2012Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa KonstruksiPada Dinas Kehutanan Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2012, Tanggal22 Februari 2012 :1 (satu) Eksemplar foto copy SK Bupati Asmat No. 64 Tahun 2012tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PengadaanBarang Dan Jasa Konstruksi Pada Dinas Kehutanan Kabupaten AsmatTahun Anggaran 2012, Tanggal 25 Februari 2012 ;1 (satu) Eksemplar Foto copy Keputusan Kepala Dinas KehutananKabupaten Asmat Nomor : Tentang Penunjukan Pejabatan

kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;- Menetapkan barang bukti berupa : 1) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan

Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2011 tanggal 26 Januari 2011.2) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan

Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012.3) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan

Menyatakan barang bukti berupa :" 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati IndragiriHulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan Penata Usahaan Keuangan (PPK),Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang,Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran padaPejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja PerangkatDaerah

(SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2011 tanggal 26Januari 2011." 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati IndragiriHulu Nomor 6 tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang,Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan Penata Usahaan Keuangan (PPK),Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang,Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran padaPejabat Pengelolaan Keuangan

Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2Januari 2012." 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati IndragiriHulu Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama PenunjukanPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan PenataHal 3Putusan Pengadilan TIPIKORNo.&8/Pid.Sus.TPK/2015/PN.PbrUsahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, BendaharaPengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu,Bendahara

Bendahara Pengeluaran Pembantu,Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran padaHal 57Putusan Pengadilan TIPIKORNo.&8/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pbr10)11)Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu tahun Anggaran 2012 tanggal 2Januari 2012.1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati IndragiriHulu Nomor 53 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama PenunjukanPengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan

memperoleh kekuatanhukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untukmenutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyaiharta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, makaharus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;Menetapkan barang bukti berupa :1) 1 (satu) rangkap fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati IndragiriHulu Nomor 15 tahun 2011 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabatan

Bahwa pada hari Ahad tanggal 05 juli 2015 M, bertepatan tanggal 16Ramadhan 1436 H,Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1910/Pdt.G/2020/PA.PwtKecamatan XXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXXX (Kutipan Akta nikah nomor :0356 /002 /V11 /2015;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, atau sampai bulanseptember 2017;3.

s/d P.10 dimaksud dapat diterima untuk dipertimbangkan dijadikandasar dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat KeteranganDomisili ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomicili di wilayah KotaDepok, maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksadan mengadili permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.10 adalah buktibuktterkait dengan indentitas Pewaris, surat kematian Pewaris dan kedua orangtua Pewaris, kesemuanya dikeluarkan oleh pejabatan

Menyatakan dan/atau menguatkan Keputusan Tergugat (MenteriDalam Negeri RI) Nomor 161.928564 Tahun 2017 tentangPengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat PapuaProvinsi Papua Barat masa jabatan Tahun 20172022, tertanggal16 November 2017 adalah sah dan berharga dan memiliki kKekuatanhukum final dan mengikat karena kewenangan yang melekat dalamjabatannya sebagai Pejabat Negara dan/atau Pejabatan TataUsaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 pebruari 2014 M, bertepatantanggal 16 Eabiul Tsani 1436 H, Pemohon dan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Kabupaten Banyumas (Kutipan Aktanikah nomor : a2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindahbersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 bulan atausampai maret 2015;3.

dikeluarkan untuk tujuan yang tepat dan jelas dan tidakbertentangan hukum;Menyatakan tetap sah dan memiliki kKekuatan hukum final danmengikat terhadap Keputusan Tergugat (Menteri Dalam Negeri Rl)Nomor 161.928564 Tahun 2017 tentang PengesahanPengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Baratmasa jabatan Tahun 20172022, tertanggal 16 November 2017adalah sah dan berharga dan memiliki kekuatan hukum final danmengikat karena kewenangan yang melekat dalam jabatannyasebagai Pejabat Negara dan/atau Pejabatan

.9dimaksud dapat diterima untuk dipertimbangkan dijadikan dasar dalammemutus perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat KeteranganDomisili ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomicili di wilayah Kota Depok,maka Pengadilan Agama Depok berwenang menerima, memeriksa danmengadili permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.9 adalah buktibuktiterkait dengan indentitas Pewaris, surat kematian Pewaris dan akta kelahirananakanak Pewaris, kesemuanya dikeluarkan oleh pejabatan

Adapun Para Terdakwamembawa benih lobster tersebut tanpa izin atau dokumen yang dikeluarkanoleh pejabatan yang berwenang, serta ukuran dan beratlobster yang dibawaPara Terdakwa tidak termasuk kualifikasi yang dapat dikeluarkan wilayah; Bahwa Para Terdakwa membawa benih lobster dalam 6 (enam) boxstyroafoam tersebut, karena dihubungi oleh Bujang untuk mengantarkanbenih lobster sejumlah 6 (enam) box styroafoam menuju Lambur Luar,Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisibertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat200 (dua ratus) gram per ekor; ;Bahwa benih lobster dimaksud akan dibawaoleh Para Terdakwa ke daerah Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut tanpa izin ataudokumen yang dikeluarkan oleh pejabatan yang berwenang, serta ukuran danberat lobster yang dibawa Para Terdakwa tidak termasuk kualifikasi lobster yangdapat dikeluarkan

Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisibertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat200 (dua ratus) gram per ekor; ;Bahwa benih lobster dimaksud akan dibawaoleh Para Terdakwa ke daerah Lambur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Adapun Para Terdakwa membawa benih lobster tersebut tanpa izin atauHalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tjtdokumen yang dikeluarkan oleh pejabatan yang berwenang, serta ukuran danberat lobster yang dibawa Para

Sulawesi Tengah NomorKep/10/1/2016 tantang pengangkatan sebagai Bendahara pengeluarandi lingkungan Polda Sulteng atas nama PUTU DEDI ARTONO,BRIPKA/85010106 jabatan organik BAURKEU SUBBAGRENMIN BIDTl POLDA SULTENG dan jabatan dalam penggunaan anggaransebagai BENDAHARA PENGELUARAN SATKER BID TI POLDASULTENG TA. 2016, TMT 01012016, di tetapkan di palu pada tanggal13 Januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy surat perintah NomorSprin/1/I/ 2016/BID TI tanggal 1 Januari 2016 perihal pengangkatansebagai Pejabatan

KK 3448 tanggal 4November 2016, kepada Kepala Seksi MSKI; 1 (Satu) lembar foto copyHalaman 25 dari 46, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PT PAL75).76).72)surat pengantar Nomor B/2434/X1/2016/Bidti tanggal 8 November 2016perihal pengiriman specimen tanda tangan pejabatan penandatanganSPM; 1 (satu) Jlembar fotocopy surat perintah NomorSprin/65/X1/2016/Bidti tanggal 7 November 2016 tentang pengangkatansebagai pejabat penandatangan SPM satker Bid Ti Polri Polda Sultengatas nama IPTU FERY HERIYANTO NRP

Sulawesi Tengah NomorKep/10/I/2016 tantang pengangkatan sebagai Bendahara pengeluarandi lingkungan Polda Sulteng atas nama PUTU DEDI ARTONO,BRIPKA/85010106 jabatan organik BAURKEU SUBBAGRENMIN BIDTl POLDA SULTENG dan jabatan dalam penggunaan anggaransebagai BENDAHARA PENGELUARAN SATKER BID TI POLDASULTENG TA. 2016, TMT 01012016, di tetapkan di palu pada tanggal13 januari 2016; 1 (satu) lembar foto copy surat perintah NomorSprin/1/l/2016/BID TI tanggal 1 januari 2016 perihal pengangkatansebagai Pejabatan

KK 3448 tanggal 4November 2016,kepada kepala Seksi MSKI; 1 (Satu) lembar foto copysurat pengantar Nomor B/2434/X1/2016/Bidti tanggal 8 November 2016perihal pengiriman specimen tanda tangan pejabatan penandatanganSPM; 1 (satu) lembar foto copy surat perintah NomorSprin/65/X1/2016/Bidti tanggal 7 November 2016 tentang pengangkatansebagai pejabat penandatangan SPM satker Bid Ti Polri Polda Sultengatas nama IPTU FERY HERIYANTO NRP 75060490; 1 (satu) lembarrfoto copy spesimen tanda tangan Pejabat penandatangan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Maret 2015dihadapan pejabatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun SelatanHal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.CkrKabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalamKutipan Akta Nikah Nomor 510/120/III/2015 Tertanggal 20 Maret 20152. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohonberstatus Perawan.3.

Bahwa pada hari Ahad tanggal 17 Pebruari 2002 M, bertepatan tanggal5 Dzulhijan 1422H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2020/PA.PwtKecamatan XxXXxxXxX, XXXXXXXXX XXXXXXXxX (Kutipan Akta nikah nomor :41 /10/11/2002;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebin 18 tahun atau sampalbulan mei 2020;3.

Bahwa pada hari Kamistanggal 26 januari 2017 M,bertepatan tanggal27 Robiul Tsani 1438 H,Pemohon dan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Purwojati, Kabupaten Banyumas( Akta nikah nomor ;0048 /048 /1/2017;2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik Termohon selama kurang lebih 3 tahun,atau sampai bulanJanuari 2020;3.

Bahwa pada hari minggu tanggal 10 september 1989 M, bertepatantanggal 10 shafar 1410H, Pemohon dan Termohon melangsungkanHalaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2276/Pdt.G/2020/PA.Pwtpernikahan yang dicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Blitar (Duplikat KutipanAkta nikah nomor : 281 /22/1X/1989;2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 15 tahun kemudian pindahbersama di rumah bersama

TnkBahwa, Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diingatkanuntuk mengurus Surat Keterangan dari Pejabatan Atasannya, namun Termohontidak menyerahkan Surat Keterangan dimaksud;Bahwa, jawaban Termohon tidak dapat didengarkan karena meskiTermohon telah diberi kesempatan, namun Termohon tidak menggunakanhaknya untuk menjawab dan selanjutnya sampai akhir persidangan tidakpernah lagi menghadap dipersidangan;Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pada sidangtanggal 10 Juni 2014 dibacakanlah

pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagaigolongan I (satu) nomor urut 61 Lmapiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Bahwa terdakwa KURNIAWAN Als AWANG Bin RIDWAN tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan I (satu) bukan tanaman berupa keristalkristal putih jenis sabusabu sebanyak1 (satu) paket kecil bukan digunakan untuk kepentingan pengembagan ilmu pengetahuandan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabatan

Bahwa pada hari Ahad tanggal 21 Nopember 2010 M, bertepatantanggal 14 Dzulhijah 1431 H,Pemohon dan Termohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pejabatan Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Wangon, Kabupaten Bannyumas (Kutipan Aktanikah nomor : 765/89/X1/2010;2.