Menyatakan agar barang bukti, berupa :1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker DaerahNomor 1.01.16.41.5.2 tanggal 10 Januari 2012 ;Dokumen Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012 NomorDPA 1.01.16.41.52 tanggal 17 Oktober 2012 ;Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012tentang Pejabaran Perubahan APBD untuk Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga;Hal. 4 dari 17 hal. Put.

Terdakwa tidak mempunyai hartabenda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantidengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;Memerintahkan barang bukti berupa:1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker DaerahNomor 1.01.16.41.5.2 tanggal 10 Januari 2012 ;Dokumen Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012 NomorDPA 1.01.16.41.52 tanggal 17 Oktober 2012 ;Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012tentang Pejabaran

selama 2 (dua) tahun;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker DaerahNomor 1.01.16.41.5.2 tanggal 10 Januari 2012 ;Dokumen Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah DinasPendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun Anggaran 2012 NomorDPA 1.01.16.41.52 tanggal 17 Oktober 2012 ;Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012tentang Pejabaran

bersangkutandilaksanakan;Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelahmemperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagiprovinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota;Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepaladaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanselambat lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejakditerimanya rancangan dimaksud;Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBDyang telah disetujui bersama DPRD dan rancanganperaturan gubernur tentang pejabaran

(lima belas) hari terhitung sejakrancangan diterima, maka gubernur dapat menetapkanHalaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 74 P/HUM/2014Ayat (4)Ayat (5)Ayat (6)Pasal 52Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturandaerah APBD dan rancangan peraturan gubernur tentangpejabaran APBD menjadi peraturan gubernur tentangpejabaran APBD;Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasirancangan peraturan daerah tentang APBD danrancangan peraturan gubernur tentang pejabaran

APBDsudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi, gubernurmenetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturandaerah dan peraturan gubernur;Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasirancangan peraturan daerah tentang APBD danrancangan peraturan gubernur tentang pejabaran APBDbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi, gubernurbersama DPRD melakukan penyempurnaan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan ataumembujuk anak untuk melakukan atau. membiarkan dilakukanperbuatan cabul;Pejabaran dari masingmasing unsur adalah sebagai berikut :Ad.1.

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaAnak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Pejabaran dari masingmasing unsur adalah sebagai berikut :Ad.1.

Bahwa judex factie tingkat banding perlu mengadakan sidangpemeriksaan dalam tingkat banding guna mendengar penjelasanPembanding tentang pejabaran produkproduk yang dijadikan buktiyang dianggap Terbanding merupakan pelanggaran atas perjanjiankerahasiaan;2. Bahwa putusan judex factie tingkat pertama salah dalam menerapkanhukum, karena Terbanding tidakk memiliki kedudukan hukum (legalstanding) dalam mengajukan gugatan serta gugatannya kabur karenamempermasalahkan PT. Polka Jelita Indonesia;3.

(lima puluh juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjarakurungan dan dengan permintaan Terdakwa di tahan Rutan.Menyatakan agar barang bukti:berupa;> 1 eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Daerah Nomor:1.01.16.41.5.2 tanggal 10 Januari 2012 ;> Dokumen Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah DinasPendidikan Pemuda Ddan Olah Ragar Tahun anggaran 2012 NomorDPA: 1.01.16.41.52 tanggal 17 Oktober 2012 ;> Peraturan Bupati Nomor : 11 tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012tentang Pejabaran Perubahan

Terdakwa tidak mempunyai harta benda yangmencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan;Memerintahkan barang bukti berupa:> 1 eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Daerah Nomor:1.01.16.41.5.2 tanggal 10 Januari 2012 ;> Dokumen Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah DinasPendidikan Pemuda Ddan Olah Ragar Tahun anggaran 2012 NomorDPA: 1.01.16.41.52 tanggal 17 Oktober 2012 ;> Peraturan Bupati Nomor: 11 tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012tentang Pejabaran

Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;Pejabaran dari masingmasing unsur adalah sebagai berikut :Ad.1.

dicatat di bagian secretariat/TU.Bahwa setahu saksi BPMPD / DPMDesa tidak melakukan verifikasi kelapangan atas adanya permohonan' pencairan, melainkanmenurunkan tim untuk monitoring hasil kegiatannya, tetapi bersifatsampling dimana dalam satu Kab/Kota sekitar 4 s/d 5 Desa yangdimonitoringBahwa Dana kegiatan pembangunan jalan lingkungan Desa SinagarT.A. 2014 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Jawa Barat T.A. 2014, Dasar Hukumnya Peraturan Gubernurnomor 1 Tahun 2014 tentang Pejabaran

Anggaran Pedapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014Bahwa yang melakukan pengelolaan anggaran keuangan daerahpada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menjadi sumber danapembangunan jalan lingkungan Desa Sinagar Yaitu Biro KeuanganSETDA Provinsi Jawa Barat, Dasar Hukumnya Peraturan Gubernurnomor 1 Tahun 2014 tentang Pejabaran Anggaran Pedapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2014Bahwa Prosedur pengajuan proposal pencairan berdasarkan Pasal 11Peraturan Gubernur Jawa Barat nmor 25 tahun 2014

Berdasarkan penjelasan dan pejabaran di atas sangat jelas dan terangbahwa Objek gugatan Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 401/KMK.01/UP.92/2017 berdiri sendiri dan diterbitkan dengan dasarhukum dan alasan yang berbeda dengan objek gugatan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP200/PJ/2017 dan Keputusan Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Prabumulih Nomor: KEP900/WPUJ.03/KP.11/2017.D.

;

terdakwa seharusnyaHalaman 16 dari 104 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN.Mks.melaksanakan program Perencanaan Penimbunan dengan anggaranRp.199.000.000, (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) danPembangunan Terminal dengan anggaran Rp.706.590.000, (Tujuh ratusenam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),dan terdakwa melakukanPerataan dan Penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan, kedua kegitantersebut tidak ada dalam DPA asli Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika maupun dalam pejabaran

APBD TA 2015 yangditetapbkan tanggal 31 Desember 2015, dimana terdakwa seharusnyamelaksanakan program Perencanaan Penimbunan dengan anggaranRp.199.000.000, (Seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) danPembangunan Terminal dengan anggaran Rp.706.590.000, (Tujuh ratusenam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah),dan terdakwa melakukanPerataan dan Penimbunan serta Pemadatan dan Penimbunan, kedua kegitantersebut tidak ada dalam DPA asli Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika maupun dalam pejabaran

Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakanNarkotika Golongan bukan tanamanyang beratnya melebihi 5(lima) gram;Pejabaran dari masingmasing unsur adalah sebagai berikut :Ad.1.

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satker Daerah Nomor:1.01.16.41.5.2 tanggal 10 Januari 2012 ; Dokumen Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda Ddan Olah Ragar Tahun anggaran 2012 Nomor DPA :1.01.16.41.52 tanggal 17b Oktober 2012 ; Peraturan Bupati Nomor : 11 tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pejabaran Perubahan APBD untuk Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga.

koreksi semua usulan termasuk danaasuransi tetapi tahun 2002 dan tahun 2003 tidak pernahdibahas ;Bahwa ada pembahasan dalam perubahan baru diusul dantidak semua anggota DPRD hadir dan ada panitia anggaraneksekutif semua ikut hadir;Bahwa Saksi tidak tahu masingmasing anggota dewan dapatdana asuransi;Bahwa untuk tahun 2002 dan 2003 anggota dewanmendapatkan dana asuransi sedangkan 2004 tidakmendapatkan dana asuransi;Bahwa Saksi mengetahui isi tentang surat keputusan, asuransitidak disebutkan dalam pejabaran

Penggugat sampaikan tidak lagi masuk diakal dan jelas Penggugat tidakmelakukan instrospeksi diri akan apa yang menimpanya.Bahwa tidak benar, dengan pembelian mobil tersebut Tergugat tidakmelepas tanggung jawab yang sudah dijelaskan pada poin 12 s/d 15 diatas.Bahwa tidak benar, pengeluaran rumah tangga sudah dibahas sejak awalpernikahan tahun 2009 antara kedua pihak, antar Tergugat dan Penggugattelah sepakat menjalaninyadan baru setelah 7 (tujuh) tahun Penggugatmenyatakan keberatannya.berdasarkan pejabaran

koreksi semua usulan termasuk danaasuransi tetapi tahun 2002 dan tahun 2003 tidak pernahdibahas ;Bahwa ada pembahasan dalam perubahan baru diusul dantidak semua anggota DPRD hadir dan ada panitia anggaraneksekutif semua ikut hadir;Bahwa Saksi tidak tahu masingmasing anggota dewan dapatdana asuransi;Bahwa untuk tahun 2002 dan 2003 anggota dewanmendapatkan dana asuransi sedangkan 2004 tidakmendapatkan dana asuransi;Bahwa Saksi mengetahui isi tentang surat keputusan, asuransitidak disebutkan dalam pejabaran

., yang menjelaskan :Uraian kerugian suatu pejabaran antara rincian mengenaikerugian yang diderita Penggugat sebagai akibatperbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugianmaterial ataupun kerugian moril yang harus ditaksirdengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapatdirekareka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsurunsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yangdiajukan tanpa perincian yang dianggap kabur,(Vide.

ONGGO WIJAYA, Nomor Agenda: 862disetujui oleh MUSTOFA KAMAL PASA pada tanggal 24 Juni2015. 60.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati MojokertoNomor 67 Tahun 2012 tentang Pejabaran Tugas Pokok danFungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan perijinan Terpadu danPenanaman Modal Kab.

ONGGO WIJAYA, Nomor Agenda: 862disetujui oleh MUSTOFA KAMAL PASA pada tanggal 24 Juni2015. 60.a. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Mojokertob. b. 1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Mojokertoc. c. 1 (Satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati MojokertoNomor 67 Tahun 2012 tentang Pejabaran Tugas Pokok danFungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan perijinan Terpadu danPenanaman Modal Kab.

Rekening290.01.02.0035050 Priode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.5 (lima) lembar foto copi Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 903/27/2012tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pejabaran Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 dan lampiran legaiisasiinspektorat Kota Sibolga.6 (enam) Iembar foto copi aporan keuangan pemerintah Kota Sibolga TA.2012 legalisasi Inspektorat Kota Sibolga.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Sibolga atas namaJUAN CARLOS RICARDO Nomor Rekening :

Rekening290.01.02.0035050 Priode 01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.52. 5 (lima) embar foto copi Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 903/27/2012tanggal 03 Oktober 2012 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TA. 2012 dan lampiran legalisasi inspektorat Kota Sibolga.53. 6 (enam) lembar foto copi aporan keuangan pemerintah Kota Sibolga TA. 2012legalisasi Inspektorat Kota Sibolga.Menmbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli danketerangan Terdakwa dan alat

Rekening : 290.01.02.0035050 Priode01 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012.5 (lima) lembar foto copi Peraturan Walikota Sibolga Nomor : 903/27/2012 tanggal03 Oktober 2012 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah TA. 2012 dan lampiran legalisasi inspektorat Kota Sibolga.6 (enam) lembar foto copi laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga TA. 2012legalisasi Inspektorat Kota Sibolga.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Sibolga atas nama JUANCARLOS RICARDO Nomor Rekening

bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TambahUang (TU) bulan Juli 2015.1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GantiUang (GU) bulan Juli 2015.1 (Satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TambahUang (TU) bulan Juni 2015.1 (Satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GantiUang (GU) bulan Mei 2015.1 (Satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TambahUang (TU) bulan Mei 2015.1 (Satu) Bendel Foto Copy Lampiran II Pejabaran

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Tambah Uang (TU) bulan Juli 2015.33) 1 (Satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GantiUang (GU) bulan Juli 2015.34) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Tambah Uang (TU) bulan Juni 2015.35) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GantiUang (GU) bulan Mei 2015.36) 1 (Satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Tambah Uang (TU) bulan Mei 2015.37) 1 (Satu) Bendel Foto Copy Lampiran II Pejabaran

Bengkalis Persetujuan Dtengan APBD tahun 2012 tanggal 18 Januari 2012, barangNomor : 9 Hasil Evaluasi Ranperda tentang anggaran APBDBengkalis tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati terpenjabaran APBD tahun 2012 Nomor : 113/II/2012, tanggal 2 Feb2012, barang bukti Nomor : 10 Surat Pengantar RKAPPKDBengkalis tahun 2012 dengan belanja hibah sebesar233.656.259.000,, barang bukti Nomor : 21 Keputusan Gube2012 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pejabaran Perub:APBD tahun 2012 No.

Bengkalis TA 2012 detbelanja hibah setelah Perubahan sebesar Rp.266.373.091.580,, babukti Nomor : 21 Keputusan Gubernur Riau tentang Evaluasi Ranpetentang perubahan APBD tahun 2012 dan Rancangan Peraturan Bitentang Pejabaran Perubahan APBD tahun 2012 No. Kpts.788/X/;tanggal 30 Oktober 2012, barang bukti Nomor : 22 Dokumen Ptentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA. 2012 Nomor 17 t2012 tanggal 01 November 2012, barang bukti Nomor : 24 KeputBupati Kab.

Bengkalis TA :;Nomor : 900/BA/X/3/2012, 05/DPRD/BP/2012 tanggal 17 Oktober 2barang bukti Nomor : 21 Keputusan Gubernur Riau tentang EvaRanperda , tentang perubahan APBD tahun 2012 dan RancarPeraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan APBD tahun 2012Kpts.788/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, barang bukti NomorDokumen Perda tentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA. ;Nomor 17 tahun 2012 tanggal 01 November 2012, barang bukti Nor24 Keputusan Bupati Kab.

Bengkalis TA ;Nomor : 900/BA/X/3/2012, 05/DPRD/BP/2012 tanggal 17 Oktober 2barang bukti Nomor : 21 Keputusan Gubernur Riau tentang EvaRanperda , tentang perubahan APBD tahun 2012 dan RancalPeraturan Bupati tentang Pejabaran Perubahan APBD tahun 2012Kpts.788/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, barang bukti NomorDokumen Perda tentang Perubahan APBD Kab. Bengkalis TA. ;Nomor 17 tahun 2012 tanggal 01 November 2012, barang bukti Nor24 Keputusan Bupati Kab.