Risalah pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara yangdibuat oleh LORINA PESULIMA , SH Jurusita Pengadilan Negeri Ambon,yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017, telah memberitahukanHal 14 dari 19hal Putusan Nomor 32 / PDT / 2017 / PT.AMBkepada Kuasa Tergugat dan Tergugat Il / Pembangding, Tergugat Il / TurutTerbanding dan pada tanggal 22 Juni 2017 telah memberitahukan kepadaPenggugat / Terbanding untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;Menimbang

Bahwa terhadap Putusan majelis hakimPeradilan Militer I05 Pontianak terlihat kurangobjektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan sertatidak bijaksana dalam menjatuhkan putusan, sehinggatidak menyentuh rasa keadilan, kerena pertimbanganhukumnya tidak didasari pada fakta fakta yangterungkap dalam persidangan, baik dari keterangansaksi saksi di depan sidang di bawah sumpah maupundari keterangan Pembangding/Terdakwa sendiri, sertaalat bukti yang ada.104.

a)Bahwa semua dalildalil yang dikemukakan oleh Pembanding atauTergugat dalam eksepsi maupun jawabannya tidak dapat mematahkandalil gugatan Terbanding (Penggugat).Bahwa Pembangding mendalilkan bahwa pertimbangan judex factie yangmenyatakan Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan pekawinan yang sahmenurut agama Budha pada hari Minggu, tanggal 11 Mei 1997, dihadapan Pandita Budiarsa, bertempat di Vihara Budha Dharma Bali,Sempidi, Bali adalah tidak tepat

Menghukum Para Pembangding semula para pelawan untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di dalam tingkatbanding sejumlah RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).Yang kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia diputussebagai berikut :1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. LilikMurwati, 2. Tavip Budi Hudoyono, ST tersebut.2.

Bahwa terhadap Putusan majelis hakimPeradilan Militer I05 Pontianak terlihat kurangobjektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan sertatidak bijaksana dalam menjatuhkan putusan, sehinggatidak menyentuh rasa keadilan, kerena pertimbanganhukumnya tidak didasari pada fakta fakta yangterungkap dalam persidangan, baik dari keterangansaksi saksi di depan sidang di bawah sumpah maupundari keterangan Pembangding/Terdakwa sendiri, sertaalat bukti yang ada.4.

) seharusnya mempertimbangkan sikap, perbuatan, tindakan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, yang dengan rela mengikuti tata cara perkawinan Agama Katholik(Agama yang dianut oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat) hanya dengantujuan agar Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dapat menikah denganPemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat, sesuai dengan pengakuan TermohonKasasi/Pembanding/ Penggugat yang dimuat dalam Akta Catatan Sipilperkawinan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Pembangding

Amb, kepada Pengadilan Negeri Depokuntuk memberitahukan adanya permohonan banding kepada Tergugat II /Terbanding Il;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehRAHMAN TAROD4gUI, SH Jurusita Negeri Ambon, yang menerangkan bahwapada tanggal 1 Juli 2016 , bahwa telah memberitahukan kepadaPenggugat/Pembangding untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehRAHMAN TAROD4I, SH Jurusita Negeri Ambon, yang menerangkan bahwapada

Bahwa sebagaimana dalil keberatan Pembangding/Penggugatsemula, terhadap Petitum nomor tiga belas (13) dalamgugatannyatelah terbantahkan sebagaimana dalamPertimbangan Putusan Majelis Hakim Perkara Perdata No.462/Pdt.G/2016/PNMdn pada, halaman 36 yang menyatakansebagai berikut :Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan a quo bahwaPenggugat tidak mampu membuktikan bahwa alm.

Proses mediasi dilaksanakan Prossedurpeneguran, dan telah dilaksanakan proses Penertiban dan Penertibandilaksanakan oleh TIM Terpadu Walikota Jakarta Selatan bahkan olehkarena Prinsip Manusiawi, Pemohon Penertiban telah memberikanKonfensasi sebesar Rp110.973.600,00 untuk mengosongkan bidangtanah tersebut, namun pembanding tidak bersedia menerimanya karenamasih menganggap bidang tanah tersebut adalah miliknya;IV.Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya Pemohon Kasasi/ Pembangding/Penggugat, memohon izin

Bahwa seluruh Eksepsi dan Kontra Memori Banding dengan dalildalilyang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali Dahulu TermohonKasasi/Terbanding/Tergugat adalah sangat berlawanan dengan faktafakta kejadian yang sesungguhnya yang dapat dipatahkan dengan dalilidalil dan buktibukti yang dimiliki Pemohon Kasasi/ Pembangding/Penggugat, sehingga sangat layak dan patut Majelis Hakim SidangPengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak seluruhdalildalil pada eksepsi/Kontra Memori Banding Para

Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang StandarPemeriksaan Keuangan Negara yang merupakan aturan pelaksana dariUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan dan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,bahwa dalam melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh BadanPemeriksaan Keuangan, standar pemeriksaan keuangan negaramerupakan patokan yang wajib dipedomani dalam melakukanpemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;Pembangding

demikiangugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Tentang duduknya perkara dan Pertimbangan Hukum:L,Bahwa Penggugat/ Terbanding mendalilkan bahwa telah memperoleh 2 (dua)bidang tanah dengan luas dan batasbatas sebagaina diuraikan dalam gugatanPenggugat/ Terbanding sebagaimana tertuang dalam putusan PengadilanNegeri Soe tanggal 2 Maret 2017 (halaman 2 dan 7 dari 37 halaman Nomor31/Pdt.G/2016/PN Soe dari suami Tergugat VPembangding dan ayahTergugat IV Pembanding Il s/d Tergugat VIl/Pembangding

Bahwa oleh karena pada pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim tidakmempertimbangkan hakhak Pembangding/ Termohon dengan sepenuhnyadalam mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi Pembanding untukmembantah dailildalil yang Terbanding/Pemohon sampaikan dalamgugatannya sesuai dengan asas audi alteram partem atau auditur et alterapars, maka dalam memori banding Pembanding/Termohon ini teruraikembali dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan denganjawaban, duplik dan kesimpulan dalam perkara

Dalam perkara ini Pembangding tidak mempunyai hubunganhukum dengan para Terbanding sampai dengan Terbanding IV soalutang piutan/soal pinjammeminjam uang;4. Bahwa para pembanding hanya mempunyai hubungan hukumdengan Tergugat/ Terbanding V (bukti P.III.11) dan bukti (P.III.10)dan keterangan saksisaksi pada saat pemeriksaan di Tingat DusunLamasi, serta jawaban dan Duplik Tergugat V/ Terbanding V;5.

ini, yang tidakhanya menilai dan mengambil keputusan yang tidak mencerminkan rasakeadilan sebagaimana yang tertuang didalam pertimbangan tersebut, makaputusan yang dibuat tersebut salah dan keliru adalah sebagai berikut;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 232/Pdt/2020/PT MDNPUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM TUMPANG TINDIHBahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Aquo sama sekali tidakmenilai bukti dan saksisaksi yang Pembanding majukan di persidangan karenabuktibukti maupun saksisaksi yang Pembangding

Tanggal 21 Maret 2017,memori banding dan kontramemori banding berpendapat sebagai berikut:Dalam Eksepsi :wonnn Menimbang, bahwa dalam keberatan memori banding dariPembanding semula Penggugat tidak menyinggung masalah eksepsi dariTerbanding semula Tergugat I, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggimenganggap Pembangding semula Penggugat menerima putusan eksepsi,sehingga dalam eksepsi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng RappangNo.24/Pdt.G /2016/PN.Sdr.

Juli 2020 Masehi bertepatandengan Tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriah adalah sudah tepat dan benar, karenasesuai dengan faktafakta hukum yang telah terbukti dipersidangan, seperti faktahukum dari keterangan saksisaksi yang dihadirkan, buktibukti Surat serta faktafakta lain yang terkait;Bahwa dalil Pembanding dalam memori banding yang menguraikan terkaitProses Persidangan di tingkat pertama yang menurut pembanding telahmerugikan Pembanding adalah dalil yang absurd, selain itu didalam memoribanding Pembangding

Sehingga putusansela Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Perdata No. 38 / Padt.G/Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 134/Pdt/2020/PT DPS2020 / PN.Dps , tanggal 22 Juni 2020 aquo tidak perlu untuk dipertahankandan patut dibatalkan , dan sekaligus Pembangding Mohon Kepada Yth. KetuaPengadilan Tinggi Denpasar agar memeriksa dan memutusperkara ini jugadalam pokok perkaranya ;.

MENGADILI SENDIRI1.De10.11.Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding seluruhnya;Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebuut Penggugat/Pembangding (ELIAS BUNTU MASUMA) sekarang Tergugat tidakmeggunakan haknya dalam tenggang waktu 14 hari sebagai mana ditentukanUndangUndang untuk mengadakan upaya hukum kasasi , maka putusanPengadilan

Oleh karenanya dalil memoribanding angka (satu) haruslah dikesampingkan3 Bahwa terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Hapini Irwanto bahwasemua dokumen termasuk Polis, Cover Note dan Dokumen lainya telahdiserahkan melalui Aris Anri Putranto (Turut Terbanding) karena turutterbandinglah yang melakukan penutupan asuransi dan Terbanding tidakpernah berhubungan dengan Pembangding, hal tersebut dibenarkan dalambisnis asuransi.

Agusti Rizal bin Damhuri padahal bukti P5 tersebut tidak mempunyainilai pembuktian yang kuat; Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Basir Sabilahbin Sabiilah ,saksi Nakim Sandio bin Sandio dan saksi lramayana Ut bin UdiTamin yang sama sama menerangkan kebenaran adanya pertemuan/musyawarah tua tua kampung dengan pihak Badan Pertanahan (BPN) dalammenyelesaika sengketa tanah obyek sengketa ;TERGUGAT IV : Bahwa Majelis Hakim tidap tepat menerapkan hukum tentang kepemilikankarena Pembangding