Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan DPRD Kota Makassar;20. Foto Copy Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal 21 Juli 2005;21. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Honorarium Panitia Pengadaan Tanag tanggal Desember 2005;22. Fotocopy Kwitansi biaya insentif penunjangan kegiatan dari Disperindag sebesar RP. 1.250.000,-23.

172.500.000, tanggal 26 Desember 2005.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11April 2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.101Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005;Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

tanggal 26 Desember 2005.15916.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia PengadaanTanah Tanggal 11 April 2005;17.Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005.18.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11April 2005;19.Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjutlaporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi ABidang Pemrintahan

172.500.000, tanggal 26 Desember 2005.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengar pendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan DPRD Kota Makassar;20. Foto Copy Daftar Honorarium Panitia Pengadaan Tanah tanggal 21 Juli 2005;21. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Honorarium Panitia Pengadaan Tanag tanggal Desember 2005;22. Fotocopy Kwitansi biaya insentif penunjangan kegiatan dari Disperindag sebesar RP. 1.250.000,-23.

172.500.000, tanggal 26 Desember 2005.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

172.500.000, tanggal 26 Desember 2005;Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanah tanggal11 April 2005;Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

172.500.000, tanggal 26 Desember 2005;Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005;Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005tanggal 08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April2005;Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

tanggal 26 Desember 2005;16.Foto Copy Berita acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan TanahTanggal 11 April 2005;17.Foto Copy daftar hadir rapat musyawara Panitia Pengadaan Tanahtanggal 11 April 2005;18.Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah No 01/Udg/PPT/2005 tanggal08 April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005;19.Foto Copy Surat dari DPRD Kota Makssar No : 336/172/DPRD/2005tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasil rapat dengarpendapat dan peninjauan komisi A Bidang Pemrintahan

Copy Berita Acara Rapat Musyawara Panitia Pengadaan Tanah Tanggal 11April 2005 ;Foto Copy Daftar Hadir Rapat Musyawarah Panitia Pengadaan Tanah tanggal 11April 2005 ;Foto Copy Surat Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 01/Udg/PPT/2005 tanggal 08April 2005 tentang Undangan Rapat untuk tanggal 11 April 2005 ;Foto Copy Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makssar Nomor :336/172/DPRD/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang tindak lanjut laporan hasilrapat dengar pendapat dan peninjauan Komisi A Bidang Pemrintahan

Bahwa Tergugat dalam hal ini adalah badanusaha milik negera yang bergerak dibidang ekonomi bukanlah tatausaatau urusan administrasi pemerintahan, jadi asas pemrintahan yang baiktidak tepat ditujukan ke Tergugat.b. Bahwa terhadap huruf d sampai dengan huruf g halaman 8, Tergugatmerasa tidak perlu menanggapi terlalu detail dikarenakan PerbuatanMelawan Hukum, Ganti Rugi dan Perbuatan Intimidasi yang dilakukanoleh PT.

Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor : 884/05/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGANHORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah SAH danmemenuhi ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemrintahan yang menyatakan bahwasyarat sahnya keputusan meliputi :1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;2) dibuat sesuai dengan prosedur ; dan;3) sSubstansinya yang seuai dengan objek keputusan;11 Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/05/BKPP.KAB.KPG/2019 tanggal 29 April 2019

Bahwa lagi pula tanah warisan milik para pelawandi atas tanah berdiri bangunan diatasny telahdilakukan jauh sebelum jurusita dari PengadilanNegeri di Raha meletakkan sita jaminan, sehinggapara pelawan selaku pemilik tanah telahmembebaskan untuk kepentingan Jalan Raya danPerumahan Pemrintahan Daerah (Rumah Tumbuh)Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.Bth./2017/PN Rah.dan pulah menerima ganti rugi dari pemerintah danberitikad baik menurut hukum harus dilindungji;34.

Deputi Gubenur, TNI, POLRI ASN Kepala Desaperangkat Desa, dalam kedudukannya sebagai aparatur Negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofvisional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara,pemerintahan dan pembangunan, sehingga kedudukan dan tugasnya harusbersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidakdiskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karenaitu kKepala desa dan perangkat Desa sebagai unsure pemrintahan

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umum pemrintahan yang. baik ;Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan denganketentuan Pasal 53 ayat (2) a quo, tidak relevan apabilan Penggugatmasih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo.

Bahwa tergugat telah melakukan tindakan sewenangwenang danbersifat individual dan melanggar asas umum pemrintahan yangbaik dan asas persamaan hak dimuka umum.Bahwa tergugat tidak memakai rasio dan pemikiran yang sehatserta logika hukum dalam pembayaran hak manfaat pensiunditunda penggugat.Bahwa tergugat paling senang melakukan perlawanan hukumterhadap yang berhak menerima manfaat pensiun yaitu diataspenderitaan orang lain karena pejabat kantor pusat akanmendapatkan keutungan pribadi yang cukup besar

dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;Pasal 3 angka (4) perinal Asas keteroukaan menegaskan: adalah Asasyang membka diri terhadap hak masyarakat untuk memperolehinformasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentangpenyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindunganatas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;Pasal 3 angka (5) perihal Asas Proporsionalitas menegaskan: Asasproporsionalitas ini dimaksudkan sebagai asas dimana Tergugat selakubagian dari penyeleneggara pemrintahan

allgoed opposant), Pelawan juga mohon agar putusandalam perkara ini dapat dijatunkan dengan amar dapat dilaksanakanterlebin dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun para Terlawanmelakukan upaya hukum banding atau kasasi;Bahwa lagi pula tanah warisan milik para pelawan di atas tanah berdiribangunan diatasny telah dilakukan jauh sebelum jurusita dariPengadilan Negeri di Raha meletakkan sita jaminan, sehingga parapelawan selaku pemilik tanah telah membebaskan untukkepentingan Jalan Raya dan Perumahan Pemrintahan

angka (4) perihal asas keterobukaan menegaskan: adalah asas yangmembka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengantetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan danrahasia NeQara; 22= 2o non nnn nn nnn on nnn nnn nnn nnn nnn nne nenPasal 3 angka (5) perihal asas proporsionalitas menegaskan: Asasproporsionalitas ini dimaksudkan sebagai asas dimana Tergugat selakubagian dari penyeleneggara pemrintahan

Deputi Gubenur, TNI, POLRI ASN Kepala Desaperangkat Desa, dalam kedudukannya sebagai aparatur Negara yangbertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secaraprofvisional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara,pemerintahan dan pembangunan, sehingga kedudukan dan tugasnya harusbersifat netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidakdiskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh karenaitu kKepala desa dan perangkat Desa sebagai unsure pemrintahan

Surabaya, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan ini dinyatakan diterima dan dikabulkan ;Bahwa mencermati tindakan Termohon, yang tidak segera menanggapidan memberikan jawaban surat Permohonan tanggal 03 Oktober 2018yang diterima oleh Termohon pada tangal 04 Oktober 2018 (sesuai buktiterlampir P1), Perihal : Permohonan Pemecahan Obyek Tanah yang sayatempati sekarang dari SHP No. 1 Kelurahaan Kranggan, sampai dengandiajukannya Permohonan a quo, jelas bertentangan dan melanggar AzasAzas Umum Pemrintahan

Berita Acara Hasil Pemilihan KepadaPejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan kepada UKPBJ sebagaidasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa(SP2BJ)Halaman 25 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 1/P/FP/2020/PTUN.BKLbahwa berdasarkan proses yang telah dilalui Pemohon dalam proses tendersampai dengan Rapat persiapan Penunjukan Penyedia dan Pre AwardMeeting, berdasarkan asasasas umum pemerintah yang baiksebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UndangUndang no 30 tahun 2014tentang Administrasi Pemrintahan

Melanggar UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atasUU No. 32 tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah, Pasal 59 Aayat (2).b. Melanggar Peraturan KPU No. 13 tahun 2010 tentang PedomanTeknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), ayat (4),ayat (7), ayat (9), Pasal 31 ayat (2), ayat(9); 11.

menimbang, dasar hukummengingat dan materi yang diatur yakni Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau dengan lainperkataan tidak terdapat kesalahan substansi karena adanyaketidaksesuaian antara materi yang dikendaki dengan rumusandalam keputusan yang dibuat ; Bahwa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 884/02/BKPP.KAB.KPG/2019 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGANHORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah SAH danmemenuhi ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemrintahan

Asas Profesionalitas, sebelum menerbitkan obyeksengketa sudah didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas,benar dandilakukan secara professional karena, tanah yang dimhon hak adalah milikpemegang hak MARLENS LAUOE, bukan~ wmilik Penggugat> Bahwa dari fakta hukum diatas, membuktikan bahwa proses penerbitansertipikat/obyek sengketa atas nama pemilik tanah/pemegang hak Marlens Lauoesudah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan tidak melanggar asasasas umum pemrintahan

Lahat.Bahwa tupoksi ahli selaku sekretaris dinas pemdes sehubungan dengankeuangan, kepegawaian dan membantu tugastugas kepala dinas.Bahwa ahli diminta menjelaskan perihal peraturan desa pada saat penyidikan.Bahwa pemrintahan desa diatur oleh UndangUndang Nomor 6 tahun 2015.Bahwa benar pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBN danpembagian pajak, bantuan pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dansumbangan pihak ketiga.Halaman 22 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2017/PN Plg Bahwa sumbangan

XXXXXXXXXXX, Kantor Pemrintahan DesaWonokerto, dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, tidakturut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dengan demikiangugatan Penggugat menjadi kurang pihak/subyek, oleh karenanyasudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat dan Kabur;1.Bahwa sangat jelas dikatakan dalam dalil Penggugat posita angka 6,yang menyatakan bahwa proses konversi/