Dengandidapatkannya barang bukti tersebut, saksi YAYAN, saksi DIDIN dan saksiWAHYU langsung membawa terdakwa dan saksi DEDE als.AHIN ke kantorBNNP Jabar guna pemrosesan lebih lanjut berikut dengan barang bukti yangdidapat.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 118E /V /2014 / BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 Mei 2014 dariBALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKANASIONAL, yang ditanda tangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dkk yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa (

Dengan didapatkannya barang bukti tersebut,saksi YAYAN, saksi DIDIN dan saksi WAHYU langsung membawa terdakwadan saksi DEDE als.AHIN ke kantor BNNP Jabar guna pemrosesan lebih lanjutberikut dengan barang bukti yang didapat.e Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 117E /V /2014 / BALAI LAB NARKOBA tertanggal 12 Mei 2014 dariBALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKANASIONAL, yang ditanda tangani oleh RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dkk yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa

Lalu tidak berapa lamakemudian, istri saksi DEDE als.AHIN menyerahkan sebuah kotak bekas HandPhone dan setelah diterima oleh saksi kotak tersebut langsung dibuka danternyata di dalamnya terdapat 4 (empat) paket narkoba jenis Sabu dalambungkusan rokok Djarum Super seperti apa yang telah dibilang oleh terdakwa.Dengan didapatkannya barang bukti tersebut, saksi YAYAN, saksi DIDIN dansaksi WAHYU langsung membawa terdakwa dan saksi DEDE als.AHIN kekantor BNNP Jabar guna pemrosesan lebih lanjut berikut

., jabatan Kepala SeksiPenerimaan dan Pemrosesan Sub DirektoratPendaftaran Fidusia Direktorat Perdata ;7. CHANDRA ANGGIAT L.S., S.H.,M.H., jabatan Kepala SeksiPendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat HukumPerdata Umum Direktoral Peralta, j~=2nnnnnnnnnnnn8. NUR YANTO, S.H., M.H., Staf Seksi Advokat Asing danPenterjemah Resmi Tersumpah Sub Direktorat Hukum PerdataUmum Direktorat Perdata) ;nn.0nennsnnenennnnnonsnn9.

PKS/ Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalamlingkuptertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan(jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak; (2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU,; Pasal 6;(2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran Il yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini ; Pasal 7;(2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal (3) Proposal

Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKSdengan mitra dalam negen dan mempersiapkan lampirandokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS ataudokumen lainnya; 2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKSkepada Rektor ditembuskan kepada DKS; Tahap 2 : REKTOR; 1.

Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yangdilengkapi dokumen kerja sama; Putusan Nomor : 95/G/2018/PTUN.SMG Halaman 77 dari 89 halaman2.Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil Rektoryang membidangi kerjasama untuk ditindaklanjuti. ; Tahap 3 : WAKIL REKTOR (yang membidangi kerja sama) ;12Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKS; 2.

Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesan draftPKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut;Tahap 4 : DKS;1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKS yengdilengkapi kerja sama;2. Memproses, menilai, melihat kesesuaian persyaratan, danmenelaah dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft awalPKS dan dokumen lainnya;3. Memberikan keputusan setuju/ belum setulu ; 4. Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila draft PKSbelum disetujui atau perlu diperbaiki;5.

draft PKS dengan mitradalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalambentuk draff PKS atau dokumen lainnya kemudian menyampaikan suratpengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepadaDKS; Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang diajukan parapihak di persidangan tidak terbukti adanya pengusulan dan pemrosesandraft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas in casu FISIP UI,Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) in casu Puska Kessos UI

Bahwa dalam melakukan pemrosesan terhadap permohonankreditPENGGUGAT , TERGUGAT III telah menunda (cancel) pemrosesan karenaterdapat beberapa informasi mengenai PENGGUGAT yang harus diverifikasikebenaran dan kejelasannya terlebin dahulu sebelum proses analisa ataspermohonan kredit PENGGUGAT dilanjutkan ke tahap berikutnya.8.

Bahwa penundaan proses analisa kredit (CANCEL) sebagaimana telahdiberitahukan oleh staf TERGUGAT Ill kepada PENGGUGAT secara lisandan tercantum dalam Memo penilaian tanggal 1 Agustus 2016 telah dibacaoleh PENGGUGAT 1, yang sesungguhnya dokumen tersebut bukandiperuntukkan untuk PENGGUGAT selaku calon debitur melainkan digunakansebagai dokumentasi pemrosesan kredit oleh TERGUGAT III dan terbatashanya untuk kalangan internal TERGUGAT III, PENGGUGAT telah salahmemahami maksudnya dimana CANCEL tersebut

yang hanya merupakanpenundaan pemrosesan permohonan telah diartikan PENOLAKAN terhadappermohonan kredit oleh PENGGUGAT I.10.

Bahwa MEMO Penilaian milik TERGUGAT Ill tersebut merupakandokumen yang dibuat untuk kebutuhan pemrosesan permohonan kredit dandigunakan terbatas untuk kalangan internal TERGUGAT Ill.22.

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor800/690/DINSOS/Umum/ 2019 perihal Penangguhan Transfer GajiPNS pada Rekening Pegawai yang Tidak Aktif Melaksanakan Tugastanggal 12 Juli 2019 (ada dokumen);f.Notulen dan daftar hadir rapat Tim Pemrosesan Disiplin PegawaiNegeri Sipil tanggal 27 Agustus 2019 (ada dokumen);g.

Martianus Telaumbanuatidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 18 hari kerja (adadokumen);f.Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 800/807/3BKD/2020 perihal Pemrosesan Kedisiplinan PNS Lingkup DinasSosial tanggal 07 April 2020 (ada dokumen);g. Notulen dan daftar hadir rapat Tim PemrosesanDisiplinPegawai Negeri Sipil tanggal 04 Mei 2020 (ada dokumen);h. Surat Bupati Nias Utara Nomor 800/1104/3BKD/2020 perihalPemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin an.

MartianusTelaumbanua kepada Tim Pemeriksa dan Pemrosesan Hukuman DisiplinPegawai Negeri Sipil yang ditetapbkan dengan Surat Keputusan BupatiNias Utara Nomor 800/241/K/Tahun 2020 tentang Pembentukan TimPemeriksa dan Pemrosesan Penjatuhan Hukuman Disiplin PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Utara (adadokumen).

Bukti T7 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah KabupatenNias Utara kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias UtaraNo : 800/807/3BKD/2020, Perihal : Pemrosesan Kedisiplinan PNSLingkup Dinas Sosial, tertanggal 7 April 2020 ;8. Bukti T8 Fotokopi Surat Bupati Nias Utara kepada Kepala Dinas SosialKabupaten Nias Utara No : 800/1104/3BKD/2020, PerihalPemrosesan Penjatuhan WHukuman Disiplin an. MartianusTelaumbanua, tertanggal 26 Mei 20209.

Bukti T15 Notulen Rapat Tim Pemrosesan Penjatuhan Hukuman DisiplinBukti. Bukti. Bukti. Bukti.

Padahari Sabtu tanggal 10 Desember 2016, setelah dilakukan pemrosesan olehsaksi Elisabeth D. Tansajaya, uang tersebut cair dan diterima olehterdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang pesangon kepadasaksi Pujiano sejumlah Rp61.230.000,00 (enam puluh satu juta dua ratustiga puluh ribu rupiah);Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 terdakwa selakuKabag HRD Umum mengajukan klaim pembayaran tali asih untukkaryawan PT.

Pada hariSabtu tanggal 10 Desember 2016, setelah dilakukan pemrosesan olehsaksi Elisabeth D.

Setelah dilakukan perhitungan dan pemrosesan oleh saksiElisabeth D. Tansajaya, Suherman berhak memperoleh uang tali asihsejumlah Rp10.479.375,00 (Sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilanribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

No. 238/B/PK/PJK/200810Recovery atas biaya biaya dan pengeluaran operasisampai dengan titik hidrokarbon ditimbang;Bahwa atas dasar keterbatasan untuk melakukan klaimCost Recovery sebagaimana penjelasan di atas,terdapat kebutuhan untuk mendirikan suatu unit untukmengoperasikan suatu fasilitas Pemrosesan Gas Alam,namun demikian entitas ini tetap harus = merupakanbagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dariaktifitas eksplorasi dan produksi yang dijalankanoleh kontraktor Kontrak Production Sharing

, strukturseperti inilah yang diperlukan mengembangkan~= danmengeksploitasi hasil produksi hidrokarbon yangditemukan dari blok "B" PT Arun secara komersial;Bahwa pembentukan PTI Arun sebagai unit terpadu untukmemproses gas alam adalah sebagai berikut:Bahwa pendirian PT Arun untuk mengoperasikan' suatufasilitas Pemrosesan Gas Alam telah memungkinkanPertamina menutup kontrak penjualan Liquefied NaturalGas jangka panjang;Bahwa Pertamina selaku kuasa dalam pengusahaan gasbumi di blok "B" merupakan pemilik

untuktujuan ekonomis dan hal ini telah berlangsung selamalebih dari 30 tahun tanpa ada perubahan maupunrencana merubah operator pengusahaan untuk tujuanmemperoleh penghasilan;Bahwa fasilitas pabrik tersebut akan digunakan untukmemproses gas alam di lapangan Arun dan tidakdimaksudkan untuk dioperasikan oleh perusahaan yangmencari laba;Bahwa implementasi ataupun pelaksanaan penjualan,negosiasi dan penandatangan kontrak penjualan12Liquefied Natural Gas tetap akan dilakukan oleh pihakPertamina;Bahwa pemrosesan

suatu ikatan untukmengusahakan minyak dan gas bumi yang diselenggarakanoleh Negara;Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas,berikut adalah beberapa pokok kegiatan usaha dari PTArun, Pertamina dan Pemohon Banding sebagai satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan maupun diabaikanantara yang satu dengan yang lain:Bahwa kegiatan usaha dan pembukuan PT Arun adalahsebagai berikut:Bahwa dalam rangka kegiatan pemerosesan gas PT Arunakan meminta persetujuan atas rencana (budget)anggaran tahunan biaya pemrosesan

gas sebesar USD 47,846 (dalamribuan) adalah bagian dari total biaya TrusteeDeduction USD 106,707 (dalam ribuan), termasuk jugabiaya lain sehubungan dengan kegiatan penjualan gasalam setelah tahap eksplorasi dan eksploitasi sepertibiaya transportasi sebagai bagian dari biayapenjualan gas, laporan ini menunjukkan bahwa pascapenambangan, yang meliputi biaya pemrosesan gas,tidak bisa dibebankan sebagai Cost Recoverysebagaimana diatur dalam Kontrak Production Sharing,Hal 15 hal 68 Put.

mengambil minyak bumi dari sumurtersebut yang mengakibatkan tanah tidak subur, tumbuhan di sekitaransumur menjadi mati; Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan Layanan Umum PusatPenelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)No : LHU/5.07.02.4.99/2021020163 Tanggal 22 Februari 2021, terhadapbarang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaitu cairanmenyerupai minyak bumi milik terdakwa dengan kesimpulan sampel tersebutmerupakan minyak bumi atau produk dari pemrosesan

totalsebesar Rp. 3.500.000, yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari; Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan Layanan Umum PusatPenelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)No : LHU/5.07.02.4.99/2021020163 Tanggal 22 Februari 2021, terhadapbarang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaitu cairanHalaman 6 dari 26 Putusan Nomor 54/Pid.B/LH/2021/PN Mbnmenyerupai minyak bumi milik terdakwa dengan kesimpulan sampel tersebutmerupakan minyak bumi atau produk dari pemrosesan

Hasil pengujian dari Badan Layanan Umum Pusat Penelitian danPengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) NomorLHU/5.07.02.4.99/2021020163 Tanggal 22 Februari 2021, terhadap barangbukti yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaitu cairanmenyerupai minyak bumi milik Terdakwa dengan kesimpulan sampeltersebut merupakan minyak bumi atau produk dari pemrosesan minyakbumi;2.

yangdiperlihatkan di persidangan; Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanjitidak akan mengulanginya lag; Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan Layanan Umum PusatPenelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS)Nomor LHU/5.07.02.4.99/2021020163 Tanggal 22 Februari 2021, terhadapbarang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaitu cairanmenyerupai minyak bumi milik Terdakwa dengan kesimpulan sampel tersebutmerupakan minyak bumi atau produk dari pemrosesan

meskipunmengetahui alat angkut minyak bumi yang Terdakwa gunakan tidak sesualdengan standar alat angkut yang ditentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Badan LayananUmum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi(LEMIGAS) Nomor LHU/5.07.02.4.99/2021020163 tanggal 22 Februari 2021,terhadap barang bukti yang dikirim oleh penyidik berupa contoh sampel yaituCcairan menyerupai minyak bumi milik Terdakwa dengan kesimpulan sampeltersebut merupakan minyak bumi atau produk dari pemrosesan

Peraturan Pengelolaan Kerja Sama yang berisi tentang (Peraturan RektorUniversitas Indonesia nomor 020 tahun 2016, tentang pedoman dan petunjukteknis pengelolaan kerja sama Universitas Indonesia.) dan (Keputusan RektorUniversitas Indonesia nomor 0037/SK/R/UI/2018, tentang prosedur operasionalbaku layanan pengajuan dan pemrosesan kerja sama di Universitas Indonesia; 13.

Muhammad Anis, M.Met., Rektor UniversitasIndonesia ; (fotokopi sesuai dengan fotokopi legalisir);Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Baku LayananPengajuan Dan Pemrosesan Kerja Sama Di Universitas Indonesia; (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya,Tergugat telahmengajukan bukti bukti surat berupa fotokopi yang telah bermateraikan cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi

PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan(jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak ;O apat ibuat tanpa idahului ole2) PKS/Aol dap dib Ip didahului lehNKB/MoU ;==Pasal 6; (2) Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)dalam negeri sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakanbagian tidak terpisahkandari peraturanrektor ini; Pasal 7 ;Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor : 98

Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draftPKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiranHalaman 90 dari 101 halaman Putusan Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMGdokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya ;2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draftPKS kepada Rektor ditembuskan kepadaTahap 2: Rektor ; 1. Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi dokumen kerja sama ;2.

Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan draftPKS ;2. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan DKSuntuk memeriksa/menilai kelayakan kerja sama, menyetujuikerja sama tersebut, dan menerima konsultasi dari DKS untukkerja sama yang. sifatnya strategis dan beresikotinggi ;3. Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesandraft PKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih 1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKSyeng dilengkapi kerja sama ;2.

BDNI sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa Pande NasorahonaLubis tanpa terlebih dahulu mensosialisasikan SKB Nomor : 32/46/KEP/DIR181/BPPN/0599tanggal 14 Mei 1999, agar diketahui oleh seluruh Perbankan, Terdakwa telahmendahului dengan melakukan pemrosesan dan pencairan klaim PT.

;Bahwa pemrosesan klaim tersebut wajib dilakukan olehBPPN dalam rangka untuk melaksanakan sertamensukseskan "Program Pemerintah yang terkait denganpemulihan ekonomi nasional secara komprehensip danberkelanjutan di bawah arahan dan pantauan InternationalMonetery Fund (IMF) ;Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkapdipersidangan Judex Factie, pemrosesan di BPPN dilakukanoleh Divisi Bank Liabilities (selanjutnya disebut "DBL") danExecutive Committee (selanjutnya disebut "Excomm) yangterdiri atas

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah terbukti bahwapada waktu pemrosesan klaim Bank Bali, berkasberkaspendaftaran tersimpan di Bank Indonesia.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya INomor : 487/335.78/II1I/2012 tanggal 8 Maret 2012 Tentang Penolakan Pemrosesan PendaftaranHak atas Tetra, ese fmm2. Sertipikat Hak Milik Nomor 5/KelurahanTubanan tanggal 12 April 2011, Surat Ukurnomor : 357/Tubanan/2011, tanggal 16032011luas 1000 M2 atas namaLindawati ;3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4937/ KelPradah Kalikendal tanggal 5 september 2005,Surat Ukur No.2631/Pradah Kalikendal tanggal04032005, luas 1093 M2 atas nama Nyonya Yuli.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusanyang diterbitkan oleh Tergugat berupa : ~ Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya INomor : 487/335.78/II1I/2012 tanggal 8 Maret2012 Tentang Penolakan Pemrosesan Pendaftaran Hakatas Tamah Yasan poco ccc cscs ssc sss Sertipikat Hak Milik Nomor 5/Kelurahan Tubanantanggal 12 April 2011, Surat Ukur nomor : 357/Tubanan/2011, tanggal 16032011 luas 1000 M2 atasnama Lindawati ;.

berdasarkanbukti P.8 yang disebut juga pada bukti P.6 ;~Bahwa setelah mencermati bukti P.16 yaitu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 121/G/2010/PTUN.SBY. tanggal 13 April 2011 bukti ini tidak terkaitdengan kewajiban Tergugat untuk menerbitkan permohonanPenggugat tanpa terlebih dahulu membatalkan SHGB yang sudahada sebelum Penggugat mengadakan Perjanjian Pengikatan JualBeli dan Perjanjian Jual Beli (obukti P.3 danDP ggMenimbang, bahwa obyek sengketa yang merupakanSurat Penolakan Pemrosesan

enam puluh) hariuntuk pendaftaran tanah secara sporadik, namun kenyataannyaselisin dari Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah(sporadik) tertanggal 7 Maret 2006, kemudian Kepala KelurahanRemu Selatan membuat Surat Keterangan Kepala Kelurahan RemuSelatan No. 593/13/RMSST/2006 tanggal 15 Maret 2006, selanjutnyabaru dimohonkan kepada Kepala Pertanahan Kota Sorong untukpembuatan sertifikat.Kalaupun setelah Termohon Kasasi mengajukan permohonan padatanggal 15 Maret 2006, selanjutnya dilakukan pemrosesan

No. 49 K/Pdt/2010pengukuran dan pemetaan, selanjutnya dipadukan dengan pasal 26ayat (1) apakah pemrosesan sertifikat itu hanya 60 (enam puluh) harisesual dengan jangka waktu untuk pengumuman, lalu apakah tidakdilakukan pengukuran dan pemetaan yang juga memakan waktu ?.Kenyataannya antara Surat Keterangan Kepala Kelurahan RemuSelatan No. 593/13/RMSST/2006 tanggal 15 Maret 2006, dansertifikat tersebut atas nama Termohon Kasasi tertanggal 15 Mei2006 hanya 60 (enam puluh) hari.

Beda dengan Isak Tony Beda tertanggal 18 Nopember 2003,untuk sebagian tanah yang telah dibangun (2) dua petak bangunan,sedangkan Termohon Kasasi kenyataannya hanya berpatokan padasertifikat yang cacat hukum karena pemrosesan dari sertifikat tersebutadalah rekayasa dari pegawai Badan Pertanahan Kota Sorong yaituAMUS LEINUSA, kuasa hukum dan Termohon Kasasi sendiri.Timbul pertanyaan kenapa Hakim Tingkat Pertama tidak bertanya padasaat sidang setempat kepada Termohon Kasasi/Penggugat, bahwakalaupun

Dempok, KecamatanWuluhan, Kabupaten Jember;Bahwa yang melakukan kegiatan pertambangan selain Terdakwaadalah saksi sendiri, Samsul Hadi, Poniman Hadi Susanto danWidodo;Bahwa saksi dan Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambanganpada bulan Juli 2015;Bahwa tugas saksi dalam kegiatan penambangan tersebut yaitubersama dengan Samsul Hadi, Poniman Hadi Susanto dan Widodomencari bahan baku di Gunung Manggar kemudian material hasilpenambangan tersebut dibawa ke rumah saksi Siti Munawaroh untukdilakukan pemrosesan

Yatno Bin Ramidi, SamsulHadi, dan Widodo;e Bahwa saksi dan Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambanganpada bulan Juli 2015;e Bahwa tugas saksi dalam kegiatan penambangan tersebut yaitubersama dengan Samsul Hadi, Poniman Hadi Susanto dan Widodomencari bahan baku di Gunung Manggar kemudian material hasilpenambangan tersebut dibawa ke rumah saksi Siti Munawaroh untukdilakukan pemrosesan sehingga didapatkan emas;e Bahwa alatalat penambangan yang digunakan oleh Terdakwa diatasberasal dari saksi Siti

Poniman, dan Widodo;Bahwa saksi dan Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambanganpada bulan Juli 2015;Bahwa tugas saksi dalam kegiatan penambangan tersebut yaitubersama dengan Samsul Hadi, Poniman Hadi Susanto dan Widodomencari bahan baku di Gunung Manggar kemudian material hasilpenambangan tersebut dibawa ke rumah saksi Siti Munawaroh untukdilakukan pemrosesan sehingga didapatkan emas;Bahwa alatalat penambangan yang digunakan oleh Terdakwa diatasberasal dari saksi Siti Munawaroh;Bahwa peranan saksi

Poniman, dan Samsul Hadi;Bahwa saksi dan Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambanganpada bulan Juli 2015;e Bahwa tugas saksi dalam kegiatan penambangan tersebut yaitubersama dengan Samsul Hadi, Poniman Hadi Susanto dan Widodomencari bahan baku di Gunung Manggar kemudian material hasilpenambangan tersebut dibawa ke rumah saksi Siti Munawaroh untukdilakukan pemrosesan sehingga didapatkan emas;e Bahwa alatalat penambangan yang digunakan oleh Terdakwa diatasberasal dari saksi Siti Munawaroh;e Bahwa

Halaman 70 dari 9767.68.69.70.Til.72.Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke4 Periode 16Oktober s/d 15 November 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke5 Periode 16November s/d 15 Desember 2012 Paket

: PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke6 Periode 16Desember s/d 28 Desember 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Akhir Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten

Akhir Sampah APBN 2012dari Konsultan Supervisi PT Jasakons Putra Utama1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke2 Periode 16Agustus s/d 15 September 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke3 Periode 16September s/d 15 Oktober 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari

KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke4 Periode 16Oktober s/d 15 November 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke5 Periode 16November s/d 15 Desember 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPutusan Nomor 2/TIPIKOR/2015/PTBdg.

Halaman 84 dari 97Panembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.69. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan bulan ke6 Periode 16Desember s/d 28 Desember 2012 Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi PT Jasakons Putra Utama.70. 1 (satu) Berkas Laporan Akhir Paket : PPLPKSO9Pengawasan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir SampahPanembong Kabupaten Subang APBN 2012 dari KonsultanSupervisi

Putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2017/PN.Bdg.tersebut ditemukan dari terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganjayang terbungkus dengan kertas koran yang berada di sebuah rak meja komporyang berada di dapur.Bahwa dengan didapatkannya barang bukti tersebut dan sebelum saksi BENIMEILANA dan saksi DERI NUGRAHA menyerahkan terdakwa ke Polda Jabarguna pemrosesan lebih lanjut, saksi BENI MEILANA dan saksi DERINUGRAHA menginterogasi terdakwa terlebih dahulu tentang darimana barangberupa Narkotika jenis

Putusan Nomor 1110/Pid.Sus/2017/PN.Bdg.dan saksi KURNIA, maka saksi BENI MEILANA dan saksi DERI NUGRAHAlangsung) membawa terdakwa dansaksi KURNIA dan kemudianmenyerahkannya kepada Pihak Polda Jabar guna pemrosesan lebih lanjut.

dan saksi DERI NUGRAHA melakukan pemeriksaan maupunpenggeledahan terhadap badan, pakaian, seisi rumah dan tempattempattertutup lainnya, ternyata dari hasil pemeriksaan maupun penggeledahantersebut ditemukan dari terdakwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Ganjayang terbungkus dengan kertas koran yang berada di sebuah rak meja komporyang berada di dapur.Bahwa dengan didapatkannya barang bukti tersebut dan sebelum saksiBENI MEILANA dan saksi DERI NUGRAHA menyerahkan terdakwa ke PoldaJabar guna pemrosesan

Dengan tertangkapnya terdakwadan saksi KURNIA, maka saksi BENI MEILANA dan saksi DERI NUGRAHAlangsung membawa terdakwa dansaksi KURNIA dan kemudianmenyerahkannya kepada Pihak Polda Jabar guna pemrosesan lebih lanjut.Bahwa atas barang bukti yang diketemukan dalam penguasaan terdakwa yangdiduga berupa Narkotika jenis ganja, selanjutnya diserahkan kepada BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung guna diteliti secaralaboratoris untuk memastikan apakah barang bukti tersebut adalah merupakanNarkotika

konsep PAK. c Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaian kembali.aaDapat meminta Analis kredit untuk mengadakan perubahan perubahan terhadapPAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yang masuk akal danlOQiS. 2222222 22222 === ==Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpin dalam halpenolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK.

Dapat memberitahukan kepada Pemimpin atas tertundanya pemrosesan PAK yangtidak wajar.

Dapat menadatangani (memberikan countersign) /menyetujui surat penolakan kredit ataumenginstruksikan pemrosesan konsep PAK. Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data ataumelakukan penilaian kemballi.Dapat meminta Analis kredit untuk mengadakanperubahan perubahan terhadap PAK, jika dipandangperlu sepanjang disertai dengan alasan yang masukakal dan logis.Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusidengan pemimpin dalam hal penolakan kredit danpenghentian pemrosesan PAK.

Dapat memberitahukan kepada Pemimpin atastertundanya pemrosesan PAK yang tidak wajar.1g Setiap saat dapat ikut serta kontak dengan nasabah /kunjungan On The Spot.Bahwa salah satu fasilitas kredit bank Jatim Cabang Jombang yangdiberikan kepada nasabah adalah kredit jenis KUR (Kredit UsahaRakyat) yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan atau yang diberikankepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dibidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable denganplafond kredit sampai

Dapat menandatangani (memberikan countersign) / menyetujui suratpenolakan kredit atau menginstruksikan pemrosesan konsep PAK.Dapat meminta Analis kredit untuk mencari data atau melakukan penilaiankembali. Dapat meminta Analis kredit untuk mengadakan perubahan perubahanterhadap PAK, jika dipandang perlu sepanjang disertai dengan alasan yangmasuk akal dan logis. Merekomendasi/mengusulkan untuk diadakan diskusi dengan pemimpindalam hal penolakan kredit dan penghentian pemrosesan PAK.

Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahorang ini jatuh dalam kemiskinan;Bahwa, di samping itu karena proses penghibahan tersebut, di dasaridengan ancaman serta paksaan, maka berdasarkan Pasal 1321 s/d 1325KUHPerdata, selain itu juga pemrosesan hibah tersebut tanpa persetujuan/sepengetahuan anakanaknya Penggugat, mengakibatkan hibah tersebut bataldemi hukum. selain itu pemrosesan dan prosedur Akta Hibah tidak dilaksanakandihadapan PPAT, melainkan di hadapan pegawainya

keadilan dan kebenaran, karenapenyelenggaraan secara kekeluargaan sudah menjadi jalan buntu ;Bahwa, oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Jombang agar menghukum Para Tergugat atau siapapun jugamendapatkan hak dari padanya agar menyerahkan obyek tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan baik kosong serta bebas dari segala pembebanan,kalau perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara/Polisi ;Bahwa, oleh karena proses penghibahan tersebut di dasari denganancaman serta paksaan, serta pemrosesan

tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, oleh Tergugat II telahdilakukan melalui mekanisme yang benar yaitu dengan adanya SuratKeputusan Walikota Cirebon Nomor. 590.05/Kep.Adm.Pem.Um/ 2010Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Cirebon, tertangal 30Juni 2010 dan kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan WalikotaNomor. 590/2690Adm.Pem.Um/2010 Tentang Pemberian PenetapanLokasi Untuk Pembangunan Tempat Pemrosesan

Dan apabila atas hal tersebut Penggugatmerasa dirugikan maka tuntutan yang demikian harusnya dilakukankepada Tergugat I bukan kepada Tergugat II (Vide Pasal 41 ayat 4 danayat 5 Undangundang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), sehingga jelas gugatanPenggugat dengan menarik Tergugat II adalah sangat tidak berdasar.e Tindakan tergugat II yang menetapkan tanah Aquo sebagai lokasiTempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kopiluhur, KelurahanArgasunya Kecamatan

ini.Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi dahulu PenggugatKonvensi menimbulkan dampak yang besar yaitu terhentinya semua aktivitaspembangunan Tempat Pemrosesan Akhir pembuangan sampah di KotaCirebon, penghentian sementara dana pembangunan, dan lebih dari itutimbulnya pencemaran lingkungan karena keterbatasan Tempat PemrosesanAkhir (TPA) sampah di Kota Cirebon.Bahwa oleh karena itu Tergugat II sebagai Kepala Daerah sekaligus KepalaPemerintahan Kota Cirebon telah dirugikan bukan saja nama

Bahwa Tanah Aquo adalah hasil penetapan lokasi untuk pembangunanTempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kopiluhur seluas +15 Ha diKelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon berdasarkanKeputusan Walikota Cirebon Nomor.590/269 Adm. Pem. Um/2010.c. Bahwa tanah aquo telah dibebaskan melalui hasil kegiatan pembebasanlahan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota CirebonNomor.590.05/Kep.255Adm.Pem. Um/20103.

akhir (TPA) Kopiluhur terletak di DesaArgasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tertanggal September2010, diberi tanda T.II6.Fotocopy Daftar Nominatif Pemilik Tanah yang terkena pembebasan tanahuntuk pembangunan tempat pemrosesan akhir (TPA) Kopiluhur terletak di DesaArgasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, tertanggal September2010, diberi tanda T.II7.Suratsurat bukti T.II.1 sampai dengan T.II7 tersebut telah diberi materai secukupnyadan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan

PRIONO SUSILOHADI selaku Kepala BidangPersampahan dan Limbah Domestik sekaligus sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam pelaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharanpersampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kaliabu Desa KaliabuKecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017 sebagaimana telah diuraikandi atas, secara melawan hukum telah memperkaya diri terdakwa Ir. R.

MM. terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatanOperasional dan Pemeliharaan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir(TPA) Kaliabu di Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun2017, setelah berkoordinasi kemudian saksi MARSUDI dan saksi SUKARJImelaporkan kepada saksi Ir. BAMBANG BRASIANTO, S.Pd. M.Si. dan jugakepada terdakwa Ir. R.

Rizky Eka Putra.Halaman ke 61 Putusan Perkara No. : 194/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBYBahwa pada tahun 2017 saksi mendapat pekerjaan untuk penataanpersampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kaliabu di DesaKaliabu Kec. Mejayan Kab. Madiun sebanyak 2 (dua) kali ;Bahwa saksi menerangkan pada awal bulan April 2017 saksi dimintaoleh Terdakwa Ir. R.

Madiun yaitu : Menjaga kebersihan lingkungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)Kaliabu; Membuka pintu truk sampah yang akan membuang sampah di TPAKaliabu; Menjaga saluran air lingkungan TPA Kalibu.Bahwa benar Dinas Lingkungan Hidup Kab.

MM. terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan Operasional danPemelihnaraan Persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kaliabu di DesaKaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tahun 2017, setelahberkoordinasi kKemudian saksi MARSUDI dan saksi SUKARJI melaporkan kepadasaksi Ir. BAMBANG BRASIANTO, S.Pd. M.Si. dan juga kepada terdakwa Ir.

berdasarkan uji laboratorium ataseksportasi yang sama yang diberitahukan dengan PEB no. 463543 tanggal 31 Juni 2012,4775501 tanggal 04 Agustus 2012 dan 477909 tanggal 06 Agustus 2012 sebelumnyakedapatan jenis barang adalah produk mineral dari jenis kaolin yang tidak dikalsinasi denganpos tarif 2507.00.00.00 sehinggga kedapatan jenis dan klasifikasi pos tarif barang tidak sesuaidengan dokumen pemberitahuan;: bahwa barang yang Pemohon Banding ekspor adalah Activated Kaolin Clay,sudah melalui tahapan pemrosesan