Ditemukan 64 data
232 — 67
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan
226 — 101
membatalkan klausula bahwaapabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor: 17/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.1 Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016,Perihal: Tanggapan Penganduan
202 — 83
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikandi Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan
84 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 253 K/Pdt.SusBPSK/201706/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada KetuaBPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalammelaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedomankepada peraturan perundangundangan;7) Bahwa, berdasarkan faktafakta hukum, ketentuanketentuanhukum
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional
59 — 49
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan
85 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BITPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinyaisi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional
119 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungankonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan konsumen NasionalRepublik
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 511 K/Pdt.SusBPSK/2017sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada KetuaBPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenaidalam melaksanakan
88 — 64
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan
97 — 58
perjanjiantersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan
140 — 56
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016,tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan
165 — 71
Kispara pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016,tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan BankBTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara,yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkankepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknyamengenai
252 — 117
untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikandi Pengadilan Negeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2017/PN BKNTanggapan Penganduan
69 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa diBPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalahBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia teiahmenegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Barayang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganansengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundangundangan; Selain itu, Surat Panggilan Sidang Arbitrase tersebutmenunjukkan bahwa majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telahmelanggar
87 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut serta diperkuat jugadengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016,Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surattersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan
81 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1 dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor: 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan
Terbanding/Penggugat : PT. NADYA VILLA
Turut Terbanding/Tergugat VII : SUBYAKTO MASRUR
Turut Terbanding/Tergugat V : PURN. JEND. POLISI DRS. WINARYO SUTIANTO
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Turut Terbanding/Tergugat I : MAIN BIN MILIH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : AHLI WARIS ALM. MISLAM BIN MAJIH
Turut Terbanding/Tergugat VI : ASELIH BIN RIMAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : WIDYO BUDI
55 — 22
Tentang dalil Penggugat pada Angka No. 29 Halaman 9 yang mengatakanbahwa Surat Ukur Nomor: 436/2000 yang dilekatkan pada SHM No.120/Setia Asih tidak benar dilakukan pengukuran sehingga diduga dibuat palsu, dandugaan pemalsuan tersebut telah dilaporkan ke Pihak Kepolisian denganLaporan Penganduan No.
73 — 54
untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK.Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 211/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RapSerta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan
219 — 95
tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan