Ditemukan 14716 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendorongan pengasingan
Putus : 05-02-2008 — Upload : 17-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12K/TUN/2004
Tanggal 5 Februari 2008 — NY. LILYANA SETIAWATI ; vs. KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA ; FAUZY ALDJUFRIE
3636 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-05-2005 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2521K/Pdt/2003
Tanggal 4 Mei 2005 — Daeng Mani ; Daeng Rimang ; H. Hajar Daeng Ngintang ; Nurlia
275190 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-03-2006 — Upload : 07-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1123K/Pdt/2005
Tanggal 22 Maret 2006 — Daniel Pieter Barakati ; Veroteh Habibuw
6636 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-01-2007 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1115K/PDT/2006
Tanggal 22 Januari 2007 — Bambang Gunawan; Ny. Titien Sri Rahayu; Karyana Hutomo Karta Santosa; Intan Rezeki Karta Santosa
279191 Berkekuatan Hukum Tetap
Kata Kunci : Eksekusi Pengosongan yang Belum dan Telah Selesai Dilaksanakan
PERDATA UMUM/A,7/SEMA 4 2014
39540
  • Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.
  • Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. Sedangkan dalam hal proses pengosongan sudah selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.

Putus : 24-09-2007 — Upload : 18-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268K/TUN/2006
Tanggal 24 September 2007 — NY. DORA LISDAWATY SANTOSO ; vs. KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA
1712 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2006 — Upload : 05-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2769K/PDT/2002
Tanggal 23 Januari 2006 — Eddy Syahruddin Nasution; Ny. Rita Efrida Nasution; Indrawati Nasution; Rosda Ellyana Nasution; Reni Budiawati Nasution; Lian Syaefuddin Nasution; Rinda Septiawarsih Nasution; Rifla Desi Haryati Nasution; Erwin Syafriluddin Nasution; Erman Sofyannudin Nasution; Ernawati Nazarudin Pasaribu; PT. Bank Bumi Daya cq. PT. Bank Bumi Daya Cabang Jatinegara
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/PDT/2009
R. RULLIE AS. RIYADI, SH. CS.; PT. PULO MAS JAYA, CS.
9358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kayu Putih Raya Blok 14 Nomor 104, RT 011 / RW 016Kelurahan Kayu Putin Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya JakartaTimur setempat dikenal dengan Kompleks Rumah Susun Pulomas;o Surat Penghentian sewa menyewa dan perintah pengosongan TerhadapPenggugat II yaitu:*" Surat No. : 32/PMJ/PPM2Um/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006,Perihal Penertiban Hunian Tanpa Hak/ljin Pemilik PT.
    Kayu Putin Raya Blok 11 Nomor 402, RT 011 / RW 016 KelurahanKayu Putin Kecamatan Pulo Gadung Kotamadya Jakarta Timur setempatdikenal dengan Kompleks Rumah Susun Pulomas ;o Surat Penghentian sewa menyewa dan perintah pengosongan TerhadapPenggugat III yaitu:*" Surat No. : 32/PMJ/PPM2Um/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006,Perihal Penertiban Hunian Tanpa Hak/Ijin Pemilik PT.
    Kayu Putih Raya Blok 18 Nomor 402, RT 011 /RW 016 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung KotamadyaJakarta Timur setempat dikenal dengan Kompleks Rumah SusunPulomas;o Surat Penghentian sewa menyewa dan perintah pengosongan TerhadapPenggugat V:" Surat No. : 32/PMJ/PPM2Um/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006,Perihal Penertiban Hunian Tanpa Hak/ljin Pemilik PT.
    Kayu Putih Raya Blok 30 Nomor 104, RT 011 /RW 016 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung KotamadyaJakarta Timur setempat dikenal dengan Kompleks Rumah SusunPulomas;o Surat Penghentian sewa menyewa dan perintah pengosongan TerhadaiPenggugat VI:*" Surat No. : 32/PMJ/PPM2Um/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006,Perihal Penertiban Hunian Tanpa Hak/Ijin Pemilik PT.
    Surat Kuasa Hukum PT Pulomas Jaya Nomor 045/SS/ML/V/2004kepada Penghuni/Penyewa Rumah Susun Pulomas tanggal 22 Mei2004 Perihal Pengosongan Unit Hunian Secara Sukarela (Bukti T17/PR10).Hal. 23 dari 36 hal. Put.
Putus : 09-08-2007 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490K/TUN/2001
Tanggal 9 Agustus 2007 — NY. IDA TUMIAR HUTABARAT ; vs. KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA JAKARTA
7546 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 490 K/TUN2001Bahwa Keputusan Tergugat (P1 dan P2) secara implisit bermaknaessensial sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatKonkrit, Individual dan Final, serta berakibat hukum yang merugikanPenggugat, hal mana memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang No. 5 Tahun 1986;Bahwa Keputusan Pengosongan dan Pelelangan Tergugat (vide P1dan P2) hanya mengacu kepada penilaian sepihak dari Tergugat saja danbukan merupakan hasil pemeriksaan peradilan yang berkekuatan
    S2481/WPN.03/KP.05/1998 tertanggal22 Juli 1998 perihal Pengosongan tanah/bangunan rumah (Bukti P1) danSurat No.
Putus : 23-02-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141K/TUN/2001
Tanggal 23 Februari 2006 — KEPALA DINAS PERUMAHAN PROPINSI DKI JAKARTA ; TIM LIKUIDASI PT. GUNA BANK INTERNASIONAL (Bank Dalam Likuidasi) ; vs. SOEWONDO TEDJOISWORO (KOESNODEWO THEDJO ISWORO)
4013 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-10-2006 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/PDT/2004
Tanggal 12 Oktober 2006 — Hasan Basri; Jamilah; A. Setyo Muhadi; H. Tadjudin Noor AS; Iham/Sahdjaman; Maksum M.K. Mukeri; Ny. Moleh Djaini, A.; S. Kasransyah; Arbani; Yongnit; A. Sakino; Kho Giok Lan; L.K. Liwan; Ny. Noni H Ch Yan Bambang; Hj. Sumiati; Muntiara; Aliansyah Idjuh; St. Chadijah; Hj. Armiah; H. Kaspul Anwar et.al.; Negara Republik Indonesia di Jakarta cq Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta cq. Panglima Komando Daerah Militer VI Tanjung Pura di Balikpapan cq. Komando Daerah Militer 101/Antasari
5063 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-01-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58K/Pdt/2003
Tanggal 8 Januari 2007 — Ir. Irwan Aman ; Elsye Agustina Lim ; Martin Winata
3215 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN MASAMBA Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Msb
Tanggal 29 September 2017 — ABBAS MARDJANI VS H. DABE JIBE, DKK
10546
Putus : 16-12-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101K/TUN/2005
Tanggal 16 Desember 2008 — L. BUNTORO MULYO ; HERMANSYAH ARMANTO ; Dkk. vs. WALIKOTA SURABAYA ; KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN SURABAYA
3411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 101 K/TUN/2005kepada Majelis Hakim berkenan untuk terlebih dahulu memberikanpenempatan;Memerintahkan Tergugat dan TergugatIl untuk menunda terlebih dahulupelaksanaan penerbitan dan pengosongan atas bangunan stand/toko milikPara Penggugat dan menunda pelaksanaan surat Tergugat! dan Tergugatllmasingmasing Surat No.
    X.700/4960/436.5.2/2003 perihal Hasil Evaluasi yang ditujukankepada Tergugatll (bukti T I1) dan Surat TergugatIl tanggal 29Desember 2003 No. 800/763/436.5.2/2003 perihal Pengosongan danPenyerahan Kembali Bangunan Dinas PMk;3.
    X.700/4960/436.5.2/2003,tertanggal 03 Desember 2003 perihal Hasil Evaluasi, yang disampaikankepada Tergugat II dan ditindak lanjuti oleh Tergugat Il denganmengeluarkan Surat No. 800/763/436.4.7/2003 tanggal 29 Desember2003 tertanggal 29 Desember 2003 perihal Pengosongan danPenyerahan kembali Bangunan Dinas Pemadam Kebakaran adalah tidakberdasar dan premature, suratsurat yang dijadikan obyek gugat tersebutmasih bersifat internal yang dibuat oleh Walikota Surabaya (Tergugat )kepada bawahannya yaitu
    X.700/4960/436.5.2/2003 tanggal 3 Desember 2003 dan Surat KeputusanTergugat II/Termohon Kasasi II No. 800/763/436.4.7/2003 tanggal 29Desember 2003 perihal : Pengosongan dan Penyerahan KembaliHal. 12 dari 15 hal. Put.
    No. 101 K/TUN/2005Bangunan Dinas PMK adalah P5, tidak bisa digunakan eksekusipengosongan lahan sewa yang digunakan oleh Pemohon Kasasi, sebabtindakan pengosongan hanya dapat dilakukan oleh Panitera PengadilanNegeri Surabaya, berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap. Bahwa Pasal 4 TAP MPR No. III/MPR/2000, berbunyi :sesuai dengan tata urutan peraturan perundangundangan ini, makasetiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan denganaturan hukum yang lebih tinggi.
Register : 06-05-2013 — Putus : 17-06-2014 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 216/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 17 Juni 2014 — Ny. Sri Soedarmi (Janda alm Hendro Kanoejoso), dkk (11 orang) vs KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I
14468
  • Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K (yang ditujukan kepada Penggugat 1 [janda Hendra Kanoejoso]) ; ----------------2.
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/581/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama F MANDAGI (yang ditujukan kepada Penggugat 2) ; ------------------------------------------------3.
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/583/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama SURYADI (yang ditujukan kepada Penggugat 4) ; ------------------------------------------------5.
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/580/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan ..Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama HENDRA K (yang ditujukan kepada Penggugat 1 [janda Hendra Kanoejoso]) ; ----------------2.
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I No : S-/603/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013, perihal : Pengosongan ..Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama MARIJAN (yang ditujukan kepada Penggugat 7) ; ------------------------------------------------8.
    /WBC.10/2013, tanggal 7Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumahdinas atas nama SURYADI ditujukan kepada Penggugat 4 ;.
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea DanCukai Jawa Timur No : S/580/WBC.10/2013, tanggal 7Oktober 2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumahdinas atas nama HENDRA K ditujukan kepada Penggugat 1 ;2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea DanCukai Jawa Timur No : S/581/WBC.10/2013, tanggal 7Oktober 2013, Perihal :PENGOSONGAN/ ....cc cece eee e ees Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama FMANDAGI ditujukan kepada Penggugat 2 ;3.
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendarl Bea Dan CukaiJawa Timur No : S/584/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas namaSUTOPO ; Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan CukaiJawa Timur No: S/592/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas nama SHARIBOWO ; .
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan CukaiJawa Timur No : S/604/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atas namaSOEHOET ; Surat Kepala Kantor Direktorat Jendral Bea Dan Cukai JawaTimur No : S/605/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober2013, Perihal : Pengosongan/Penyerahan Rumah dinas atasnama SOEWARTO ; Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan CukaiJawa Timur No : S/606/WBC.10/2013, tanggal 7 Oktober 2013,Perihal : Pengosongan/Penyerahan
    Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJawa Timur No: S/585/WBC.10/2013, tanggal 7Oktober 2013, perihal :Pengosongan ...............Pengosongan/Penyerahan Rumah Dinas atas nama S HARIBOWO(yang ditujukan kepada Penggugat 6) (bukti P.62 = T.P.6C) ;7.
Register : 05-04-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 7/G/2016/PTUN.JPR
Tanggal 24 Agustus 2016 — 1. TAUFIK MUBENTAH (PENGGUGAT) 2. SUPARJIANTO, SUTIK AMANAH, SRI WAHYUNINGSIH, DEWI ASTUTI, AZIS SLAMET, SUKEMI SWIGIM, HARIS, JHON MATHIUS, WADJIRAN (PARA PENGGUGAT II INTERVENSI - 1) 2. SADAM NAINGGOLAN, AGUS ARYANTO, YASSEN ABIE SALAM, SUGIYANTO, MOCH. IKSAN, KASIM, ABDULLAH SUPIAH, SULICHA, SULIKAH, SUKATMI, (PARA PENGGUGAT II INTERVENSI-2) MELAWAN BUPATI JAYAPURA
9636
  • Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;-----------------------------------2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;-------------------------------3. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.
    Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan;--------------------------------------------------b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N. Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;-----------------------------------------------c.
    Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.-------------3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan-keputusan berupa: a. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016, Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan;--------------------------------------------------b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura A.N.
    Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumah dan Bangunan;-----------------------------------------------c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: Surat Peringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.------------4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Sengketa Ini Sebesar Rp. 2.583.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah);
    Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016,Perihal: Pengosongan Rumah dan Bangunan; selanjutnya disebutsebagai Obyek Sengketa ;b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SETTanggal 15 Maret 2016, Perihal: Surat Peringatan II Pengosongan Rumahdan Bangunan; selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa II;c.
    Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016,Perihal: Surat Peringatan Ill Pengosongan Rumah dan Bangunan;selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa Ill;2.
    Bahwa menyusul penerbitan Obyek Sengketa , Tergugat yang diwakiliSekretaris Daerah Kabupaten Jayapura kembali menerbitkan ObyekSengketa II berupa Surat Nomor: 413.4/0359/SET Tanggal 15 Maret 2016Perihal: Peringatan Il Pengosongan Rumah Dan Bangunan.h. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan pula Obyek Sengketa III berupaSurat Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016, Perihal: SuratPeringatan III Pengosongan Rumah dan Bangunan.i.
    Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016,Perihal: PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN>b. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SETTanggal 15 Maret 2016, Perihal: SURAT PERINGATAN IlPENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN:>c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016,Perihnal: SURAT PERINGATAN Ill PENGOSONGAN RUMAH DANBANGUNAN > 22022222 none nnn nnn nnn nnn nec enc nc nc cnc encesMemerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:a.
    Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016,Perihal: PENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN:Hal. 17 dari 93 Hal. Putusan No. 07/G/2016/PTUN.JPRb. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Nomor: 413.4/0359/SETTanggal 15 Maret 2016, Perihal: SURAT PERINGATAN IlPENGOSONGAN RUMAH DAN BANGUNAN:>c. Surat Bupati Jayapura Nomor: 413.4/0462/SET Tanggal 7 April 2016,Perihnal: SURAT PERINGATAN Ill PENGOSONGAN RUMAH DANBANGUNAN >2 222222 o nnn nnn nnn ncn cece nc nnc nce4.
Register : 27-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.B/2021/PN Pal
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ANDI NUR INTAN, SH. MH
Terdakwa:
ERMAN VASILLY PONTOH
5733
  • LPP RRI ;
  • Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor :327/2017, Palu, 12 Juli 2017;
  • Surat Pemberitahuan pengosongan kios nomor : 200/RRI-PL/SEK/2017 dari Kepala LPP RRI PALU , tanggal 3 mei 2017 kepada Sdra.ERMAN V.PONTOH;
  • Surat Pemberitahuan ke 2 (dua) pengosongan kios nomor : 248/RRI-PL/SEK/2017 dari Kepala LPP RRI PALU, tanggal 30 mei 2017 kepada Sdra.ERMAN V.PONTOH;
  • Surat Pengosongan rumah dinas No. 259/RRI-PL/SEK/IX/2019 ,tgl. 15 Juni 2017 dari Kepala
    ERMAN V.PONTOH;
  • Surat Pengosongan rumah dinas No. 511/RRI-PL/SEK/IX/2019 ,tgl. 2 September 2019 dari Kepala LPP RRI Palu kepada Sdra. ERMAN V.PONTOH;
  • Surat Pengosongan rumah dinas No. 750/RRI-PL/SEK/11/2019 ,tgl. 20 Nopember 2019 dari Kepala LPP RRI Palu kepada Sdra. ERMAN V.PONTOH;
  • Surat Pengosongan rumah dinas No. 816/RRI-PL/SEK/I2/2019 ,tgl. 17 Desember 2019 dari Kepala LPP RRI Palu kepada Sdra.
Register : 13-06-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 164/PID/2014 /PT.DKI
Tanggal 25 Agustus 2014 — 1. HAMIDY, SE 2. DARSO WIJAYA, SE, MM 3. LINDA WANGSADINATA, SE 4. ARGA TIRTA KIRANA, SH
12280
  • 2002 Perjanjian Pengosongan No.96 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------------------17) SHGB No.6564/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 97 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 98 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.99 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------------------18) SHGB No.6565/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 100 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 101 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian Pengosongan No.102 Tanggal 04 Juli 2002.------------------------19) SHGB No
    Jual Beli No. 118 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 119 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.120 Tanggal 04 Juli 2002.25) SHGB No.6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 122 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No.123 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------26) SHGB No.6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124 000000000000.Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 Tanggal 04 Juli 2002 Perjanjian Pengosongan No.126 Tanggal 04 Juli
    Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian Pengosongan No.135Tanggal 04 Juli 2002.-------------------------30) SHGB No.6577/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 136 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 137 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian Pengosongan No.138 Tanggal 04 Juli 2002.------------------------31) SHGB No.6578/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 139 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 140 Tanggal 04 Juli 2002 Perjan-jian Pengosongan No.141 Tanggal 04 Juli 2002.------------------------32)
    Perjan-jian Pengosongan No.162 Tanggal 04 Juli 2002.------------------------40) SHGB No.6587/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 163 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 164 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No.165 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------41) SHGB No.6588/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 166 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 167 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No.168 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------42) SHGB No.6589 Kelapa Gading Barat
    Pengikatan Jual Beli No. 169 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 170 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No.171 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------43) SHGB No.6590/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 172 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 173 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No.174 Tanggal 04 Juli 2002.--------------------44) SHGB No.6591/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 175 Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 176 Tanggal 04 Juli 2002 Per-janjian Pengosongan No
    Kuasa No.53 Tanggal 04 JuliSHGB No.6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No.56 Tanggal 04 JuliSHGB No.6551/Kelapa Gading Barat Kuasa No.59 Tanggal 04 JuliSHGB No.6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No.62 Tanggal 04 JuliSHGB No.6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No.65 Tanggal 04 JuliSHGB No.6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No.68 Tanggal 04 JuliSHGB No.6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No.71 Tanggal 04 Juli439) SHGB No.6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No.74 Tanggal 04 Juli11)SHGB No.6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan
    Perjanjian pengosonganNo.51 Tanggal 04 Juli 2002.SHGB No.6549/Kelapa Gading Kuasa No.53 Tanggal 04 JuliSHGB No.6550/Kelapa Gading Barat Kuasa No.56 Tanggal 04 JuliSHGB No.6552/Kelapa Gading Barat Kuasa No.62 Tanggal 04 JuliSHGB No.6553/Kelapa Gading Barat Kuasa No.65 Tanggal 04 JuliSHGB No.6554/Kelapa Gading Barat Kuasa No.68 Tanggal 04 JuliSHGB No.6555/Kelapa Gading Barat Kuasa No.71 Tanggal 04 JuliSHGB No.6556/Kelapa Gading Barat Kuasa No.74 Tanggal 04 Juli)SHGB No.6558/Kelapa Gading Barat Perjanjian Pengosongan
    /2014/PT.DKI.522,24)SHGB No.6571/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 118Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 119 Tanggal 04 Juli 2002 PerjanjianPengosongan No.120 Tanggal 04 Juli 2002.25)SHGB No.6572/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 121Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 122 Tanggal 04 Juli 2002 PerjanjianPengosongan No.123 Tanggal 04 Juli 2002.26)SHGB No.6573/Kelapa Gading Barat Pengikatan Jual Beli No. 124000000000000.Tanggal 04 juli 2002 Kuasa No. 125 Tanggal 04 Juli 2002Perjanjian Pengosongan
Register : 09-09-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 71/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 1 Maret 2016 — Ir.EFFENDI LUBIS MMA VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
13263
  • Menyatakan Tidak Sah Surat Nomor : 032/41/VI/RO.Perkap/2015, Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 032/41/VI/RO.Perkap/2015, Tanggal 12 Juni 2015, Perihal : Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (Tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ; _________________________________________
    Bahwa Tergugat sebagai adalah selaku Penerbit Surat Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 ; Bahwa Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu Nomor :0)32/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 adalah berupaatau Keputusan Tertulis (Beschiking) yang dikeluarkan olehTergugat, selaku Ketua Tim Penertiban Aset An.
    GubernurSumatera Utara dalam Kapasitasnya sebagai Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga dengan kualifikasi Surat Pengosongan RumahDinas Milik Pemprovsu merupakan Beschiking yang dikeluarkanoleh Tergugat yang merupakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud telah memenuhi ketentuan objek gugatanTata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal ayat 3 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 ;Bahwa Surat Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu Nomor :032/41/VI/Ro.Perkap/ 2015 tertanggal 12 Juni 2015 juga telahmemenuhi
    Golongan II (BukanGolongan I dan Golongan II ) yang dilindungi oleh UndangUndang, oleh karena itu terbitnya Surat Tergugat yangmenjadi objeksengketa. ....sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dan telahterlaksana pengosongan paksa tertanggal 16 Juni 2015 , telahmenyebabkan kerugian kepentingan hukum Penggugat ; V.
    Perkap/2015,Perihal Pengosongan Rumah Dinas Milik Pemprovsu (objeksengketa Tata Usaha Negara) yang bertentangan denganketentuan hukum yang berlaku, sehingga cacat hukum/juridiskarena tidak berdasarkan faktafakta yang benar sebagaimanayang telah dikemukakan Penggugat diatas, oleh karena itu objeksengketa aquo harus dinyatakan batal demi hukum ataudinyatakan tidak sah sehingga harus~ dicabut ; .
    Foto copy gambar pengosongan paksa rumah dinas milikPemprovsu yang selama ini dihuni Penggugat sesuai dengan suratPenunjukan Menempati Rumah Pemprovsu No.012/403TARUKIMPEMPROVSU/2009 tertanggal 21 April 2009.rsienied 615 4 amananaves
Register : 16-03-2022 — Putus : 20-09-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 281/Pdt.Bth/2022/PN Tng
Tanggal 20 September 2022 — Penggugat:
Ny. Mariani Santoso
Tergugat:
1.PT. Citra Property
2.PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
3718
  • MENGADILI

    1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
    2. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 96/Pen.Eks/2020/ PN.Tng jo. No. 322/Pdt.G/2017/PN.Tng jo. No. 68//Pdt/2018/PT.Btn jo.
    No. 2104 K/Pdt/2019 sudah selesai dilaksanakan Eksekusi Pengosongan tanggal 8 Desember2021;
  • Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 96/Pen.Eks/2020/ PN.Tng jo.
    No. 322/Pdt.G/2017/PN.Tng adalah tidak sah bagi Para Terbantah;
  • Menolak Permohonan Eksekusi Pengosongan Para Terbantah sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali yang kedua atau dapat diajukan oleh Para Terbantah dengan Gugatan Baru;
  • Menolak bantahan Pembantah selain dan selebihnya;
  • Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.723.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);