Ditemukan 343 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-11-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN KOTABARU Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktb
Tanggal 19 Nopember 2020 — - Pidana - ANTONIUS JARWANA, S.Pd., M.M. anak dari Alm. RESO SUKAMTO (Terdakwa) - RIZKI PURBO NUGROHO, S.H.,M.H. (JPU)
19442
  • ,M.Ed. pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikadalah benar:Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Kotabaru;Bahwa Terdakwa adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) KabupatenKotabaru di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan dengan jabatanfungsional sebagai Penilik dengan Golongan IV/a yang bertugas untukHalaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 247/Pid.
    Jabatan struktural bertingkattingkat daritingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga eselon tertinggi (eselon I/a),sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantumdalam struktur organisasi, misalnya: guru, dosen, dokter, perawat, bidan penilik,pengawas. Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai penilik yang manamerupakan jabatan fungsional ASN.
    Tugas dari penilik adalah memberikanpelayanan yang fokus kepada materi yang disajikan ketersediaan tenaga dansebagainya, karena PNS tersebut apabila setelan diangkat menjadi PNSmerupakan Pejabat ASN apapun pangkat dan jabatannya;Bahwa jabatan Penilik yang diemban oleh Terdakwa merupakan jabatan yangmelekat meskipun di luar jam kerja;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksisaksi tersebut,dibenarkan oleh Terdakwa;Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 247/Pid.
Register : 20-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN WATES Nomor 50/Pid.B/2014/PN Wat
Tanggal 19 Juni 2014 — WIDODO SUNARYO
535
  • Mursidi dibagian Pengawas, Bu Rusyanti di bagian Penilik, Bu Fitriyani di bagianHalaman 6 dari 25 Putusan nomor 50/Pid.B/2014/PN WatPenilik PAUD, tetapi saksi tidak tahu arsiparsip tentang apa yang hilangtersebut;Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil tetapi setelah pihakkepolisian menyelidiki dan tanggal 22 April 2014 baru saksi dapat informasibahwa yang mengambil arsiparsip tersebut adalah Terdakwa;Bahwa kerugian yang dialami tidak ternilai karena yang hilang adalah arsiparsip yang
    Mursidi di bagian Pengawas,Bu Rusyanti di bagian Penilik, Bu Fitriyani di bagian Penilik PAUD, kemudiankami menelpon kepala kantor yaitu saksi Yusuf Riyanto dan menyampaikankalau banyak arsip yang hilang;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mengambil arsiparsip tersebutkarena tidak ada pintupintu yang dirusak;Bahwaratarata arsip yang hilang adalah arsip yang masih aktif;Bahwa sebenarnya kantor ini juga sering melakukan pembersihan untukarsiparsip yang sudah tidak aktif dan tersimpan digudang, selain
    Mursidi di bagianPengawas, Bu Rusyanti di bagian Penilik, Bu Fitriyani di bagian PenilikPAUD;. Bahwa saksi Jumeri juga telah kehilangan arsiparsip yang masih aktifdan arsiparsip yang hilang itu adalah Daftar Hadir dari tahun 2010sampai dengan 2013, Laporan dari Paud dari tahun 2005 sampaidengan 2009, SPJ Penerimaan Honorarium GTT PTT dari tahun 2005sampai dengan tahun 2009, SK Simpasing dari tahun 2010 sampaidengan 2013;.
    Mursididi bagian Pengawas, Bu Rusyanti di bagian Penilik, Bu Fitriyani di bagianPenilik PAUD;Bahwa setelah mendengar saksi Jumama mencani arsiparsipnya yanghilang, saksi Jumeri juga ikut mencan dan memeriksa apakah arsiparsipmiliknya juga hilang, dan setelah diperiksa ternyata arsiparsip miliknya adajuga yang hilang yaitu Daftar Hadir dari tahun 2010 sampai dengan 2013,Laporan dari Paud dari tahun 2005 sampai dengan 2009, SPJ PenerimaanHonorarium GTT PTT dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009,
Register : 12-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 29-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 1491/Pdt.P/2020/PN Sby
Tanggal 23 Nopember 2020 — Pemohon:
Siti Saudah
359
  • Juli 1970 Pemohon telah melangsungkanperkawinan dengan Almarhum Suami yang tertulis di Buku Nikah ZainalArifin Siradj, BA di Surabaya dan perkawinan tersebut telah dicatatkan diKantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya melalui Surat Nikah yangterdaftarkan di Petikan dari buku pendaftaran nikah no.446/39/1970tanggal 13 Juli 1970;Bahwa berdasarkan informasi Departemen Agama Republik IndonesiaPerwakilan Propinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh PerwakilanDepartemen Agama Propinsi Jawa Timur Team Ujian Penilik
    mendukung permohonannya telah diajukanSuratsurat, berupa fotokopi bermeterai cukup, telah dicocokan denganaslinya diberi tanda bukti P.1 s.d P10, yaitu :Bukti P.1 : Kartu Keluarga dengan Nomor 3578080401084807;Bukti P.2 : Idjazan Pendidikan Guru Agama Negeri 6 tahun berdasarkandaftar induk Dirpenda No. 1892/A/65;Bukti P.3 : Surat tanda lulus BAKALORIAT a.n ZAINAL ARIFIN;Bukti P.4 : Surat Nikah yang terdaftarkan di Petikan dari bukupendaftaran nikah No. 446/39/1970;Bukti P.5 : Surat Tanda Lulus Ujian Penilik
Register : 13-05-2015 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 284 K/TUN/2015
Tanggal 10 Agustus 2015 — KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN VS ROBINHOD, SH;
2718 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai NegeriSipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yangmenerangkan:a. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatanfungsional Pengawas pada satuan pendidikan formalmempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi dibidang pendidikan guna mencerdaskankehidupan bangsa;b.
    Putusan Nomor 284 K/TUN/201514.2.14.3.Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yangmenerangkan:Pasal 1:Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalPenilik, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampaidengan 60 (enam puluh) tahun;Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d angka 4 Peraturan PemerintahNomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atasPeraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
    syarat serta hal ini jelas sangatbertentangan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pasal22 ayat (4) (Bukti T4) dinyatakan bahwa:Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain diluar jabatanguru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan Pengawas sekolahharus memenuhi syarat sebagai berikut:1) Pendidikan serendah rendahnya Sarjana (S1) dari lembagaPendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK) yang mempunyaiPengalaman sebagai Guru/Pengawas/Penilik
    Robinhod, S.H. sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal3 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan FungsionalPengawas Luar Biasa (PSLB);3.1.3.2.Bahwa perlu Majelis Hakim Tinggi ketahui jika Terbanding diangkatberdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menduduki Jabatan Fungsional Penilik sebagaimana yangTerbanding/Penggugat dalilkan
    Bahwa sangat jelas tidak ada ketentuan peraturan perundanganyang berlaku surut kecuali ditetapbkan berlaku surut, sedangkanPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang PerpanjanganBatas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendudukiJabatan Fungsional Penilik, tidak berlaku surut;3.4. Bahwa dengan demikian bagi Terbanding/Penggugat berlakuketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001;3.5.
Register : 27-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2021 — Pemohon:
RASYID
Termohon:
DINAS PENDIDIKAN SUMENEP
209130
  • Hindarto;Bahwa pada waktiu itu ada 2 kegiatan belajar mengajar Paket B diTahun 1998 dan saat itu tidak ada lampu, jalannya tidak beraspal danSaksi sudah mengingatkan agar penulisan ijazah harus hatihati danpada waktu itu jika yang lulus 80 orang maka dari Pusat blangko ijazahyang dikirim adalah 80 tidak ada lebih;Bahwa setahu Saksi yang ikut Paket B di Desa Essang lebih dari 60orang;Bahwa Saksi hanya melaporkan secara administratif untuk kegiatanyang dilakukan kepada atasan Saksi/Penilik atau Pengawas
    waktu itu ada 2 lembaga yangmenyelenggarakan kegiatan kesetaraan yaitu di Desa Essang danDesa Gapura, yang di Desa Essang merupakan Paket B pertama kalisehingga administrasinya pada waktu itu agak semrawut, berbedadengan sekarang sudah baik dan sekarang juga sudah ada PKBM(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) serta harus punya izinoperasional, sedangkan kalau dulu tidak ada danpenenyelenggaraannya dilaksanakan di Gedung SD;Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penerbitan ijazah, karena ijazah itumelalui Penilik
    setelah itu dari Penilik diberikan kepada Saksi untukdiberikan kepada Penyelenggara, dan Penyelenggara yang menulishasil nominasi kelulusan ijazahnya;Bahwa yang diserahkan kepada Saksi, berupa blangko kosong ljazah,sedangkan untuk nominasi Penyelenggara sudah punya, dan untuknominasi/kelulusan itu dari Pusat, jadi untuk mengikuti ujian datapeserta dari Dinas dikirim ke Pusat setelah itu kirakira satu bulandikirim untuk ujian nasional;Bahwa Saksi kenal Tutor Paket B di Desa Essang bernama PakSahrawi
    , Pak Kama, Pak Untung dan Pak Hindarto;Bahwa Kepala Dinas pada waktu itu bernama Pak Djajadi;Bahwa Saksi tidak tahu Pak Djajadi masih hidup atau sudahmeninggal;Bahwa tugas Saksi hanya monitoring dan mencatat kemudianmelaporkan kepada atasan, sedangkan untuk nominasi dan kelulusandipegang Penilik, yang prosesnya dari Pusat kepada Dinas Pendidikanterus diberikan kepada Penyelenggara sehingga datanya tidak akanjauh berbeda, antara penyelengara, penilik dan Dinas Pendidikanmesti sama;Bahwa Saksi tidak
Putus : 19-11-2009 — Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 850 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Nopember 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TOLITOLI ; RISNAWATY A. LIPUTO ;
4135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJUHRAN, SE dan saksi Hj.NURHAYATI BM.RADJAK,S.Pd, serta para penilik Dikmas tingkat Kecamatan (antara lain :Saksi Sunusi A.Ma.Pd, Saksi Patta Billa A.Ma.Pd, saksi Susanto MatokaA.Ma.Pd, saksi Idris Datu Tinggi A.Ma.Pd, saksi Lahmudin A.Ma.Pd, saksiNasir Mahiya A.Ma.Pd, saksi Nasrudin A.Ma.Pd, saksi Agus Salim KBantiA.Ma.Pd, saksi Drs.Najamuddin dan saksi Ridwan Y.
    Para Penilik Dikmas tidak ada yang keberatanatas pemotongan tersebut. Untuk selanjutnya pemotongan dana Dekonsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 sebesar 10% dilakukan olehTerdakwa RISNAWATY A. LIPUTO ;Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009 Terdakwa RISNAWATY A.
    DJUHRAN, SE dan saksi Hj.NURHAYATI BM.RADJAK,S.Pd, serta para penilik Dikmas tingkat Kecamatan (antara lain :Saksi Sunusi A.Ma.Pd, Saksi Patta Billa A.Ma.Pd, saksi Susanto MatokaA.Ma.Pd, saksi Idris Datu Tinggi A.Ma.Pd, saksi Lahmudin A.Ma.Pd, saksiNasir Mahiya A.Ma.Pd, saksi Nasrudin A.Ma.Pd, saksi Agus Salim K BantiA. Ma.Pd, saksi Drs.Najamuddin dan saksi Ridwan Y.
    Para Penilik Dikmas tidak ada yang keberatanatas pemotongan tersebut. Untuk selanjutnya pemotongan dana Dekonsentrasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tahun 2006 sebesar 10% dilakukanoleh Terdakwa RISNAWATY A. LIPUTO ;Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 850 K/Pid.Sus/2009Terdakwa RISNAWATY A.
    Map warna hijau berisi bukti pembayaran kepada penilik 1 (satu) buah;Map warna hijau berisi Surat Keputusan (SK) tahun 2006 1 (satu) buah;Map warna hijau berisi DVA dan Revisi DIPA tahun 2006 1 (satu) buah;Map warna hijau berisi kwitansi/bukti aliran dana 10% 1 (satu) buah;a fF &@Map warna hijau berisi laporan realisasi dana per1 Januari s/dDesember 20061 (satu) buah;6. Map warna hijau bukti/kwitansi pembayaran buku, dll; 1 (Satu) buah;7.
Register : 09-03-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PA GRESIK Nomor 0425/Pdt.G/2015/PA.Gs.
Tanggal 30 April 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
120
  • SALINAN PUTUSANNomor 0425/Pdt.G/2015/PA.Gs.Seales ZsAerie e te ni eeaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Izin Poligami antara:PEMOHON ASLI , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1,pekerjaan PNS (Penilik UPT Kec.
    tidak ada paksaan dari siapapun;Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda mati dan tidakdalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan mahram atau sesusuanserta tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, sertatidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinanantara Pemohon dengan calon istri keduanya;Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohonmenikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai PNS(Penilik
    Islam;Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri keduaPemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinanantara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pemohonmelakukan poligami adalah sebagi berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 yakni surat keteranganpenghasilan dari kepala desa setempat menerangkan bahwa Pemohon sebagaiPNS (Penilik
Register : 22-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 3/Pdt.G/2015/PN Kbm
Tanggal 2 Juli 2015 — 1. WARSIMIN, - Penggugat 2. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 2 GOMBONG - Tergugat I 3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA(DIKPORA) KABUPATEN KEBUMEN - Tergugat II 4. BUPATI KEBUMEN - Tergugat III
12249
  • Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan bahwa telah ada perjanjianantara Penggugat dengan Penilik Sekolah Wilayah Puring, Gombongtanggal 19 Oktober 1963 terkait pinjam meminjam antara SMP Negeri2 Gombong dengan GKJ Gombong hal tersebut masih perlu diujiapakah perjanjian yang dilakukan tersebut sah berdasarkan Pasal 132019KUH Perdata.
    Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan,Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa perjanjian antara GKJ Gombong dengan Penilik Sekolah Wilayah Puring,Gombong tidak sah, karena perjanjian tersebut dibuat antara dua pihak yang tidakmemiliki hak atas obyek perjanjian (gedung dan tanah yang digunakan oleh SMP N 2Gombong).
    Dengan obyek perjanjian tanah dan bangunan yang belumterbuktikepemilikannya, maka sebenarnya tidak ada tanah dan bangunan yang diperjanjikankarena tanah dan bangunan yang diperjanjikan belum terbukti kepemilikannya.Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat suatu hal tertentu, maka perjanjian antara GKJGombong dan Penilik Sekolah Wilayah Puring Gombong batal demi hukum.11.
    Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan bahwa telah ada perjanjianantara Penggugat dengan Penilik Sekolah Wilayah Puring, Gombongtanggal 19 Oktober 1963 terkait pinjam meminjam antara SMP Negeri2 Gombong dengan GKJ Gombong hal tersebut masih perlu diujiapakah perjanjian yang dilakukan tersebut sah berdasarkan Pasal 1320KUH Perdata.
    Bahwa klaim Penggugat yang menyatakan bahwa telah ada perjanjian antaraPenggugat dengan Penilik Sekolah Wilayah Puring, Gombong tanggal 19 Oktober1963 terkait pinjam meminjam antara SMP Negeri 2 Gombong dengan GKJGombong hal tersebut masih perlu diuji apakah perjanjian yang dilakukan tersebutsah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.
Putus : 21-04-2017 — Upload : 15-05-2017
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 20/Pid.B/2017/PN Klk
Tanggal 21 April 2017 — M.Yunani Basri (Alm.) H. Basri
8020
  • S kepada saksi di muka persidangan); Bahwa sebelum saksi menjabat Kadis Pendidikan Kabupaten Kapuastahun 20082011, saksi pernah menjabat Kepala Badan PengawasDaerah (Bawasda); Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SRI RAHAYU, tetapi saksimengetahui kalau saksi SRI RAHAYU adalah penilik di PKBM Al khlas; Bahwa saksi SRI RAHAYU sebagai penilik di PKBM Al khlas tidakpernah berkoordinasi dengan saksi sebagai Kadis Pendidikan KabupatenKapuas tahun 20082011, saksi hanya berkoordinasi dengan Kabid PNFIyang
    S, pada waktu itu saksiWIHARDY sudah tidak menjabat sebagai Kabid PNFI; Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatanyaitu Tidak benar yang mengantar ijazah adalah penilik sekolah dan TidakHalaman 41 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikbenar saksi tidak ada menandatangani ijazah kesetaraan paket B tahun 2009atas nama Mulyar S;6. Saksi Sri Rahayu Binti (Alm.)
    S yang ditunjukkan dalam persidangan memang ditulis dan itutulisan dari terdakwa;Bahwa PKBM AI khlas tidak pernah menyimpan ijasah asli dan yangmenyimpan yang asli adalah warga belajar sendiri;Bahwa tidak masalah saksi perangkap jabatan menjadi penilik danbendahara di PKBM Al Ikhlas;Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Mulyar S. sudah mendapatkan ljazahkesetaraan paket A, B, dan C atas nama MULYAR.
    atau melalui Ketua PKBM untukmemintakan tandatangan di Kadis Pendidikan Kabupaten Kapuas,namun biasanya yang memintakan tandatangan adalah Ketua PKBM AlIkhlas sendiri;Bahwa selama saksi menjadi penilik, saksi tidak pernah mendaftar saksiMULYAR.
    YUNANI, dan sampai dengan sekarang PKBM Al kkhlasmasih berdiri sampai sekarang;Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan PKBM Al klas tersebutberdiri, untuk susunan struktur organisasi dalam PKBM, yaitu ketua,wakil, sekretaris dan anggota;Bahwa tidak ada persyaratan mengenai jumlah peserta didik di PKBM;Bahwa yang berwenang mengawasi kegiatan PKBM adalah Peniliksekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten;Bahwa untuk mendirikan PKBM disuatu daerah harus ada kesepakatandengan penilik sekolah, penilik sekolah
Putus : 06-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 14/PID/2015/PT.SMR
Tanggal 6 Mei 2015 — SYAHRUDDIN MUHAMMAD NUR Bin MUH. NUR ;
6121
  • Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 14/PID/2015/PT.SMR stempel sekolah Penulisan dalam kopPenulisan kop Surat/Sudah menggunakanSurat Tanda Tamat/Tanda Tamat Belajarjejaan yangBelajar sudahmasih menggunakandisempurnakan (EYD)menggunakan ejaanjejaan lamayang disempurnakan(EYD)Stempel pada ljazah/Menggunakan Penilik Sekolah tidakcukup menggunakanstempel tiga jenisjoerhak menandatanganiantara lain: stempelsekolah, penilik sekolahljazah pada tingkat satuanpendidikan tertentu.
    ) Markamapabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Surat KeteranganNo.421/1040/Disdik.Diknas/VII/2014, Buku Induk Sekolah Dasar padaNo.Daftar Induk 97 atas nama Nanang bukan atas nama Terdakwa.Demikian juga apabila foto copy STTB Sekolah Dasar Negeri atas Sutrismibertanggal 15 Desember 1974 yang bermaterai dan hanya ditanda tanganioleh Kepala Sekolah/Kursus dibandingkan dengan foto copy STTB atasnama Terdakwa bertanggal 12 Juli 1974 tanpa materai tempel ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan penilik
Putus : 19-11-2009 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/PID.SUS/2009
Tanggal 19 Nopember 2009 — Hj. NURHAYATI B.M. RADJAK, S.Pd
7035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJUHRAN, SE dan para penilikDikmas tingkat Kecamatan (antara lain : Saksi Sunusi A.Ma.Pd, Saksi PattaBilla A.Ma.Pd, saksi Susanto Matoka A.Ma.Pd, saksi Idris Datu TinggiA.Ma.Pd, saksi Lahmudin A.Ma.Pd, saksi Nasir Mahiya A.Ma.Pd, saksiNasrudin A.Ma.Pd, saksi Agus Salim K BantiA.Ma.Pd, saksi Drs.Najamuddindan saksi Ridwan D Yeluma, S.Pd) saat itulah terdakwa NURHAYATI BMRADJAK menyampaikan kepada para penilik Dikmas bahwa danaPendidikan Luar Sekolah yang diterima oleh para Penyelenggara dan tutorakan
    dilakukan pemotongan sebesar 10% sebagai dana taktis untukdipergunakan membiayai kegiatankegiatan di Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Tolitoli yang tidak tercantum dalam DIPA dan tidakada para Penilik Dikmas yang keberatan atas pemotongan tersebut.Terhadap Dana Dekonsentrasi untuk pelaksanaan Program Pendidikan LuarSekolah (PLS) tahun 2006 sebesar Rp. 1.399.870.000, (satu milyar tigaratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah),telah dilakukan pemotonganpemotongan
    DJUHRAN, SE dan para penilikDikmas tingkat Kecamatan (antara lain : Saksi Sunusi A.Ma.Pd, Saksi PattaBilla A.Ma.Pd, saksi Susanto Matoka A.Ma.Pd, saksi Idris Datu TinggiA.Ma.Pd, saksi Lahmudin A.Ma.Pd, saksi Nasir Mahiya A.Ma.Pd, saksiNasrudin A.Ma.Pd, saksi Agus Salim K Banti A.Ma.Pd, saksi Drs.Najamuddin dan saksi Ridwan D Yeluma, S.Pd) saat itulah terdakwaNURHAYATI BM RADJAK menyampaikan kepada para penilik Dikmasbahwa dana Pendidikan Luar Sekolah yang diterima oleh para Penyelenggara dan tutor
    Map warna hijau berisi bukti pembayaran kepada penilik 1 (satu) buah ;Map warna hijau berisi Surat Keputusan (SK) tahun 2006 1 (satu) buah ;Map warna hijau berisi DVA dan Revisi DIPA tahun 2006 1 (satu) buah ;Map warna hijau berisi kwitansi/oukti aliran dana 10% 1 (satu) buah ;Af & bhMap warna hijau berisi laporan realisasi dana per1 Januari s/dDesember 20061 (satu) buah ;6. Map warna hijau bukti/kwitansi pembayaran buku, dll; 1 (Satu) buah ;7.
    Map warna hijau berisi bukti pembayaran kepada penilik 1(satu) buah ;Map warna hijau berisi Surat Keputusan (SK) tahun 2006 1 (satu) buah ;Map warna hijau berisi DVA dan Revisi DIPA tahun 2006 1 (satu) buah ;Map warna hijau berisi kwitansi/bukti aliran dana 10% 1 (satu) buah ;a +> @Map warna hijau berisi laporan realisasi dana per1 Januari s/dDesember 20061 (satu) buah ;Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 854 K/Pid.Sus/20096.
Putus : 21-12-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1190 K/Pid/2010
Tanggal 21 Desember 2010 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah ; NAWEKI bin MARIJAN
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwaberdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa bermaksud untukmemperbaiki nama dirinya yang tercantum dalam bukti STSB Paket A darinama panggilan MUHAMAD ZUKI bin MARUNAN menjadi nama sebenarnyayang sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)Terdakwa yaitu NAWEKI", dan selanjutnya pada alenia kedua menyatakan"Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut maka Terdakwa mendatangipihakpihak yang berkepentingan untuk memperbaiki nama tersebut yaitusaksi Syafaat yang atas perintah Abdul Hadi (Penilik
    Saksi SYAFAAT Bin KARI, pada pokoknya dibawah sumpah di depanpersidangan menerangkan sebagai berikut: Bahwa benar, sekitar tahun 19961997 seingat saksi pada sore hariTerdakwa NAWEKI, datang ke rumah saksi, dan minta tolong untukmerubah nama pada STSB Terdakwa, karena namanya tidak sesuaidengan nama yang tercantum dalam KTP "lalu saksi menjawabInsya Allah nanti saya sampaikan ke Penilik Dikmas" dan selangwakiu beberapa hari setelah kedatangan Terdakwa NAWEKI lalusaksi pergi ke rumah alm.
    ABDUL HADI yang pada saat itu alm.ABDUL HADI selaku Penilik sekolah (Dikmas)/Pengelola Paket Adan saksi mengatakan "Pak ada STSB atas nama MUHAMAD ZUKIyang salah pengetikannya sesuai dengan KTP, yang mana padaKTPnya an. NAWEK'" dan dijawab Pak HADI "Pak karena tidak adablanko pengganti, jadi hapus saja, tak apaapa" setelah mendengarHal. 8 dari 22 hal. Put.
    AbdulHadi (Selaku Penilik Sekolah) tidak berwenang melakukan perubahantersebut, hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Drs. A SAMADLEGIMAN yang menjelaskan "menghapus nama dan tanggal lahirdalam STSB Paket A tersebut atas nama MUHAMAD ZUKI menjadiNAWEKI adalah tidak dibenarkan, selanjutnya dijelaskan "padaprinsipnya ljazah/STSB tidak boleh dirubah apabila ada kesalahan/Hal. 9 dari 22 hal. Put.
Putus : 29-11-2006 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/TUN/2003
Tanggal 29 Nopember 2006 — PIMPINAN AREA MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) ; PIMPINAN SUB AREA MIKRO PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) PEMALANG ; vs. ARUM BUDIASIH ARIPAH BINTI DAAN
6228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • WIBOWO, Penilik KantorCabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Pemalang dan 4. HASBULLAH, Penilik KantorCabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa No.
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 339/Pdt.G/2015/PA.Bky
Tanggal 1 Desember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
147
  • Waktu) saya menjalani pemeriksaan beberapa kali ataspengaduan termohon (TERMOHN) saya dalam promosi jabatan untukmejadi penilik TK/SD, dan waktu itu saya sebagai kepala SDN Jirak Kec.Samalantan.Dengan terjadinya masalah keluarga, saya merasa kecewa danmengajukan usul agar sebagai calon penilik TK/SD dibatalkan dan sayamengajukan untuk Mutasi ke salah satu SD di Sungai Kelambu Kec.Tebas. Walaupun jabatan Kepala Sekolah dilepaskan. AtasHal. 7 dari 21 Put.
Register : 17-04-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA BARRU Nomor 132/Pdt.G/2015/PA.Br
Tanggal 20 April 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
115
  • PENETAPANNomor 132/Pdt.G/2015/PA.Brane ol) Cpem ol) abt aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatunkan penetapan perkaracerai talak antara :PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS(Penilik PLS Kec. Balusu, Kab.
Register : 18-02-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 06-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/PID.TPK/2013/PT SMG
Tanggal 10 April 2013 — Pembanding/Terdakwa : HJ DURROTUN NAFISAH,S.Ag Binti M.NUR MUKHLISH
Terbanding/Jaksa Penuntut : DIBAYA RAHAYU SH
9237
  • TIPIKOR.SMG tanggal 01 Februari 2012dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap)selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan KabupatenRembang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor:821/226/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang pengangkatan dalam jabatanfungsional penilik pendidikan luar Sekolah di Lingkungan Dinas PendidikanKabupaten Rembang, dalam kurun waktu antara bulan April tahun 2010sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaktidaknya
    Bin MUSLIM selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kec.Sluke Kab. Rembang; Bahwa terdakwa Hj. DURROTUN NAFISAH, S.
    Bin MUSLIM(perkaranya sudah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi SemarangNomor: 62/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.SMG tanggal 01 Februari 2012dengan pidana penjara 1 (Satu) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap)selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan KabupatenRembang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor:821/226/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang pengangkatan dalam jabatanfungsional penilik pendidikan luar Sekolah di Lingkungan Dinas PendidikanKabupaten Rembang,
    Bin MUSLIM selaku Penilik Pendidikan Luar Sekolah PLS ) Kec.Sluke Kab. Rembang; Bahwa terdakwa Hj.
    DURROTUN NAFISAH, S.Ag selaku KetuaYayasan Pendidikan Muslimat NU Cabang Lasem bersama samadengan saksi ABDUL MU'ID, SH Bin MUSLIM selaku Penilik LuarSekolah (PLS) Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang pada bulan April2010 telah membentuk 80 (delapan puluh) kelompok belajar yangterdiri dari 76 (tujuh puluh enam) kelompok belajar Keaksaraan Dasardi Kec. Sluke Kab. Rembang yang dibentuk oleh saksi ABDUL MU'ID,SH.
Register : 01-12-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PTA SEMARANG Nomor 244/Pdt.G/2011/PTA.Smg.
Tanggal 8 Februari 2012 — PEMBANDING vs TERBANDING
8011
  • ALISUPRIYADI, SH Pengacara/ Advokat yang beralamat diJalan Raya Pegiringan No.34 Kecamatan BantarbolangKabupaten Pemalang semula Termohon sekarangPEMBANDING ; TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS(Penilik PLS UPPK), tempat tinggal di KabupatenPemalang, yang dalam hal ini memberikan kuasa khususkepada TUGIMAN, SH Advokat/Pengacara yangberalamat di Jalan Melon No.99 Desa Sewaka KecamatanPemalang Kabupaten Pemalang, semula Pemohonsekarang TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut
Putus : 16-01-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/PID.SUS.TIPIKOR/2012/PN.GTLO
Tanggal 16 Januari 2013 — HERLINA IBRAHIM NENTO
4012
  • Penilik Rp. 500.000,6. Guru Rp. 300.000,I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas PejabatFungsional Bidang Pendidikan DaerahTerpencil :00201.
    Penilik Rp. 500.000,6. Guru Rp. 300.000,I. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat bertugas PejabatFungsional Bidang Pendidikan Daerah Terpencil:1.
    Penilik Rp. 500.000,6. GuruRp. 300.000,TambahanFungsionaTerpencil :Penghasilan Berdasarkan Tempat Bidang Pendidikan1.
Register : 04-03-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 10/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat:
Lembaga Pendidikan Belarina Privat
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
18984
  • (Penilik Kursus), serta PututPindoseno, S.Pd (Penilik PAUD) yang pada pokok suratnya ditugaskanuntuk melakukan pembinaan lembaga dan berkunjung di tempat lembaga kami sekitar pukul 14.30 WIB.Bahwa dalam kesempatan pada tanggal 20 Desember 2018 tersebut,Dinas Pendidikan Kota Surakarta menekankan harus adanya pemenuhansarana dan prasarana yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan,khususnya dalam hal ruang belajar. Halaman 14 dari 54 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2019/PTUN.
    (Penilik Kursus), dan Putut Pindoseno,S.Pd. (Penilik PAUD) untuk melakukan Monitoring, Evaluasi, danPembinaan.
    Selama dua tahun berjalan sejaktahun 2016, sama sekali tidak ada Penilik Pendidikan yangberkunjung di lapangan, yakni di tempat kami yang memangsederhana. Tidak ada yang membina dan memberikanmasukan perbaikanperbaikan kepada lembaga pendidikanPenggugat terkait kondisi tempat belajar privat kami.
    Di saatperpanjangan izin, baru lah untuk kali pertama Penilik bersamapetugas visitasi dari Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Surakarta datang ke tempat kami.Pada kesempatan ini pula lah kami, Penggugat menyampaikanperkembangan kondisi belajar privat di tempat kami.
Putus : 20-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 2409 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 20 Juni 2013 — DIDIK MARDIYONO
5032 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2409 K/Pid.Sus/201 1Pasal 34(1) Penilikan jalur Kereta Api dilakukan untuk mengetahui jaluryang bersangkutan aman untuk dilalui Kereta Api ;(2) Penilikan jalur Kereta Api dilakukan sekurangkurangnya 2 kalidalam waktu 24 jam dan disesuaikan dengan GAPEKA ;(3) Penilikan jalur Kereta Api dilakukan dengan cara berjalan kakipada jalan rel oleh petugas penilik jalur yang ditunjuk denganmembawa peralatan yang telah ditentukan ;Bahwa mengenai sinyal masuk yang tertutup dahan adalah menjadikewajiban dari
    petugas penilik jalur untuk melakukan pengecekandemi keamanan jalannya Kereta Api.
    Berdasarkan ketentuan Pasal 34ayat 2 penilikan jalur harus dilakukan sekurangkurangnya 2 kalidalam waktu 24 jam, jika memang sudah dilakukan pemeriksaanseharusnya petugas penilik jalan mengetahui adanya sinyal mukayang padam dan sinyal masuk yang tertutup pohon, sehingga dapatsegera dilakukan perbaikan terhadap sinyal muka yang padam danmelakukan pemangkasan terhadap dahandahan pohon yangmengganggu pandangan sinyal masuk ;Bahwa Para Terdakwa melihat sinyal muka padam dan sinyal masukterhalang dahandahan
    Apabila tidak sering diperiksa dan dicek oleh petugas yangbersangkutan, akan mengakibatkan kesesatan sinyal ;Jika halhal ini dilakukan oleh petugas penilik jalur, maka kecelakaanatau tabrakan tersebut dapat dihindarkan. Sedangkan perlu kamipertanyakan dan herankan mengapa dalam pemeriksaan di tingkatawal petugas penilik jalur tidak ikut diperiksa ?