Pemerintah harus mencegah setiap penodaan, penistaan AIlQuran, Nabi Muhammad SAW, para Ulama dan Agama Islamdengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut;4. Meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yangmelakukan penodaan/penistaan AlQuran, Nabi Muhammad SAW,para Ulama dan ajaran Agama Islam sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; dan5.

Pemerintah harus mencegah setiap penodaan, penistaan AIlQuran, Nabi Muhammad SAW, para Ulama dan Agama Islamdengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.4. Meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap orang yangmelakukan penodaan/penistaan AlQuran, Nabi Muhammad SAW,para Ulama dan ajaran Agama Islam sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.5.

Pemerintah harus mencegah setiap penodaan, penistaan AlQuran, Nabi Muhammad SAW, para Ulama dan Agama Islamdengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut;4. Meminta aparat penegak hukum menindak tegas setiap orangyang melakukan penodaan/penistaan AlQuran, NabiMuhammad SAW, para Ulama dan ajaran Agama Islam sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku; dan5.

MUHAMMAD THAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Terhadap Agama Islam;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

ABDUL FATAH Bin T.M THAIB terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan terhadapagama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a hurufa KUHPidana;2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;3 Menyatakan barang Bukti: 1 (satu) Unit Smartphone Blackberry Dakota 9900, warna Putih,e 1 (satu) Buah Buku yang berjudul PROFIL SINGKATORGANISASI KEMASYARAKATAN GERAKAN FAJARNUSANTARA

Aceh Besar atau setidaktidaknya sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHAP karena tempatkediaman sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri Banda Aceh daripada tempat Pengadilan Negeri dimanatindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenangmengadili perkara ini, Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaanatau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia, perbuatantersebut

SOFYAN SALEH, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagaiberikut :e Bahwa melihat dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002 TentangPelaksanaan Syariat Islam Bidan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,jika yang dipermasalahkan adalah aqidahnya dan penyebaranajaran sesat, maka itu merupakan kompetensi dari MahkamahSyariah;41e Bahwa melihat unsurunsur Pasal 156a KUHP, ada unsur yaitumemusuhi, penyalahgunaan dan penodaan agama.

Jika melihatunsur penodaan agama harus membuktikan unsur mengajakorang lain untuk tidak menganut apapun terhadap suatu agamaapapun. Hal ini berbeda dengan unsur penyebaran ajaran sesatyaitu bukan mengajak orang lain, tapi menyebarkan suatu ajaransesat dimuka umum.

Agama telah disebutkan : Caramengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan,tulisan ataupun perbuatan lain;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delikini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan denganlisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu(

Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C 45e Perubahan warnae Penodaan warna 45Asetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool14. Ketahanan luntur warna terhadap keringata Asam 45e Perubahan warnae Penodaan warna 45Asetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 43Woola Basa 45e Perubahan warnae Penodaan warna 45Asetat 45Kapas 45Poliamida 45 Hal 6, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. 45 PoliesterAkrilat +SWool15.

Ketahanan luntur warna terhadap gosokanNilai penodaan warna 4e Kapas kering 45e Kapas basah17. Ketahanan luntur warna terhadap panaspenyetrikaan.Nilai perubahan warna 4Nilai penodaan warna 45e Kapas kering 4e Kapas basah18. Golongan zar warna *) Dispresi & BejanaB.

Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 4540Ce Perubahan warna 45e Penodaan warna 45Asetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45AkrilatWool14. Ketahanan luntur warna terhadap keringata Asam 45e Perubahan warnae Penodaan warna 45Asetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Woolb Basa 45 e Perubahan warna Hal 22, put.no. 68/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. e Penodaan warna 45Asetat aosKapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool15.

Ketahanan luntur warna terhadap gosokanNilai penodaan warna 4e Kapas kering 45e Kapas basah17. Ketahanan luntur warna terhadap panaspenyetrikaan. 4Nilai perubahan warna 45Nilai penodaan warna 4e Kapas keringe Kapas basah18. Golongan zar warna *) Dispresi &BejanaB.

Ketahanan luntur warna terhadapgosokan 4Nilai penodaan warna 45e Kapas keringe Kapas basah17. Ketahanan luntur warna terhadap panaspenyetrikaan. 4Nilai perubahan warna 45Nilai penodaan warna 4e Kapas keringe Kapas basah18. Golongan zar warna *) Dispresi & BejanaB.

1965 tentang PencegahaanPenyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Bukti P13), karenakewenangan untuk melarang seluruh kegiatan Jemaat Anmadiyah Indonesiaberada di tangan Presiden, itupun baru dilakukan oleh Presiden setelahPresiden mendapatkan pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/JaksaAgung dan Menteri Dalam Negeri;Bahwa Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentangPencegahaan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama, telah melarangdengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan ataumengusahakan

Putusan Nomor 23 P/HUM/2011pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri DalamNegeri yang berwenang untuk melarang organisasi atau sesuatu alirankepercayaan itu apabila melanggar Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun1965 tentang Pencegahaan Penyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agamatersebut;Oleh karena itu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur SumateraBarat, Bupati Pandeglang, dan Walikota Depok, tidak berwenang sama sekaliuntuk mengurusi organisasi atau aliran kepercayaan

, apalagi untukmenyatakan organisasi atau aliran kepercayaan melanggar ketentuanPenetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang PencegahaanPenyalahgunaan Dan/ Atau Penodaan Agama.

Ahmadiyahdipandang oleh para pemeluk dan tokoh agama Islam sebagaipenyimpangan terhadap kemurnian ajaran Islam dan oleh karenaitu penggunaan nama Islam dianggap sebagai penodaan danpenistaan agama yang bertentangan dengan UndangUndangNomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/Halaman 28 dari 59 halaman.

Pelarangan aktifitas JemaatAhmadiyah di wilayah Provinsi Banten, tidak lain karenaketersinggungan pemeluk agama Islam yang menilai JemaatAhmadiyah menyimpang atau melakukan penodaan agama darisumber ajaran Islam yang sesungguhnya. Secara sosiologisPeraturan Gubernur Banten a quo diterima baik dan sangat efektifmengingat kondisi unum masyarakat Banten sebagai masyarakatreligious. Selanjutnya secara yuridis, Peraturan Gubernur BantenHalaman 30 dari 59 halaman.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUWARDI Alias ADI Bin AMAT ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENODAAN AGAMA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

• 4 (empat) buah karpet untuk Sholat panjang + 7 (tujuh) meter
• 1 (satu

2018 sekira jam 18.00 Wib, atausetidaktidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun2018 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Masjid AlMataab, Dusun Karangturi, Rt O07, Dukuh 5, Kelurahan Baturetno,Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Bantul, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifatpermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

adalah menjaga perilakupada saat kita sedang berada di Masjid dan merawat Masjid tersebutbaik dari segi kebersihan maupun dari tindakan yang tidak terpuji ; Bahwa tindakan penyiraman cat di Masjid dengan maksudmengotori Masjid sangat menyakitkan hati umat Muslim karena Masjidmerupakan rumah Allah apalagi tindakan tersebut untuk untukmerusak atau membuat tidak bisa dipakai untuk beribadah, perbuatantersebut adalah dosa besar bahkan dapat memicu kemarahan umatMuslim dan tindakan tersebut merupakan penodaan

Masjid sangat menyakitkan hati umat Muslim karena Masjid merupakanrumah Allan apalagi tindakan tersebut untuk untuk merusak ataumembuat tidak bisa dipakai untuk beribadah, perbuatan tersebut adalahdosa besar bahkan dapat memicu kemarahan umat Muslim dan tindakantersebut merupakan penodaan terhadap agama Islam karena Masjidmerupakan tempat suci bagi umat Muslim dan dalam agama Islam adalarangan dan adab memasuki Masjid ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah berdasarkan

Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diIndonesia ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barangsiapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orangialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karenadidakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebutmampu

terhadap agama Islam karena Masjidmerupakan tempat suci bagi umat Muslim dan dalam agama Islam adalarangan dan adab memasuki Masjid ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakimberpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengotori Masjid AlMataab agar tidak dapat dipergunakan oleh umat Muslim beribadah dantindakan terdakwa tersebut merupakan penodaan terhadap agama Islam ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsurDengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan

Menyatakan Terdakwa AYU ARIESTYANA Binti ARIFIN ARDAENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Terhadap Agama Islam;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

Aceh Besar atau setidaktidaknyaditempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri Banda Aceh itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeriyang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan NegeriBanda Aceh berwenang mengadilinya sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP,dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatanyang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agamayang dianut di Indonesia

SOFYAN SALEH, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan pendapat sebagaiberikut :e Bahwa melihat dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002 TentangPelaksanaan Syariat Islam Bidan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,41jika yang dipermasalahkan adalah aqidahnya dan penyebaranajaran sesat, maka itu merupakan kompetensi dari MahkamahSyariah;Bahwa melihat unsurunsur Pasal 156a KUHP, ada unsur yaitumemusuhi, penyalahgunaan dan penodaan agama.

Jika melihatunsur penodaan agama harus membuktikan unsur mengajakorang lain untuk tidak menganut apapun terhadap suatu agamaapapun. Hal ini berbeda dengan unsur penyebaran ajaran sesatyaitu bukan mengajak orang lain, tapi menyebarkan suatu ajaransesat dimuka umum.

Agama;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan mengenai Pasal PenetapanPresiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang PencegahanPenyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama telah disebutkan : Dengan katakatadi muka umum dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan katakata itudalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa di dalam KUHP ternyata pula tidak memberikanpenjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan katakata di depan umum,hanya saja untuk beberapa delik tertentu yang menggunakan

Agama telah disebutkan : Caramengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan,tulisan ataupun perbuatan lain;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delikini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan denganlisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu(

Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45 Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/Pid.Sus./2013/PT. TPK.Smg Wool 4514. Ketahanan luntur warna terhadap keringata. Asam Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 45b. Basa Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 4515.

Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 4514. Ketahanan luntur warna terhadap keringatc. Asam Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 45d. Basa Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45 Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/Pid.Sus./2013/PT. TPK.Smg Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 4514. Ketahanan luntur warna terhadap keringate.

Asam Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 45f. Basa Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 4515. Ketahanan luntur warna terhadap cahaya terang hari. Nilai tahan sinar416. Ketahanan luntur warna terhadap gosokanNilai penodaan warna Kapas kering 4 Kapas basah 4517.

Ketahanan luntur warna terhadap pencucian 40 C Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45 Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/Pid.Sus./2013/PT. TPK.Smg Wool 4514. Ketahanan luntur warna terhadap keringatg. Asam Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 45h. Basa Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 4514. Ketahanan luntur warna terhadap keringati.

Asam Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 45j. Basa Perubahan warna 45 Penodaan warnaAsetat 45Kapas 45 Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor : 98/Pid.Sus./2013/PT. TPK.Smg Poliamida 45Poliester 45Akrilat 45Wool 4515. Ketahanan luntur warna terhadap cahaya terang hari. Nilai tahan sinar416. Ketahanan luntur warna terhadap gosokanNilai penodaan warna Kapas kering 4 Kapas basah 4517.

Putusan Nomor 73/P/HUM/2019PNPS tahun 1965 Juncto Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1969 tentang penodaan agama yaitu kewenangan menyatakansuatu organisasi, agama, aliran kepercayaan yang melanggarpenyalahgunaan dan/atau penoda agama sesat, ada pada: Presidensetelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agungdan Menteri Dalam Negeri.

Menyatakan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 mengenai wewenangdan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)bertentangan dengan UndangUndang Penodaan Agama Pasal 1 danPasal 2 Undangundang PNPS tahun 1965 Juncto Pasal 2 ayat (2)Nomor 5 Tahun 1969, undangundang RI Nomor 12 Tahun 2011 Pasal6 ayat (1) Pasal 7 ayat (1) dan Undangundang Dasar 1945 Pasal 28Eayat (1) Ayat (2) Pasal 28J ayat (2);3.

;Bahwa dikarenakan kewenangan MPU dalam menetapkan fatwabersumber dariaturan khusus maka dikategorikan penyimpang ataupengecualian dari ketentuanUndangUndang Nomor 1 PNPS Tahun1965 tentang Penodaan Agama yang menyatakankewenanganmenyatakan sutau organisasi/aliran yang melanggar penyalahgunaanda/atau penodaan agama ada pada presiden setelah mendapatkanpertimbangandari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri DalamNegeri (ekseptioprobat regulam),Berdasarkan alasan dan dalil yang disampaikan diatas, sangat

Pasal 1 dan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 PNPS Tahun 1965tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agamajunctopasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1969 tentang PernyataanBerbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai UndangUndang;3.

Putusan Nomor 73/P/HUM/2019PNPS Tahun 1965 juncto Pasal 2 UndangUndang Nomor 5Tahun1969 tentang Penodaan Agama;d.

Menyatakan Terdakwa Makmur bin Amir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan agama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;5.

TempeKabupaten Wajo atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengajadi muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang padapokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadapsuatu agama yang dianut di Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan olehTerdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwamengeluarkan sejumlah selebaran dari

dalam tas yang dibawanya yang padapokoknya selebaran tersebut berjudul Allah Adalah Hasmaul Husnah,setelah dikeluarkan maka Terdakwa membagibagikan selebaran tersebutdengan cara menaruhnya/menyelipkannya pada kendaraan roda dua yangberada di tempat dimana Terdakwa berada;Adapun isi dari selebaran tersebut mengandung materi permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama Islam sebagai salah satuagama yang dianut di Indonesia, adapun isi dari materi yang dimaksud yangmengandung materi permusuhan

, penyalahgunaan atau penodaan terhadapagama Islam pada pokoknya adalah sebagai berikut:1.

Unsur Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaanatau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia:Menimbang, bahwa sifat permusuhan, artinya isinya pernyataan ataumaknanya perbuatan adalah si pembuat dinilai oleh penganut agama yangbersangkutan sebagai memusuhi agamanya. Dari perbuatan yangmengandung sifat yang demikian, dapat berakibat timbulnya perasaan benciatau membenci atau amarah bagi umat agama yang bersangkutan.

Menyatakan Terdakwa Makmur bin Amir, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan agama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;5.

Menyatakan Terdakwa FUADI MARDHATILLAH Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Terhadap Agama Islam;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;5.

Baiturrahman KotaBanda Aceh atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan sengaja di muka umummengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknyabersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agamayang dianut di Indonesia.

SOFYAN SALEH, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan pendapat sebagaiberikut :e Bahwa melihat dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002 TentangPelaksanaan Syariat Islam Bidan Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam,jika yang dipermasalahkan adalah aqidahnya dan penyebaranajaran sesat, maka itu merupakan kompetensi dari MahkamahSyariah;e Bahwa melihat unsurunsur Pasal 156a KUHP, ada unsur yaitumemusuhi, penyalahgunaan dan penodaan agama.

Jika melihatunsur penodaan agama harus membuktikan unsur mengajakorang lain untuk tidak menganut apapun terhadap suatu agamaapapun. Hal ini berbeda dengan unsur penyebaran ajaran sesatyaitu bukan mengajak orang lain, tapi menyebarkan suatu ajaransesat dimuka umum.

Agama telah disebutkan : Caramengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan,tulisan ataupun perbuatan lain;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delikini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan denganlisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu(

Agamaangka 4 (empat) yang berbunyi : Berhubung dengan maksud memupukketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertamatamamencegah agar jangan sampai terjadi penyelewenganpenyelewengan dari ajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaranajaran pokok oleh para ulama dari75agama yang bersangkutan (Pasal 13) dan kedua kalinya aturan ini melindungiketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaranajaranuntuk tidak memeluk agama yang bersendikan KeTuhanan Yang Maha

HARIYANTO alias FRET HARIYANTO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diIndonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156ahuruf a KUHPidana:Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir.

HARIYANTO alias FRET HARIYANTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penodaan Agama:Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 391 K/Pid/2020NMenjatunkan pidana kepada Terdakwa Ir.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusanJudex facti Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yangmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahHalaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 391 K/Pid/2020melakukan tindak pidana Penodaan

Dharmasraya telah terjadi penodaan agama yang dilakukan olehTerdakwa ALEXANDER AN Pgl AAN ;Bahwa saksi lebih dahulu menjadi PNS dari Terdakwa, saksi menjadi PNS sejak tahun2005 sedangkan Terdakwa yang menjadi PNS di Kantor Bappeda Kab.

SULHAN HARAHAP, dibawah sumpah dipersidangan memberikanketerangan sebagai berikut :21Bahwa saksi bertugas di Departemen Agama Kabupaten Dharmasraya dengan jabatanKASI PENAMAS dan PEKAPONTREN ;Bahwa saksi ahli mengetahui sebabnya diajukan kepersidangan untuk memberikanketerangan dalam peristiwa penodaan agama Islam yang dilakukan oleh TerdakwaAlexander Pgl.

AMINULLAH SALAM, SMIQ, Spd.I, dibawah sumpah dipersidanganmemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah Ketua Majelis Ulama di Departemen Agama KabupatenDharmasraya ;Bahwa saksi ahli mengetahui sebabnya diajukan kepersidangan untuk memberikanketerangan dalam peristiwa Atheis dan mempublikasikan penodaan agama Islam melaluiFacebook ;Bahwa bentuk penodaan Agama Islam tersebut adanya gambar dan tulisan NabiMuhammad sedang berbuat mesum dengan perempuan ;e Bahwa di Indonesia seseorang tersebut

ISMANSYAH, SH., MH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar Ahli diminta sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaandan / atau penodaan agama sesuai dengan surat permintaan permohonan ahli dari PolresDharmasraya No. Pol.

HASANUDDIN, M.Si, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar Ahli diminta sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaandan / atau penodaan agama sesuai dengan surat permintaan permohonan ahli dari PolresDharmasraya No. Pol.

Menyatakan Terdakwa PARURU DAENG TAU terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan perbuatan penodaan suatu agama yang dianut diIndonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 aKUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARURU DAENG TAU denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya denganmasa penahanan yang telah dijalani;3.

Mengkendek, Kab.Tana Toraja atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa danmengadili perkara, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaanatau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut diIndonesia.

Terdakwa yang mengaku beragama Islamnamun menyebarkan ajaran/tata cara ibadah yang tidak sesuai kaidah/syariatIslam merupakan suatu penodaan terhadap agama Islam dan berpotensimenimbulkan permusuhan antar umat beragama Islam. Berdasarkan haltersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tana Toraja mengeluarkanfatwa nomor: 0O1/MUITT/XI/2019, tanggal 18 November 2019 yangmenerangkan bahwa ajaran LPAAP yang diajarkan oleh Terdakwa PARURUDG.

Tamrin Lodo;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan di Berita AcaraPenyidikan adalah benar;Bahwa saksi mengetahui kejadian penodaan agama islam pada tanggal23 Nopember 2019 di Mambura kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja yangdilakukan oleh terdakwa;Bahwa saksi mengetahui identitas terdakwa dari Tim Depag dan MUIKab.

Marlina Anshar Alias Mama Maira;Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan diBerita Acara Penyidikan adalah benar;Bahwa tugas saksi adal pembina majelis taklim, pembinaan TPQdan lainlain;Bahwa saksi mengetahui adanya penodaan agama islam padatanggal 23 Nopember 2019 bertempat di Mambura Kec. MengkendekKab.

Menyatakan Terdakwa CIANG HIN alias ANTON IRAWAN alias ANTON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja dimuka umum menggeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;3.

pada hariRabu tanggal 11 Juni 2014 jam pukul 06.00 wita atau pada waktu lain dalambulan Juni Tahun 2014, bertempat di dalam Gereja Katolik Santa MariaImakulata Atambua yang beralamat di Kelurahan Atambua, Kecamatan KotaAtambua, Kabupaten Belu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukanperbuatan dengan sengaja dimuka umum menggeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan, penodaan

tersebut telah pecah menjadi duabagian didalam genggaman tangan kanan terdakwa sehingga kemudian saksiYulius Kehi menggambil hostia kudus tersebut dan memberikannya kepadasaksi Romo Stefanus Boisala, Pr dan kemudian saksi Yulianus Kehi Alias Liusbersama dengan beberapa umat lainnya langsung mengamankan terdakwaCiang Hin Alias Anton lrawan Alias Anton ke kantor Paroki;Akibat perbuatan terdakwa tersebut, umat Katolik secara umum dan khususnyaumat Katolik Paroki Katedral Atambua merasa dihina dengan penodaan

Dan pengumuman itu berdasarkanbukan Hukum Kanon Gereja tetapi itu hanya berdasarkan tradisi saja.untuk menjaga agar penerimaan Hostia Kudus itu terjadi secarabenar.Bahwa Hostia Kudus diyakini sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristusyang hidup secara nyata dan integral, dan Pengadilan yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penodaan agamadalam bentuk pencemaran Hostia Kudus ini merupakan pengadilanmanusiawi yang bersifat Profan (Duniawi).Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN AtbHostia

Barang siapaDengan sengajaDi muka umum* Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknyabersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatuagama yang dianut di Indonesia;Ad.1.

Menyatakan Terdakwa CIANG HIN alias ANTON IRAWAN alias ANTONtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : dengan sengaja dimuka umum menggeluarkan perasaanatau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dianut diIndonesia, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun;3.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji alias Aji bin Bambang Sudarmadji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Agama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pasal 156a KUHPidana : Dipidana dengan pidana penjaraselamalamanya 5 (lima) tahun barangsiapa dengan sengajadimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan(a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah gunaanatau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;Maka berdasarkan uraian Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAPdinubungkan dengan sangkaan Penyidik terdapat Terdakwa ROZAQISMAIL SUDARMAJI alias AJI bin BAMBANG SUDARMDJI,tentangpelanggaran yang didakwakannya, sekalipun

M.Si bin PRAPTOSUDARMOdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut; Bahwa Saksi mengerti dan di Pengadilan ini Saksi diperiksa dandimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara penodaan agama; Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian tersebut pada hari Sabtu,tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 15.00 Wib, di rumah Saksi Dk. Dukuh,Rt.9/4, Ds. Bonyokan, Kec. Jatinom, Kab.

BUKHARI MUSLIM Saksi merasa sangatkeberatan dengan katakata tersebut, saksi merasa hak tersebutmerupakan penodaan terhadap agama Islam, karena Hadist adalahsebagai Sumber Hukum setelah AlQuran dan dijadikan Pedoman bagipemeluk agama islam ; Bahwa setelah mengetahui kejadian itu kemudian Saksi mengecekketempattempat lain, kemudian karena hal tersebut menyangkut OrmasIslam dari daerah Klaten maka Saksi berkoordinasi dengan ormas laindan mencarinya, agar tidak terjadi penanganan yang tidak baik lalu

terhadap suatu agama yang dianutdi Indonesia;Menimbang, bahwa perbuatan yang diuraikan dalam unsur ke2pasal ini yaitu phrasa yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan agama adalah berbentuk alternative,sehingga apabila salah satu phrasa tersebut telah terpenuhi dalamperbuatan terdakwa, maka telah cukup dan phrasa lain tidak perludipertimbangkan lagi, dan dianggap telah memenuhi unsur;Menimbang, bahwa menurut R.

Menyatakan Terdakwa Rozaq Ismail Sudarmadji alias Aji binBambang Sudarmadjiterbukti Secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana dalamdakwaan alternatif kedua.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 2(dua) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

tahun 2003 sampaidengan 29 Desember 2011, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain antaratahun 2003 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Karang Gayam,Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di Desa Kampung Gedding Laok,Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang atau padatempat di mana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa danmengadili, dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan

Ali Murtadha terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanperbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agamaIslam;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Memerintahkan agar barang bukti berupa:e Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KabupatenSampang

Keberatan Pertama: Memutus tidak berdasarkandakwaan Jaksa/Penuntut Umum;Tindakan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang dibenarkan Judex Facti(Pengadilan Tinggi) yang telah mengubah dakwaan pasal Jaksa/Penuntut Umum yang bersifat (kumulatif) 4 (empat) unsur dalam Pasal156 huruf a yaitu permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan tidakberagama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa,Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1787 K/Pid/2012menjadi dakwaan alternatif.

Ali Murtadha, pada haridan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti ... pada tempat dimana Pengadilan Negeri Sampang berwenang memeriksa dan mengadili,dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukanperbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaanatau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, denganmaksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yangbersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa;Kemudian, hal ini berakibat pada Surat Tuntutan

Dengan sengaja di muka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan yang padapokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agamayang dianut di Indonesia;4.

Dan bukan merupakan obyek sengketaTata Usaha Negara ; Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang a quo dimana dalamkonsiderans mengingat mencantumkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1965tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Apabilamembaca Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tersebut maka dalam PenetapanPresiden dimaksud terdapat 2 tindakan yaitu tindakan Administratif dan tindakanpidana.

Lawang ;Bukti P.2.BUndangUndang Dasar RI 1945 dan Amandemen I, II, III dan I'V ; Bukti P.3UndangUndang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;Bukti P.4Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaandan/atau Penodaan Agama ; B.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Malang tidak memenuhi azas legalitaskarena penghentian kegiatan agama merupakan kewenangan dari MenteriAgama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri dan tidak dilimpahkankepada Pemerintah Daerah ; e Bahwa oleh karena tidak mempunyai kewenangan mengeluarkanKeputusan penghentian kegiatan Keagamaan akan tetapi dimungkindidelegasikan kepada Gubernur ; e Bahwa sesuai kewenangan pada Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965tentang penodaan agama, yang menghentikan adalan Presiden

Sedangkan Tergugatmenyatakan bahwa penerbitan keputusan tersebut merupakan kewenangan Tergugatsebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 32 Tahun2004Menimbang, bahwa dalam Penetapan Presiden Nomor Tahun 1965 tentangPencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, antara lain disebutkan : Pasal 1 : Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, melakukanpenafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia

Maka perlu segera diambil langkahlangkahpreventif maupun represif agar tidak timbul Ajaran atau Faham serupa yangdapat menyesatkan umat beragama atau bahkan dapat menjurus kepada Penodaan Agama ; Menimbang, bahwa dari bukti T2, P2a, T4 dan T5 tersebut di atas dapatdiperoleh fakta bahwa kegiatan yang dilakukan di Pondok Itikat Jamaah Ngaji Lelakutersebut dapat menimbulkan ajaran yang dapat menyesatkan umat beragama ataubahkan dapat menjurus kepada penodaan terhadap agama apabila tidak segeradilakukan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISODORUS FILIPUS NERY AMBON alias ERIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISODORUS FILIPUS NERY AMBON alias ERIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya

April 2019, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaktidaknya dalamtahun 2019, bertempat di rumah saudara THEODORUS MAU yang terletak diNufuak, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Beluatau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja di muka umummengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknyabersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

KUHP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal,sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untukmempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsurbarang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan

Tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya ataupengabaiannya dapat dipidana;Menimbang, bahwa yang dimaksud penodaan agama diartikan sebagaipenentangan halhal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu)yaitu, simbolsimbol agama/pemimpin agamaj/skitab suci agama.

bunda maria dan Patung Keluarga yang sudah diberkat akan tetapi telahmerusak pot bunga dan pintu rumah maka niat untuk merusak dari terdakwasudah dapat disimpulkan dilakukan dengan sengaja karena terdakwa awalnyaberagama katholik dan saat ini telah menjadi kristiani sehingga tahu apaakibatnya jika merusak patung bunda maria;Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa masyarakat yangberagama katholik menjadi resah;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas unsur melakukan penodaan

Menyatakan Terdakwa ISODORUS FILIPUS NERY AMBON alias ERIKtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana penodaan agama;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISODORUS FILIPUS NERY AMBONalias ERIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahundan 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Bahwa terdakwa TEGUH SANTOSA pada tanggal 2 Februari 2006 sekitar Jam10.30 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2006bertempat di kantor Rakyat Merdeka yang terletak di Gedung Graha Pena Lt.9 Jl.Kebayoran Lama No. 12 Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang padapokoknya permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

telah ditayangkan oleh mediaonline http/www rakyat merdeka.co.id. pada tanggal 2 Februari 2006 tersebut, adalahmurni atas ide dan pemikiran, terdakwa, sehingga tidak melibatkan stafnya, yangmana gambar karikatur tersebut terdakwa ambil dari internet yang barasal mediaDenmark, yaitu Jyllands Posten dan gambar ilustrasi tersebut juga pernah terdakwatayangkan pada bulan Oktober 2005 ; Bahwa penayangan gambar karikatur atau ilustrasi nabi Muhamad SAW yangditayangkan oleh terdakwa tersebut merupakan penodaan

No. 442 K/Pid/2008Bahwa menurut terdakwa tidak menemukan keterkaitan antara perbuatanterdakwa, aktivitas jurnalistik yang ia lakukan seperti yang ia jelaskan di atasdengan dakwaan penodaan agama seperti dimaksud dalam Pasal 156 a KUHP ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1635/PID.B/2006/PN.JAK.SEL. tanggal 20 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1 Menerima keberatan/eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa TEGUHSANTOSA ;2 Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;3 Mengembalikan

No. 442 K/Pid/2008termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengansengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukanperbuatan yang pada pokonya bersifat permusuhan, penyalahgunaanatau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yaituAgama Islam. ( halaman pertama pada paragraf 1 sampai denganparagraf 8 dalam surat dakwaan ) ;.

ALTHAF MAULIYUL ISLAM Bin FUAD MARDATILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penodaan Terhadap Agama Islam; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang-barang bukti berupa

tepatnya di Desa Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya KabupatenAceh Besar, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebihdekat pada tempat Pengadilan Negeri Banda Aceh dari pada tempat kedudukanPengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan maka sesuaidengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenangmengadilinya, Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan ataumelakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan

SOFYAN SALEH, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikanpendapat sebagai berikut :Bahwa melihat dari Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan SyariatIslam Bidan Agidah, lbadah, dan Syiar Islam, jika yang dipermasalahkanadalah agidahnya dan penyebaran ajaran sesat, maka itu merupakankompetensi dari Mahkamah Syariah;Bahwa melihat unsurunsur Pasal 156a KUHP, ada unsur yaitu memusuhi,penyalahgunaan dan penodaan agama.

Agama telah disebutkan : Caramengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan denganlisan, tulisan ataupun perbuatan lain;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya dari delikini, maka tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan denganlisan, tulisan ataupun perbuatan lain pada pokoknya harus bersifat permusuhan,penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu(

Agama, karena telahmenjelma menjadi Pasal 156a di dalam KUHP, maka penerapan Pasal 156aKUHP dengan sendirinya menjadi suatu tindak pidana yang berdiri sendiri(independent crime) dan tidak bergantung pada adanya sanksi administratifsebagaimana ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Penetapan PresidenRepublik Indonesia (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang PencegahanPenyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini telah sejalan denganPenjelasan Umum Penetapan Presiden

Republik Indonesia (PNPS) Nomor 1Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agamaangka 4 (empat) yang berbunyi : Berhubung dengan maksud memupukketentraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertamatamamencegah agar jangan sampai terjadi penyelewenganpenyelewengan dariajaranajaran agama yang dianggap sebagai ajaranajaran pokok oleh paraulama dari agama yang bersangkutan (Pasal 13) dan kedua kalinya aturan inimelindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan