Pencatat Nikahyang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohonuntuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka PaniteraPengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikansalinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai PencatatNikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;DALAM REKONVENSIMenimbang Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutanPutusan No.213/Pdt.G/2010/PA ClgHalaman 7 dari 10balik berupa nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah) setiap bulannya dan penyelsaian

berdasarkan Aktajual beli Nomor 66/2008 tanggal 26 September 2008, Pasal 7 menentukan kedua pihakdalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dantidak berobah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang, olehPengadilan Negeri Tangerang tidak berpedoman domicili yang ditentukan Akta jual beli,akan tetapi Pengadilan Negeri Tangerang berpedoman pada akad pembiayaanMurabahah Nomor BGS/2008/433/K tanggal 26 September 2008 pada Pasal 20 yangmenentukan bahwa penyelsaian

bertempattinggal di rumah orang tua Termohon;3 Bahwa, dalam perkawianan tersebut Pemohon dengan Termohon telahbercampur (bada dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, namun belumdikaruniai anak;4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalamkeadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yangdisebabkan oleh :a Termohon dan Pemohon sering bertengkar terus menerus tanpaadanya jalan penyelsaian

Biaya Admin Penyelsaian Perkara (BAP2) Rp. 70.000,3. Pemanggilan Rp. 70.000,4. PNBP pemanggilan Rp. 5.000,5. Juru sumpah Rp. 30.000,6. Redaksi Penetapan Rp. 5.000,7. Materai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 221.000,(dua ratus duapuluh satu ribu rupiah).10

Tergugat bersikap sangat tidak bermoral, seperti mengambil motormilik Penggugat dan tidak mau mengembalikan motor tersebut,bahkan Tergugat menginginkan agar anak Penggugat ditukardengan motor tersebut, hingga akhirnya Tergugat pergi membawamotor tersebut dan membawa celengan anak Penggugat;5 Bahwabulan Januari tahun 2015 merupakan puncak ketidak harmonisanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat hal ini disebabkan tidakadanya penyelsaian atas permasalahan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sehingga

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugatdan Tergugat untuk mencari penyelsaian dan demi menyelamatkanperkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankanlagi, dan Penggugast lebih baik bercerai dengan Tergugat ;9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;10.

tangga yang seharusnya menjadikewajiban Termohon sebagai seorang isteri;7 Termohon selingkuh dengan lakilaki lain terbukti dari Termohonsudah hamil dan kemungkinan sudah menikah sirri; Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak sejak tahun 2017sampai sekarang tanpa ijin dan alasan yang jelas.Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 05/Pdt.G/2021/PA.Tonan6.Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluargaTermohon nuntuk mencari penyelsaian

Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara a quo,berpendapat lain (Ex aequo et bono) mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut:1.Gugatan Penggugat bersifat daluwarsa (exceptio tempotis).Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak gugatanPenggugat karena gugatan diajukan oleh Penggugat melewati batas waktupengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelsaian

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yangdihadapi, Penggugat dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telahmelakukan musyawarah untuk mencari penyelsaian, namun usaha tersebuttidak membuahkan hasil;12.

perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada2014 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamardan pisah ranjang hingga sekarang;Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernahmelakukan hubungan layaknya suami istri, dan Tergugat tidak pernahmemberikan nafka lahir dan batin lagi kepada Penggugat hingga sekarang;Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadap,Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugatdan Tergugat untuk mencari penyelsaian

Surat Panggilan Sidang Arbitrase Badan Penyelsaian Sengketa(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 222/PGPGARBII/JSIIl/BPSKBB/II/2016 tertanggal Februari 2016, Perihal PanggilanPersidangan atas nama pelaku usaha/pimpinan PT Bank SumutKCP Perdagangan, pada hari Senin/tanggal 22 Februari 2016;Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa pelaku usaha telahmelepaskan haknya untuk bersidang di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK), dan bersesuaian dengan

pelaku usaha yangmelanggar ketentuan Undangundangq ini.Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 padaPasal (2) yang menyatakan :Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekatHal. 20 dari 40 Putusan No. 21/Pdt.SusBPSK/2017/PN TBTd) Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrasedi Badan Penyelsaian

Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam Undangundang Nomor : 30 Tahun 1999 TentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahlrah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaSEHINGGA Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani perkara ini.TENTANG POKOK PERKARA Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnyaPermohonan Keberatan, kecuali dalildalil yang diakui secara tegas dalamjawaban ini; Bahwa pengajuan permohonan ParateEksekusi melalui PerantaraKantor

Bahwa Surat Pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelsaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e).

Bahwa Judex Factie Telah Melampaui KewenanganMengadil iBahwa Judex Factie telah mengadili dan memutuskanperkara ini secara salah dengan melampaui kewenanganyang diatur menurut undangundang, hal mana sebagaimadimaksud pasal 62 undangundang No. 41 tahun 2004 denganpenjelasannya mengenai BAB VII Penyelesaian SengketaPerwaqafan;Pasal 62 (1) Penyelsaian sengketa perwaqgafanditempuh melalui musyawarah untuk mencapaiungkapan;(2) "Apabila penyelesaian sengketasebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberhasi

Bahwa atas dasar tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat danTergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untukkembali membina rumah tangga lagi; 10.Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,Penggugat dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukanmusyawarah untuk mencari penyelsaian, namun usaha tersebut tidakmembuahkan hasil; 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Halaman 3 dari 15 hlm.

Fakta ini menunjukkan bahwa sebenarnyamasalah hutang Soewaji sudah diupayakan penyelsaian damai danbaik oleh para pihak, yaitu Soewaji dan Para Terdakwa. AndaikataPara Terdakwa ada niat buruk atau jahat bisa saja dilakukan dengancara memaksa mengambil mobilnya, baik ketika berada dijalan ataudimana tempat diketahuinya.

berupa tatah dan benje;Bahwa pada tahun 2002 Penggugat pernah menggugat Ginter Baen Dkk sebagaiTergugat pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang terdaftar dengan nomorregister 02/Pdt.G/2002/Pn.Kkp. yang dilatar belakangi karena adanya klaim dariGinter Baen Dkk terhadap tanah milik Klien kami yang terkena kegiatan eksProyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) 1 Juta Ha di Kabupaten Kapuas,dan karena adanya Klaim tersebut maka Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaanPembangunan untuk kepentingan Umum dan Penyelsaian

;Dalam Konensi dan Rekonvensi :1011e Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.149.000, (seratus empat puluhsembilan ribu rupiah).Bahwa terhadap Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2003/PN.K.Kp. tanggal 13 Oktobertersebut pihak Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untukkepentingan Umum dan Penyelsaian Masalah Tuntutan Santunan Tanam TumbuhMilik Masyarakat yang terkena kegiatan PPLG satu juta hektar Kabupaten Kapuasselaku Tergugat

Tergugat / Terbanding menerbitkan surat Nomor1901.a/600.7.36.13/XI/2016, tanggal 2 Nopember 2016, isinya antara ainmeminta terhadap pihakpihak yang merasa berhak dapat mengajukaly upayahukum (vide Bukti P23) ; Menimbang, bahwa oleh karena ada upayavadministrattf melaluiproses mediasi sebagaimana tersebut di atas, maka Penghitungan tenggangwaktu pengajuan gugatan di Pengadiiang, Stata Usaha Negara menurutpendapat Majelis Hakim tingkat banding, "terhentt / ditunda (geschorst)menunggu sampai dengan penyelsaian

Bahwa awalnya bulan Agustus 2017 ada temuan selisin blangko SKCK diPolsek Bantar Gebang, dimana pada laporan SIMAK (Bendahara MateriilPolres) yang ada di Polres Bekasi, sisa Blangko SKCK pada PolsekBantargebang pada bulan Agustus 2017 adalah sejumlah 16.655 (Enambelas ribu enam ratus lima puluh lima) lembar, namun kenyataannya sisablangko adalah nol atau tidak ada sisa blangko Dengan adanya temuantersebut kemudian terdakwa berupaya melakukan penyelsaian denganmengahadap pimpinan.

GebangKec.Bantar Gebang Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa awalnya bulan Agustus 2017 ada temuan selisih blangko SKCK diPolsek Bantar Gebang, dimana pada laporan SIMAK (Bendahara MateriilPolres) yang ada di Polres Bekasi, sisa Blangko SKCK pada PolsekBantargebang pada bulan Agustus 2017 adalah sejumlah 16.655 (Enambelas ribu enam ratus lima puluh lima) lembar, namun kenyataannya sisablangko adalah nol atau tidak ada sisa blangko Dengan adanya temuantersebut kemudian terdakwa berupaya melakukan penyelsaian

Kec.Bantar Gebang Kota Bekasi yang dilakukan olehterdakwa Bahwa awalnya bulan Agustus 2017 ada temuan selisih blangkoSKCK di Polsek Bantar Gebang, dimana pada laporan SIMAK(Bendahara Materiil Polres) yang ada di Polres Bekasi, sisa BlangkoSKCK pada Polsek Bantargebang pada bulan Agustus 2017 adalahsejumlah 16.655 (Enam belas ribu enam ratus lima puluh lima)lembar, namun kenyataannya sisa blangko adalah nol atau tidak adasisa blangko Dengan adanya temuan tersebut kemudian tersangkaberupaya melakukan penyelsaian

Menyatakan sebagai hukum bahwa keputusan Tergugat yang telahmenyatakan Penggugat adalah debitur kredit macet dan akan melelangagunan adalah tidak sah karena Tergugat tidak melalui mekenismetahapan penyelsaian / perbaikan kredit;.

Permasalahan yang dimohonkan penyelsaian ke Pengadilan Negeri, padaPrinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain ;3.