Bahwa Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugatdan pada tanggal 31 Jul2013 terjadi Peranian Perlunasan Hutang antara Penggugat dan Tergugatdengan Surat Perjaniian Perlunasan Hutang Nomor:55/Leg/NotYAVIV2013 yangdibuat oleh YULHENDRI HALIOS,SH Notaris di Batang Anai Padang Pariamandengan jumlah uang yang dipinjam oleh TergugatsejumlahRp.135.000.000;(Seratus tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkankesepakatan akan dibayarkan 2(dua) kali ansuran dengan rincian Ansuran ke 1.

Halmana jelas dan nyata menunijukkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah didasarkan pada adanya suatu PERJANJIAN.Bahwa faktanya, antara Tergugat dan Penggugat telah dengan SUKARELAdan ITKAD BAK mengikatkan diri dalam PERJANJIAN, dimana para pihaktunduk dan taat atas syaratsyarat dan atau ketentuanketentuan yang diaturdalam peranjian (in casu : Peranian Kredit dan Pembebanan HakTanggungan) yang berlaku sebagai undangundang bagi pihakpihak yangmembuatnya (in casu : Tergugat dan

Akan tetapikhususnya dalam bidang hukum, kata tort itu berkembang sedemikian rupasehingga berari kesalahan perdata yang bukan berasal dan vwanprestasikontrakHalaman 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN MkdSuhamoko, SH., MLI, dalam buku Hukum Peranian, Teor dan AnalisaKasus, penerbit Kencana, memberikan gambaran mengenai PERBEDAANantara gugatan WANPRESTASI dan gugatan PERBUATAN MELAWANHUKUM, sebagai berikut :Kitab undangundang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antarapenkatan yang

menyewa barangadalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulaidan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa olehpemakai kepada pemilik, sedang Yahya Harahap berpendapat bahwa sewa menyewaadalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, pihakyang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewauntuk dinikmati seluruhnya;Menimbang, bahwa defenisi sewa menyewa menurt Pasal 1548KUHPerdata, adalah suatu peranian

dengan mana pihak yang satu mengikatkandirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selamasuatu. waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihaktersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya;Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi diatas, esensi peranian sewamenyewa, adalah terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yangyang menyewa, dimana pihak yang menyewakan mempunyai kewajibanmenyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak penyewa

Akta Addendum Peranian Penurunan Plafond dan Penebusan JaminanKredit No.10 tanggal 10 Maret 2011 dibuat oleh dan di hadapan MarkusGunanto Adhi Kristanto , SH, Notaris PPAT di Ambarawa;c. Akta Addendum Suplesi Kredit dan Perubahan Jangka Waktu Kredit No. 18tanggal 12 Jul 2011 dibuat oleh dan di hadapan Markus Gunanto AdhiKristanto, SH, Notaris PPAT di Ambarawa;d.

GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT ADALAH SALAHALAMAT;Bahwa pada prinsipnya suatu wanprestasi timbul dari adanya suatu peranian,dimana dalam perkara a quo ini Turut Tergugat bukanlah merupakan pihak dalamperjanian kerjasama pengeraan urugan sampai padat pada lokasi Terminal BaruCianjur terletak di Kampung Rawabango Desa Bojong Kecamatan Karang TengahDaerah TK.ll Cianjur berdasarkan Surat Kerasama Nomor : 001/DNV.K/KBBP/KS3tanggal 25 September 1993 antara Penggugat dengan Tergugat IL melairkanTergugat

GUGATAN PENGGUGAT TDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL);Terhadap dasar hukum gugatanBahwa dengan mendasarkan kepada dailil Penggugat dalam gugatan padapoint 5, dimana pada pokoknya menyebutkan Tergugat ll sebagai KuasaDireksi Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor016/SK/KBBP/XI/93 tanggal 28 Desember 1993 tentang PenunjukanTergugat Il selaku Kuasa Direksi pada Proyek Terminal Bus dan Cianjur Plazadi Kabupaten Cianjur melaksanakan salah satu pekerjaan sebagaimanadisebutkan dalam surat Peranian

KBBP berdasarkan Surat KeputusanDireksi Nomor : 016/SKKBBP/XII93 tanggal 28 Desember 1993 tentangPenunjukan Tergugat Il selaku Kuasa Direksi pada Proyek Terminal Busdan Cianjur Plaza di Kabupaten Cianjur, sehingga sangat tidak relevanapabila Penggugat memperkarakan mengenai objek yang disengketakandalam perkara a quo yang bukan timbul sebagai akibat dari adanyahubungan hukum berdasarkan Peranian Kerasama Nomor640/02/HkK/1994 dan Nomor : 48KBBPCR/X94 tanggal 26 Oktober1994;.

dalam konvensi / Tergugat danTergugat Il dalam rekonvensi bahwa:7A.PaesPeranian Hutang Piutang ini teradi adanya motivasi atau keinginanPenggugat dan Penggugat ll dalam konvensi / Tergugat dan Tergugatll dalam rekonvensi yang sering membantu pekerjaan dengan caramemberkan bantuan modal kepada Tergugat Il dalam konvensi (Saudarasepupounya) dan Perjaniian Hutang Piutang ini merupakan kelanjutan(Hutang Piutang kedua) pemah dibuat dengan subyek dan obyek jaminanyang sama (point 1 dan point 5);Sebelum peranian

jelas tentangsegala sesuatu yang berhuobungan dengan maksud dan tujuan dilakukanpembuatan peranjian peraniangan hutang, termasuk mengenai statuskedudukannya, serta segala sesuatu resiko yang teradi bilamana teradiwanprestasi dan segala sesuatu yang harus atau akan dilaksanakan bilamanaterjadi eksekusi jaminan;Dan atas penjelasan dan keterangan yang diberkan oleh Notars tersebutPenggugat dan Penggugat Il dalam konvensi / Tergugat dan Tergugat ll dalamrekonvensi dihadapan Notaris menyatakan bahwa Peranian

menyaksikan perbuatan Tergugat I (suami)dan /atau hanya menyetujui apabila Tergugat I tidak memenuhi apa yang telahdinyatakan maka Tergugat I siap diperkarakan dan bukan sebagai pihak yangmenyatakan dalam surat kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat tanggal 15Desember 2010 maka Tergugat I siap diperkarakan dan bukan sebagai pihak yangmenyatakan dalam surat kesanggupan mengembalikan uang yang dibuat tanggal 15Desember 2010 maka Tergugat II tidak dapat diminta pertanggungjawabannya yangNotabennya Peranian

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara inimempertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas disebutkan : dalam halpekerja/fourun melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam peranjankerja, peraturan Perusahaan atau peranian kerja, perusahaan dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/ouruh yangbersangkutan diberkan Surat Peringatan pertama, kedua dan

. ; Bahwa, peranian bagi hasil usaha dan perjanian manajemen antara PemerintahKotamadya Dati ll Surabaya dengan PT.

. ; Bahwa, mengingat perjanian pokok, yaitu peranian manajemen antara PemerintahKotamadya Dati ll Surabaya dengan PT. Unicomindo Perdana dalam rangkapembangunan instalasi pembakaran sampah nomor 658.1/11/402.2.02/1989 tanggal 2 Jul1989 harus mendapatkan persetuiuan DPRD Kota Surabaya dan Menteri Dalam Negeri,maka seharusnya addend u maddendumnya jugs harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Surabaya dan Menteri Dalam Negeri.

2 ayat 2UU Nomor 12/Dri/1951 adalah tidak termasuk barangbarang yang nyatanyata dimasukkan untuk dicerqunakan quna peranian atau untuk pekerjaanatau yang nyatanyata mempunyai tujvan sebagai barang pusaka;Menimbang bahwa dar penielasan pasal diatas dapat dilihatpengecualian yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yangdiperqunakan guna pertarian atau untuk pekeriaan rumah tangga ataumelakukan perbuatan lainnya.

pinjaman) dari Tergugatsebesar Rp 80.000.000,(delapan juta rupiah) dengan pembayaran angsuransebesar Rp 4.698.335,29 per bulan Angsuran tersebut harus dibayar selambatlambatnya setiao tanggal 1(Satu) setiap bulannya dimulai sejak tanggal 1 April 2011dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam perjanjianHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 34/Pdt G/2014/PN KrayKredit nomor : 0000032/PK/02739/0311 yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 1 Maret 2011 (untuk selanutnya disebut Peranian

penambahan pekerjaan yangdisepakai secara lisan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu pekerjaanpenambahan tantai 4, pekerjaan pembuatan rumah lift, tempat tidur kamar, danpekerjaan interior loby hotel berian dan selama Tergugat menyelesaikanpekerjaan renovasi tersebut tidak pernah sekalipun Penggugat memberikansanksi denda atas keterlambatan pekerjaan kepada Tergugat sebagaimanadimaksud dalam pasal 6 perjanjian pemborongan;Bahwa justru sebaliknya Penggugatlan yang beritikad buruk tidak maumelaksanakan isi peranian

Johannes Pieter Budiman (orang tua Para Penggugat) hanya sebagaipenyewa dengan menunjukkan surat peranian sewa menyewa rumah (kontrak)tanggal 1 Januari 1986 (bukti P4) yang jangka waktunya sudah lewat dan minta agarrumahbangunan segera dikosongkan dan mengancam akan melakukan pengosonganpaksa. Meskipun pada waktu itu Para Penggugat telah menyampaikan bahwa tanahdan bangunan tersebut telan dibell oleh orang tua Para Penggugat dari HerdraWanasatya yang adalah ahi wars dari aim.

TahunNo. 44 Tahun 1994, sewa menyewa tersebut telah berakhir sejak tahun 1995;Pasal 12 ayat (6) Undangundang No.4 Tahun 1992, menyatakan:Sewa menyewa rumah dengan peijaniian tidak tertuiis atau tertulis tanoa batas waktuyang telan berlangsung sebelum berakhimya undangundang ini dinyatakan telahberakhir dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah berlakunya undangundang i ni Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemernntah RI No. 44 Tahun 1994, menyatakan :Sewa menyewa rumah baik dengan peranjian tertulis maupun dengan peranian

Date: 20032011 merupakanmilik PENGGUGAT/BBF; menyatakan Peranian Sewa Guna Usaha Nomor: F029567teranggal 8 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangan olehPENGGUGAT/BBF dengan TERGUGAT Wisindo adalah sah danmengikat secara hukum ; menyatakan Peranian Sewa Guna Usaha Nomor: F030349tertanggal 30 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani olehPENGGUGAT/BBF dengan TERGUGAT JAlsindo adalah sah danmengikat secara hukum ; menyatakan TERGUGAT IWRyan telah sah dan meyakinkanmelakukan pembuatan atau penerbian 1

PN,JKT.PSTterikat dengan peranian sewa guna usaha dengan TERGUGATlirsebatiknya ketika dilakukan survey sama sekati tidak terlihat tanda tandadarvatau Tagging dari pihak PENGGUGAT dengan demikian PENGGUGATtelah lalai jika seandainya quadnon telah tuut membiayai mesin cetak yangsama yakni Heidelberg Offset 6 colors + Coater + Extended Delivery CD 1026LX Nomor Sen; 545524: Bahwa sehubungan dengan pembiayaan ganda (double finance) yang jugatelah disampaikan PENGGUGAT dalam Positanya, kiranya peruTERGUGATIl

olerPENGGUGAT khususnya mengenai klaim kepemilikkan atas BARANGMODAL berupa 1 (satu) mesin VARIMATICMACHINE 105C, No.Serial :200072, No.Mesin : MPDAB000028, Tahun 2010 seperti yang tertuang dalamGUGATAN (vide Halaman 11 sd 13);Bahwa PENGGUGAT mendasari pembuktian kepemilikkan atas BARANGMODAL berupa 1 (Satu) mesin VARIMATICMACHINE 105C, No.Serial :200072, No.Mesin ; MPDABO00028, Tahun 2010 serta memohonpembatalan atas Perjanian Sewa Guna Usaha No. 8002021200046tertanggal 29 Juni 2012 (Bukti TlK) yaitu peranian

Nomor Seri ; 8031507 Tahun 2010dan 1 (satu) unit mesin ORIENTVACHNEVARNGSHNG CMA2GBEUVNomor Sen; 110320 Tahun 2010 kepada TERGUGAT seperti tertuangdalam Perjanian Sewa Guna Usaha No. 8002021200085 tertanggal 7Nopember 2012 dengan dasar etkat baik, sebelum pembiayaan telahdilakukan survey dan diberi tagging/fanda unit tersebut dibiayai olehTERGUGATI, dan dalam survey sama sekali TIDAK ADA dan terlihattanda/tagging dari PENGGUGAT pada mesin tersebut diatas, sehinggaberdasarkan hal tersebut dibuatlan peranian

(selanutnya peranian kerasama tersebut akan disebut sebagai Perjanian Kerjasamahhdusiri Kayu No.103 dan Penanjian Kefjasama industn Kayu No.104).Bahwa Perjanjian Kerjasama Indusin Kayu No.103 dan Peranjian Kerjasama industri KayuNo.104 berikut dengan seluruh addendumnya serta Akta No.70 Tanggal 17 Oktober 2003Jo.

(selanutnya peranian kerjasama tersebut akan disebut sebagai PeranianKerjasama Industi Kayu No.103 dan Perjanjian Kerjasama Indusii KayuNo.104),2. Bahwa Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.103 dan Perjanjian Kerjasama dustKayu No. 104 berikut dengan selurun addendumnya serta Akta No.70 Tanggal 17 Oktober2003 Jo.

Kecakapan membuat suatu perikatan : Hal ini telah dibuktikan padabagian komparisi dari masingmasing peranian yang menyebutkan kapasitas parapihak yang mewakili TERGUGAT REKONPENSIPENGGUGAT KONPENSI danPENGGUGAT REKONPENSITERGUGAT I KONPENSI. Untuk lebih jelasnya, PENGGUGAT IREKONPENSI/TERGUGAT Il KONPENSI akanmengutip bunyi komparisi tersebut sebagai berikut:1. IR.

No.19 AJV/X 2003tertanggal 23 Juni 2003.b) Peranjian No.104 B/SJ/Dir/2003 No.19 BNV/X 2003tertanggal 3 Desember 2003.c) Peranian No.104 C/SJ/Dir/2003. No.19 CNV/X 2003Hal 125 dari 189 hal Putusan No.480/PDT.G/20 12/PNJkt. Pstd)tertanggal 15 Maret 2004.Perjanjan No.104 D/SJ/Dir/2008 No.19 DAV/X 2003tertanggal 29 Desember 2004.

(selanutnya peranian kefjasama tersebut akan disebut sebagai PeranianKerjasama Industri Kayu No.103 dan Peraniian Kerjasama Industri KayuNo.104),2. Bahwa Perjanjian Kerjasama Industri Kayu No.103 dan Perjanjian Kerjasama IndustriKayu No.104 berikut dengan seluruh addendumnya serta Akta No.70 Tanggal 17Oktober 2003 Jo.

perkara ini adalah tuntutan para penggugat terhadaptergugat A,B dan tergugat C atas tindakan tergugat A yang menguasai objekHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 98/PDT/2016/PT PDGsengketa dan tergugat B yang menerbitkan sertifikat objek sengketa dan tergugatC sebagai penyewa kedai di Objek sengketa dimana para penggugat adalah ahiiwaris dari H,Halimatalm isti dari tergugat A dan diakui pula sebagai miliktergugat A yang menimbulkan kerugian kepada diri penggugat ;2) Dalam putusan mengenai adanya surat peranian

Syarat sepakat yang mengikat dirinya:Dalam syarat ini berari kedua pihak samasama sepakat untukmengadakan suatu peranian jual bell yang mutlak dibuatkan suatuperjaniian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan dihadapan Pejabatkhusus yaitu PPAT ;b.

Tahap kontrak : para pihak yang ada dalam peranian (dalam hal inipihak yang bertandatangan dalam Akta Jual Beli (AJB)c. Tahap post kontak : ketentuarvaturan yang tercantum setelahperjanjian itu dibuat.Bahwa pihak yang harus mencermati perjanjian dan yang harus bertanggungjawab atas peranjan adalah pihak yang saling berhadapan dalamkontrak/perjanjian.

tergantung pada ketentuan yang diatur pada perjanjian awal;Bahwa meskipun dalam peraniian pertama dikatakan bahwa pemasarandilakukan atas petuniuk dan pengawasan Pihak ke 1, akan tetapi pihak kesatutdak dapat ditarik untuk ikut bertanggung jawab atas perjaniian yang kemudiandilakukan oleh Pihak ke 2 dan Pihak ke 3 karena kewenangan pihak ke 1tersebut berada di tahap pra kontraktual yang Pihaknya bias siapa saja, apabilasudah masuk dalam tahapan kontrak maka pihaknya hanya pihakpihak yangtercantum dalam peranian

ayat (3) menyatakan bahwa kepada pihakketiga diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 (dua puluh) tahundiatas hak pengelolaan (HPL) terhitung mulai ijin penempatan dikeluarkanoleh Pemerintah kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang dan selanutnyapada ayat (4) menyatakan bahwa setelan masa 20 (dua puluh) tahunhabis, hak atas tanah kemball pada pihak kesatu dan bangunansepenumya kembali pada pihak kesatu, sehingga dengan demikianberdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwasemua peranian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuatnya , maka yang harus mentaati isi pejanjiantersebut adalah pihak pihak yang ada dalam peranian tersebut yaituPihak Kesatu Pemerintah kabupaten Magelang / Tergugat dan PT.Merbabu / Turut Tergugat sehingga berdasarkan uraian tersebut diatasdapat diketahui bahwa PI.

Tergugat dengan Pihak Para Penggugat sebagaimanaakta jual beli yang dibuat oleh pihak Turut Tergugat dengan pihakpara penggugat tersebut, dengan demikian Pihak Tergugat tidakterikat atau tidak tunduk terhadap akta jual beli yang terjadi antarapihak Turut Tergugat dengan pihak Para penggugat dalam jual belliPlaza Muntilan tersebut, karena yang tunduk dalam akta jual belitersebut berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yangHalaman 84 dari 99 Putusan Nomor 20/Pat.G/2015/PN Mkd.menyatakan bahwa semua peranian

(Empat Milyar Rupia) ;Bahwa peranian seperti itu dibolehkan karena itu kKewenangan Wilayah ;Bahwa setahu saksi yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi untuk yahun ke 5(Lima) adalah Rinawati (penggugat) ;Bahwa persoalan ini menurut saksi bukan persoalan antar partai tetapipersoalan antar anggota Fraksi ; Bahwa persoalan ini sudah pernah dimusyawarahkan/didamaikan olehKetua DPW PPRN, tetapi tidak ada jalan penyelesiannya ; Bahwa bukti T2 yang dikeluarkan oleh Hermansyah Surbakti pada tahun2014 tidak sah

Teguh Sulistia adalah Perouatan Melawan Hukum (Onrecht matigeedaad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) ;Bahwa terhadap perouatan melawan hukum (onrecht matigee daad)yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Ill telah menimbukan kerugiankepada Penggugat Padahal pada awal peranian kredit suamiPenggugat sebagai Debitu' Tergugat telah dlikutsertakan dalamAsuransi Jiwa Kredit oleh Tergugat sebagai pertanggungan pelunasansisa kredit Debitur kepada Tergugat yang pengajuan

kesepakatan dirinya alas permintaanasuransi jiwa kredit, dimana dalam persetujuan yang dibuat oleh calontertanggung dengan Penanggung dalam asuransi jiwa kredit ini,sesungguhnya juga merupakan peraniian sehingga persetuuan danpemyataan yang dibuat oleh tertanggung dalam SPD yang merupakanbagian dari polis sesungguhnya menjadi dasar ikatan hukum, olehkarenanya tidak benar judex fact tidak mempertimbangkan SPD sebagaipemyataan hukum yang mengikat dalam asuransi;Bahwa yang menjadi dasar dan asuransi adalah peranian