yaitu mengenai pengangkatan direktur baru, yangsetelah beberapa tahun kemudian ternyata tidak disetujui oleh semuapemegang saham perusahaan terbatas tersebut adalah merupakankewenangan Hakim Perdata untuk menilainya dengan berdasarkanUndangUndang perseroan terbatas, karena dalam UU PT dikenaldengan adanya penanda tangan secara Curculate Letter,Menimbang, bahwa dengan demikian pula mengenai suatu RUPSperusahaan pada hakikatnya adalah merupakan suatu contractagreement yangdikenal dalam hubungan hukum perdataan

TENTANG GUGATAN KABUR (ABSCUL LIBELL )Bahwa gugatan penggugat atas dan terhadap diri para tergugat diajukanberdasarkan Akta Jual Beli No.283/3/77, tanggal 11 Juni 1977, terdapatHalaman 7 dari hal 18 Putusan Nomor 72/PDT/2017/PT BNAkekaburan, sebab dalam gugatan penggugat sama sekali tidak menyebutkansecara jelas dan terang objek tersebut pada siapa dibeli oleh penggugat tidakdisebutkan dan menurut penggugat saat ini tanah objek terperkara dikuasaioleh para tergugat, sedangkan menurut hukum Acara Ke Perdataan

Malinau dan kawasan perbatasan.Bahwa Riwayat Pendidikan ahli :1) SDN 001 Malinau;2) SMPN Malinau;3) SMAN 1Tarakan;4) S1 Bidang Hukum Perdataan Universitas Muslim Indonesia (UMI)Makassar;Bahwa Riwayat Jabatan ahli :1) Staf Badan Kepegawaian Daerah Kantor Bupati Kab. Malinau (tahun2001 s/d 2004);2) Staf Hukum dan Perundangperundangan Kantor DPRD Kab.Malinau (tahun 2004 s/d 2007);Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Min4)Kasi Penyusunan Program Dinas Peruhubungan Kab.

Hubungan hukum initunduk pada 2 hal hukum, disatu pihak subjek Perdata dan disatu pihak subjekHukum Pidana, maka ditentukan hubungan hukum keduanya, kalau keduanyaadalah hubungan keperdataan maka diselesaikan/tunduk pada hukum Perdata,kalau itu kontrak tunduk kepada hukum kontrak yang dibuat BUMD dengan PT.Swasta tadi, jadi selesai dengan hukum Perdata dan kontrak, kalau hanya satuperbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu masuk ke Perdataan prosespenyelesaiannya adalah proses ke Perdataan;e Bahwa

jika disini terpetik perkataan hubungan kredit atau angsuran dari tahun2010 sampai dengan tahun 2015 itupun diselesaikan dengan sistim perjanjianyang mereka lakukan, kontrak sampai kapan dan angsurannya seperti apa,bunganya seperti apa, itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum kePerdataan ;e Bahwa terhadap pertanyaan apakah hukum Perdata atapun hukum Pidana, kalaumenurut ahli sejauh yang terkait dengan masalah perjanjian ke Perdataan,apakah itu perjanjian kredit atau lainnya itu ke Perdataan

, kalau terjadi perbuatanmelawan hukum dalam ranah hukum ke Perdataan lalu diselesaikan melaluihukum ke Perdataan, jadi itu tidak bisa melompat menjadi hukum Pidana, harusdiselesaikan Perdatanya dulu baru Pidana, karena Perdata adalah Perdata danPidana adalah Pidana.

Kalau terjadi misalnya mengangsur dan angsuran itubelum selesai diselesaikan, maka terjadilah Wanprestasi dan itu diselesaikandengan hukum Wanprestasi yaitu hukum ke Perdataan ;e Bahwa memang disitu terkait dengan BUMD terjadi uang yang tidak masukkarena sudah beredar dimayarakat yang bersangkutan atau didalam hubungandengan pihakpihak ke Perdataan, resiko dalam hukum ke Perdataan memangseperti itu, adakalanya BUMD itu untung adakalanya BUMD itu rugi, yangmenjadi masalah dalam hukum Perdata kerugian

PERSI tidak berlaku untuk yang lain, kalau itu adapihak yang lain diuntungkan disebabkan karena kebijakan dari Direktur PT.yang lain itu urusan Internal BUMD yang bersangkutan ;Pertanyaannya bagaimana menyelesaikan persoalan yang seperti itu,penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana

dalam pasal 77 ayat1 UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 Yoncto UndangUndangNomor 9 tahun 2004 bahwa dipertegas pula pada YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993tanggal 7 September 1994, yang menyatakan bahwa, meskipunsengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat,jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebutharus diajukan lebih dahulu ke pengadilan umum, karena jelasmerupakan sengketa ke perdataan

Hubungan hukum initunduk pada 2 hal hukum, disatu pihak subjek Perdata dan disatu pihak subjekHukum Pidana, maka ditentukan hubungan hukum keduanya, kalau keduanyaadalah hubungan keperdataan maka diselesaikan/tunduk pada hukum Perdata,kalau itu kontrak tunduk kepada hukum kontrak yang dibuat BUMD dengan PT.Swasta tadi, jadi selesai dengan hukum Perdata dan kontrak, kalau hanya satuperbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu masuk ke Perdataan prosespenyelesaiannya adalah proses ke Perdataan;Bahwa jika

disini terpetik perkataan hubungan kredit atau angsuran dari tahun2010 sampai dengan tahun 2015 itupun diselesaikan dengan sistim perjanjianyang mereka lakukan, kontrak sampai kapan dan angsurannya seperti apa,bunganya seperti apa, itu sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum kePerdataan ;Bahwa terhadap pertanyaan apakah hukum Perdata atapun hukum Pidana, kalaumenurut ahli sejauh yang terkait dengan masalah perjanjian ke Perdataan,apakah itu perjanjian kredit atau lainnya itu ke Perdataan, kalau

terjadi perbuatanmelawan hukum dalam ranah hukum ke Perdataan lalu diselesaikan melaluihukum ke Perdataan, jadi itu tidak bisa melompat menjadi hukum Pidana, harusdiselesaikan Perdatanya dulu baru Pidana, karena Perdata adalah Perdata danPidana adalah Pidana.

Kalau terjadi misalnya mengangsur dan angsuran itubelum selesai diselesaikan, maka terjadilah Wanprestasi dan itu diselesaikandengan hukum Wanprestasi yaitu hukum ke Perdataan ;Bahwa memang disitu terkait dengan BUMD terjadi uang yang tidak masukkarena sudah beredar dimayarakat yang bersangkutan atau didalam hubunganHalaman 143 dari 246 halaman Putusan Nomor /Pid.SusTPK /2016/PN Pbr144dengan pihakpihak ke Perdataan, resiko dalam hukum ke Perdataan memangseperti itu, adakalanya BUMD itu untung adakalanya

PERSI tidak berlaku untuk yang lain, kalau itu adapihak yang lain diuntungkan disebabkan karena kebijakan dari Direktur PT.yang lain itu urusan Internal BUMD yang bersangkutan ;Pertanyaannya bagaimana menyelesaikan persoalan yang seperti itu,penyelesaian melalui RUPS dari BUMD yang bersangkutan untuk diselesaikandan dimintai pertanggungjawaban terhadap keputusankeputusan yang merekalakukan, ujungnya adalah sanksi ke Perdataan administratif berlaku padaBUMD yang bersangkutan ;Pertanyaan bagaimana

Suherman ditarik ke Ranah Pidana Psl, 372 /Penggelapan ;karena sesungguhnyya antara kami dan pelapor sesungguhnya telahterjadi kesepakatan damai , untuk memberikan kompensasi ganti rugi danpertanggungan jawab Ganti rugi,sebagai mana hukum ke perdataan dalampsl 1244 BW dan 1245 BW, juga 1266 BW ganti rugi berdasarkan PutusanHakim ; apalagi kalau dasarnya Overmatch atau Force Majeur, akan tetapiPolisi memaksakan kasus ini diseret ke ranah Pidana dan sampai saat inibelum ada kepastian hukumnya.13.Bahwa

Suherman ditarik ke Ranah Pidana Psl, 372 /Penggelapan ; karenasesungguhnyya antara kami dan pelapor sesungguhnya telah terjadikesepakatan damai , untuk memberikan kompensasi ganti rugi danpertanggungan jawab Ganti rugi,sebagai mana hukum ke perdataan dalampsl 1244 BW dan 1245 BW, juga 1266 BW ganti rugi berdasarkan PutusanHakim ; apalagi kalau dasarnya Overmatch atau Force Majeur, akan tetapiPolisi memaksakan kasus ini diseret ke ranah Pidana dan sampai saat inibelum ada kepastian hukumnya.14.

dalam pasal 77 ayat 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 bahwa dipertegas pula pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yangmenyatakan bahwa, meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya suratkeputusan pejabat, jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hakkepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harusdiajukan lebih dahulu ke pengadilan umum, karena jelas merupakansengketa ke perdataan

berkenaan denganpenerapan Pasal 378 KUHP maka peristiwa sebelum terjadinya utangpiutang adanya pinjam meminjam uang sehingga dilihat dari itu yangharus dibenahi berkenaan dengan peristiwa sebelum menyerahkanbarang dan seterusnya;Bahwa peristiwaperistiwa itu dengannya menggambarkan dalamperbuatan penggunaan nama palsu, martabat palsu, rangkaiankebohongan ini yang harus dibilah benar ada tapi bisa jadi tanpa adakeadilan yang namanya causal, kalau ini persoalannya tentu menjadisepenuhnya masalah ke Perdataan

TsmBahwa ada korelasi persoalan antara Pidana dan Perdata dimanaditerangkan dalam Pasal 378 KUHP dan peristiwa Pasal 378KUHPidana yang mendahului peristiwa ke Perdataannya atauhubungan kePerdataannya lahir karena sebuah perbuatan melawanhukum dalam Pidana kalau sebaliknya di dalam penggelapan sebuahhubungan ke Perdataan yang kemudian diminta Majelis Hakimdengan sesuatu perobuatan melawan hukum jadi penggelapanberkenaan dengan Pasal Penipuan dan Penggelapan dihubungkandengan ke Perdataan terlepas

Bahwa, antara Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat (PT BankBukopin Tbk Cabang Bandung) selaku Kreditur, telah terjalin hubunganhukum perdataan dalam hal perjanjian kredit, hal mana Jjumlah keseluruhanfasilitas kredit yang diperoleh Penggugat adalah sebesarRp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);2. Bahwa, sepengetahuan Penggugat atas pinjaman kredit tersebut, Penggugattelah memberikan jaminan berupa 20 (dua puluh) bidang tanah seluas 2.482m?

Nomor 5 K/Pid/2015kesalahpahaman yang terjadi dan kami menyatakan bahwa permasalahansudah selesai.Namun apabila tetap dinyatakan belum selesai, seharusnya perkara inibukanlah tindak pidana melainkan tindakan dalam perdataan. Dan sayaselaku terbanding memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia memberikan putusan yang seadiladilnya sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.6.

Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah mengetahui adanya sengketakeperdataan dipengadilan Negeri Mataram antara Terlawan 1 melawanTerlawan 2, yang mana dalam sengketa perdataan tersebut telahmenjadikan tanah pertanian milik Pelawan yang terdapat dalam SertifikatHak Milik No. 919 tahun 2008 sebagai objek sengketa dalam perkara a quo,seharusnya Terlawan 2 sebagai Tergugat sekaligus Pihak Penjual dalamAkta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 60 tanggal 17 Januari 2011 danAkta Kuasa Untuk Menjual No.

Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah mengetahui adanyasengketa keperdataan dipengadilan Negeri Mataram antara Terlawan 1melawan Terlawan 2, yang mana dalam sengketa perdataan tersebuttelah menjadikan tanah pertanian milik Pelawan yang terdapat dalamSertifikat Hak Milik No. 919 tahun 2008 sebagai objek sengketa dalamHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 279/Pdt.Bth/2016/PN Mtr perkara a quo, seharusnya Terlawan 2 sebagai Tergugat sekaligus Pihak: sPenjual dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.

atasnama Sulistyowati, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama GunungSugih tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yangdiajukan oleh Penggugat (Onbevoegheid Van der rechter) dikarenakanmenyangkut hak ke Perdataan yang menjadi kewenangan PengadilanPerdata/Umum sehingga gugatan Penggugat adalah salah alamat.4.

Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebutdiatas secara mutatismutandis mohon dianggap telah termuat dalampokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.Maka berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa Gugatan Penggugatadalah menyangkut hak ke Perdataan yang menjadi kKewenangan PengadilanPerdata/Umum sehingga gugatan Penggugat adalah salah alamat.Ill.

No. 0063/Pdt.G/2018/PA.Sgrmembuktikan semua bantahannya, hal ini sejalan dengan Pasal 283 RBg joPasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi :Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkansuatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak oranglain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian ituMenimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara khusus (lexspecialis) yang memerlukan pemeriksaan khusus tidak seperti perkara perdataan sich, sehingga dalam perkara a quo

Hukum perdata Indonesia berasal dari burgerlijkwetboek Belanda, yang berlakukan berdasarkan asas konkordansi.Bahwa sesuai karakternya hukum perdata adalah private, sehingga mengikatpara pihak terkait, karena ia mengatur kepentingan orang per orang manakaladilanggar , maka orang (pihak terkait yang dirugikan) tersebutkah yangmengajukan gugatan.Subyek hukum , berupa orang atau badan hukum tundukpada hukum perdata sepanjang ia merupakan pendukung hak dan kewajibanyang timbul dari hukum perdataan bahkan

PANGGABEAN, S.H, M.Hum (KampusUniversitas Kristen Indonesia Jakarta), selanjutnya diberi tanda bukti surat T12:Fotocopy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI AHLI HUKUM PERDATAan. Sdri. Rr. ANI WIJAYATI. SH., M.Hum (Kampus Universitas KristenIndonesia Jakarta), selanjutnya diberi tanda bukti Surat T13;Fotocopy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI an. Sdra. DJONIMAUNTI alias JON selanjutnya diberi tanda bukti surat T14;Fotocopy BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI an. Sdri.

Menyatakan secara sah menurut hukum Surat perjanjian Nomor 42/SPKDPU/TR/VIII2015 tanggal 10 Agustus 2015 pekerjaan PembuatanDokumen Perdataan Bangunan Dalam Kota Bukittinggi;.

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti telah melanggar Pasal13838 jo 1339 KUHPerdata, dimana Judex Facti tidakmempertimbangkan bahwasannya secara hukum perdataan/privateTermohon Kasasi telah mengikatkan dirinya kepada PemohonKasasi untuk tunduk kepada seluruh peraturan perusahan yangdibuat oleh pemohon kasasi dan secara hukum publik TermohonKasasi telah terikat pada Keputusan Direksi Nomor KEP/05/VII/ 1990tentang Peraturan PokokPokok Kepegawaian, tanggal 1 Juli 1990,pada Pasal 5 menyatakan setiap

.= Rp 500.000,00Untuk SalinanMahkamah Agung RI PerdataAn. PaniteraPanitera MudaDr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.NIP. 19610313 198803 1 003 Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2372 K/Pdt/2015

Anmad Buzinidengan nilai kontrak tanah per tahunnya adalah Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah) bahwa menurut hukum perdataan Pasal 1564 BW berbunyiPenyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkanpada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika iamembuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kKesalahannya, dengandemikian yang bertanggung jawab atas tanah dan peruntukan tanahtersebut adalah Saksi4 sebagaimana yang terdapat dalam suratperjanjian (terlampir dan memori banding