176180, dan setelah Majelis Hakim mencermati jadwal pelaksanaan tersebutMajelis Hakim sependapat dengan Ahli Muhammad Fajuri yakni bahwa angkadalam kolom tersebut menerangkan hari, dengan demikian jadwalpelaksanaan kegiatan yang termuat dalam dokumen penawaran penggugattelah sesuai yang dipersyaratkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,Majelis Hakim berpendapat tindakan pokja yang menggugurkan penggugattidak dapat dibenarkan karena tidak mengacu pada dokumen SPSE,dimanasesuai Perlem

LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Dokumen SPSE merupakanpedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa, maka tindakan tim Pokja yang mengakibatkan Tergugatmenerbitkan objek sengketa a quo tidak mengacu pada dokumen SPSE jugasekaligus tidak sesuai dengan Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan faktahukum bahwa Tergugat melakukan tahapan penjelasan yang sesuai denganPeraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta standar dokumenpemilinan

No. 1767 K/Pid.Sus/2015merumuskan pertimbangan hukum putusan perkara a quo denganpenerapan hukum yang salah untuk menghukum Terdakwa danl/Pemohon Kasasi, dan mendasari pada kaedah hukum permendagri yangtidak pernah ada dan tidak pernah diterbitkan oleh Menteri dalam Negeri itusendiri, sehingga putusan Kedua Judex Facti tersebut serta jauh darikebenaran hukum dan keadilan;Padahal Atas dasar rumusan hukum yang terdapat dalam PeraturanLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (PERLEM LPJKN) Nomor : 10Tahun

Varisindo Geubrina yang memilikiSertifikat Badan Usaha (SBU) Sub Bidang pekerjaan mekanikal Elektrikaladalah tindakan dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa Il yang tidakmenyalahi ketentuan pasal yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3)UndangUndang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan dan pasal 87ayat (3) PERPRES No. 54 Tahun 2010 bahkan telah melaksanakan amanathukum yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (PERLEM LPJKN) Nomor : 10 Tahun 2013;Dari alasan di atas, maka

LPJK) dan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(PERLEM LPJKN) Nomor : 10 Tahun 2013;.

MAKKAH, tidak dapat diluluskan karenatidak memenuhi persyaratan.Bahwa Pengugat tidak mengajukan sanggah banding atas jawabansanggahan Pokja Pemilihan LXXVII, Dengan demikian keseluruhanupaya sanggahan banding tidak dilakukan oleh Penggugatsebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah (Perlem LKPP) Nomor 9 tahun 2018angka 42.13 (sanggah) dan 42.14 (sanggah banding);Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum diatas, penyelesaian atassengketa a quo harus diselesaikan

Melalui penyedia dan 2.Melalui swakelola :Perkara Nomor : 165/G/2018/PTUN.SBY. dari hal 48 sampai hal 50Bahwa dalam perencanaan ada KAK, spesifikasi teknis, dokumenpengadaan dan dokumen pemilihan ;Bahwa untuk dokumen pengadaan yaitu dokumen pemilihan/Perlem No.7 Tahun 2018 dan LKAK untuk pengadaan barang jasa suatu lelang danuntuk pengadaan konsultan ini lebih sebagai output =;Bahwa untuk dokumen Pemulihan yaitu syaratsyaratnya harus adateknis, HPS, dan rangcangan kontrak ;Bahwa terkait dengan jasa

Juta Dua Ratus Empat Puluh SembilanEnam Ratus Tujuh Puluh Delapan koma Delapan Puluh Dua Rupiah);Bahwa tidak benar Hasil Evaluasi Lelang yang menyebutkan bahwaPenggugat tidak lulus dalam evaluasi Teknis, karena dalam PersyaratanKualifikasi Teknis yang disyaratkan adalah :"Nilai pengalaman pekerjaan Pembangunan Dermaga dengannilai kontrak minimal 50% (lima puluh persen) dari HPS denganmelampikan scan Kontrak dan PHO "Sebab berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 dan PermenPUPR No. 07 Tahun 2019 serta Perlem

PutriMahakam Lestari, telah memenuhi syarat sesuai Ketentuan danProsedur yang berlaku dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 danPermen PUPR No. 07 Tahun 2019 serta Perlem LKPP Nomor 9Tahun 2018 untuk mengikuti Pelelangan Umum PembangunanDermaga Bongkar Muat Jukung 16 llir Tahap IL;Bahwa jawaban sanggah Tergugat yang menyatakan :"Bahwa paket Pembangunan Dermaga Pelabuhan SungaiGuntung Tahun Anggaran 2019 masih dalam prosespelaksanaan pekerjaan"Halaman 20 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLG14.15

PLN (Persero) Nomor 313 tanggal03 Oktober 2007, kemudian juga Peraturan Lembaga (PERLEM) Nomor11a/2008 tahun 2008 dari LPKJN, serta yang terkini yaitu UndangUndangNomor 30 tahun 2009 yang baru disahkan dan diberlakukan di RepublikIndonesia ini;Bahwa, tidak satupun dari UndangUndang dan ketentuanketentuanhukum yang berkaitan dengan Dunia Konstruksi, Tata Cara Tender Pekerjaan,Pekerjaan Elektrikal dan Mekanikal tersebut di atas yang memberikankewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan dan membekukan

Lalu ada lagi Perpres Nomor 17 tahun 2019 yangkhusus mengatur hanya untuk Provinsi Papua Barat dan papua;Bahwa Perpres 16 punya batasan untuk mengatur tidak akan terlalu teknis danteknis nya diatur lagi oleh perlem 9 oleh LKPP karena LKPP menyebutkan tidakmau mengatur terkait konstruksi dan konsultansi non konstruksi makakewenangannya dialinkan ke kementerian PU PR. di kKementerian PU PR telahmengatur sebuah ketentuan terkait KSO dan modal sharingnya harus sekianketika itu sudah diatur di kementerian

Di dalamnya ada pekerjaan konstruksiada konsultan konstruksi , Ssedangkan dengan konsultan di luar konstruksidiserahkan ke LKPP; Bahwa Di dalam perlem LKPP Nomor 9 tahun 2018 di angka 3.4.3.b, itumenyatakan bahwa syarat kualifikasi artinya syarat peserta tender kemampuankeuangan untuk pekerjaan konstruksi berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan di bidang jasa konstruksi yang ditetapkan oleh menteriyang membidanginya;Halaman 129 dari 144 halaman Putusan No.161/G/2019/PTUNJKT Bahwa Dari proses

DUTA KARYA PERKASAdikaji dengan Perlem 11 a. dan dijawabkan oleh panitia bahwa Perlem11. a tahun 2008 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasikarena tidak termasuk dalam dokumen lelang. Dan pada saat itubupati memerintahkan kepada WAYAN ARWNAWA agar penetapanpemenag lelang untuk mengkaji lagi berkas PT WAKSITA KARAYAKSO PT. DUTA KARYA PERKASA dengan Pelem 11 a tahun 2008;Bahwa dengan ditetapbkannya PT.

Upaya AdministrasiBahwa berdasarkan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 dan Perlem LKPPNomor 9 Tahun 2018 serta Permen PUPR No. 7 Tahun 2019, peserta yangmenyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melaluiaplikasi SPSE apabila menemukan :1) Kesalahan dalam melakukan evaluasi;2) Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalamPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanHalaman 4 dari 75 halaman.

penyediatersebut lulus dari persyaratan teknis, yang nomor urut 1 penawaranyang paling murah nanti diklarifikasi dan sebagainya apabila semuanyasesuai dengan persyaratan maka ditetapbkan sebagai pemenang tender;Bahwa apabila hanya ada satu penyedia yang melakukan penawaranmaka dibolehkan proses pengadaannya atau tendernya dilanjutkan,dengan dilakukan klarifikasi, negoisasi harga dan pembuktian dokumendokumen kebenarannya dan sebagainya;Bahwa menurut Ahli sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 ataupundalam perlem

yangberstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinanperusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan aktapendirian/anggaran dasar;Halaman 118 dari 235 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Pgpe Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yangdibuktikan dengan dokumen otentik; ataue Pejabat yang menurut Perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain yang berhak mewakili.Bahwa menurut Ahli dalam Perlem

100% sedangkansenyatanya pekerjaan tersebut belum diselesakan oleh penyedia 100%;Bahwa menurut Ahli berdasarkan ketentuan ditegaskan pembayaranhanya dapat dilakukan berdasarkan titik terpasang, jadi jika memangyang terpasang 45,12 %, maka maksimal yang dibayarkan sesuai titkterpasang tentunya setela dinilai selesainya 45,12 % tersebutkualitasnya bagus;Bahwa menurut Ahli kategori pekerjaan yang pencairan bisa dilakukan100%, walaupun pekerjaan belum selesai, dapat disampaikan halhalsebagai berikut :Perlem

Adhi Karya yang penawarannya lebih tinggi denganmenggunakan dasar Perlem 11 a yang tidak disyaratkan dalam syaratsyarat umum kontrak;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam hal ini tidakmenggunakan caracara yang luar biasa untuk melakukan pembuktianterhadap Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP padahal untuk terpenuhinyaPasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana tidak disyaratkan atau ditentukanbahwa Terdakwa harus memenuhi syaratsyarat oleh para pelakulainnya. Dengan Terdakwa Ir.

swakelola tidak ada disebutkan kontrak atau perjanjian ; Bahwa sisa uang sebesar Rp8.000.000.00, (delapan juta rupiah) tersebuttidak boleh disita karena uang tersebut untuk keperluan kantor juga ; Bahwa uang yang sudah diserahkan ke pemilik toko dan pemilik tokosudah menyerahkan barang materialnya kepada pembeli, adalahmerupakan uang pemilik toko; Bahwa seorang tenaga honorer tidak boleh diminta pertanggung jawabankarena dia hanya pekerja ; Bahwa Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan diatur dalam Perlem

material;Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN BnaBahwa pinjaman adalah apabila yang meminjam dan yangmemberi pinjaman sudah membayar itu sudah selesai;Bahwa kwitansi itu adalah suatu barang bukti;Bahwa uang yang sudah diserahkan ke toko itu uang pemilik tokokarena toko sudah duluan memberi barang kepada pembeli;Bahwa seorang tenaga honorer tidak boleh diminta pertanggungjawaban karena dia hanya pekerja atau orang yang disuruh;Bahwa Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan diatur dalam Perlem

dikonfirmasi; Bahwa dalam swakelola tidak ada disebutkan kontrak atau perjanjian ; Bahwa sisa uang sebesar Rp. 8.000.000, tersebut tidak boleh disitakarena uang tersebut untuk keperluan kantor juga ; Bahwa uang yang sudah diserahkan ke pemilik toko dan pemilik tokosudah menyerahkan barang materialnya kepada pembeli, adalahmerupakan uang pemilik toko; Bahwa seorang tenaga honorer tidak boleh diminta pertanggung jawabankarena dia hanya pekerja ; Bahwa Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan diatur dalam Perlem

tersebut tidak boleh disitakarena uang tersebut untuk keperluan sekolah juga ;Bahwa uang yang sudah diserahkan ke pemilik toko dan pemilik tokosudah menyerahkan barang materialnya kepada pembeli, adalahmerupakan uang pemilik toko;Halaman 89 dari 123 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna Bahwa seorang tenaga honorer di Ssuatu instansi pemerintahan tidak bolehdiminta pertanggung jawaban karena dia hanya pekerja yangmelaksanakan tugas atasannya ; Bahwa dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan diatur dalam Perlem

pembuatan HPS itu ada di tender, tapisetelah Perpres Perpres 54 (Tahun 2010) dan sampai sekarang itupelakunya pembuatan HPS itu ada di PPK, hanya itu saja, tapi rohnya itusama, artinya apa yang harus dilakukan itu sama;Bahwa setelah Perpres 54 (Tahun 2010) kemudian Perpres 70 (Tahun2012), (ada aturan lain yaitu) Peraturan Lembaga LKPP sudah dimulaidengan menjelaskan halhal yang terkait dengan detail daripada Perpresitu sendiri yaitu yang disebutkan peraturan kepala, perkap, tapi sejaksekarang namanya perlem

pembayaran sesuai progressdiakhir kKesempatan, uang tidak bisa dicairkan masih di kas negara,istiiahnya hagus dan dianggarkan kembali ditahun berikutnyaBahwa keuntungan subkontraktor tidak boleh lebih dari 15%, ada dalamperaturan lembaga LKPP sebagai aturan detail turunan dari Perpres.Bahwa kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, tupoksinya LKPPsebagai satusatunya lembaga yang berwenang mengatur pengadaanbarang jasa pemerintah kebijakannya diwujudkan dalam bentukperpres, dan turunannya dalam perlem