Ditemukan 163 data
11 — 5
Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2020 adalah puncak perselisihan danpertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang di sebabkan karenaTergugat marah marah ketika Penggugat meminta uang belanja untuk biayasehari hari bersama anaknya sehinggah terjadilah perselisihan danpertengkaran yang mengakibatkan Tergugat memukul wajah Penggugatdan mengancam akan membunuh Penggugat sehinggah Penggugat pulangkerumah orang tua Penggugat untuk mendapatkan perlindugan.8.
16 — 6
Naldi terbukti bersalah melakukantindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindugan Anak dalam Dakwaan Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesarRp 60.000.000, subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;123.
1.SUKRIYADI SH
2.RAHMADANI SH MH
3.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
M HUSEIN BIN HASYIM
111 — 27
HUSEIN BIN HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindugan Konsumen;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4.
14 — 7
SgtaTermohon/Penggugat Rekonvensi masih mumayyiz dan masih belumdewasa;Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk keperntingan anak, baikuntuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual danagamanya dan untuk terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup,tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindugan darikekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yangberkualitas dan sejahtera (vide Pasal 3 Undangundang
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka untuk itu dimohon dengan segala kerendahan hati Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan PegawaiPengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Kota Kupang memeriksa danHal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 130 K/Pdt.Susmenetapkan ulang kelebihan jam kerja/lembur sesuai absensi kerja dankekurangan iuran THT mulai dari bulan Januari 2009 sematamata demikepastian hukum, perlindugan hak ketenagakerjaan itu sendiri.
18 — 5
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi serta saksisaksi, bahwa telah nyata ke dua orang anaktersebut masih belum dewasa; Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk keperntingan anak, baikuntuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasanintelektual danagamanya dan untuk terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup,tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindugan
17 — 3
dilakukan terdakwasaksi menderita kerugian sebesar Rp.4.250.000, (empatjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;2.Saksi Sudiyar, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi adalah petugas Polsek Kraton, yang padamalam kejadian hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012,sekira pukul 23.15 WIB telah menerima laporan darisaksi Subagyo pengemudi taxi Jas Nopol.AB1193AHwarna putih dengan nomor lambung 193, saat itu saksidengan tergesagesa turun dari mobil dan berkata :Pak,Saya minta perlindugan
146 — 72
Perkembangan hukumkonsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembanganhukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) dimana seseorang atausekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hakhak publik sepertilingkungan hidup, perlindugan konsumen, hakhak sipil
11 — 8
Asli Surat Keterangan Nomor 480/219/DP2PA atas nama Isna Sapitritertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasPemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (DP2PA), serta olehHakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);B. Bukti Saksisaksi1. Saksi I: Suprianto bin Misidi, umur 34 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sidobinangun, KecamatanBoneBone, Kabupaten Luwu Utara.
14 — 7
mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon telah nyata 1(Satu) orang anak tersebut masih mumayyiz dan masih belum dewasa; Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk keperntingan anak, baikuntuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual danagamanya dan untuk terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup,Hal.14 dari 19 Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.S gtatumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindugan
64 — 16
nafkah anaktersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan akta kelahiran bukti (P.4 P.6) telah nyata ke tigaorang anak tersebut masih mumayyiz dan masih belum dewasa; Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk keperntingan anak,baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual danagamanya dan untuk terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup,tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindugan
14 — 6
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi serta saksisaksi, bahwa telah nyata 1 (satu) orang anaktersebut masih belum dewasa; Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk keperntingan anak, baikuntuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasanintelektual danagamanya dan untuk terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup,tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindugan
93 — 14
psikologis maupunsecara biologis ibu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan ibukandungnya yang mengandung, melahirkan, dan menyusui sertasebagainya;Bahwa bahwa beberapa putusan (yurisprudensi)yang sudah berkekuatanhukum tetap (inkrajght van gewijsde) menetapkan secara hukum bahwakedudukan seorang ibu yang penuh kasih sayang tulus memberikanperhatian kepada anak tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 13 ayat (1)dan (2) serta Pasal 14 Yakni UndangUndang Republik Indonesia Nomor :23 tahun 2002 tentang Perlindugan
65 — 21
Pasal 76E UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan Anak telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kepertama;Menimbang, bahwa dalam. persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terbanding/Penuntut Umum I : SUKRIYADI SH
Terbanding/Penuntut Umum II : RAHMADANI SH MH
105 — 55
HUSEIN BIN HASYIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindugan Konsumen;
86 — 12
kelaminnya hingga mengeluarkan sperma didalamkelamin korban, serelah itu) terdakwa memakai celananyadan korban juga memakai celananya, lalu korban keluarkamar dan mengobrol kembal i dengan i te man te manterdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut di ataskorban "KORBAN" menjadi hamil akan tetapi selanjutnyapada tanggal 19 April 2010 korban "KORBAN"menggugurkan kandungannya di desa pendolo ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002tentang perlindugan
109 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan Ketiga:Tentang Proses persidangan telah melanggar ketentuan hukum acarasebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen dan Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentangPelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;Alasan Hukum:1.Bahwa selain apa yang telah Penggugat (Pemohon Keberatan) uraikandalam poin keberatan kesatu di atas, juga terdapat pelanggaran hukumacara lain, yakni mengenai:a.
Terbanding/Terdakwa : MUHAMMAD NOVAL AJUAN
85 — 61
tanggal 10 Januari 2019 yang menytakananak korban mengalami nyeri di bagian kepala belakang, sehingga haltersebut tergolong perbuatan kekerasan sebagaimana yang ditentukanpasal 1 angka 16 UU No. 35 tahun 2014, disamping itu berdasarkanKutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2264, tanggal 4 November 2002dan ditanda tangani oleh wakil Walikota Sorong Hengki Rumbiak, korbanAKBAR FITRA RASYID masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun yaitu lahirpada anggal 16 Desember 2001, sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1UU Perlindugan
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Abd. Rajab Alias Rajab Bin Saleh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YUSNITA SYARIF, SH
38 — 18
Para Terdakwa ada dalam tahananRUTAN, maka lamanya Para Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkatbanding akan disebut dalam amar putusan;Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindugan
26 — 7
. : 103010902902 bertentangan dengan Pasal18 (1 ) Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen, Perihal larangan pencantuman klausula baku ; Pengertianklausula baku undangundang Perlindugan Konsumen adalah setiap aturan atauketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan atau ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjianyang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.