SembilanRatus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan nilai per meter adalahHalaman 10 dari 94 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Smg16.17.18.19.20.Rp. 3.000.000, (Tiga Juta Rupiah) Rp. 4.000.000, (Empat JutaRupiah).Bahwa tindakan Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat dan TergugatIl Il sangatjelas menyebabkan kerugian bagi Penggugat yang merupakananak kandung dan merupakan ahli waris terhadap Obyek Sengketatersebut.Bahwa setelah Tergugat melakukan transaksi jual beli obyek sengketatersebut, Tergugat melakukan perobohan

dan perusakan bangunanyang berada di lokasi Obyek Sengketa tersebut padahal bangunantersebut merupakan tempat kerja dan workshop pembuatan peti matimilik Penggugat, tindakan perobohan dan perusakan tersebut dilakukanoleh Tergugat tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tertuliskepada Penggugat sebagai pemilik bangunan tersebut.Bahwa Perobohan dan Perusakan Bangunan milik Penggugat yangdilakukan oleh Tergugat , merupakan suatu perbuatan kesewenangwenangan dan perbuatan main hakim sendiri dan membuktikan

secarajelas bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa Perobohan dan Perusakan Bangunan yang dilakukan olehTergugat jelas sangat merugikan Penggugat, karena menyebabkanPenggugat kehilangan mata pencariannya dan harus memberikanpesangon bagi karyawan Penggugat yang diliburkan karena tidak bisabekerja sebab tempat workshop milik Penggugat telah rusak dandirobohkan oleh Tergugat.Bahwa jika dihitung kerugian Penggugat yang tidak dapat mencari nafkahsejak dimulainya perobohan dan perusakan

Bahwa atas Perbuatan Pengrusakan dan Perobohan Kantor Penggugattersebut telah dilaporkan di Kepolisian Daerah NTB (Polda NTB) sesuaidengan Laporan Polisi No. LP/302/X/2018/NTB/SPKT tanggal 17 Oktober2017 dan Tergugat telah ditetapbkan sebagai Tersangka, akan tetapi dalamHalaman 2 dari 31 hal.

Bahwa atas Perbuatan Pengrusakan dan Perobohan Kantor Penggugattersebut telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah NTB (Polda NTB) sesuaidengan Laporan Polisi No. LP/302/X/2018/NTB/ISPKT tanggal 17Oktober 2018 dan Tergugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, akantetapi dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti rugi atas PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;.

Kerugian immaterial (ideal loss) Penggugat yang tidak dapat mencarinafkah akibat dirusak dan perobohan bangunan yang merugikanPenggugat sebesar Rp. 1000.000.000.

akibat perbuatan wanprestasiTergugat I:Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk mengembalikan ataumenyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 207/Muara Kumpeh dansemua suratsurat kepemilikan Para Penggugat atas objek perkarakepada Para Penggugat;Menghukum Tergugat menyerahkan tanah objek perkara yangdikuasai Tergugat kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dankosong, tanpa syarat dan tidak ada hak lain yang melekat di atasnya;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada ParaPenggugat akibat perobohan

Bahwa penghancuran dan perobohan rumah JL. MT Haryono Nomor 15Kota Surakarta, silahkan bertanya kepada H. Muhammad BambangMariyanto. (Surat Pemerintah Dinas Tata Kota, tertanggal 14 Januari2015, Nomor 601/10/I/2015. Hal : Pembongkaran Bangunan danPemagaran rumah JL. MT Haryono Nomor 15 Kota Surakarta;Bahwa Bapak H. Muhammad Bambang Mariyanto adalah ahli warisWakini, rumah persil nomor 353 yang dalam Surat Gugatan beralamatJL.

Secara tegas Turut Tergugat menyatakan bahwa kerugianyang dialami Penggugat akibat adanya perobohan bangunan yangdisengketakan bukanlah tanggungjawab Turut Tergugat I.

menurut Majelis Hakim ketika suataudibinisakan, dirusak atau dihancurkan maka barang tersebut berubah bentuknyasehingga menjadi tidak dapat digunakan lagi;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Amir, saksi Ania, saksiKamarudin, saksi Tamrin, saksi Maulud juga dibenarkan oleh Para Terdakwa yang padapokoknya mengungkap bahwa pada tanggal 21 Maret 2020 sekita pukul 08.00 WITAbertempat di Dusun II, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten FloresTimur telah terjadi perbuatan pemotongan dan perobohan

Bahwa perobohan dan pembangunan kembali rumah objek sengketa olehTerlawan Ill dan kemudian menjualnya kembali kepada Pelawan telahsesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tentang KetentuanKetentuan Yang Wajib Ditaati oleh Pemegang jin Pemakaian Tanah,khususnya butir 2 yang mengatakan: selamatlambatnya dalam waktu 1(satu) tahun sejak dikeluarkannya surat ijin ini, pemegang ijin harus memulaimendirikan bangunan yang dilengkapi ijin mendirikan bangunan (IMB) dariDinas Pengawasan Bangunan Daerah

musyawarahmasyarakat Guntung dihadapan saksi Misran Alias Keceng,selanjutnya ikut melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua)unit rumah peristirahatan karyawan milik saksi Devinatersebut, peran dan tugas terdakwa II adalah membacakankeputusan hasil musyawarah masyarakat Guntung dihadapansaksi Misran Alias Keceng, lalu peran dan tugas terdakwaII adalah membacakan keputusan hasil musyawarahmasyarakat Guntung dihadapan saksi Misran Alias Keceng,sedangkan peran dan tugas masyarakat Guntung yang lainnyamelakukan perobohan

hasilmusyawarah masyarakat Guntung dihadapan saksi Misran AliasKeceng, selanjutnya ikut melakukan pengerusakan terhadap 2(dua) unit rumah peristirahatan karyawan milik saksiDevina tersebut, peran dan tugas terdakwa adalahmembacakan keputusan hasil musyawarah masyarakat Guntungdihadapan saksi Misran Alias Keceng, lalu peran dan tugasterdakwa III adalah membacakan keputusan hasil musyawarahmasyarakat Guntung dihadapan saksi Misran Alias Keceng,sedangkan peran dan tugas masyarakat Guntung yang lainnyamelakukan perobohan

hasilmusyawarah masyarakat Guntung dihadapan saksi Misran AliasKeceng, selanjutnya ikut melakukan pengerusakan terhadap 2(dua) unit rumah peristirahatan karyawan milik saksiDevina tersebut, peran dan tugas terdakwa II adalahmembacakan keputusan hasil musyawarah masyarakat Guntungdihadapan saksi Misran Alias Keceng, lalu peran dan tugasterdakwa adalah membacakan keputusan hasil musyawarahmasyarakat Guntung dihadapan saksi Misran Alias Keceng,sedangkan peran dan tugas masyarakat Guntung yang lainnyamelakukan perobohan

SK tersebutmerupakan balik nama atas SK nomor: 188.45/1484P/436.4.22/2004 tertanggal 22 Juli 2004 atas nama Terlawan III;Bahwa perobohan dan pembangunan kembali rumah obyek sengketaoleh Terlawan II dan kemudian menjualnya kembali kepada Pelawantelah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 1997 tentangKetentuanketentuan Yang Wajid Ditaati oleh Pemegang IzinPemakaian Tanah, khususnya butir 2) yang mengatakan: "Selambatlambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat izinHal. 3 dari

(di luar objek perkara) pada saat eksekusi yang telahditunjukkan penggugat di lapangan ialah satu unit bangunan permanen milikklien kami dengan ukuran luas tanah dan bangunan sebagai berikut: LuasTanah = Luas Bangunan = 146 meter persegi, sesuai Surat KeteranganTanah tertanggal 21 Desember 1998 dan Surat Pernyataan TuaTuaKampung 21 Desember 1998 dan surat jual beli tertanggal 21 April 2006.Bahwa akibat pelaksaan eksekusi yang telah melebihi batas akibatkesalahan penunjukan objek tanah pada saat perobohan

Selain itu,Penggugat pun mendalilkan bahwa Savenier Rasjad selaku penjual telahmembuat Surat Pernyataan tanggal 04 Januari 1984 yang pada pokoknyamenyatakan obyek gugatan adalah benar milik Savenier Rasjad dan tidak pernahdiperjual belikan kepada siapapun dan tidak dalam keadaan sengketa atau tidakdalam keadaan dijaminkan sebagai hutang piutang dengan pihak lain; Bahwakemudian pada butir 6 halaman 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugattelah melakukan perobohan bangunan obyek gugatan milik Penggugat

Saksi KASMAN ROTHER (saksi a de charge):e Bahwa terdakwa disidangkan karena perobohan papan namatanda eksekusi pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagitapi pada bulan Agustus 2010 di Balah Hilir saat sedang7 dari 16 halaman (Putusan Nomor 22/Pid.B/2011/PN.PRM)dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri didampingi olehanggota Polres Padang Pariaman;Bahwa saat pelaksanaan eksekusi tersebut saksi berada dilokasi eksekusi tersebut karena diminta hadir oleh keluargapihak tergugat selaku mantan

Para Tergugat hanyabertugas membantu menjalankan administrasi pemerintahan danmengakomodir aspirasi warganya.Penolakan terhadap perobohan Tembok dan Spanduk adalah sikapwarga secara keseluruhan.

Sebagai contoh cerminan dari sikap ini, padaBulan Mei 2014 sebanyak 45 warga RT.005/RW.014 secara bersamasama menyatakan sikap untuk menolak perobohan Tembok karenaalasanalasan berikut:26.1. jika Tembok dibuka maka debit air dari kali akan melimpah keperumahan dan menyebabkan banjir;26.2. pengecoran jalan yang dijanjikan pengembang hanyalah sebagaifasilitas akses kendaraan/truktruk dalam tahap pembangunanperumahan dan akan menyebabkan polusi;26.3. keamanan dan kenyamanan akan terganggu akibat keluarmasuknya

akhirnya dan saatini, persis yang dahulu di atas tanah almarhum Kamaruddin Lubis binSuleman Lubis dan almarhumah Siti Zainab binti Kerto berdiri bangunanMasjid almarhum Kamaruddin Lubis bin Suleman Lubis dan almarhumahSiti Zainab binti Kerto telah berdiri pula bangunan ruko yang dipergunakansebagai tempat jualan bahanbahan bangunan (panglong);Bahwa pada saat bangunan mesjid dirobohkan tidak ada masyarakatsekitar mesjid tersebut yang keberatan termasuk juga Tergugat danTergugat II tidak keberatan atas perobohan

Mulawarman RT.53 Kelurahan Manggar (sampingKantor BUKAKA) Balikpapan Timur bukan merupakan perbuatanmelawan hukum, karena perobohan pagar tersebut dilakukan untukmelaksanakan putusan pengadilan secara sukarela dan apabila lalaimelaksanakan putusan dikenakan denda / uang paksa (dwangsom)sebesar 500 ribu rupiah per hari sehingga tidak bisa dikategorikan tindakpidana.b. Bahwa perkara pengaduan pengrusakan pagar yang saudara laporkanselaku kuasa dari Drs.

Bahwa perubahan waktu penandatanganan menjadi lebihcepat dari seharusnya adalah memperhatikan waktu perobohan, perusakandan pengambilan (pagar dan rumah jaga), tanam tumbuh dan tanah milikPenggugat;Bahwa terhadap sebagian perobohan dan perusakan bangunan milikPenggugat berupa pagar dan rumah jaga, Tergugat telah membangunkembali.

makam yaituMangaraja Enda Mora Harahap, PatuanSoriguna Harahap, Namora Runggu OloanSiregar dan Suhunan Harahap;Bahwa Mangaraja Enda Mora Harahap adalahkakek buyut dari suami saksi, sedangkanPatuan Soriguna Harahap adalah anakMangaraja Enda Mora Harahap, dan NamoraRunggu Oloan Siregar adalah istri MangarajaEnda Mora Harahap, dan Suhunan Harahapadalah suami saksi;Bahwa saksi tidak melihat langsungpengrusakan yang dilakukan oleh terdakwasebagaimana didakwakan Penuntut Umum;Bahwa setelah peristiwa perobohan

penggugat mendalllkan bahwa tanah yang digugattidak sampai berbatasan langsung dengan laut tetapi berbatasan dengantanah yang dikuasai dan dijuai oleh HIDAYAT, maka secara otomatisgugatan a quo kabur (sebagaimana alasan eskepsi obscuur libel) denganalasan selain batasbatasnya yang tidak jelas, juga yang paling utamaadalah menyangkut latar belakang diajukannya gugatan a quo karenaadanya 2 peristiwa hukum yang menurut penggugat telah menimbulkankeruglan bagi penggugat yaitu : Peristiwa pengrusakan/perobohan

memindahtangankan tanah obyek perkara kepada siapapun dan dengan alasanapapun juga termasuk kepada pihak penggugat sebagaimana dalil positapoin 2 tersebut;Bahwa justeru selama ini pihak penggugat yang telah salah dan kelirumenguasai tanah obyek sengketa selama bertahuntahun, dengan alasanbahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari hak milik penggugatberdasarkan serbfikat Hak Guna Bangunan No. 14/2001;Bahwa kesalahan atau kekeliruan penggugat baru terkuak dan terbukti ketikaadanya peristiwa pengrusakan/perobohan

No. 1616 K/PID/2015Pembentukan Tim Relokasi Pedagang Roi Pantai Kute KabupatenLombok Tengah, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim justrulebih banyak mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak pernahmemerintahkan untuk merusak atau) merobohkan pagar danbangunan Hotel Lombok Baru, dimana hal tersebut tidak terungkapatau tergambarkan dalam fakta persidangan maupun fakta hukumbaik dalam surat tuntutan maupun surat putusan yang notabeneterang benderang Terdakwa memerintah sopir ekskavator untukmelakukan perobohan

Pengadilan TinggiMakassar yang telah mengambil alin Pertimbangan hukum PengadilanNegeri Watampone terancam BATAL karena pertimbangan hukumPengadilan Negeri Watampone Kontradiksi satu) samalainnyapertimbangan hukum pada halaman 21 alinea ke KONTRADIKSIdengan pertimbangan hukum halaman 19 alinea ke7;Yaitu. pertimbangan hukum halaman 19 alinea ke7 pada pokonyamengatakan: Lompo Joijoi, Lompo Talungeng dan Lompo Tireng sudahtidak ada karena mengalami perobohan NAMUN pada sisi lain yaknipertimbangan hukum