sejak tahun 1996 telah terbitSertifikat Hak Milik Nomor 260/Kota Pinang Batu, Kabupaten Labuhan yangdisertai Surat Ukur Nomor 4082/1996 tanggal 28 November 1996 atas namaorang tua Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat almarhum T ZakariaSiregar maka penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketatanpa persetujuan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatanmelawan hukum;Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru yaitu PK01

Putusan Nomor 3 P/PAP/2019dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Berkas (PK01).Hal ini sesuai Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran AdministrasiPemilihnan Umum, yang menyatakan Hasil pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaitemuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atauPelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7(tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas penerima dokumen,dokumen

Sedangkan Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang KUP harus dipahami dalam kerangka Wajib Pajakkeberatan terhadap pokok pajak sehingga mengajukan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Pasal 36 ayat (1) huruf bUndangUndang KUP (Penjelasan terkait Alur Sengketa Pasal 25, Pasal36 ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam Lampiran PK01).Sebagai bahan pertimbangan untuk memahami alur sengketa, Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) sampaikan perbedaan dan jalur yang seharusnya ditempuhsesuai

Termohon Keberatan, Permohonan Pemohon Keberatansemestinya didaftarkan pada tanggal 26 April 2016 tetapi didaftar pada tanggal27 April 2016 dan berkasnya dilengkapi pada tanggal 28 April 2018, sehinggahak Pemohon Keberatan sudah gugur atau batal ;Menimbang, bahwa ierhadap hai tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalilkeberatannya tersebut di atas, Pemchon Keberatan telah menyerankan buktisurat surat yang telah diberi tanda bukti PK01

Policon Jaya;1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen PengadaanSistem Lelang Secara Elektronik Nomor 28/Pokja/SDA/PK01/2013pekerjaan Kontruksi Metode ELelang Umum dengan Pascakualifikasi,pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Kr. Aceh Gp.

PLN nilainya tetap dari tahun 1997 sampai dengan 2007 adalahsebesar kurang lebih Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) (Vide Bukti PK01.A sampaidengan PK01.i) Dengan perincian adalah sebagai berikut:A. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun1997 atas nama PT. Naga Intan luas tanah 660.000 m2 sebesarRp3.301.408.000,00;B. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2000 atas nama PTI.

POLICON JAYA1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen PengadaanSistem Lelang Secara Elektronik nomor : 28/Pokja/SDA/PK01/2013pekerjaan Kontruksi Metode ELelang Umum Dengan FascaHalaman 21 Pidana No.13/Pid/2016/PT BNA75.76.77.78.79.80.81.82.83.Kualifikasi pekerjaan perkuatan tebing sungai Kr. Aceh Gp. LampasehKrueng Kec.

Halimyang diberi tanda PK01 sampai dengan PK05 dan Surat Pernyataan dariAhli Waris Alvis yang diberi tanda PK06;4.

batubarayang merupakan hasil kegiatan yang diambil langsung dari sumbernya danbelum diolah menjadi briket batubara oleh Pemohon Banding merupakanbarang yang tidak dikenakan/dibebaskan pengenaan Pajak PertambahanNilainya;Bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put05889/PP/M.VII/16/2005yang diucapkan tanggal 07 Juli 2005 telah diajukan Peninjauan Kembali dantelah diputus dengan Putusan MA Nomor 11/B/PK/PJK/2006 tanggaldiputus 31 Agustus 2010 dengan putusan menolak permohonan PeninjauanKembali (Lampiran PK01

POLICON JAYA74. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DokumenPengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik nomor28/Pokja/SDA/PK01/2013 pekerjaan Kontruksi Metode ELelangUmum Dengan Fasca Kualifikasi pekerjaan perkuatan tebingsungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec.

(Bukti PK01);Akta Pelepasan Hak Nomor 117 tanggal 13/02/1984 status tanah HakMilik, Penjual : Santut Bin Seran, Pembeli : PT. Sarasah Murni seluas1.110 m?. (Bukti PK02);Akta Pelepasan Hak Nomor 118 tanggal 13/02/1984 status tanah HakMilik, Penjual : Ny. Bola Mutadin, Pembeli : PT. Sarasah Murni seluas1290 m2. (Bukti PK03);Akta Pelepasan Hak Nomor 119 tanggal 13/02/1984 status tanah HakMilik, Penjual : Unas Kasan, Pembeli : PT. Sarasah Murni seluas 8.275m?.

POLICON JAYA74. 1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, DokumenPengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik nomorHalaman 26 Perkara Tipikor Nomor.14/Pid.Tipikor/2016/PTBNA28/Pokja/SDA/PK01/2013 pekerjaan Kontruksi Metode ELelangUmum Dengan Fasca Kualifikasi pekerjaan perkuatan tebingsungai Kr. Aceh Gp. Lampaseh Krueng Kec.

POLICON JAYA1 (satu) rangkap fotocopy yang telah dilegalisir, Dokumen PengadaanSistem Lelang Secara Elektronik nomor : 28/Pokja/SDA/PK01/2013pekerjaan Kontruksi Metode ELelang Umum Dengan FascaKualifikasi pekerjaan perkuatan tebing sungai Kr. Aceh Gp. LampasehKrueng Kec.

diputuskan dan dinyatakan olehMahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh karenanya konstruksi hukumyang sama seharusnya di terapbkan dalam perkara a quo yang mana merekTermohon Peninjauan Kembali I/semula Tergugat yang merupakan objekperkara a quo jugase cara terbukti memiliki persamaan pada pokoknyadengan merek terkenal GS milik Pemohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat membuktikan bahwa merek Termohon Peninjauan KembaliI/semula Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik;Bahwa bukti Baru PK01

Foto copy Surat STKPI Nomor : 12/STKPI/PK01/II/2017, tanggal 31Februari 2017, perihal Permohonan Akreditasi Program Studi,Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 165/G/2019/PTUNMDNditujukan kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BANPT), selanjutnya diberi tanda ; ...... (Bukti P 17) ;18. Foto copy Print out berkas buku III B Borang Akreditasi STKPI tahun2017, selanjutnya diberi tanda ; ................0 (Bukti P 18) ;19.

Bukti baru (Novum) Surat Keterangan Rekam Medis RSUD JaragaSasameh Buntok tanggal 18 April 2016 (Bukti PK01): Bahwa fakta persidangan menurut keterangan saksi fakta FauziRathami (Terpidana dalam perkara yang sama) sebagaimana dalamSurat Tuntutan Pidana strip ke 17 menyatakan Bahwa benar saksidalam BAP saksi Nomor 12 menjelaskan bahwa maksud dan tujuansaksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi tersebutrencananya untuk dipakai dan bila ada kawan yang membeli, saksijual:Hal. 9 dari 55 hal

Adanya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor628/Pid.B/2011/PN.Cbn (tertanggal 14 Desember 2011);dengan lampiran berupa (Novum PK01);Halaman 67 dari 81 halaman. Putusan Nomor 114 PK/TUN/2015> Substansinya telah menerangkan bahwa pemegang hakatas 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Pemagarsari (atasnama B. Burhanudin) ditetapkan (vonis) sebagai terpidanayang telah bersalah melakukan tindak pidana memakaisurat palsu (telah mempunyai kekuatan hukum mengikat);2.3.2.

BDG melalui PutusanPeninjauan Kembali, bukti novum tersebut yaitu:e Bukti Novum PK01 berupa: Surat Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor: 973/1185/SJ tanggal 3 April 2012 tentangPenjelasan Atas Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BPPBB).Adapun alat bukti surat tambahan berupa AturanAturan danKetentuan Pemerintah tersebut antara lain :e Bukti Surat PK 02 berupa: 1 (satu) berkas terdiri dari 39 buahSurat Keputusan Menteri Keuangan yang sangat khusus (spesifik)Tentang Penetapan Pembagian

DASK dan DPRD tidak memintaRKA/RASK walaupun BP PBB tersurat dalam buku APBD, dan perincianBP PBB dituangkan dalam SK Bupati yang khusus hanya memuat tentangBP PBB seperti Belanja Tambahan Penghasilan Bagi PNS dituangkandalam SK Bupati tersendiri tentang Standar Biaya Belanja DaerahPemerintah Kabupaten Subang sebagaimana diterangkan pada buktiPK07 yang dijadikan sebagai NOVUM dalam alasan pengajuanpeninjauan kembali ini.BAHWA PENUANGAN BP PBB DALAM SURAT KEPUTUSAN BUPATISESUAI DAN SEJALAN NOVUM PK01

adalah memenangkan perusahaan yang tidak layakmenang, melakukan kontrak dari perusahaan yang seharusnya tidakmenang, mencairkan dananya dan menggunakannya untuk membayardenda pemeriksaan BPK;Mohon untuk pidana Pemohon dapat dibetulkan dan dikoreksi untukdapat diturunkan dari pidana yang sudah ada saat ini;Menimbang bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali Pemohon/Terpidana padaad. 1 tersebut tidak dapat dibenarkan karena buktibukti PK01

DaerahKalimantan Timur atas program transmigrasi tersebut melaluiKeputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40/BPN16/UM10NIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 tentang pencadangan tanahuntuk pengembangan pemukiman transmigrasi (program transmigrasi)dan pengembangan wilayah seluas 20.000 HA Pol a PIR Trans diKecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, KalimantanTimur, Judex Facti seyogianya mempertimbangkan fakta itu sebagaibukti maupun petunjuk tentang adanya izin dari pejabat yangberwenang ; (Bukti PK01