., Notaris/PPAT di Jakarta (bukti PK01):Bahwa berdasarkan daftar bukti yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali dalam perkara yang saat ini diajukan permohonan peninjauankembali Nomor 195/Pdt.G/2012/PN Jkt.

., Notaris/PPAT di Jakarta (bukti PK01) tidak diajukan bukti(vide halaman 1819 putusannya), hal mana juga diakui Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut pada halaman 26alinea terakhir s/d alinea halaman 27 putusannya, yang mengemukakan:Halaman 13 dari 21 hal. Put.

., Notaris/PPAT di Jakarta yangmenjadi dasar terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor311/Paseban, tanggal 14 Januari 1997 tidak diajukan sebagai bukti olehPenggugat dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, keberadaan Akte Nomor283, tanggal 14 Juli 1994 (bukti PK01) tersebut sangat beralasan danberdasar hukum untuk diajukan sebagai novum atau bukti baru sebagaialasan dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini;Bahwa keberadaan Akte Nomor 283

, tanggal 14 Juli 1994 (bukti PK01)tersebut adalah cukup untuk membuktikan keabsahan dan dasarperolehan bidang tanah seluas kurang lebih 3.018 m7?

Nomor 600 PK/Pdt/2017Dengan memperhatikan isi Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (bukti PK02) tersebutdi atas, maka cukup membuktikan pengakuan Termohon PeninjauanKembali semula Tergugat atas tanah dan bangunan terperkara, sehinggadikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugatsebagai pemiliknya yang sah;Bahwa dengan bukti baru (novum) yang diajukan sebagai alasan dalampermohonan peninjauan kembali ini dan diberi tanda bukti PK01 s

Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda Propinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta kepada Gubernur Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor09/1.711.32 tanggal 23 Januari 2006 dan diberi tanda Bukti PK01;Pada bagian 11.3 (Analisa Masalah) bukti PK01 ini tegas dinyatakanbahwa menunjuk/memperhatikan surat/ data dari Biro PerlengkapanHal. 10 dari 21 Hal.

Citra Kurnia Megah, efektif masih berlaku dan karenanya pada bagian"Saran" dari bukti PK01 ini disarankan adanya penyelesaian secaramusyawarah dengan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencegahtimbulnya permasalahan yang berkelanjutan.2. Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta kepadaGubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 123/076.24 tanggal 14 Juni 2006dan diberi tanda Bukti PK02;Bukti PK02 ini membuktikan adanya pengakuan Termohon PeninjauanKembali bahwa tanah seluas 3.018 m?

Citra Kurnia Megah (pertanyaan dan jawaban nomor 6).Bahwa dengan bukti baru (novum) yang diajukan sebagai alasan dalampermohonan Peninjauan Kembali ini dan diberi tanda bukti PK01 s/d bukti PK05 apat diuraikan sebagai berikut:1.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa berdasarkan keseluruhanbukti baru (novum) yang diajukan dalam Pemohonan Peninjauan Kembalidan diberi tanda Bukti PK01 s/ d Bukti PK05, cukup membuktikankepemikikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah terperkara yangjuga diakui Termohon Peninjauan Kembali melalui Bukti PK01, bukti PK03dan bukti PKO5, sehingga terbukti menurut hukum bahwa pencatatan tanahterperkara sebagai asset Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tidak dapatdipertanggung jawabkan secara hukum

Citra Kurnia Megah) sesuai BuktiPK01, dan karenanya dengan Bukti PK01, bukti PK03 dan Bukti PK05tersebut diatas cukup kiranya untuk membatalkan putusan danpertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 35 alinea putusannya yang mempertimbangkan ""Menimbang, bahwa dari bukti T22 diketahui bahwa tanah dan bangunanyang terletak di jalan Kramat Raya Nomor 93, yaitu SMK 34 (STMN 6)diintentarisir sebagai inventarisasi barang Biro Perlengkapan DKI"Il.

Bahwa isi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Dengan tujuan tertentudengan Nomor: 700/PK01/67/L03/RHS/VI/2019 Tanggal 15 April 2019Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dari Inspektorat Kabupaten Sigiyang isinya adanya dugaan indikasi Rekayasa dan Konspirasi karenatidak sesuai Aturan yang ada dengan tidak adanya: .Sumber Pengaduan,Materi pengaduan, Fakta Yang di temukan dari hasil Berita AcaraPemeriksaan (BAP) pemeriksa keTerperiksa dalam hal ini menyalahiPeraturan Menteri Dalam negeri No. 25 Tahun

selaku pihak yang melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentusebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/PK01/671L03/RHS/IV/2019 tanggal 15 April 2019 serta telaahan staf tanggal 26 April2019 ditarik sebagai pihak baik sebagai Tergugat ataupun sebagai TurutTergugat untuk kelengkapan formil gugatan.Bahwa oleh karena Inspektorat Kabupaten Sigi tidak ditarik sebagaipihak maka gugatan aquo mengidap cacat formil sebagaimana pendapatYahya Harahap bahwa cacat formil yang timbul atas gugatan

Eddy Asrianto tanggal 29 April 2019,didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Sigi.Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukanoleh Inspektorat Kabupaten Sigi Nomor: 700/PK01 /671L03/RHS/IV/2019tanggal 15 April 2019, yang menurut hasil audit pada pokoknyamenyimpulkan adanya penyimpangan pengelolaan keuangan padaSekretariat DPRD Kabupaten Sigi dimana Penggugat merupakan PenggunaAnggaran (PA);Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat dengan merujuk pada

LaporanHasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh InspektoratKabupaten Sigi Nomor: 700/PK01/671L03/RHS/IV/2019 tanggal 15 April2019 serta telaahan staf tanggal 26 April 2019 kemudian berpendapat bahwaPenggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat yakni melanggarketentuan pasal 3 angka 4 dan pasal 4 angka 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Bahwa tidak tepat menurut hukum dalil Penggugat yang pada pokoknyabahwa tindakan

/671L 03/RHS/IV/2019 tanggal 15 April2019, terdapat temuantemuan yang selaras pada Sekretariat DPRDKabupaten Sigi sebagai entitas terperiksa sebagaimana diuraikan dibawahint:e LHP Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat KabupatenSigi Nomor: 700/PK01/671L03/RHS/IV/2019 tanggal 15 April 2019,ditemukanhalhal berikut:Halaman 17 dari 23 Putusan Sela Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Dgl Paraf HK HI HIl Adanya ketekoran kas sejumlah Rp. 300.754.900,00; Terdapat pengelolaan Uang Persediaan (LIP) tidak

.A Sale and Purchase of Receivables Agreement Nomor114, tanggal 18 Mei 2006, yang dibuat di hadapanAryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;beserta terjemahan resmi;Antara PT SMBC Indonesia Finance kepada PT MuliaMitra Makmur (sekarang bernama PT lEkadanaPropertindo Termohon PKl) atas 9,1% (sembilankoma satu persen) hak atas Tanah Bersama;02. bukti PK01.B Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 40,tanggal 13 November 2013, yang dibuat di hadapanAryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di

Nomor 503 PK/Pdt/2016 PK sudah tepat dan benar ditujukan kepadaPT Ekadana Propertindo (Termohon PK1); Termohon PKI adalah benar sebagai pemilikhak atas 9,1% dari tanah yang dahulu milikPT PSP; Dengan adanya akta ini, Termohon PKI telahmemindahkan dan menyerahkan haknya,maka total hak kepemilikan Pemohon PK atastanah yang dahulu milik PT PSP menjadi:72,7% (tujuh puluh dua koma tujuh persen); 03.bukti PK01.CTransfer of Rights Agreement (Cessie) Nomor 115,tanggal 18 Mei 2006, yang dibuat di hadapan

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dan Bandingtersebut adalah suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karenatelah terbukti dengan bukti PK01.B dan bukti PK02.B, adalah aktaakta yang ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (PTEkadana Propertindo) dan Termohon Peninjauan Kembali Il (PTHalaman 28 dari 41 hal. Put.

Nomor 503 PK/Pdt/2016Haribowo Bersama Jaya, yang telah mengalinkan kepemilikannya atasbagianbagian Tanah Bersama yaitu:a) bukti PK01.B: Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor40, tanggal 13 November 2013, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris diJakarta;Para Pihak yang bertandatangan dalam Akta Pemindahan danPenyerahan Hak tersebut di atas adalah: PT Ekadana Propertindo (in casu Termohon Peninjauan Kembali ),sebagai pihak yang menyerahkan; dan PT Duta Karya Adhitama (in casu

KEPEMILIKAN JMLH DIALIHKAN KETERANGANAWAL (%) KEPADAPT BBL Dharmala 19,1 PT Duta Karya Akta Nomor 233Finance Adhitama dan 234, tanggal 22(Pemohon Pk) Juni 2007 (bukti P17 dan P18)PT SMBC 9,1 PT Ekadana Akta Nomor 40,Indonesia Finance Propertindo tanggal 13 Nov(Termohon PKl) 2013Kemudian telah (bukti PK01)dialinkan kpd PTDuta KaryaAdhitama(Pemohon PK) PT KLC.

Nomor : 2413 K/PDT/1999/MARI, tanggal 01 Juli 2002,adapun bukti baru dimaksud adalah sebagai berikut :1) Bukti PK01 : Datadata baru yang ditemukan dari hasil investigasi/penyelidikan yang dilakukan di Bali mengenai penggunaan merekterkenal "PRADA" oleh Termohon PK yang sama pada keseluruhannyadengan merek "PRADA" dan variasinya milik Pemohon PK yangHal. 6 dari 44 hal. Put.

(Mohon dilihat Bukti PK01 halaman 8, 13,17, 22, 27) ;Bahwa sangat tidak beralasan tokotoko tersebut memajang sertipikat atasnama Termohon PK, jika tokotoko tersebut bukanlah milik Termohon PKatau paling tidak ada hubungan bisnis atau hubungan kerja antara pemiliktokotoko tersebut dengan Termohon PK ;.

No. 274 PK/Pdt/2003lainnya seperti merek "VERSACE" (Mohon dilihat Bukti PK01 halaman 11,15), merek "LOUIS, VUITTON" (Mohon dilihat Bukti PK01 halaman19,21,23,25) dan merek "FENDI" (mohon dilihat Bukti PK01 halaman 21,23, 25) milik pihak lain ;35.Bahwa Pemohon PK telah menanyakan langsung ke pemilik merekmerekterkenal "VERSACE" (Bukti PK01 halaman 11) dan "FENDI" (Bukti PK01halaman 23), dan pemilikpemilik asli dari kKedua mereka tersebut telahmengkonfirmasikan bahwa barangbarang yang dibeli di tokotoko

kasasi hanyaberkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasiyang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Desak Putu Geria, dkk,tersebut harus ditolak;Dengan demikian, berdasarkan Bukti P PK01

Gugatan Rekayasa : Penyesatan Dalam Pemeriksaan Perkara Di SemuaTingkatan Mengakibatkan Ada Kesalahan Penerapan Hukum DalamPutusan A quo.Berdasarkan Bukti P PK01, P PK02 dihubungkan dengan Bukti P PK03,P PK04 jelas dan nyatanyata adanya gugatan rekayasa yang diajukanoleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PeninjauanKembali, sehingga terjadi penyesatan dalam pemeriksaan perkara di semuatingkatan mengakibatkan ada kesalahan penerapan hukum dalam putusana quo, yang dalam hat ini terjadi karena

Dengan demikian, manakala dihubungkan dengan Bukti P PK01,P PK02, P PK03 dan P PK04, tentunya cukup alasan dan dasarhukumnya untuk menyebut penggugat tidak mempunyai LegalStanding dalam mengajukan gugatan a quo;Bahwa Pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali menggugat pihak Tergugat dengan dalihbahwa Pihak Tergugat Menguasai Tanah yang merupakan ObjekHal. 15 dari 21 Hal.

Bahwa mengenai rekayasa gugatan ini dapat juga dilinat dari dalilgugatannya Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/TermohonPeninjauan Kembali dinubungkan dengan Bukti P PK01, P PK02,P PK03 dan P PK04, yang nyatanyata tidak mengikut sertakanDesak Made Telaga selaku anak kandung kedua dari Dewa KetutKebut (almarhum) yang merupakan Ahli Waris dan masih hidupsampai sekarang sebagai pihak dalam perkara a quo.

Novum Kelompok A terdiri dari Bukti PK01, 02, dan 03 sbb:Halaman 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2017Bukti PK01:Kontrak Politik (Contract Tussen) antara Pemerintah HindiaBelanda dan Zelfbestuur (Swapraja) DELI tanggal 16 Juni 1938.

Sultan Deli XIV, tidak mempunyailegal standing melakukan gugatan dalam perkara a quo, karena statusPenggugat dalam perkara a quo adalah sebagai Kepala Adat dariPersekutuan Hukum Masyarakat Adat Deli yang baru lahir (muncul) padatanggal 22 Juli 2005, sedangkan status hukum Kesultanan Deli yangdiatasnamakan oleh Penggugat adalah sebagai Kepala PemerintahanSwapraja (Zelfoestuur) yang diangkat berdasarkan Kontrak Politik tanggal16 Juni 1938;Bahwa berdasarkan Novum Kelompok A tersebut (Bukti PK01, Bukti

Bahwa sesuai dengan fakta hukum dari Novum Kelompok A di atas (BuktiPK01,02 dan 03) terbukti banwa Kesultanan Deli pada zaman HindiaBelanda adalah Swapraja atau Zelf Bestuur karena mempunyaiPemerintahan Sendiri (Swapraja) yang diberikan oleh Pemerintah HindiaBelanda berdasarkan Kontrak Politik tanggal 16 Juni 1938 (vide : Bukti PK01). Bahwa fakta ini sejalan dengan Definisi Swapraja dari Prof.

Bahwa berdasarkan Novum pada Bukti PK01 (Perjanjian Politik antaraSultan Deli dengan Pemerintah Hindia Belanda), Bukti PK02 (PeraturanSwapraja tahun 1938), Bukti PK03 (Peraturan Swapraja tahun 1927), danBukti PK04 (Definisi Swapraja), maka terbukti bahwa Kesultanan Deli yangada pada zaman Hindia Belanda adalah Kesultanan yang merupakanbagian dari Pemerintahan Hindia Belanda yang mempunyai pemerintahansendiri atau Swapraja/Ze/fbestuur berdasarkan Kontrak Politik antaraKesultanan Deli dengan Pemerintah

Hindia Belanda tahun 1938 (vide :Bukti PK01);2.4.

KET.41/WA.18/PK01/2001. Atas nama Hj. Timan Sarahbinti Abdullah.11. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalantersebut sesuai dengan ketentuan hukum Faraid Islam yaitu : Menentukan siapasiapa yang menjadi ahli warisnya.Put. No. 0039/Pdt.P/2016/PA Bjm. Hal 3 dari 7 halamanBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Pemohonmohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasib Cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk :Primer :1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.2.

., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Accounting,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PK01/BOD/III/2018tanggal 1 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukandi Jalan Ahmad Yani By Pass, Jakarta 13230;Dalam hal ini diwakili oleh Agus Amiwijaya, S.H., M.H.

Putusan Nomor 125 PK/Pdt/20143434sampai dengan saat ini terhadap lahan objek sengketamasih terdaftar sebagai Eigendom Verponding Nomor 9dan Nomor 33 dan terdaftar pada Kantor Pertanahan KotaMedan atas nama Het Government Nederland Indie;Dengan demikian, berdasarkan Bukti P PK01, Bukti P PK02,Bukti P PK 03, dan Bukti P PK04 tersebut membuktikan danmenegaskan bahwa riwayat tanah dari lahan objek sengketadalam perkara a quo adalah aset kekayaan Deli SpoorwegMatschappij di Indonesia berupa tanah dan

Bukti P PK01 sampai dengan Bukti P PK17 adalah suratsuratbukti yang bersifat menentukan (novum) sebagaimana dimaksudHal. 47 dari 99 Hal.

Putusan Nomor 125 PK/Pdt/20144848dalam ketentuan Pasal 67 huruf B undangundang MahkamahAgung dan buktibukti tersebut menunjukan bahwa tanah yangmenjadi objek perkara a quo adalah tanah milik PemohonPeninjauan Kembali berdasarkan beberapa alasan sebagaiberikut:a).Bukti P PK01 sampai dengan Bukti P PK17 membuktikanbahwa lahan objek sengketa merupakan tanah negara milikPemohon Peninjuan Kembali yang berasal dari asetkekayaan Deli Spoorweg Matschappij yang diuraikan dalamGrondplan Nomor K.6b D.S.M.

Bukti P PK01 sampai dengan Bukti P PK17 membuktikanbahwa lahan objek sengketa merupakan tanah negara milikPemohon Peninjuan Kembali yang diperuntukkan sebagaiareal perumahan tempat tinggal karyawan PemohonPeninjauan Kembali semenjak tahun 1972. Dengandemikian, Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pemilikdan atau pihak yang berhak atas kegunaan dan/ataupenguasaan lahan objek sengketa dimaksud;.

Bukti P PK01 sampai dengan Bukti P PK17 membuktikanbahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali yangmenyatakan bahwa dirinya telah melakukan penguasaan,dan pemberian ganti rugi terhadap penghuni di areal lahanobjek sengketa, merupakan tindakan yang tidakberdasarkan hukum. Oleh karena itu, diktum amar PutusanMA Nomor 1040 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 415Jo.

Dimana hal inibertentangan dengan Perpres No. 70 tahun 2012.Bahwa terdakwa selaku PA dan PPK memerintahkan PPTK yaitu Saksi BaizarS.Pi Bin llyas untuk melakukan pengecekan harga suku cadang mobilPemadam Kebakaran PK 01 dan PK 04 Di Medan.Bahwa 2 (dua) unit mobil Damkar PK 01 yaitu Merk/Type MercedesBenz MB7OOATL (PK01) No. Polisi BL 7740 C dengan Nomor rangkaMHL68400431L002193 dan No. Mesin 38490760275100. dan PK 04 yaituMerk/Type Hino Ranger 7D (PK04) No.

Ban Reng 20GT 19.500.000, Medan Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan rehab berat 2 (dua) unit mobil Damkar PK01 dan PK 04, pihak rekanan yaitu CV Wiratama Jaya Perkasa menandatanganikontrak dengan nilai Rp. 484.600.000, (empat ratus delapan puluh empat jutaenam ratus ribu rupiah). Yang mana dalam pengerjaannya ternyata tidak sesuaidengan konirak dimana beberapa item suku cadang yang seharusnya dilakukanpenggantian namun tidak dilakukan oleh rekanan.

Selainmesin juga lahar, tapak rem dan blok rem serta batere dan 7 buah ban.Bahwa saksi Lili Suhaimi Bin Alm Syarifuddin MS memperbaiki 2 (dua) unit (PK01 dan PK 04) kurang lebih selama satu bulan.Bahwa benar alatalat yang dilakukan penggantian dibengkel saksi Lili SuhaimiBin Alm Syarifuddin MS terdiri dari:a.

Emplacement Nomor B. 27 (Bukti P PK 01);Bukti P PK 01 ini membuktikan dan menerangkan bahwa riwayat tanahdari bidang bidang tanah yang terletak dan/atau dibatasi oleh:Sebelah Utara : Tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali JI.DinoyoNomor 50 (diberi tanda C dalam bukti P PK01 );Sebelah Barat : Rumahrumah / perkampungan penduduk (tertulisInlandsche Begraafplaats dalam bukti P PK01);Sebelah Selatan: Jalan Dinoyo gang (tertulis Kampong Dinojo dalambukti P PK01);Sebelah Timur : Jalan Raya Dinoyo (tertulis

EmplacementNomor B. 27 pada bukti P PK01 ini;Bukti P PK 01 ini membuktikan dan menegaskan bahwa secara hukum,riwayat tanah dari Lahan Obyek Sengketa yang terletak di Desa Keputran,Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, yang dikenal sebagai Jalan DinoyoKaveling Nomor 52, 54, 56, 56A, 56B, 56C seluas 1.813 m?

Pola pembangunan yang ditawarkan oleh PTPodo Langgeng Tiga Surya Jaya tersebut yaitu dengan pola KerjasamaOperasi;Berdasarkan Bukti P PK03 tersebut menyatakan dan menegaskanbahwa:PT Podo Langgeng Tiga Surya Jaya telah mengakui bahwa Lahan ObjekSengketa merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali sehingga PTPodo Langgeng Tiga Surya Jaya mengajukan permohonan sewa kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Dengan demikian, berdasarkan Bukti P PK01, Bukti P PK02, Bukti P PK03 tersebut membuktikan dan menegaskan

mempengaruhi putusan seandainya buktitersebut dapat diketahui pada saat pemeriksaan persidangan pertama,karena bukti surat PK1 tersebut keberadaannya bukan sebelumpersidangan tingkat pertama berlangsung akan tetapi keberadaannyatanggal 28 Juli 2017 setelah putusan Mahkamah Agung yangdimohonkan Peninjauan Kembali telah diputus tanggal 2 Maret 2017kecuali itu perjanjian penyelesaian tentang tersebut keberadaannyasetelah perbuatan pidana Terdakwa tersebut selesai dilakukan olehkarenanya bukti surat tanda PK01

kekuatan hukum tetap;Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya novum berupa laporangratifikasi sebagaimana bukti surat PK01

2010, atas nama: PT Asia Mobile,NPWP: 01.984.498.4077.000, Alamat: Gedung BRI Il Lt. 16, Suite 1601, JalanJenderal Sudirman Nomor 4446, Jakarta Pusat;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put31670/PP/M.VII/15/2011, tanggal 31 Mei 2011, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 21 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor PK01

Nomor 8 PK/Pdt/2020Menimbang, bahwa alasanalasan pemohon Peninjauan Kembalitersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori peninjauan kembali tanggal 27 Mei 2019 dihubungkan denganputusan kasasi Judex Juris ternyata: Bahwa setelah memeriksa bukti surat baru yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali ternyata bukti surat bertanda PK01 sampai denganPK16 tersebut bukan bukti sah terjadinya peralihan hak atas objeksengketa dari Para Termohon Peninjauan Kembali kepada

No. 75 PK/Pdt.SusHKI/20143IVsesungguhnya sebagaimana terbukti dari Novum Bukti PK01, Bukti PK02,Bukti PK03a, Bukti PK03b dan Bukti PK04, di mana Termohon PK(dahulu Penggugat) justru sangat mengetahui alamat lain Pemohon PK(dahulu TergugatI), yaitu: Jalan H.

yang tidak secara cermatdan hatihati menyikapi Relaas Panggilan Sidang tertanggal 20 Mei 2013tersebut, justru telah menyediakan sarana atau kesempatan bagi Termohon PK(dahulu Penggugat) untuk dengan sengaja menyembunyikan faktafakta, tidakjujur dan beriktikad baik, serta mengaku seolaholah tidak mengetahui alamatlain Pemohon PK (dahulu Tergugat) sebagaimana tercantum dalam SuratPerbaikan Gugatan Termohon PK (dahulu Penggugat) tertanggal 4 Juni 2013.Padahal sebagaimana terbukti dalam Novum Bukti PK01

Jelaslah tujuan Termohon PK (dahulu Penggugat) adalah untukmemuluskan gugatannya, agar Pemohon PK (dahulu Tergugat) sebisa mungkintidak bisa hadir di persidangan perkara untuk membela hakhaknya, sehinggaTermohon PK (dahulu Penggugat) dapat memenangkan perkara dengan lebihmudah;Vv Bahwa oleh karena sudah terbukti melalui Novum Bukti PK01 s/d NovumBukti PK05b, Termohon PK (dahulu Penggugat) tidak beriktikad baik saatmengajukan gugatan dan dengan sengaja telah menyembunyikan faktafaktauntuk mengelabui

CHUBBUPS komisi yang dijanjikan kepada Penggugat rekonvensi sebesar 3%dari harga jual per unit ditambah Booking Fee Rp. 300.000, dengancatatan biaya akomodasi dan biaya biaya pemasaran lainya ditanggungoleh Tergugat Rekonvensi ;Bahwa harga jual terhadap 16 unit rumah tersebut untuk Type 21 =Rp.12.750.000, Type 27 = Rp. 15.500.000, (bukti TK/PK01, Hal.1) ;Bahwa untuk pemasaran selanjutnya komisi yang diperoleh PenggugatRekonvensi per unit, 5 % dari harga jual ;Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan

Tahun 2000 Type 27 sebanyak 17 unit rumah, per unit hargajualRp.17.000.000, jadi 5% nya dari Rp. 17.000.000, =Rp. 850.000.Dengan demikian Komisi Penggugat rekonvensi adalah(Rp. 850.000 X 17) = Rp.14.450.000, (bukti TK/PK01, hal. 4,7, 8). Type 36, sebanyak 1 unit rumah, per unit harga jualRp.22.000.000, jadi 5% nya dari Rp.

Dilingkup Dinas Perikanan danKelautan Kab Karawang TA 2012.1 (satu) rangkap Fotokopian Surat Pernyataan dari Direktur CV SinarSakti tertanggal 13 Oktober mengenai penambahan volume.1 (satu) rangkap fotokopian Surat Keputusan Kepala Perikanan danKelautan Kabupaten Karawang Nomor : 800/1023.A/DPK tentangPenunjukan Tim Pemeriksa dan Tenaga Pengawasan LaponganKegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan (DAK) TA 2012 tanggal03 Agustus 2012.1 (satu) rangkap Fotokopian Berita Acara Hasil Lelang Nomor 006.EIV/PK01

Penjelasan dokumen lelang secara online melalui aplikasi SPSEdilaksanakan pada tanggal 20 September 2012 pukul 10.00 s/d. 11.00wib., tidak terdapat pertanyaan dari peserta sehingga seluruh dokumenpengadaan dianggap jelas bagi seluruh peserta sesuai Berita AcaraAnwijing Nomor : 002.EIV/PK01/AIIVIX/2012 tanggal 20 September2012.4. Upload dokumen penawaran dan kualifikasi secara online melaluiLPSE mulai tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 27September 2012 pukul. 09.00 Wib.5.

Tanggal 1115 Oktober 2012 Surat Penunjukkan Penyediabarang/jasa.Berdasarkan Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 006.EIV/PK01/AIVX/2012 Tanggal 4 Oktober 2012.Bahwa jangka waktu pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Turap Mekarjatipada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang T.A 2012yang tercantum dalam kontrak selama 60 (Enam Puluh) hari kerja, sejaktanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 16 Desember 2012.Bahwa pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Turap Mekarjati pada DinasPerikanan dan Kelautan Kabupaten

Biaya untuk konsultan perencanadisediakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dan perikanan.Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 006.EIV/PK01/AIIVX/2012 tanggal O04 Oktober 2012, ditetapkan bahwa CV.PERDANA INTAN ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan hargapenawaran sebesar Rp.439.986.000,00 (Empat Ratus Tiga PuluhSembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) danSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 01/Turap Mekarjati/PK16/SPMK/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012,

Cilebar Tahun Anggaran 2012 BulanAgustus 2012.Penunjukan Tenaga Pemeriksa dan Pengawas Lapangan nomor:700/2367/wasdol tanggal 05 September 2012.Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor :004.EIV/PK01/AIIVX/2012 tanggal 3 Oktober 2012Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 005.EIV/PK01/AIIVX/2012 tanggal 4 Oktober 2012Berita Acara Hasil Lelang Nomor : 006.EIV/PK01/AIIVX/2012tanggal 4 Oktober 2012Surat Perjanjian Kontruksi Lump Sum Rehabilitasi Turap TPIMekarjati

Azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, yangselama ini digunakan dalam semua proses Pemilu dan Pilkada telahdilanggar, tetapi Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak memperhatikanhal ini dan membiarkan saja ;Bukti baru PK01 : Surat Keputusan (SK) Keputusan Komisi PemilihanUmum No. 134/SDM/KPU/2005 tentang Pengangkatan Ketua KomisiPemilihan Umum Kota Sorong Provinsi Irian Jaya Barat telah mengangkatUmar Seni Kedaton sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota SorongProvinsi Irian Jaya

;Bahwa buktibukti baru/novum (PK01, PK02, PK03, PK04 dan PK05)tidak dapat dikategorikan sebagai novum sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 67 huruf b Undangundang No.14 Tahun 1985 yang telah dirubahdengan Undangundang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung R.I.