Pasal 1909 KUHPerdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (Sesuai ketentuan Pasal144 HIR/RIB/ Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (Sesualketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR), mengucapkan sumpah di depanpersidangan (Sesuai ketentuan Pasal 147 HIR/RIB jo.Pasal 1911 KUH Prdata).Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (Sesuai ketentuanPasal 171 ayat (1) HIR/RIB jo.

Pasal 1905 KUH Perdata),diperiksa satu persatu (Sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR),mengucapkan sumpah di depan persidangan (Sesuai ketentuan Pasal 147HIR/RIB jo.Pasal 1911 KUH Prdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkanpengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR/RIB jo.

., PPAT di Bekasi ;Menimbang, bahwa dasar hukUm pembiiktian dalam perkara perdataadalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sbagai brikiit : Barangsana yang mendalilkan RV Sesualu hak atau Ht EERIE Sesuatiimake o orang it harus miembuktikan ee hak its atau adariya kejddlan itu erHal. 18 Putusan No. 348/Pdt.G/2010/PN.Jka.Tim.Menimbang, bahwa dari priimusar fedaksi pasal 163 HIRtersebut memberikati ksan Seakanakan Setiap orang ata badan hukum yangmengajukan glgatan prdata ke Prigadilan Selalu

Tahun 2009 tentangMenimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan agamaest pe eo ja si. be oe = 5 = rs Tahiissebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) UndangUnda ig NO. 46 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan agama sebagaimanadimaxsud pada ayai (i) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikan perkara antara orangorang yang beragama Islam sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan:P P g gan, Menenbeng, bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok perkara dalamgugaian prdata

suatu buktiyang sempurna (terkuat) tentang apa yang termuat di dalamnya, sepanjangberhubungan langsung dengan pokok isi akta;Menimbang, bahwa risalah lelang, yang merupakan suatu aktaotentik, adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat secarasah berlaku sebagai undangundang bagi para pihak, sehingga persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belahpihak, dan persetujuan itu harus dilaksanakan sesuai dengan itikad baiksesuai dengan pasal 1338 KUH Prdata

(tiga ratusenam puluh enam meter persegi), Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 SuratPerjanjian Sewa Menyewa Tanah Kosong Tanggal 04 Juli 2014.Bahwa, benar Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kosong Tanggal 04 Juli2014 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugattersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Prdata Jo.

Prdata;12. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Tergugat (PemerintahProvinsi Sulawesi Utara cq. Gubernur Kepala Daerah ProvinsiSulawesi Utara) pada waktu itu Gubernur J. Tumbela) telahmelakukan perbuatan melawan hukum, vide bukti P5, P6 dan Pp9 kesemuanya tidak dipertimbangkan sama sekali' oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi Manado);.

1925 yang telah disesuaikan denganaslinya dan telah diberi materai yang cukup dengan lampiran fotocopy testament tersebut,diberi tanda P.2; Foto Copy Salinan Surat tanggal 10 Agustus 1930, yang telah disesuaikan dengan aslinyadan telah pula diberi materai yang cukup, diberi tanda P,3; Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 57/000.1003.8.71.V1.2007 dari Lurah binuangKampung Dalam, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materaiyang cukup, diberi tanda P,4; Foto Copy Putusan Prdata

alasansebagai berikut: PENGGUGAT dalam gugatannya tidak memakai dasarhukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehinggatidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yangdilakukan oleh TERGUGAT, karena untuk menilai adaatau tidaknya suatu Perobuatan Melawan Hukum yangdilakukan oleh seseorang atau subjek hukum, maka tolakukur penilaiannya haruslah mengacu pada pengertianPerbuatan Melawan Hukum (PMH); Agar sesorang dapat dikatakan telah melakukan pebuatanmelawan hukum, sehingga dapat dikenakan Pasal 1365KUH Prdata

No.216 /PDT/2016/PT.DKI Bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUH Prdata yang menyatakan : Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilihapakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksapihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, disertaipenggantian biaya, kerugian dan bunga : Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya Pembandingsemula Penggugat memilin salah satu dari ketentuan pasal1267 KUHPerdata, apakah Pembanding semula Penggugatmenuntut pihak Terbanding semula Tergugat memenuhi

Nga.b.Disamping itu. dalam putusan pidana tidak ada menyatakan ataumembuktikan jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugatadalah sah menurut hukum, dimana hukum acara pidana berbeda denganhukum acara perdata, demikian pula ketentuan hukum materiilnya adalahtidak sama;Dalam hukum prdata terdapat ketentuan sendiri yang mengatur danmenentukan sah tidaknya jual beli tanah; Bahwa berdasarkan ketentuanhukum adat Jo Undangundang No. 5/1960, yang menganut asas hukumadat, jual beli harus dilakukan

Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannyadisampaikan di muka sidang (Sesuai ketentuan Pasal 144 HIR/RIB/ Pasal 1905KUH Perdata), diperiksa satu persatu (Sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1)HIR), mengucapkan sumpah di depan persidangan (Ssesuai ketentuan Pasal147 HIR/RIB jo.Pasal 1911 KUH Prdata).

dan Sirni harus dikesampingkan , ;Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan denganbuktibukti yang autentik P21 sampai dengan P3 yang menunjukan bahwa paraPenggugat adalah anakanak M Basuki , sedangkan bukti autentik ia mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat wajib dianggap benar sepanjangtidak dibuktikan sebaliknya yang melemahkan dan bukti yang autentik mempunyaifungsi sebagai probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR dan32Pagepasal 1888 KUH prdata

Nomor 2590 K/Pdt/2016Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar/alas hak atas tanahobjek gugatan karena tanah objek gugatan yang didalilkanPenggugat dalam perkara perdata Nomor 432/Pdt.G/2014/PN.Bks, dan perkara prdata Nomor 56/Pdt.G/2006/PN.Bks tidakjelas/kabur/fiktif atau. tidak ada atau salah sehingga secarahukum Penggugat bukanlah Subyek Hukum dalam perkara ini,dan Penggugat tidak ada dasar hukum/alas hak dalam perkaraini.

Rangkayo Sati.Bahwa dalam perkara prdata Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.PIN iniEffendi gir Panungkek Rangkayo Sati selaku Penggugat dan MamakKepala Waris dalamkaum telah menampilkan sebuah RanjiKeturunan Nasir Sk Caniago Salido tanggal 19 mei 2010. Ini artinyaEffendi Panngkek Sati ata Effendi Bego juga punya ranji selain ranjiHal. 25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 369 PK/Pdt/2015dalam bkti P.1 dalam perkara yang di PK ini.

Tentang Subyek Hukum Tergugat 1.TERGUGAT 1 tidak ada hubungannya dengan tanah obyek gugatan .Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar/alas hak atas tanahobyek gugatan karena tanah obyek gugatan yang didalilkan1.GugatanPenggugat dalam perkara perdata No.432/Pdt.G/2014/PN.Bks,dan perkara prdata No.56/Pdt.G/2006/PN.Bks tidak jelas/kabur/fiktif atau. tidak ada atau salah sehingga secara hukumPenggugat bukanlah Subyek Hukum dalam perkara ini, danPenggugat tidak ada dasar hukum/alas hak dalam perkara ini.Demikian

Enr tertanggal 22 Juni2016 TIDAK DAPAT LAGI DIPERTAHANKAN DAN HARUS DI BATALKANOLEH KETUA / ANGGOTA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGISULAWESI SELATAN;Hal. 34 dari 51 hal, Put.No.279/PDT/2016/PT.M KSUntuk itu kami Tergugat / pembanding memohon dengan kerendahan hatikehadapan yang mulia Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan cq.Ketua/Anggota majelis hakim banding Pengadilan tinggi dapat berkenaanmemeriksa ulang, meneliti kembali serta mengadili perkara prdata ini yangselanjutnya menjatuhkan putusan

Menerima dan mengabulkan gugatan perkara prdata yang diajukan olehpenggugat untukseluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak dijalan Menara lampu satu,kekurahan Samkai Distrik Merauke, yang adalah tanah milik Alm. AyahDade yang hak warisnya turun kepada penggugat sesuai perbaharuan suratpernayatan pelepasan hak atas tanah adat yang dilakukan antara Sovia SowaiKaize istri Alm.

Tentang Subyek Hukum Tergugat 1.TERGUGAT 1 tidak ada hubungannya dengan tanah obyek gugatan .Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar/alas hak atas tanahobyek gugatan karena tanah obyek gugatan yang didalilkan1.GugatanPenggugat dalam perkara perdata No.432/Pdt.G/2014/PN.Bks,dan perkara prdata No.56/Pdt.G/2006/PN.Bks tidak jelas/kabur/fiktif atau. tidak ada atau salah sehingga secara hukumPenggugat bukanlah Subyek Hukum dalam perkara ini, danPenggugat tidak ada dasar hukum/alas hak dalam perkara ini.Demikian

Secara hukum bila mengutif pada isi pasal 1338KUH Prdata ...(1) semua persetujuan yang dibaut secara syah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya kemudian ayat (2) suatuperjajian tidak bisa ditarik kembali selai dengan sepakat kedua belah pihak ,atau karena alasan undangundang dinyatakan cukup untuk itu........Karna hal tersebut, kami sepatutnya harus konsisten dengan apa yang sudahdilakuka selama ini bersama TERGUGAT II, mengingat tindakan hukumtersebut telah sesuai dengan peraturan

Terlawan II, Surat Ukur Nomor 183/2989tanggal 14091989 yang terletak di Kelurahan Bitung Barat, KecamatanBitung Tengah, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, dalam keadaankosong dan tidak sedang dikuasai atau ditempati secara fisik oleh pihakmana pun;Bahwa, Terlawan II baru mengetahui mengenai Terlawan justru karenaTerlawan Il digugat oleh Terlawan melalui perkara Perdata Nomor29/Pdt.G/2014/PN.Btg dan Terlawan II tidak pernah mengetahui dan tidakpernah mengenal Terlawan sebelumnya.Bahkan dalam perkara prdata