Ditemukan 93 data
JATNIKO, SH
Terdakwa:
ASEP SUHAYA Bin DEDI SOPANDI
19 — 4
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndang Undang Repbublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,serta peraturan pelaksanaannya
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELVINA ELISABETH SIANIPAR, S.H
25 — 18
Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Medan tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusanhukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesiatahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat3, dan 4 KUHAP).
29 — 10
rentalkan;Bahwa saksi mendengar mobil saksi tersebut disita polisi;Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakantidak keberatan;Menimbang, bahwa telah dibacakan pula oleh Jaksa PenuntutUmum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No.Lab :7216/NNF/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 dengan kesimpulan: barang bukti A dan B yang dianalisis milik tersangka atas nama Yusrials. lyus bin Rusli adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan nomor urut 61 UndangUndang Repbublik
1.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
2.FITRIA TUAHUNS, S.H
Terdakwa:
MARCHEL LOPPIES Alias ACHEL
32 — 16
., dan RONALD SALAWANE,SH, Advokad pada Pengabdian BantuanHukum Rakyat Miskin pada HUMANUNORGANISASI BANTUAN HUKUMUNTUKRAKYAT MISKIN sesuai dengan Akreditas Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Repbublik Indonesia Nomor: M.HH01.HN.07.02 Tahun 2018tanggal 27 Desember 2018 yang beralamat di Posbakum pada PengadilanNegeri Ambon JI.
16 — 5
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenaHalaman 15 dari 22 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Premenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : JULITA S. NABABAN, SH
376 — 206
Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Simalungun tidakmempertimbangkan isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukumRapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesia tahun 2015.Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3,dan 4 KUHAP).
67 — 12
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
61 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanyapelaksanaan pada suratsurat sebelumnya;Bahwa oleh karena penetapan duduk masalah dalam perkara a quoterdapat kekeliruan oleh Judex Facti sebagaimana disebutkan diatas makapertimbanganpertimbangan hukum selanjutnya dalam menguji fakta faktakejadian yang terungkap dipersidangan dengan duduk masalah yangditetapbkan menjadi tidak tepat dan keliru dalam penerapan hukumnyauntuk menarik suatu kesimpulan dalam putusannya, sehinggapertimbangan Judex Facti tersebut di atas haruslah diperbaiki olehMahkamah Agung Repbublik
23 — 3
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kadir :Kesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistikdisimpulkan bahwa :Nomor 6349/2016/NNF, 6350/2016/NNF dan 6351/2016/NNF sepertitersebut di atas adalah benar mengandung Metafemtamina dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (2) UndangUndang Repbublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;ATAUHal. 5 dari
16 — 4
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YOSEP ANTONIUS MANIS, SH
41 — 36
Majelis Hakim (judec factie) Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidakmempertimbangkan atau tidak mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalamrumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Repbublik Indonesiatahun 2015Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkankepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP).Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) 132 ayat(1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkanfakta
32 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan subjek Tergugat maupunantara subjek Tergugat dengan subjek Tergugat Il sama sekali tidak adahubungan hukum sebab antara subjek Penggugat dengan subjek Tergugat maupun antara subjek Tergugat dengan subjek Tergugat Il secara factual tidakpernah melakukan transaksi dalam bentuk apapun, baik itu jual beli, ganti rugi,gadai, sewa menyewa maupun perbuatan hukum lainnya sehingga gugatanPenggugat kabur/tidak jelas dan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapatditerima ;(vide Putusan Maahkamah Agung Repbublik
1.H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., MA.
2.H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT.
Tergugat:
2.Muhammad Rahmad
3.Dr. Yus Sudarso, SH., MH.
4.Syofwatillah Mohzaib
5.Max Sopacua
6.Dr. H. Achmad Yahya, SE., MM.
7.Ir. Darmizal, MS
8.Dr. H. Marzuki Alie, SE., MM.
9.H. Tri Julianto
10.Supandi R. Sugondo
11.Boyke Novrizon
12.Jhoni Allen Marbun
13.Aswin Ali Nasution
114 — 49
Indonesia Nomor: M.MH09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei2020, juncto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)Republik Indonesia Nomor: M.HH15.AH.11.01 Tahun 2020, TentangPengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan PusatPartai Demokrat Masa Bakti 20202025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telahHalaman 4 dari 25 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2021/PN.JkKt.Pst.diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Repbublik
Rahmat, S.H.
Terdakwa:
Bakri Bin Maleng
43 — 5
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caramenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturanpelaksanaannya jelas merupakan
80 — 20
Si Elpen Tampubolon hanyapenompang di perkampungan Lumban Pangaloan tetapi Penggugat tetapselalu bertindak semenamena sejak dan dulu mengatakan perkampunganLumban Pangaloan seolah milik kakek Penggugat hingga pernah terjadiperkara antara Penggugat melawan Tergugatl, Il di Pengadilan NegeriTarutung sampai tingkat Mahkamah Agung Repbublik Indonesia sesuairegister perkara No.25/Pdt.G/2003/PN.Trt, jo No.129/Pdt.G/2004/PTMdnjo No. 105 K/PDT/2006, Dan dalam perkara tersebut tidak ada suatuperintah untuk
Si ElpenTampubolon hanya sebagai penompang di perkampungan LumbanPangaloan tetapi Tergugatdr/Penggugatdk sejak dari dulu selalu bertindaksemenamena mengatakan perkampungan Lumban Pangaloan seolah milikkakek Tergugatdr/Penggugatdk sehingga antara Tergugatdr/Penggugatdkpernah berperkara mengenai perkampungan Lumban Pangaloan melawanPenggugatl, Il dr/Tergugatl, Il dk di Pengadilan Negeri Tarutung sampaitingkat Mahkamah Agung Repbublik Indonesia sesuai register perkaraNo.25/Pdt.G/2003/PN.
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan Pengadilan Negeri Stabat yang dituangkan dalam putusannyaitu. adalah sangat salah, maka mohon kepada Bapak KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia berkenan secara mutlak untukmembatalkan Putusan a quo serta membebaskan TerdakwaKUMBANG;Bahwa Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya juga sudah salahmembuat analisis hukum dan penerapan hukum sehingga membuatpertimbanganpertimbangan yang salah pula dalam perkara inidengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggarPasal 82 UndangUndang Repbublik
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
melampaui batas wewenangnyasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undangundang Nomor 14Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 5 Tahun2004 ;e Bahwa pertimbangan hukum dari putusan kasasi Mahkamah Agungtersebut Sungguhsungguh tidak mendasar yang sama sekali tidakmencerminkan sebagai Lembaga Yudikatip Tertinggi yangpertimbangan hukum dan putusannya selalu dijadikan dasar dan ataupanutan bagi pengadilan di bawahnya, hal mana akan berakibatmenjadikan tercorengnya tata hukum di Negara Repbublik
Nugroho SH
Terdakwa:
ACHMAD BASSROFI bin WAGIMIN
225 — 42
dan sengaja terdakwa telah menyebarkan tulisan melaluiakun twitter ACHMAD BASSROFI dengan memposting konten 4kali yaitu :1.Pada hari Senin tanggal 10m Juli 2017 mempostingkonten,ymenembak mati Joko Wi sampai Keturunannyamemakai mandat utama patriot kepahlawanan para pahlawan ¶ pejuang bangsa & NKRI( Indonesia) adalah.2.Pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 memposting kontenMenembak Mati(Joko Wi) memakai madat utama patriotkepahlawanan para pahlawan & para pejuang bangsa &Negara Kesatuan Repbublik
28 — 5
Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karenamenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuangpengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata caraHalaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Premenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalamUndangundang Repbublik Indonesia Nomor 35 tahun