Pemohon mengaku, bahwa tujuan Pemohonmengajukan permohonan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaikbagi kesejahteran dan perlindungan calon anak angkat, dan pengakuanPemohon tersebut telah diperkuat dengan surat pernyataan yang sama isinya(syarat kode 11) serta keterangan dua orang dari pihak keluarga Pemohon,oleh karena itu ketentuan pasal (3) ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RepublikIndonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak danpasal (2) Peraturan Pemerintah Republiik

PT.IRHDE JAYA NUSA VS PEMERINTAH REPUBLIIK INDONESIA, c.q. Kementerian Pekerjaan Umum R.l. c.q. Direktorat Jenderal Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia c.q. DirekturBina Pelaksana Wilayah I Ditjen Bina Marga c.q. Kepala BalaiBesar Pelaksanaan Jalan Nasional II, Padang c.q. Kepala DinasPekerjaan Umum Provinsi Jambi c.q. Kepala Bidang Bina MargaProvinsi Jambi c.q. Kepala SNVT Pelaksanaan Jalan NasionalWilayah I Propinsi Jambi c.q.

., dan kawan, paraAdvokat, berkantor di Jalan Melur , RT.17, Nomor 05, KelurahanSimpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;melawanPEMERINTAH REPUBLIIK INDONESIA, c.g. KementerianPekerjaan Umum Rl. c.g. Direktorat Jenderal Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia c.g. DirekturBina Pelaksana Wilayah Ditjen Bina Marga c.g.

Ketetapan MPR;))))7)Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republiik Indonesia (in casu)QO NNUndang Undang/Perpu;APeraturan Pemerintah;Oo1Peraturan Presiden;OoPeraturan Daerah Provinsi;.

Putusan Nomor 32K/PM.II13/AD/IX/2020Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurkedua yaitu Yang mengemudikan kendaraan bermotor yangkarena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintastelah terpenuhi.Unsur ketiga : Dengan korban luka berat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 229 ayat (4).Bahwa yang dimaksud korban dalam delik ini adalahorang yang terkena akibat dari Suatu kejadian kecelakaan lalulintas tersebut.Bahwa menurut ketentuan Pasal 229 ayat (3) UndangUndang Republiik Indonesia Nomor

22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintassedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dankerusakan Kendaraan dan/atau barang.Bahwa menurut Penjelsan Pasal 229 ayat (3) UndangUndang Republiik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Yang dimaksud dengan"Iluka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korbanmenderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain

keadaan sengketa serta surat yang dijadikan untuk mengajukanobjek sengketa yaitu berupa surat pernyataan tanah tidak dalam keadaansengketa tertanggal 5 Februari 2012 adalah merupakan surat keteranganyang tidak benar, karena pada tanggal 5 Februari 2012, tanah yangdimohonkan hak yaitu berupa objek sengketa dalam perkara a quo masihdalam keadaan sengketa, sehingga oleh karenanya perbuatan dariTergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang) telah melanggarpasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republiik

., MKN No.21 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Akta Pendirian PT MPN Citra Selaras (Pasal 11 ayat 3 dan ayat 4 a) dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republiik Indonesia berdasarkan Skep Nomor : AHU-AH.01.03.0974813 tanggal 26 Oktober 2015 telah terbukti secara sah dan meyakinakn bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup berupa Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum melanggar

Yang berlaku.( tersebut dalam poin 1);Bahwa Lembaga Negara Komando Operasi Pemulihan Keamanan RepublikIndonesia (KOPKAMTIB), dilanjutkan oleh Bakorstanas, adalah bentukan danbertanggung jawab Kepada Presiden Republik Indonesia (Tergugat) dan1922.telah dibubarkan oleh Presiden Republiik Indonesia (Tergugat) tanpa adaLembaga Negara Penggantinya, maka penyelesaian/adanya kepastianhukum atas penahanan Penggugat yang menjadi Hak Asasi Manusia (HAM)Penggugat, adalah menjadi tanggung jawab Presiden Republik

Alias Anu yang merupakan istri Terdakwa yakni sejak kelas 1Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mambu pada tahun 2015 sampai dengan saatini Anak Korban sedang menempuh pendidikan di bangku Sekolah Menengah Atasdan Terdakwa bersama Hasnur Alias Anu yang dalam kenyataannya menjalankankekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak Korban dengan menanggungbiaya hidup dan mengurus segala keperluannya, sehingga Terdakwa telahmemenuhi kriteria Wali sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Republiik

PELANGI 635) tidak memiliki dokumen kelengkapan dari PemerintahRepublik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah PengelolaanPerikanan Republiik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikanasing KM. BV 90368 TS (KM.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi Lembaga PemantauPenyelenggara Negara Republiik Indonesia (LPPN Rl) RIAU, yangmenyatakan tidak ada SK Bupati dengan Nomor 491 tentangPembentukan Struktural Organisasi AKPER Padang Pariaman dan SKNomor 492 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SKBupati Tersebut dan surat dari Pemerintahan Kabupaten PadangPariaman (Sekretariat Daerah) Nomor 180/85/Huk2014 tanggal 8Desember 2014 menyatakan, ..... setelah diusahakan mencari untukmenemukan arsip asli terhadap

Putusan Nomor 189 K/TUN/2016pembangunan agro wisata dan sarana penunjang lainnya, atas nama IndukKoperasi Kepolisian Negara Republiik Indonesia (INKOPPOL).

BankMandiri, tertanggal 31 Maret 2017;Foto copi sesuai aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak AzasiManusia Republiik Indonesia Nomor: AHU16283.AH.01.01 tahun 2008tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 02 April 2008;Foto copi sesuai aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Marimun Bara Sejahtera Nomor: 39 tanggal 08 Desember 2007, olehNotaris Khairu Subhan,SH di Samarinda;Foto copi sesuai aslinya Surat Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi

Karena pelelangan tersebut diatas bukan lelangeksekusi melainkan lelang. sukarela".Bahwa Pasai 1 PERATURAN MENTERi KEUANGAN REPUBLiIK INDONESIA NOMOR 106/PMK.O06/20I13 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/201I0 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG :4, Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, Dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalamperaturan perundangundangan.6.

Skep/57/X/2019,tanggal 9 Oktober 2019, Tentang Pembentukan Komisi KodeEtik Kepolisian Negara Republiik Indonesia (fotocopy sesuaidengan asli) ;Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik No.Skn/03/X/2019/Provos, tanggal 17 Oktober 2019 dariKepolisian Resor Majalengka (fotocopy sesuai dengan asl) ;Tuntutan Pelanggaran Kode Etik No: TUT/03/X/2019/Provos,tanggal 17 Oktober 2019 dari Kepolisian Resor Majalengka(fotocopy sesuai dengan asl) ;Nota Pencatatan/Perekam Fakta Dipersidangan KKEP tanggal17 Oktober

. ~ dan telahmendapatkan pengesahan dari KementerianKehakiman Republiik Indonesia berdasarkan SkepNomor : AHUAH.01.030076857 tanggal 01September 2016.Tempat Kedudukan : JambiKebangsaan : IndonesiaJenis /Bidang Usaha : Perkebunan Kelapa SawitNPWP > 01.654.875.2331.000.Yang diwakili oleh Pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama TerdakwaNama Lengkap : WIM ISKANDAR ZULKARNAENTempat Lahir : PalembangUmur/Tanggal Lahir : 66 Tahun/16 Agustus 1952Jenis Kelamin : LakilakiHalaman 1 dari 107 Hal.

ForNomor 1898/2011/KNF/tertanggal 24 Maret 2011 ,tersebut memberi kesimpulandiatas adalah benar didapatkan kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republiik Indonesia No.35 tahun 2009tentang Narkotika .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jop pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.KEDUA:36Bahwa terdakwa YUDA AFNUR TAUBAH Bin SUMARII bersama dengan Sdr.

Pada prinsipnya Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republiik Indonesia akan tunduk dan patuhterhadap putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) terkait permasalahan tersebut;6.

KUSWARI AHMAD ,SH.M.Kn Bin AHMAD (Alm) : Bahwa saksi Notaris Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republiik Indonesia Tanggal 05 Juli 2006 Nomor : C 226.HT.03.01 tahun 2006 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Notaris yang ruanglingkupnya wilayah Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut : Sebagai Notaris :a. Membuat berbagai macam perjanjian antara kedua belah pihakdalam bentuk aktaakta Otentik.b.

UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwakerugian keuangan Negara bagi delik korupsi yang diatur dalam keduapasal tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, tidak cukup hanyapotensi kerugian Negara sebagaimana sebelum adanya putusanMahkamah Konstitus tersebut;Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa yang berwenang untukmenentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara, MahkamahAgung Republiik