jabatannya yangtercantum dalam buku sijil.Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyaiwewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitandengan Sarana Bantu NavigasiPelayaran,TelekomunikasiPelayaran, hidrografi dan meteorologi, alurdan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan,penanganan kerangka kapal, salvage

dilakukan terhadap' kerangkakapaldan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atautenggelam.Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harusmemperoleh izin dan memenuhi persyaratan tekniskeselamatan dan keamanan pelayaran dari Menteri.Pasal 205Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratansalvage dan pekerjaan bawah air diatur dengan PeraturanMenteri.Bagian Kesembilan . . .PRESID ENREPUBLK INDO NESIA 85 Bagian KesembilanSanksi AdministratifPasal 206(1) Setiap orang yang melanggar

Syahbandar diangkat oleh Menteri setelah memenuhipersyaratan kompetensi di bidang keselamatan dankeamanan pelayaran serta kesyahbandaran.Pasal 208Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)Syahbandar mempunyai tugas:a. mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan danketertiban di pelabuhan;b. mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairanpelabuhan dan alurpelayaran;mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;anemengawasi kegiatan salvage

Ketentuan yang dikeluarkan oleh International Association Marine Aidsto Navigation and Lighthouse Authorities(IALA) yang berkaitan dengan rekomendasi Sarana BantuNavigasiPelayaran.Ayat (4)Yang dimaksud dengan dalam keadaan tertentu adalah apabilaSarana Bantu NavigasiPelayaran dipergunakan untuk mendukungkegiatan yang bukan untuk kepentingan umum antara lain anjunganminyak (oil platform), pengerukan, salvage, dan terminal khusus dilokasi tertentu.Ayat (5)Cukup jelas.Ayat (6)Cukup jelas.Pasal 173Cukup

atauperjanjian tentang salvage;kerusakan atau ancaman kerusakan terhadap lingkungan, garispantai atau kepentingan lainnya yang disebabkan oleh kapal,termasuk biaya yang diperlukan untuk mengambil langkahpencegahan kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barangmuatannya, serta untuk pemulihan lingkungan sebagai akibatterjadinya kerusakan yang timbul;biayabiaya atau pengeluaran yang berkaitan denganpengangkatan, pemindahan, perbaikan, atau terhadap kapal,termasuk juga biaya penyelamatan kapal

SAMUDERA RASAKI TEKNINDO di Batam Perihal : Tanggapan Permohonan Kegiatan Salvage Eks Kerangka Kapal beserta muatannya;- 1 (satu) ekseplar Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 71 Tahun 2013, tanggal 2 September 2013 Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air;- 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor : P.9/Menhut-II/2012, tanggal 6 Maret 2012 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

SAMUDERA RASAKI TEKNINDO di BatamPerihal : Tanggapan Permohonan Kegiatan Salvage Eks Kerangka Kapalbeserta muatannya;1 (satu) ekseplar Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 71 Tahun2013, tanggal 2 September 2013 Tentang Salvage Dan/Atau PekerjaanBawah Air;1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Kehutanan RI.

tersebut Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan ;IVSaksi ABANG SYAFRUDIN Alias ABANG ATONGBahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di KantorCamat Kapuas ;Bahwa pada tanggal 20 Marer 2013, telah diterbitkan suratrekomendasi Nomor :548/148/Ekbang mengenai pembersihan alursungai dari bangkai kapal dan limbah kayu Sungai Kapuas ;Bahwa surat rekomedasi tersebut diterbitkan atas permintaan dariTerdakwa sebagai direktur PT Robinson Borneo Khatulistiwa yangbergerak di bidang kegiatan salvage

ERNA DJULIAWATI sebanyak 55 (Limapuluh lima) batang di perairan sungai Kapuas ;Bahwa PT ERNA DJULIAWATI merasa keberatan dengan perbuatanTerdakwa yang mengangkat dan mengambi kayu log tersebut daridasar sungai ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan ;VvSaksi GIGINGBahwa saksi adalah Kepala Desa Sungai Muntik Kecamatan KapuasKabupaten Sanggau ;Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai Direktur PT RobinsonBorneo Khatulistiwa yang bekerja di bidang salvage

SAMUDERA RASAKI TEKNINDO di BatamPerihal : Tanggapan Permohonan Kegiatan Salvage Eks Kerangka Kapalbeserta muatannya; 1 (satu) ekseplar Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 71 Tahun2013, tanggal 2 September 2013 Tentang Salvage Dan/Atau PekerjaanBawah Air; 1 (satu) eksemplar Peraturan Menteri Kehutanan RI.

sejumlah Rp.48.425.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan Aslinya (Bukti T-XIV);- 1 (satu) bundel foto copy Rincian Biaya Ongkos Kirim Barang dalam bentuk catatan harian, nota, kwitansi sejumlah Rp.1.737.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diberi Materai secukupnya dan disesuaikan dengan Aslinya (Bukti T-T-XV);- 1 (satu) bundel foto copy Rincian Biaya Rekomendasi dan izin Salvage

MEGA PRIMA belum memiliki izin pekerjaan bawah laut(salvage) namun hanya meminjam izin salvage perusahaan lain dimana dalam hal izin salvage tersebut sdra sulianto als sunlimengatakan membayar fee kepada perusahaan yang memiliki izinsalvage sebesar Rp 150.000.000. (Seratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa Yang menggantikan saksi sebagai asisten pimpinan proyekCV. MEGA PRIMA adalah sdra YACOBUS Als YAKUP Als ALEXHal. 38 dari 107 Hal.

1 (satu) lembar INVOICEtagihan susa pembayaran pemasangan atap baja ringan yangdiperlihatkan kepada saksi.Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;13.Saksi HASOLOAN SIREGAR:Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan padatanggal mengetahui terdakwa pernah datang ke Kantor AdministratorPelabuhan Pangkalanbalam untuk mengurus Rekomendasi untukpengurusan izin pengerjaan dibawah air atau izin salvage

mengenai perizinantersebut;Bahwa benar untuk biaya kordinasi sebesar Rp 35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk memberi pihaklanal babel, pol air babel, telah Terdakwa bayarkanBahwa benar untuk DP fe salvage sebesar Rp 40.000.000 (empatpuluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdra PAHLEVI selakukuasa perusahaan salvage (pekerjaan bawah air) dengan cara cicilankepada sdra pahlevi;Bahwa setelah selesai mengurus izin Terdakwa mengeluarkan biayauntuk operasional kapal komisi

Sumaterasebesar Rp. 1.468.689.000, (satu milyar empat ratus enam puluhdelapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi Kok TjhioeHiong alias Ahiong tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untukkeperluan antara lain biaya survey, biaya pembelian mesin dan alatselam, membayar gaji karyawan penyelam, untuk bayar belanjamakan, bayar transportasi penyelam, bayar gaji karyawan darat,biaya pengurusan izin salvage, biaya kordinasi hubla pusat

dikantor pusat Ditjen Perhubungan Laut di Jakarta melalui AdministratorPelabuhan Pangkalanbalam dan selanjutnya saksi ada mengeluarkan suratberupa surat rekomendasi Nomor : KL.008/1/01AD.PKBLM12 yangselanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk pengurusan izin salvage tersebut danketerangan saksi tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi PAHLEVIals LEVI bin FACHMI SJAKIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksiada menemani Terdakwa untuk melakukan pengurusan ijin rekomendasi keAdministrator

lembaga Klasifikasi kapal yangmelakukan pengaturan kekuatan kontruksi dan permesinan kapal, jaminanmutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, danperombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi;(56) Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkatoleh menteri dan memiliki Kewenangan tertinggi untuk menjalankan danmelakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturanperundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamananpelayaran;Pasal 204 (1) kegiatan salvage

dilakukan terhadap kerangka kapaldan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atautenggelam;(2) Setiap kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harusmemperoleh izin dan memenuhi persyaratan tekniskeselamatan dan keamanan pelayaran dari menteri;Pasal 208 (1) Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1)Syahbandar mempunyai tugas:a.

Melaksanakan sijil awak kapal;Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaanberlayar, kegiatan alin muat dikolam pelabuhan,menunda, dan bonkgar muat barang berbahaya wajibmendapat persetujuan dari Syah Bandar;Kegitan salvage, pekerjaan bawah air, pengisian bahanbakar, (pengerukan, reklamasi, dan pembangunanpelabuhan wajib dilaporkan kepada syah Bandar.);(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperolehpersetujuan dan pelapotran sebagai mana di maksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menghilangkan hak Penggugat sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Peralatan Salvage Untuk Bandara Hang Nadim Batam Tahun Anggaran 2011, adalah perbuatan melawan

Putusan Nomor 173 K/TUN/2016membantu pemerintah yang sedang giatgiatnya melakukan upayapendayagunaan kapalkapal berbendera Indonesia untuk kegiatankegiatan : survey minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepaspantai, pengerukan, dan salvage dan pekerjaan bawah air di dalamwilayah perairan Indonesia atau kegiatan lain yang tidak termasukkegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatanangkutan laut dalam negeri (yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku);.

Padahal menurut ketentuan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 10 Tahun 2014 jo Nomor 79 Tahun 2014 jo Nomor10 Tahun 2015, penggunaan kapal asing untuk survey minyak dan gasbumi, konstruksi lepas pantai, pengerukan dan salvage dan pekerjaanbawah air di dalam wilayah perairan Indonesia telah berakhir jangkawaktunya pada tanggal 31 Desember 2014. Yang untuk selanjutnya,kendati penggunaan kapal asing masih dimungkinkan bilamana kapalberbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.

Putusan Nomor 173 K/TUN/2016lepas pantai, pengerukan, salvage dan pekerjaan bawah air didalam wilayah perairan Indonesia telah ditetapkan Tergugatsendiri dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM NomorPM 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara dan Persyaratan PemberianIzin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang TidakTermasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau BarangDalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri, dan sesuai denganroad map yang disusun sebagian besar telah berakhir jangkawaktu penggunaannya

Bahwa dalam kasus ini, pada umumnya berlaku ketentuan bahwapenggunaan kapal asing untuk survey minyak dan gas bumi,konstruksi lepas pantai, pengerukan dan salvage dan pekerjaanbawah air di dalam wilayah perairan Indonesia sebagaimana yangditetapbkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 79 Tahun 2014, telah berakhir jangka waktupenggunaannya pada akhir Tahun 2014.

Penyusutan adalah nilai degradasi bangunan yang dihitung secarasama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan.Untuk bangunan gedung negara, nilai penyusutan adalah sebesar2% per tahun untuk bangunan gedung dengan minimum nilai sisa(salvage value) sebesar 20%;c.

Penyusutan bangunan gedung negara yang dibangun dengankonstruksi semi permanen, penyusutannya sebesar 4% per tahun,sedangkan untuk konstruksi darurat sebesar 10% per tahun denganminimum nilai sisa (salvage value) sebesar 20%;9.

(Bukti T.04) ;No deduction shall be made for depreciation in respect of parts replaced, but thevalue of any salvage shall be taken into account. Yang terjemahannya adalahBilamana kerusakan pada item/barang yang dipertanggungkan bisa diperbaikiPenanggung/Perusahaan Asuransi akan membayarkan semua biayabiaya yangdikeluarkan untuk memulihkan barang/item yang rusak kembali dalam keadaansemula ditambahkan biayabiaya bongkar dan pemasangan dan seterusnya ...

;*Tidak ada pengurangan untuk depresiasi terkait dengan spare part yang digantikannamun nilai salvage/barang sisa klaim harus diperhitungkan3 Bahwa dengan perhitungan kerugian dengan menggunakan formula sebagaimanayang diputuskan oleh Majelis Arbitrase Adhoc sesuai dengan angka (satu) diatas, TERGUGAT/Tertanggung semula PEMOHON Arbitrase tentunyadirugikan karena formula perhitungan tersebut adalah untuk kerugian alat beratyang sama milik TERGUGAT pada saat terjadi klaim pada periode asuransisebelumnya

This insurance covers the vessel's proportion of vessels,salvage charges and/or general average, reduced inrespect of any underinsurance, but in case of generalaverage sacrifice of the vessel the Assured may recover inrespect of the whole loss without first enforcing their rightfrom other parties."

Untuk lebih jelasnya kamikutip isi dari General Average Bond Termohon Kasasi sebagai berikut:In consideration of the delivery to us or to our order, on payment of thefreight due, of the goods noted above, we agree to pay the properproportion of any salvage and/or general average and/or generalaverage and//or special charges which may here after be ascertained tobe due from the goods or the shippers or owners thereof under anadjustment prepared in accordance with the provisions of the contract ofaffreightment

Raas Madura;Bahwa setelah kejadian tersebut para pihak yaitu pemilik kapal dan pihakpenyewa melakukan peninjauan ke lokasi terdamparnya Tongkang GH 23 di P.Raas dengan mengajak pihak Ajuster dari Asuransi PT Tugu Pratama danTerdakwa Armando Van Kempen dari PT Jaya Salvage Indonesia (Jasalindo)selaku pihak jasa penyelamat. Setelah melakukan peninjauan diadakan rapatbeberapa kali di kantor PT Jasalindo untuk membahas penyelamatan tongkangHal. 2 dari 20 hal. Put.

diberikan jaminan untukitu;Dan UndangUndang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 besertasemua peraturan yang didahulukan dalam Pasal 65 Ayat (1) dan (2)yang kalimat pengaturannya berbunyi sebagai berikut :Pasal 65(1) Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin dengankapal, pemilik, pencarter atau operator kapal harusmendahulukan pembayaran piutang pelayaran yang didahulukan;(2) Piutang pelayaran yang didahulukan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) yaitu sebagai berikut :c. untuk pembayaran biaya salvage

tertanggal 27April 2016, (Sesuai dengan asli) yang diberi tanda bukti P13;Fotocopy Surat Pernyataan Subrogasi (Surogation Receipt), tertanggal 20April 2016, (Sesuai dengan asli) yang diberi tanda bukti P14;Fotocopy Surat tertanggal 9 Nopember 2016, No.07/Som/R&PCK/X/2016,Prinal Teguran (Somasi) Pertama, (copy dari copyi) yang diberi tandabukti P15;Fotocopy Surat tertanggal 9 Januari 2017, Nomor O1/SKL/ASA/I/2017,(copy dari copy) yang diberi tanda bukti P16;Fotocopy Surat dan Kwitansi bukti penjualan Salvage

Datascrip sebagai nasabanya, namun jikaPenggugat mengajukan gugatan atas hak sobrogasi, maka Penggugat harusmenyerytakan PT Datascrid yang adalah nasabahnya sebagai pihak dalamgugatannya;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut ganti rugiatas kerugian dan/atau kerusakan barang milik PT Datascrip berupa TelephonCeluler dan aksesories sebanyak 23 Box Telephon Celluler dan aksesorissenilai Rp.1.841.124.705, ditambah Jasa Perusahan Penilai (Adjuster)Rp.47.948.350, dikurangi Hasil Lelang Scrap/Salvage

TERGUGAT memberi surat KEPUTUSAN DIRJENPERHUBUNGAN LAUT nomor: KL.301/3/17/DN/18 tanggal 04 Juni2018 tentang PEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE TK BARLIAN3311 eks TOLL 3311 setelah surat itu di foto melalui kamera telepongenggam milik Petugas tersebut maka PENGGUGAT bersama denganSatuan Polisi Perairan Polres Sambas pergi meninggalkan TERGUGATIll dan TERGUGAT I yang sedang mengadakan perbaikan denganpengelasan bawah air.

ASIA DIVING (Tegugat Intervensi II / Tergugat Asal1) adalah berdasarkan Surat KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN LAUT NOMOR : KL. 301 / 3 / 17 /DN.18 TENTANGPEMBERIAN IZIN KEGIATAN SALVAGE TK BARLIAN 3311 Eks TOLL 3311KEPADA PT. ASIA DIVING yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni2018 yang didasari surat Perintah Kerja dari PT. TALIAN DJAYAINDONESIA Nomor 04/TJISPK/V/2018 tanggal 21 Mei 2018, dan wajarpihak PT.

Bahwa posita 7 gugatan Penggugat Asal wajib ditolak karena hanyaberdasarkan informasi yang tidak jelas dan bukanlah merupakan alat bukti,dan terhadap Kapal/tongkang yang Kandas diperairan di Indonesia hanyaDirjend Perhubungan Laut lah yang berwenang memberi izin untukmengapungkan (Salvage) yang diberikan kepada PT. ASIA DIVING,sehingga patut dan layak seluruh posita posita gugatan Penggugat wajibuntuk ditolak;8.

AsiaDiving (Terbanding Il/Tergugat I/Tergugat Intervensi II) berdasarkanperizinan yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Direktur JenderalHalaman 56 dari 94 putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PTKPerhubungan Laut Nomor: KL. 301/3/17/DN.18 tentang pemberian izinkegiatan Salvage TK Barlian 3311 eks Toll 3311 kepada PT. AsiaDiving (Terbanding Il/Tergugat I/Tergugat Intervensi II).

Semuanya karena itikad baik dari TerbandingIl/Tergugat I/Tergugat Intervensi II dibaut perizinan di instansi yangberwenang berdasarkan bukti sebagai berikut:a) T.1.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor:KL.301/3/17/DN tanggal 18 Juni 2018 tentang Pemberian IzinKegiatan Salvage TK Barlian 3311 eks Toll 3311 kepada PT. AsiaDiving.Halaman 66 dari 94 putusan Nomor 64/PDT/2021/PT PTK3).

PT Nautic Maritime Salvage, diwakili oleh Direktur UtamaRonald Doloksaribu.Bahwa Surat Penggilan Termohon di atas adalah keliru dan tidak jelas,dimana di dalam surat tersebut menjelaskan secara tegas adanyapermasalahan antara PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Baratdengan Pemohon, sebagaimana isi Surat Panggilan tersebut, yaitu:1. guna didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara didugatindak pidana pemalsuan dan atau penggelapan yang berkaitan dengan PTPLN (Persero) Wilayah Papua

Jkt.Sel.Maju Abadi Jaya Utama, PT Singa Erskindo diwakili Dirut Faridah Jamilah(Pemohon), PT Nautic Maritime Salvage diwakili Dirut Ronald Doloksaribu,Pemohon hanya bertanggung jawab kepada PT PLN (Persero) Wilayah Papua danPapua Barat bukan kepada sesama konsursium;Bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon bertentangandengan Pasal 1 ayat (2) KUHAP karena tidak didahului adanya saksi dan buktiyang cukup, Termohon tidak memiliki 2 (dua) alat bukti untuk menetapkanPemohon sebagai Tersangka

Sumber Bumi dinyatakansebagai pemenang setelah diberitahu oleh SUBATMANBahwa saksi melalui NGANIMAN Als AKIONG kemudian memberikan fee sebesar 2% kepada KOV JOKOWIDJAJA yang jumlahnya Rp. 36.360.000, (tiga puluh enamjuta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);Bahwa saksi selanjutnya menerima Surat Kuasa dari KOV JOKOWIDJAJA tertanggal13 Desember 2012 untuk mengambil dan mengangkut keseluruhan salvage fire claimPT.

Pindo Deli Perawang;Bahwa saksi menandatangani surat kuasa tersebut di tempat domisili saksi yaitu diPerawang;Bahwa saksi dengan membawa Surat Kuasa dari KOV JOKOWIDJAJA, SuratPengantar Pengambilan Salvage dari PT. KBRU serta bukti transfer pembayaran lelangkemudian menemui pihak PT.

KBRU sebagai klaim asuransi;Bahwa benar yang dimaksud keseluruhan salvage fire claim Pindo Deli tersebut adalahsesuai list jumlah yang didaftarkan PT. Pindo Deli sebagai klaim asuransi;Bahwa benar saksit SUWANTO lalu menemui pihak PT. Pindo Deli untuk mengambilbarang bekas kebakaran yang dilelang, sebagaimana lelang bekas kebakaran PT.Univenus pada lelang bekas kebakaran PT. Pindo deli ini saksi SUWANTO jugadiarahkan oleh PT.

Sumber Bumi hanya boleh membawa tisuetisue yang berstatus sudahterbakar atau bekas terbakar sesuai dengan ketentuan yang tertuang didalam surat Salvage fireclaimPindo Deli Perawang, dan instruksi tersebut pada prinsipnya pihak PD.

Sumber Bumi langsung melakukan pengerjaanproyek dengan cara mengambil seluruh assetaset yang terbakar termasuk tisuetisue yangmasih ada, dan pengambilan seluruh assetaset tersebut harus sesuai dengan arahan dan jumlahtisue dan barang sebagaimana yang telah tertuang didalam surat salvage claim firepindo deliperawang, namun kenyataannya tisuetisue yang dikeluarkan oleh terdawka melalui PD.Sumber Bumi yang dikordinir oleh Saudara saksi Suwanto yaitu termasuk tisuetisue yangbukan dari sisa kebakaran

Salvage Charges and Sue & Labour)(CL.284) 1/10/83;Yang terjemahannya sebagai berikut:Syaratsyarat dan kondisi: Tunduk pada Institute Time ClauseHulls Total Loss,General Average and excluding % ths CollisionsLiability and 4/4 th Fixed and Floating Objects (incl.Salvage.

Salvage Charges and Sue & Labours)CL.284) 1/10/83;Bahwa ketentuanketentuan yang terdapat dalam The Schedule tersebut di atasadalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan denganTHE NEW MARINE POLICY FORM, untuk selajutnya disebut POLIS;Bahwa di dalam THE NEW MARINE POLICY FORM tersebut, dengan tegasdisebutkan:INSTITUTE TIME CLAUSESHULLS TOTAL LOSS, GENERAL AVERAGEAND 3/4 THS COLLISION LIABILITY (Including Salvage, Salvage Charges andSue and Labour);This Insurance is subject to English

karang po/lux melengkung secara terusmenerus, sisi kapal dan dek utama mengalami keretakan.Lambung kapal retak di muatan kargo Nomor 3;e Pelat bawah kapal mengalami keretakan mendalam;e Sisi kanan dan kiri kapal mengalami keretakan mendalam;e Dek utama mengalami keretakan sebesar 200 x 1.000 mm;e Tutup tangki kargo dan sayap tangki mengalami kerusakan;e Mesinmesin kapal terendam dalam air;e Pipa dan listrik terendam dalam air;Dan perkiraan biaya untuk perbaikan dan pengapungan atas kapalyaitu:e Salvage

and Sue Labor : totalUS$. 11,000.00;e Permanen Repairs (2A) : total US $. 320,000.00;e Permanen Repairs (2B) : total US $.2,250,000.00;Sehingga total biaya penyelamatan dan perbaikan (salvage andrepain yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat adalah sebesarUS $.2,581,000.00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribuDolar Amerika Serikat);Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Tergugat menyampaikankepada Penggugat bahwa proses penanganan klaim atas kapalmasih dalam penelitian lebih lanjut oleh P.T.

karang po/lux melengkung secara terusmenerus, sisi kapal dan dek utama mengalami keretakan.Lambung kapal retak di muatan kargo Nomor 3;e Pelat bawah kapal mengalami keretakan mendalam;e Sisi kanan dan kiri kapal mengalami keretakan mendalam;e Dek utama mengalami keretakan sebesar 200 x 1.000 mm;e Tutup tangki kargo dan sayap tangki mengalami kerusakan;e Mesinmesin kapal terendam dalam air;e Pipa dan listrik terendam dalam air;Dan perkiraan biaya untuk perbaikan dan pengapungan atas kapalyaitu:e Salvage

and Sue Labor : totalUS$. 11,000.00;e Permanen Repairs (2A) : total US $. 320,000.00;e Permanen Repairs (2B) : total US $.2,250,000.00;Sehingga total biaya penyelamatan dan perbaikan (salvage andrepain yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat adalah sebesarUS $.2,581,000.00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribuDolar Amerika Serikat);Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Tergugat menyampaikankepada Penggugat bahwa proses penanganan klaim atas kapalmasih dalam penelitian lebih lanjut oleh P.T.

karang po/lux melengkung secara terusmenerus, sisi kapal dan dek utama mengalami keretakan.Lambung kapal retak di muatan kargo Nomor 3;e Pelat bawah kapal mengalami keretakan mendalam;e Sisi kanan dan kiri kapal mengalami keretakan mendalam;e Dek utama mengalami keretakan sebesar 200 x 1.000 mm;e Tutup tangki kargo dan sayap tangki mengalami kerusakan;e Mesinmesin kapal terendam dalam air;e Pipa dan listrik terendam dalam air;Dan perkiraan biaya untuk perbaikan dan pengapungan atas kapalyaitu:e Salvage

and Sue Labor : totalUS$. 11,000.00;e Permanen Repairs (2A) : total US $. 320,000.00;e Permanen Repairs (2B) : total US $.2,250,000.00;Sehingga total biaya penyelamatan dan perbaikan (salvage andrepain yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat adalah sebesarUS $.2,581,000.00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribuDolar Amerika Serikat);Bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Tergugat menyampaikankepada Penggugat bahwa proses penanganan klaim atas kapalmasih dalam penelitian lebih lanjut oleh P.T.

Hal tersebut tidak lain adalah dalam rangkamembantu pemerintah yang sedang giatgiatnya melakukan upayapendayagunaan kapalkapal berbendera Indonesia untuk kegiatankegiatan: survey minyak dan gas bumi, pengeboran, konstruksi lepaspantai, pengerukan, dan salvage dan pekerjaan bawah air di dalamwilayah perairan Indonesia atau kegiatan lain yang tidak termasukkegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatanangkutan laut dalam negeri (yang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Bahwa dalam kasus ini, pada umumnya berlaku ketentuan bahwapenggunaan kapal asing untuk survey minyak dan gas bumi,konstruksi lepas pantai, pengerukan dan salvage dan pekerjaanbawah air di dalam wilayah perairan Indonesia sebagaimana yangditetapbkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor 79 Tahun 2014, telah berakhir jangka waktupenggunaannya pada akhir Tahun 2014.

SDP, TERGUGAT akanmembayarkan klaim atas permohonan klaim yang diajukan oleh PENGGUGATsejumlah Rp. 1.227.397.351, (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tigaratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), denganrincian sebagai berikut: e Atas bangunan =Rp. 354.281.213.00.e Atas mesin =Rp. 584.616.138.00.e Atas stock =Rp. 250.000 .000.00.e Sub Total =Rp. 1,188.897.351,e Pengembalian salvage =Rp. 38.500.000.Total =Rp. 1.227.397.351.00Terbilang: satu milyar dua ratus dua puluh

Bahwa oleh karena uang penggantian klaim atas kebakaran pabrikmilik TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGAT Konpensi telahdibayarkan oleh pihak PENANGGUNG jin casu PENGGUGATRekonpensi/TERGUGAT Konpensi, maka secara hukum semuasalvage dari objek asuransi, haruslan menjadi milikPENANGGUNG in casu PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGATKONPENSI. n= won nen nnn nnn nnn nm nn nen nnn ron nen nnn nnn nnn nn6 Bahwa Salvage dari objek asuransi/pabrik a quo adalah berupabesibesi dan logam jenis lain berikut dengan mesinmesin