Ditemukan 82 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-09-2014 — Putus : 22-01-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2014
Tanggal 22 Januari 2015 — PT. PANTJATUNGGAL KNITTING MILL VS WALIKOTA SEMARANG;
7670 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebelum penyusunan dan penetapan PERDA Nomor 14 Tahun2011, Pemerintan Kota Semarang telah melakukan penyaringan aspirasimasyarakat sejak tahun 2008 yaitu dengan diadakannya seminar yangpesertanya antara lain dari akademisi, Kadin Kota Semarang, Kadin JawaTengah, Aperindo, Apindo Kota Semarang dan perwakilan dari persatuanpengusaha dan juga dilakukan public hearing yang dihadiri oleh Organda,Apindo Kota Semarang, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kawasanindustri BSB, PHRI Kota Semarang serta dilakukan sarasehan
Putus : 18-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 PK/PID/2016
Tanggal 18 Juli 2016 — Dr. Med. dr. POLENTYNO GIRSANG,Sp.B, KBD FinaCs
6225 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kalau untuk sarasehan Pemegang Saham PT HIA dinyatakan hadir 100 % bolehbolehsaja, tapi bukan untuk menghadiri RUPS PT HIA dengan AgendaAgenda seperti tertera dalam surat undangan vide surat undangan tgl.19 Febr. 2008 , karena pengundang tidak memiliki TDP dan SITUatau legal standing melakukan perobuatan hukum untuk dan atasnama PT HIA.4.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 03/ PID SUS - TPK/ 2016/ PT SMG
Tanggal 27 Januari 2016 — TRI WAHONO, SE, Bin KARYO SUMANTO
6632
  • Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secara berkala denganbawahan dalam rangka peningkatan kinerja.Hal 5 Putusan No. 3/Pid.SusTPK/2016/PT SMG9. Mematuhi ketentuan dan atau peraturan perunadangundangan serta bertangungjawab kepada direksi dengan menyampaiakn laporan berkala sekaligus saransaran secara tepat waktu.10. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setiaptahun beserta perubahannya kepada direksi untuk mendapatkan pengesahan /persetujuan.11.
    Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secara berkaladengan bawahan dalam rangka peningkatan kinerja.9. Mematuhi ketentuan dan atau peraturan perunadangundangan sertabertangung jawab kepada direksi dengan menyampaiakn laporan berkalasekaligus saran saran secara tepat waktu.10. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaansetiap tahun beserta perubahannya kepada direksi untuk mendapatkanpengesahan / persetujuan.11.
Register : 25-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 22-06-2011
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 04/G/2011/PTUN. YK.
Tanggal 9 Juni 2011 — BUDI BRAMANTYO DKK PENGGUGAT; BUPATI BANTUL TERGUGAT I; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta TERGUGAT II ;
10634
  • Keterangan saksi i PURWOKO ZULIANTO.Amd5c2rcrrereee Bahwa saksi mengetahui dengan adanyasosialisasi ; Bahwa saksi mengetahui adanya sosialisasi padatanggal 10 Nopember 2009, Pak Lurah~ yangmemberitahu dalam sarasehan pembangunan karenalokasi sudah disurve kemungkinan di Dusun Tambaktepatnya di lokasi tempat pembuangan sampah akan91dibangun s rusSunawa, kemudian dari pemerintahKabupaten Bantul mengajak warga kami untuk studybanding ke Semarang dalam rangka pengelolaanrusunawa; Bahwa saksi mengetahui
Register : 30-08-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 17/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SLAMET WIDODO, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : HAMIM TEJA PERMANA Bin HARJITO
8634
  • Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/kwintal);
  • buku tabungan double account Bank Syariah Mandiri cabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo;
  • rekening koran double account Bank Mandiri syariah nomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periode november 2013 desember 2014;
  • bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandiri kepada Naura tours sejumlah 94.800.000,- untuk pembayaran kegiatan sarasehan/ temu teknis, petani, PG.
    Jaken Kab.Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/ kwintal);Halaman 50 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.111. buku tabungan double account Bank Syariah Mandiricabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama HadiPrabowo;112. rekening koran double account Bank Mandiri syariahnomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periodenovember 2013 desember 2014;113. bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandirikepada Naura tours sejumlah 94.800.000, untuk pembayarankegiatan sarasehan / temu
    Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/kwintal);111. buku tabungan double account Bank Syariah Mandiricabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama HadiPrabowo;112. rekening koran double account Bank Mandiri syariahnomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periodenovember 2013 desember 2014;113. bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandirikepada Naura tours sejumlah 94.800.000, untuk pembayarankegiatan sarasehan/ temu teknis, petani, PG. Trangkil, DishutbunKab.
    Pati (penerimaan kepada petani dalam bentuk bibit/kwintal);Halaman 91 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.111. buku tabungan double account Bank Syariah Mandiricabang Pati nomor rekening: 7064891574 atas nama HadiPrabowo;112. rekening koran double account Bank Mandiri syariahnomor rekening: 7064891574 atas nama Hadi Prabowo periodenovember 2013 desember 2014;113. bukti pembayaran dari bendahara KPTR Tebu Mandirikepada Naura tours sejumlah 94.800.000, untuk pembayarankegiatan sarasehan/ temu teknis,
Putus : 06-07-2011 — Upload : 26-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/Pdt/2011
Tanggal 6 Juli 2011 —
3823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • apabila Persero atau Pemegang Sahamberkurang menjadi Satu Persero (Pemegang Saham Tunggal) tidak adaKetentuan yang melarang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat(4) UU No. 1 tahun 1995 dan didalam praktek dapat diketemukan PTdengan Pemegang Saham Tunggal, Karena hal ini tidak menyalahi ataubertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku,karena memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya.Bahwa pada tanggal 19 Januari 2003 dapat mewujudkan SarasehanAngkatan '66, Kesimpulan dari sarasehan
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SURATNO, SE Bin SUMARNO
7718
  • pendanaandengan persetujuan Direksi .Dalam menjalankan tugas wajib melaksanakan prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi dengan lapor keatas, koordinasi kesamping,perintah kebawah serta pengawasan melekat .Bertanggung jawab memimpin perencanaan dan mengkoordinasikan diunit kerjanya .Melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahandan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil tindakan yangdiperlukan sesuai dengan kewenangannya .Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan
    tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi dengan lapor keatas, koordinasi kesamping,perintah kebawah serta pengawasan melekat ;Bertanggungjawab memimpin perencanaan dan mengkoordinasikanPimpinan Cabang , Kepala Bidang dan Pejabat lainnya ;Melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahandan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil tindakan yangdiperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlakuMenyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan
    wajib menerapkan prinsip koordinasi ,integrasi dan sinkronisasi dengan lapor keatas, koordinasi kesamping,perintah kebawah serta pengawasan melekat ;Bertanggungjawab memimpin perencanaan dan mengkoordinasikanPimpinan Cabang , Kepala Bidang dan Pejabat lainnya ;Melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugasbawahan dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambiltindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau. sarasehan
    Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secaraberkala dengan bawahan dalam rangka peningkatan kinerja .9. Mematuhi ketentuan dan atau peraturan perundangundangan sertabertanggung jawab kepada direksi dengan menyampaikan laporanberkala sekaligus saransaran secara tepat waktu .10.
Register : 19-04-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 05-07-2013
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 14-K/PM I-06/AD/IV/2013
Tanggal 19 Juni 2013 — Koptu Asdin NRP 31970099660776
7019
  • Bahwa Saksi memiliki keahlian dibidang Hukum Pidan sesuai denganbidang pekerjaan Saksi sebagai Dosen mata kuliah Humuk Pidana diFakultas Hukum Unlam Banjarmasin, dimana Saksi mendapat keahlianhukum melalui pendidkan formal, seminarseminar, sarasehan,autodiadak dan melalui pengalaman mengajar selama kurang lebih 25tahun.4.
Register : 27-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 8 Juni 2016 — SUNARYO AJAD PRAYOGA, SE, MM, Bin SUPARNO
8233
  • Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secara berkala denganbawahan dalam rangka peningkatan kinerja ;9. Mematuhi ketentuan dan atau peraturan perundangundangan sertabertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dengan menyampaikan laporan berkalasekaligus saransaran secara tepat waktu ;10. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setiap tahunbeserta perubahannya kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkanpengesahan/persetujuan ;11.
    Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secara berkala denganbawahan dalam rangka peningkatan kinerja .9.
    Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secara berkala denganbawahan dalam rangka peningkatan kinerja;9. Mematuhi ketentuan dan atau peraturan perundangundangan serta bertanggungjawabkepada Dewan Pengawas dengan menyampaikan laporan berkala sekaligus saransaran secara tepat waktu ;10. Menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan setiap tahunbeserta perubahannya kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan;11.
    Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan secara berkala denganbawahan dalam rangka peningkatan kinerja .9. Mematuhi ketentuan dan atau peraturan perundangundangan serta bertanggungjawab kepada Direksi dengan menyampaikan laporan berkala sekaligus saran saransecara tepat waktu .10.
    dengan pihak lain dalam jasa perdanaandengan persetujuan Direksi .5 Menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan lapor keatas,kordinasi kesamping, perintah kebawah serta pelaksanaan melekat .6 Bertanggungjawab memimpin perencanaan dan mengkordinasikan di unitkerjanya .7 Melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan danapabila terjadi penyimpangan segera mengambil tindakan yang diperlukan sesuaidengan kewenangannya .8 Menyelenggarakan rapat koordinasi dan atau sarasehan
Register : 21-01-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANJARBARU Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Bjb
Tanggal 8 Oktober 2014 — LIM HENDRA GUNAWAN LIMBRI melawan LIM HENDRA GUNAWAN LIMBRI dkk
10952
  • Fotocopy dan Fotocopy Surat Kelompok Tani Karya Makmur, perihal HasilRekomendasi Sarasehan Petani Sukamaju, tertanggal 5 April 2013, ( buktiuntuk T.1 s/d T.VIl dan T. IX, T.XI s/d T.XVII)mann nnn nn nn nnn nen nan nan nnn nn nee non nnn nnn non een e nena selanjutnya diberi tanda bukti T3; . FF 4. Asli dan Fotocopy Surat Walikota Banjarbaru, tertanggal 4 Februari 2014,Nomor 100/1035/Pem, perihal Larangan Pelayanan Perizinan diatas TanahSengketa, ( bukti untuk T.1 s/d T.VII dan T.
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
JEFFREY CHARLES TAN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
IR. HARIMURTI
243167
  • Nomor : 2674/1331.74600/IV/2018, tanggal 20 April2018 ;c) Paparan Kasus, tanggal 23 Mei 20018.d) Berita Acara Rapat Koordinasi Tim Pencegahan DanPemberantasan Mafia Tanah, tanggal 30 Oktober 2018 ;e) Rapat Koordinasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan MafiaTanah, tanggal 05 Desember 2018 ;f) Sarasehan Pencegahan Dan Pemberantasan Mafia Tanah, dalamrangka Penanganan Masalah Pertanahan, Pendaftaran TanahHalaman 54 dari 114 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUNJKT.Sistemik Lengkap (PTSL) dan Pengadaan
    2006, yang hasilnya dinyatakan tidak dapat diterima, sehinggasangat tidak berdasar.Bahwa jika dicermati secara sesakma, objek sengketa ditetapbkan danditerbitkan dengan berdasarkan pada adanya permohonan yangHalaman 55 dari 114 halaman, Putusan Nomor : 67/G/2019/PTUNJKT.tentunya diikuti dengan dalildalil pemohon dan lampiran suratsurat /buktibukti pendukung dalilnya, suratsurat ketetapan dari instansi yangberwenang, penelitianpenelitian secara fsik dan yuridis, rapatkoordinasi, pemaparan kasus, sarasehan
Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-11-2016
Putusan PN SLEMAN Nomor 311/Pid.B/2016/PN Smn
Tanggal 17 Oktober 2016 — SIGIT WIBOWO Als. SIGIT als. SHETHIXS
15538
  • Rica; Bahwa ada 20 orang yang berangkat bersama saksi ; Bahwa siapa saja yang masuk dalam tim Gafatar saksi tidak tahu; Bahwa saksi setor uang tiket kepada kakak saksi Eko Purnomo; Bahwa saksi berangkat sendiri karena saksi belum berkeluarga; Bahwa saksi kenal Gafatar dari kakak saksi Eko Purnomo; Bahwa setahu saksi, istri Eko Purnomo adalah Veni; Bahwa kegiatan Gafatar antara lain aksi social, sarasehan, kampungPancasila, donor darah setiap 3 bulan sekali, pembinaan danswasembada pangan; Bahwa gafatar
Putus : 28-01-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PN BALIGE Nomor 69/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 28 Januari 2020 — Monang Naipospos Lawan Poltak Marsinton Naipospos
386303
  • undanganpeserta uji public pedoman implementasi layanan pendidikan kepercayaan terhadapTuhan Yang Maha Esa, bukti P 4 adalah undangan peserta dialog perempuanpenghayat Kepercayaan terhnadap Tuhan Yang Maha Esa yang ditujukan kepadaIr.Monang Naipospos Ugamo Malim (Parmalim), bukit P 5 merupakan undangandiskusi kelompok terarah bertanggal Yogyakarta 14 Februar 2017, bukit P 6merupakan permohonan sebagai narasumber dalam SAA ke 33 kepada Bpk MonangNaipospos, sedangkan bukti P 7 merupakan undangan peserta sarasehan
Register : 17-03-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 63/G/2017/PTUN-Jkt
Tanggal 25 Juli 2017 — Drs. TOGAP MARPAUNG, PGD ; KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
8946
  • Sesuai Dengan Print out):UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014Tentang Pengesahan International Convention For TheSuppression Of Acts Of Nuclear Terrorism (KonvensiInternasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir)(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Presentasi oleh Dedik Eko Sumargo, tanggal 12 Juni 2015(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);Photo (Fotokopi Sesuai Dengan Print Out);Info di Bapeten melalui WA, 23 Maret 2016 (FotokopiSesuai Dengan Fotokopi);Sambutan Kepala Bapeten dalam Sarasehan
Register : 03-05-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bdg
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
GINANJAR NUGRAHA,SH
Terdakwa:
NURIDIN
13952
  • Bahwa saksi tidak tahu apa tugas dan fungsi saksi sebagai Sekertaris TimPengelola Posyandu adalah ikut serta dalam kegiatan posyandu, antara lainpemberian makanan tambahan di Desa Tawangsari Bahwa dana yang dikelola oleh Tim Pengelola Posyandu adalah sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta untuk beli batik, honor anggota) dan sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) untuk sarasehan Bahwa yang menguasai uang tersebut adalah Terdakwa Nuridin Bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengelola
Putus : 22-11-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT DEWI SAMUDRA KUSUMA VS 1. SULISTYOWATI, DKK
6651 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Management PT Dewi SamudraKusuma, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta danDPC SPN Kota Surakarta tertanggal 12 Februari 2014;Bahwa pada hari selasa tanggal 25 Februari 2014 diadakan pertemuanantara management PT Dewi Samudra Kusuma Bp Wahyu Budiyanto,Kepala Personalia PT Dewi Samudra Kusuma Bp Mugiyanto dan KetuaPSP SPN PT Dewi Samudra Kusuma Bp Eko Wahyudi membahasmasalah tersebut dan belum menemui titik temu;Bahwa pada tanggal 1 Mei 2014 PSP SPN PT Dewi Samudra Kusumamengadakan sarasehan
Putus : 21-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT. DEWI SAMUDRA KUSUMA VS 1. SULISTIYOWATI, DKK
8250 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dewi Samudra Kusumamengadakan sarasehan dimana salah satu materinya adalah tentangperpindahan pabrik dimana PSP SPN mengundang secara lisan Bp.Mugianto sebagai personalia dan sanggup hadir pada jam 10.00 WIBnamun pada kenyataannya tidak hadir;Bahwa dalam perkembangannya perusahaan telah memindahkan barangdan alat ke tempat baru diselokaton Kabupaten Karanganyar;Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 PSP SPN PT.
Register : 12-07-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 30-12-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 12 Desember 2013 — TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, Dr, SPOG;1.KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI),2.MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI),3.HENRY KURNIAWAN
487500
  • Tamtam Otamar Samsudin, Sp.OG ataspartisipasinya sebagai peserta dalam Sarasehan IImiahPOGIJAYA Perkumpulan Obstetri dan GinekologiIndonesia Cabang Jakarta yang diadakan di Jakarta,tanggal 2728 Maret 2011. (fotokopi sesuai denganasli) ; Sertifikat yang dikeluarkan oleh Perkumpulan ObstetriDan Ginekologi Indonesia (POGI) kepada dr. TamtamOtamar Samsudin, Sp.OG atas partisipasinya sebagaipeserta dalam Pertemuan IImiah Tahunan POGI XIX,yang diadakan di Sangrila Hotel, Jakarta, tanggal 27Juli 2011.
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
327365
  • GayamsariSemarang (Fotokopi sesuai denganASIinya);Sarasehan / Dialog Pengurus DanTokoh Masyarakat Bersama PerwakilanPT. IPU Hari / Tanggal : Selasa, 8September 2015 Waktu Pukul : 13.15S/D 14.41 WIB Tempat : TanggungrejoRT.01 RW.06 (Fotokopi sesuai denganAslinya);Proposal Pengajuan Bantuan PasirGunung Untuk Pavingisasi Wilayah RWV & WI Kp. Tanggungrejo Kel.Tambakrejo Kec.
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-10-2017 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 16/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 13 Oktober 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SLAMET WIDODO, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : ANDRI PRIYANTO, SE.
8437
  • stok gula nasional juga tidaktercapal;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari kelompoktani, terungkap fakta bahwa, karena realisasi pengadaan bibit tebu tidakdilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi (petani) diberikan dalam bentuk danatunai sebagai pengganti pembelian bibit, berakibat terdapat pengunaandana yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu. sebesarRp566.625.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluhlima ribu rupiah) yang digunakan oleh kelompok tani untuk:Biaya sarasehan